cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 319 Documents
 1   2   3   4   5 
PERANAN IBU DALAM PEMBINAAN KEPRIBADI ANANAK SOPHIA OKTAVIABALIMULIA
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (22.938 KB)

Abstract

The research was conducted with the aim to study the role of the mother in the child's personality development. Mother as the figure closest to the child have an interesting relationship dynamics with his son. The subjects were randomly selected mothers. This research method uses descriptive quantitative methods of data collection techniques by using questionnaires and interviews. The results is described descriptively. The conclusion can be drawn that the mother has been carrying out the role of the child's personality development quite well although it is still unknown mother's ability to master his feelings in the implementation of discipline in children still need to be reviewed and the persistence of giving labels in children's personality development to enable the child to be less than the maximum.  
SISTEM DEMOKRASI SEKULER TAK MENDUKUNG PENDIDIKAN BERKARAKTER ROMIATY
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.886 KB)

Abstract

Kondisi remaja saat ini sangat memprihatinkan, degradasi moral seperti tawuran pelajar, seks bebas, aborsi, narkoba dan lain sebagainya seakan menjadi suguhan sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pakar pendidikan untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter adalah Pendidikan untuk pembangunan karakter yang mencakup pengembangan substansi, proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Agar terwujud pendidikan yang berkarakter maka peran negara sangatlah penting. Kebijakan- kebijakan yang di terapkan oleh Negara haruslah mendukung pembentukkan karakter yang baik pada remaja. Akan tetapi pada kenyataannya dalam sistem demokrasi sekuler kebijakan-kebijakan yang diambil sarat dengan berbagai kepentingan. Beberapa kebijakan yang tidak mendukung pembentukkan karakter antara lain; dalam menyikapi tawuran remaja diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pasal ini mengandung kendala dan kontroversial tanpa memberikan efek jera. UU No 8/1992 tentang Perfilman, UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, yang mempermudah praktik seks bebas pada remaja dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang mempermudah praktik aborsi. Dan semua itu akan membuat pendidikan karakter di Indonesia hanya pada tataran teori dan sulit dalampengaplikasiannya.
HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI Nurul Hikmah
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.04 KB)

Abstract

Debat hubungan antara demokrasi dan pembangunan sudah berlangsung lama. Meskipun negara-negara barat memeluk liberal, tradisi politik pluralistik dan menikmati kemakmuran, namun dengan adanya kemiskinan di belahan dunia lainnya, dimanakah letak kebaikan dan bagusnya dari demokrasi. Bagi teoritis dan ahli lainya, negara dunia ketiga tidak dapat mengalami kemakmuran karena banyak negara yang masih otoritarian dengan monopoli politik dan ekonomi. Sekarang negara-negara dunia ketiga banyak mengikuti demokrasi guna perbaikan dalam pembangunan ekonominya. Terlepas dari kegagalan yang ada, makalah ini mencoba menjelaskan tentang hubungan demokrasi dengan pembangunan ekonomi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut dapat dipahami apa yang dimaksud dengan demokrasi dan pembangunan ekonomi.
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT ( JPKM) Herlina Eka Shinta
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.706 KB)

Abstract

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) merupakan satu strategi  yang mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena sistemnya managed care, pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan pencegahan dan peningkatan tanpa melupakan pengobatan dan pemulihan, mengurangi bahaya moral dari semua pelaku JPKM, sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat. Keuntungan bagi seluruh pelaku JPKM dengan syarat terjadi hubungan harmonis diantara pelakuJPKM.  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PARIWISATA DI KALIMANTAN TENGAH Bhayu Rhama
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.461 KB)

Abstract

Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral pembangunan nasional harus digunakan sebagai media ataupun sarana untuk mensejahterakan warga negara secara berkelanjutan, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Kepariwisataan Dunia yang disahkan di Chili, Santiago, 1999, bahwa kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif, di sisi yang lain kepariwisataan adalah faktor pembangunan berkelanjutan dan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri. Kepariwisataan juga harus digunakan sebagai kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah unsur utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.
MASYARAKAT SEBAGAI LINGKUNGAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS SUWARNO
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.277 KB)

Abstract

Tulisan ini berfokus pada masyarakat sebagai lingkungan pembelajaran. Masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan individu yang saling tergantung satu sama lain dan saling membutuhkan. Dalam kaitannya dengan itu pula, masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang saling mengejar kebutuhan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh individu dalam masyarakat. Lingkunganlah media dan sekaligus sebagai sumber belajar bagi masyarakat, karena lingkungan merupakan tempat individu untuk mengaktualisasikan diri dan mengoperasionalisasikan gagasan serta pengalaman. Masyarakat juga dipandang sebagai komunitas belajar, karena dari masyarakat pula sumber dan juga data-data tentang pengembangan pendidikan diperoleh secara nyata. Guna meningkatkan pembelajaran yang berbasis masyarakat maka dapat dilakukan dengan tahap-tahap indentifikasi kebutuhan belajar, perencanaan proses belajar, pelaksanaan kegiatan belajar dan penilaian perkembanganbelajar.
MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN Anyualatha Haridison
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.699 KB)

Abstract

Tulisan ini ingin mengeksplorasi konsepsi modal sosial dalam pembangunan, baik itu sumber, bentuk dan implikasi modal sosial bagi pembangunan. Modal sosial merupakan : (1) sekumpulan sumberdaya aktual dan potensial; (2) entitasnya terdiri-dari atas beberapa aspek dari struktur sosial, dan entitas-entitas tersebut memfasilitasi tindakan individu-individu yang ada dalam struktur tersebut; (3) asosiasi-asosiasi yangbersifathorisontal;(3)kemampuanaktoruntukmenjaminmanfaat;(4)informasi;(5)norma-norma; (6) nilai-nilai; (7) resiprositas; (8) kerjasama; (9)jejaring. Modal sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan, baik itu pembangunan manusia dan sosial, pembangunan ekonomi, dan pembangunan politik. (1) Pembangunan manusia dan sosial diketahui bahwa Modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, misalnya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. (2) Dalam pembangunan ekonomi modal sosial sangat tinggi berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur yang dijalankan pelaku ekonomi Cina dilakukan melalui koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan, pola ini mendorong pembentukan jaringan rasa percaya (networks of trust) yang dibangun melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara. (3) Modal Sosial yang tinggimembawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memilki akuntabilitas yang lebih kuat Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan negara berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi.  
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)GUNA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Mochammad Doddy SyahirulAlam
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.084 KB)

Abstract

Indonesia di era globalisasi ini dihadapkan pada 12 tantangan utama, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air bersih, kelestarian lingkungan,  bencana alam, pendidikan, kesehatan, transportasi, pertanian-industri-jasa, pertahanan, teknologi komunikasi dan informasi, serta good governance. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut diperlukan upaya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah pembenahan sistem administrasi kependudukan. Tanpadisadari semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan lemahnya layanan administrasi kependudukan akan memicu banyak hal, antara lain: kepemilikan kartu identitas (KTP) ganda, danhak suara ganda saat pemilihan umum. Data kependudukan yang tidak rapi merupakan salah satu sumber masalah sosial  di Indonesia. Masalah tersebut tidak bisa dipandang remeh. Permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya administrasi kependudukan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi kependudukanIndonesia.
RUANG PUBLIK DAN AGAMA MASA DEPAN Muhammad Farid
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.176 KB)

Abstract

Globalisasi tidak memberikan kesempatan bagi entitas apapun untuk bersembunyi  dari ranah publik. Dalam konteks keagamaan, maka tak satupun agama dapat menutupi dirinya dari perhatian publik. Globalisasi dengan demikian sekaligus membuka pintu perjumpaan antaragama dalam satu?rumah-global?. Hal inimenghadirkankonsekwensi pelik; persinggungan antar claim of truth yang makin tak terhindarkan! Dalam kondisi demikian, paham Sekularisme dan Pluralisme bersemai perlahan dalam relung-relung kehidupan umat beragama. Menawarkan netralitas sikap dan kesatuan pandangan bagi masa depan bersama. Namun tentu saja penerimaan kedua paham masih menjadi diskursus panjang dan berliku, bahkan diantara pemeluk agama sendiri. Bagai simalakama; menerima tawaran sekularisme dan pluralisme dapat menjebak keber-agamaan kedalam jurang nihilism, sementara berpegang teguh pada keyakinan rigid hanya akan menjerumuskan kedalam lubang hitam absolutisme, keduanya merupakan kutub yang sama berbahaya. Tantangan globalisasi juga akan merubah ?wajah? agama-modern yang sangat jauh berbeda dengan agama-tradisional sebelumnya; dimana agama tidak lagi ?berwibawa?, solid dalam satu kesatuan (umat), melainkan terfragmentasi kedalam individu-individu yang beragam. Ini tentu bukan pertanda agama akan terpinggirkan di ranah privat-individual, melainkan justru tampil mengemuka di ranah publik, melalui figur pribadi-pribadi yang tidak kalah saleh-nya  dengan otoritas ulama-pendeta formal. Religiusitas-modern masa depan ditandai dengan tampilnya pribadi-pribadi layaknya ?mullah?, imam, yang sibuk mencerdaskan keber- agamaan dirinya di ruang publik. Dan akhirnya, ruang publik (public sphere) sendiri mengalami perubahan signifikan, yang bahkan pergi jauh meninggalkan idealisme sang penggagasnya, Habermas. Dimana tak mungkin lagi ada ruang yang mengandaikan kesepahaman bersama, sebab ruang yang tersisa hanyalah bagi individu-individu yang sangat   beragam,   yang   sangat   toleran   akan   perbedaan,   bahkan   tidak   sedikit  yang ?mengecam? kesepahaman.
TAHITING DAWEN SAWANG Joni Rusmanto
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 2 (2013): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.974 KB)

Abstract

Program dan kebijakan pembangunan di suatu masyarakat yang hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi, serta mengabaikan pembangunan dalam aspek social budaya, kemungkinan dapat membuka ruang bagi timbulnya berbagai bentuk resistensi atau perlawanan social di masyarakat. Demikian halnya fenomena perlawanan budaya yang belakangan ini terjadi di setiap daerah, dapat dipandang sebagai respon kongkrit masyarakat lapisan bawah yang tidak setuju dengan kebijakan pembangunan yang dominatif dan memarginalitatif. Dinamika gerakan yang terjadi, baik yang bersifat perlawanan individual maupun aksi-aksi kolektif yang memobilisasi simbol-simbol budaya dan aksi penggalangan kekuatan sumber daya lainnya, dapat pahami sebagai bentuk aksi penolakkan dan ketidaksetujuan mereka terhadap system pembangunan yang tidak adil dan merata didaerah.    

Page 3 of 32 | Total Record : 319

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue