cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016" : 7 Documents clear
QUO VADIS SISTEM PRESIDENSIALIS DI INDONESIA Faisal Zulfikar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Sistem tatanegara Indonesia tidak mengikuti sistem triaspolitica secara murni. Hal ini berdampak terhadap kelangsunganpemerintahan di Indonesia yang menganut presidensial. Dalamkenyataan praktik, sering terjadi fungsi-fungsi legislatif daneksekutif selalu bersifat tumpang tindih.216 Apakah ini dikarenakantidak satupun teks konstitusi maupun praktek dimana manapun,termasuk di negeri ini yang memisahkan cabang-cabangkekuasaan legislatif dan eksekutif itu secara kaku ? dalam tulisanini diulas persoalan quo vadis sistem pemerintahan presidensialyang berjalan di Indonesia.Kata Kunci: Presidensial, Eksekutif, Legislatif
URGENSI YURISPRUDENSI DALAM PERKEMBANGAN PERADILAN ISLAM E. Zaenal Muttaqin
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakYurisprudensi amatlah membantu dan mempermudah putusanseorang hakim. Dengan adanya yurisprodensi seorang hakimtidak perlu lagi mengerahkan kemampuan secara penuh dalamrangka mengejawahkankan tenaganya teruntuk suatu masalah.Dengan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalamtulisan ini diulas urgensi yurisprudensi dalam peradilan Islam.Kata Kunci: Yurisprudensi, Peradilan Islam, hukum Islam
KEDUDUKAN TAP MPR DALAM TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA REFORMASI Akhmad Marjuki
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di era reformasi MPR bukan lagi lembaga perwakilan utuh, akantetapi cenderung menjadi “joint sesion” antara anggota DPRdan anggota DPD. Hal ini juga berdampak kepada hak konstitusiyang melekat padanya, berupa pembuatan TAP MPR. TAP MPRtetap saja boleh ada dan dikeluarkan oleh MPR, tetapi terbatashanya untuk penetapan yang bersifat beschikking (kongret danindividual) seperti TAP tentang pengangkatan Presiden, TAPtentang pemberhentian Presiden dan sebagainya. TAP MPRdapat dijadikan sebagai sumber hokum materiil (bahanpembuatan hokum), namun bukan sumber hokum formal(peraturan perundang-undangan).Kata Kunci: TAP MPR, Peraturan Perundang-undangan, era reformasi
GAGASAN AL-FARABI TENTANG NEGARA IDEAL (AL-MADINAT AL-FADHILAT) M. Yusuf Jamil
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakAl-Farabi memiliki latar belakang pendidikan di bidang filsafatyang mempengaruhi dirinya berpikir radikal, seperti padagagasan politik al-Madinah al-Fadhilah (Negara utama). Dalamnegeri utama ini, menurut Al-Farabi, masyarakatnya harusmengenal Tuhan, Akal Aktif (Aql Fa’al) seorang Raja-Filosof,bersandar pada tata nilai kebajikan yang harmonis, dansadar/percaya akan dunia eskatologis (setelah mati). Padahalkondisi seperti ini sulit diwujudkan dalam pemerintahan dankekuasaan. Tentunya gagasan ini bukan pemikiran utopis tetapimenjadi kritik bagi para penyelenggara negara. Kata Kunci: Al-Farabi, Negara Utama, al-Madinah al-Fadhilah
PEMIMPIN BERKUALITAS TERBENTUK DARI UJI KUALITAS (Analisa Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 124) Ahmad Haromaini
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbastrakQS. Al-Baqarah [2]: 124 menerangkan tentang bentukpenghormatan Allah swt. kepada nabi Ibrahim as. yangmerupakan kekasih-Nya, khalilullah, sehingga Allah swt.menjadikannya sebagai pemimpin bagi manusia. Denganpendekatan tafsir bayani, tulisan ini mndeskripsikan rahasiapemimpin berkualitas yang terbentuk dari uji kualitas.Kata Kunci: pemimpin berkualitas, uji kualitas, tafsir al-Qur‟an
ANALISIS YURIDIS UUD 1945 SETELAH DAN SEBELUM AMANDEMEN Nunu Nurasiah
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSebagai konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD 1945 sudahberulangkali diamendemen. Dari tahun 1945 sampai 2002tercatat sudah 4 kali dilakukan amandemen UUD 1945. Denganpendekatan yuridis, amandemen UUD 1945 tentu berpengaruhterhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Beberapa hal yangberubah dari sistem ketatanegaraan pasca amandemen antaralain struktur ketatanegaraan yang menambah bebeapa lembagaNegara baru seperti Mahkamah konstitusi, Dewan PwerwakilanDaerah, munculnya lembaga Negara bantu seperti komisi-komisidan badan-badan. Kata Kunci: Amandemen, UUD 1945, Konstitusi
HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH Muhammad Ishom
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Islam memiliki nilai luhur yang bersifat groudnorm sebagaidasar pijak pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia,yaitu yang disebut dengan mashalih dan maqashid. Hak-hakdasar manusia dalam teori mashalih dikelompokkan menjadi 5(lima), yaitu; hifdz al-Din (memproteksi agama), hifdz al-Nafs(memproteksi nyawa), hifdz al-'Aql (memproteksi logika), hifdzal-Nasl (memproteksi keturunan) dan hifdz al-Mal (memproteksiharta). Islam dengan demikian mengakui HAM, bahkan concerndengan penegakan HAM melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitudharuri, hajji, dan tahsini. Hanya saja dalam perspektifMaqashid, HAM tidak berarti menghendaki manusia menjadibebas melainkan bebas bertanggungjawab sebab taklif manusiaberoperasi diatas dua pijakan, masing-masing qudrah(kemampuan) dan masyaqqah (rintangan).Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Maqashid al-syaria, Mashlahah

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue