cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016" : 7 Documents clear
IRAN: NEGARA DAN MASUKNYA HIRARKHI AGAMA M. Zainor Ridho
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Iran merupakan pemerintahan teokrasi yang dipimpinoleh seorang pemimpin yang menduduki jabatan tertinggiberdasarkan hukum tetapi juga dipilih berdasarkan pemilihanumum untuk memilih presiden, anggota parlemen, walikota, parapenasehat kota (dewan kota). Seorang pemimpin tertinggi –Ayatollah Seyyed Ali Khamenei – yang dipilih oleh sebagianpengikut anggota pemimpin agama dan yang mengatur seluruhkehidupan. Dalam tulisannya Nader Hashemi disebutkan bahwapada tahun 1997, proses demokratisasi akar rumput telahmenemukan momentum baru di Iran setelah serangkaiankemenangan elektoral para kandidat reformis pada serangkaianpemilu presidensial, parlemen, dan pilkada. Masyarakat Iranselama dua periode kepemimpinan Muhammad Khatami (19972005)terlibat dalam pertautan antara tradisi dan modernitas,demokrasi dan teokrasi, hukum sipil dan hukum religius, hakasasi manusia dan kewajiban-kewajiban religius. Kata Kunci: Iran, wilayatul faqih, teokrasi
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Masyarakat berpendapat bahwa pembentukan peraturanperundang-undangan yang baik adalah yang dilakukan denganmengetengahkan peran serta masyarakat. Hal ini dilakukanselain untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, serta beberapa peraturan lainnya yangberkaitan, juga untuk memenuhi asas-asas pembentukanperaturan perundang-undangan yang baik, terutama asas dapatdilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asasketerbukaan. Untuk hal tersebut di atas, tergantung padakeadaan dari pembentuk peraturan perundang-undangan itusendiri, oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagaiperaturan telah menetapkan lembaga mana yang dapatmembentuk peraturan perundang-undangan tersebut.Permasalahannya adalah, apakah para pembentuk peraturanperundang-undangan tersebut telah dapat memenuhi aspirasimasyarakat atau tidak. Kata kunci: Masyarakat, Undang-Undang, Peraturan Daerah.
KONSTITUSI DALAM ISLAM Atu Karomah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam. Umat Islam dari zaman ke zaman, dalammenjalankan roda pemerintahan, berpedoman kepada prinsipprinsipal-Qur’an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Padamasa khalifah yang empat, teladan Nabi memang masih dapatditerapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudahsemakin berkembang. Barulah pada abad ke-19 M, stelah duniaIslam mengalami penjajahan Barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untukmengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi ataskemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan-gagasanpolitik Barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengankolonialisme mereka terhadap dunia Islam. Negara Islam yangpertama kali mengadakan konstitusi adalah kerajaan Usmanipada tahun 1876. Kata kunci: konstitusi, Negara Islam, fiqh siyasah, politik Islam
PEMBAGIAN NEGARA DALAM ISLAM A. Falikh Al-Haq
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakJumhur ulama membagi Negara yang merupakan alat kekuasaan dalam menerapkan hukum Islam—kepada dua bagian,yaitu dar al-Islam dan dar al-harb. Sementara ulama Syafiiyahmenambahkan kategori dar al-ahd atau dar al-aman disampingkeduanya. Para ahli fikih mazhab Syi ah Zaidiyah mengistilahkandar al-waqf untuk dar al-Islam dan dar al-Fasiq untuk dar alHarb.Sedangkan kelompok Khawarij sekteIbadiah menamakandar al-Islam dengan dar al-tawhid, meskipun mayoritaspenduduk musyrik atau munafik, selama menganut Islam tetapmelaksanakan kegiatan keagaam mereka secara terang-terangandan aman. Untuk dar al-harb mereka namakan dar al-syirk. Kata Kunci: darul Islam, darul harb, darul ahd
NASEHAT AL-MAWARDI UNTUK MENTERI-MENTERI PEMBANTU KEPALA NEGARA: STUDI KITAB ADAB AL-WAZIR Muhammad Ishom
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kemasyhuran al-Mawardi di bidang ilmu siyasah (politik)selalu dihubungkan dengan karya monumentalnya, Al-Ahkam alSulthaniyyah.DidalamkaryanyainisegalabentukkelembagaanNegaradiulas, termasuk lembaga kementerian (wizarat),sehingga al-Mawardi dianggap oleh para ilmuan modernsebagai peletak dasar system pemerintahan dan administrasiNegara. Khusus bahasan lembaga kementerian Al-Mawardi tidakhanya menuangkan gagasannya di dalam Al-Ahkam alSulthaniyyah,tetapi ia juga punya karya tulis khusus berjudulAdab al-Wazir atau disebut juga dengan Qawanin al-Wizarat waSiyasat Al-Mulk (Aturan lembaga kementerian dan kekuasaanKepala Negara). Oleh sebab itu dipandang perlumendeskripsikan pokok-pokok pikiran Al-Mawardi dalam kitabQawanin al-Wizarat itu.Kata Kunci: Menteri, Wazir/Wizarat
ETIKA DAN KONSEP PERANG DALAM ISLAM Faisal Zulfikar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIslam sebagai sebuah agama tidak saja merupakan sebuah aturan rutal semata, namun juga pranata sosial dan hukum yangsempurna. Salah satu ketentuan atau konsep dalam islamkhususnya dalam bidang kenegaraan adalah perang. Jauhsebelum lahirnmya etika dan konsep perang yang dirumuskandalam konvensi Jenewa, islam telah merumuskan beberapa halyang terkait menegnai perang, konsekuensi perang, bagaimanaetika dan lain halnya. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untukmenjabarkan dan menggambarkan konsep tersebut, sehinggadapat diketahui dengan seksama.Kata kunci: perang, siyasah, Islam, dauliyah
KEDUDUKAN PRANATA ISLAM DALAM KONSTITUSI SEJUMLAH NEGARA MUSLIM E. Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya saja mengaturhal-hal yang terkait dengan ibadah semata, namun juga yangsifatnya sosial kemasyarakatan termasuk pengaturan Negara.Tata Negara adalah instrumen hukum yang mengatur kehidupanmanusia dalam bingkai Negara. Di dalamnya juga terdapatbeberapa elemen antara yang mengatur (pemerintah) dan yangdiatur (rakyat), semuanya memiliki peran yang diatur dalamsebuah dokumen resmi yaitu konstitusi. Dalam terminologi Islamketatanegaraan disebut dengan konsep Siyasah al-Shar’iyya yangberkembang pada masa pertengahan Islam. Konsep Siyasahdalam Islam memiliki dua dimensi, yaitu sosial dan ketuhanan.Dalam tataran sosial Siyasah mengatur masyarakat melaluikelembagaan seperti layaknya konsepsi barat, sedangkan dalamtataran ketuhanan Siyasah tidak saja menjadi sebuah pranatasosial dan hukum melainkan juga sebuah saranapengejawantahan nilai-nilai keislaman yang berorientasi kepadapengabdian kepada Allah SWT. Pada Masa setelah perang duniakedua, banyak Negara muslim dan Islam terbentuk. DiantaraNegara-negara tersebut mengadopsi sistem yang berbeda,karenanya mekalah ini mencoba untuk mengkaji perbedaan dankonsep antara islam dan Negara terutama mengenai hukum islamdalam konstitusinya. Kata Kunci: Ketatanegaraan, Negara, Siyasah al-Shar’iyyah

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue