Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Bidang Perpajakan Rusito Rusito; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.136

Through this writing the writer conducts a critical analysis of the juridical basis of the criminal scope in Law no. 6 of 1983 as lastly amended by Law No. 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) which focuses on corporate criminal liability and criminal sanctions related to criminal offenses in the field of taxation. This writing begins with an explanation of criminal liability to corporations as a prerequisite for corporate punishment. The author analyzes criminal offenses in the field of taxation regulated in the KUP Law in terms of legal subjects covered by the KUP Law and criminal sanctions in the event of a violation of these crimes. The author concludes that there are inconsistencies in criminal liability against corporations and the criminal sanctions regulated in Articles 38, 39, and 39A of the KUP Law. The author finally provides some suggestions for improving this law in the aspect of criminal liability for corporations and their criminal sanctions.Keywords: corporate crime, inconsistency, criminal liability.Melalui penulisan ini penulis melakukan telaah secara kritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana yang terkait dengan pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan. Penulisan ini diawali dengan pemaparan mengenai pertanggungjawaban pidana pada korporasi sebagai suatu prasyarat pemidanaan korporasi. Penulis menganalisis tindak pidana di bidang perpajakan yang diatur dalam UU KUP dalam hal subjek hukum yang dicakup oleh UU KUP dan sanksi pidana dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana tersebut. Penulis menyimpulkan adanya ketidakkonsistenan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan sanksi pidananya yang diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39A UU KUP. Penulis akhirnya memberikan beberapa saran untuk perbaikan undang-undang ini dalam aspek pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dan sanksi pidananya.Kata Kunci: kejahatan korporasi, inkonsistensi, pertanggungjawaban pidana.

Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.142

Sharia banking is one of the nation's economic solutions because economic activity is the backbone of the driving force of national stability, and now, national economic activities that move towards a sharia-based economy must be started. The development of Islamic banking in Indonesia has resulted in the merger or merger of 3 (three) existing Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) and Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). The meaning of a merger is a process of merging two companies in which one of them remains standing and uses the name of the company while the other company disappears and all of its assets are transferred to the company that remains standing. There are several types of mergers. Among others: horizontal, vertical and conglomerate mergers. Each of them has its own characteristics. Horizontal merger is the process of merging two or more companies in which the type of business of the company is still the same. As is the case in the banking industry, of course the merger is carried out because there are certain goals and reasons to be achieved. The research method used is the normative legal research method. Data is obtained through document or literature study which is carried out by examining library materials such as books, magazines, papers, journals, articles, newspapers and internet sites related to the object written and concluding about growth and development. Islamic banking and the impact, challenges of mergers and the role of Islamic banks. The impact of the 3 (three) state-owned sharia bank mergers in terms of BUSINESS, are more efficient and competitive (economies of scale), expansion of business diversification, capacity to finance large projects, better financial performance. In terms of REPUTATION, it is a higher level of customer confidence, taken into account in the national and global market, has stronger risk management with more solid capital support. In terms of SUPPORTING ASPECTS, it is having the ability to invest in technology, research and promotion, attracting high qualified talents. halal industry.Keywords: The impact of the merger, Islamic Bank, Islamic EconomicsPerbankan Syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa dikarenakan kegiatan perekonomian merupakan tulang punggung penggerak stabilitas nasional, dan saat ini sudah harus dimulai kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadikan terwujudnya merger atau penggabungan 3 (tiga) perbankan syariah yang sudah ada yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Adapun pengertian merger adalah suatu proses penggabungan dua perseroan dimana salah satunya tetap berdiri dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain lenyap dan semua kekayaannya dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Ada beberapa jenis merger. Antara lain: merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Merger horizontal adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih di mana jenis usaha perusahaannya masih sama. Seperti yang terjadi di industri perbankan, tentunya merger dilakukan karena ada tujuan dan alasan tertentu yang ingin dicapai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis dan menyimpulkan tentang tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah serta dampak, tantangan merger dan peran bank syariah. Dampak 3 (tiga) merger bank syariah BUMN tersebut dalam hal BISNIS, adalah lebih efisien dan kompetitif (economies of scale), perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek-proyek besar, kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam hal REPUTASI, adalah tingkat kepercayaan nasabah lebih tinggi, diperhitungkan dalam pasar nasional dan global, memiliki manajemen risiko yang lebih kuat dengan dukungan modal yang lebih solid. Dalam hal ASPEK PENDUKUNG, adalah memiliki kemampuan untuk investasi teknologi, riset dan promosi, menarik bagi SDM berkualitas (high qualified talent) Dalam hal EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH, Menjadi prime mover di industri perbankan syariah, Akselerasi pengembangan ekosistem eksyar melalui peningkatan sinergi dengan LKS lainnya dan industri halal.Kata kunci : Dampak merger, Bank Syariah, Ekonomi Syariah

Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Aniek Periani; Doni Adi Supriyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.135

Law No. 35/2014 on Child Protection articles 16 to 18 states that a child whose freedom is deprived according to the applicable law, has the right to receive appropriate legal remedies in accordance with the applicable law. Therefore, the punishment of children at present is directed at realizing children's welfare and prioritizing the best interests of the child as an integral and social welfare which is then regulated in a special justice system called the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The birth of the SPPA Law provides legal protection for children by presenting the concept of diversion and restorative justice. However, there are still many cases resolving without diversion, so it is necessary to study law enforcement against children who abuse narcotics. The method I use is empirical legal research methods using qualitative data analysis techniques. The data collection technique is done through document study. Based on the results of the research, it can be seen that the law enforcement process for children who commit crimes of narcotics abuse cannot be said to be effective with the objectives of the SPPA Law due to several factors such as differences in the perspective of legal officers, lack of facilitators, and limited infrastructure.Keywords: Diversion Concept, Narcotics, Minors.Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 16 sampai 18 menyatakan bahwa seorang anak yang kebebasannya dirampas sesuai dengan hukum yang berlaku, berhak mendapat upaya hukum yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemidanaan terhadap anak pada masa kini diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dan kesejahteraan sosial yang kemudian diatur dalam sistem peradilan khusus yang disebut Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan menghadirkan konsep diversi dan keadilan restorative. Tetapi masih banyak penyelesaian kasus tanpa ada yang melalui upaya diversi, sehingga diperlukan adanya kajian penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum dapat dikatakan berjalan efektif dengan tujuan UU SPPA karena beberapa faktor seperti adanya perbedaan perspektif aparat hukum, kurangnya tenaga fasilitator, dan keterbatasan sarana prasarana.Kata kunci : Konsep Diversi, Narkotika, Anak dibawah umur.

Kebijakan Kriminal Peraturan Daerah Banyumas Tentang Penanggulangan Covid-19 Arif Awaludin; Aniek Periani; Kaboel Suwardi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.137

Handling Covid-19 in Banyumas requires regulation. The issuance of Regional Regulation No.2 of 2020 is interesting to be a study. The use of normative juridical research methods is used in this study. The results of the study concluded that the criminal policy established by the Banyumas Regency Government through Regional Regulation No. 2 of 2020 as the implementing regulations of the Law above, so far it is still the right choice of regulation. To be able to carry out effective law enforcement in order to establish a disciplined legal culture during this pandemic, the Regional Government establishes the principles of an integrated criminal policy. The imposition of sanctions and management of sanctions in the form of fines for violating these regional regulations can be managed properly in accordance with the local wisdom of each region. This is a form of synchronization of criminal policies.Keywords: Criminal Policy, Banyumas Regional Regulation, Handling Covid-19Penanggulangan Covid-19 di Banyumas membutuhkan regulasi. Terbitnya Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 menarik menjadi kajian. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU diatasnya, sejauh ini masih merupakan pilihan regulasi yang tepat.Â Untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang efektif guna membentuk budaya hukum (legal culture) yang disiplin di masa pandemi ini, Pemerintah Daerah menetapkan pokok-pokok kebijakan kriminal yang terpadu. Pemberian sanksi dan pengelolaan dari sanksi berupa denda dari pelanggaran atas peraturan daerah tersebut dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Inilah wujud sinkronisasi kebijakanÂ kriminal.Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Peraturan Daerah Banyumas, Penanggulangan Covid-19

Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto) Suryati Suryati; Mohamad Solichin; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.141

The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling food without a price tag in Angkringan Gor Satria Purwokerto according to Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. To achieve this goal, the approach method used is juridical empirical. The research specification is descriptive. Data collection methods: primary data is through observation and interviews. Meanwhile, secondary data collection is documentative. The data obtained from both library research and field research were analyzed descriptively qualitatively. Conclusion: the practice of buying and selling food at Angkringan GOR Satria Purwokerto is carried out by the way buyers come to Angkringan GOR Satria Purwokerto. Buyers immediately take the menu that is served. In a meeting between the seller and the buyer, a food buying and selling process takes place where the price of the food is only known by one party, namely the seller. Meanwhile, the buyer does not know the price and only estimates the price to be paid. Then the buyer hands over the money to the cashier. In this case, there is no prior agreement between the seller and the buyer because the transaction is carried out at the end when the buyer has finished eating. Therefore, in a sale and purchase agreement where the total price is not known, the sale and purchase agreement is invalid, because it may contain elements of fraud. Keyword : Effect Agreement, Buying and Selling, Without Price TagsAbstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek perjanjian jual beli makanan tanpa label harga di Angkringan Gor Satria Purwokerto menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut makaÂ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode Pengumpulan Data: data primer ialah melalui observasi dan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah secara dokumentatif. Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan: praktekÂ jual beli makanan di Angkringan GOR Satria Purwokerto dilakukan dengan cara pembeli datang ke Angkringan GOR Satria Purwokerto. Pembeli langsung mengambil sendiri menu yang dihidangkan. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, terjadi proses jual beli makanan dimana harga makanan tersebut hanya diketahui oleh satu pihak saja, yaitu penjual. Sedangkan pihak pembeli tidak mengetahui harga tersebut dan hanya dengan memperkirakan berapa harga yang akan dibayarkan. Kemudian pembeli Â menyerahkanÂ uang kepada petugas kasir. Â Dalam hal ini tidak terjadi adanya kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dan pembeli karena transaksinya dilakukan diakhir ketika pembeli telah selesai makan. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian jual beli dimana jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.Kata kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanpa Label Harga

Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Usia Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dengan Hukum Islam Reski Anwar
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.134

Child Criminal liability for children who commit a criminal offence is governed Criminal law in Indonesia is often an age-related problem. The Child's age limit becomes a determining factor for the child to be sentenced or separated. The approach of using normative juridical, library data and a comparative analysis of the inductive. ) From the results of the study can be concluded, first, According to the positive law of the child who can be imposed criminal, aged 12-18 years, second, according to the Islamic law of the child who is said to have Mature (Baligh) is 15 years old, third The ideal age concept of a child subject to criminal under Law Number 11 year 2012 said that the child can be subjected to a criminal aged 12 years to 18 years and never married. Because if a child commits a criminal offence, such as killing, stealing, or raping, then the child will be concerned with the law, and subject to criminal penalties.Keyword: Age limits, Criminal Law, Islamic Law.Â Pertanggungjawaban pidana anak bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam hukum Â pidana di Indonesia Memiliki beberapa ketentuan yang berpatokan pada regulasi yang ada. Batasan Usia Anak menjadi faktor penentu anak dikenakan hukuman atau lepas dari pertanggungjawaban. Bagaimana konsep ideal usia anak pada pertanggungjawaban pidana dan hukum islam. Pendekatan menggunakan yuridis normatif, data kepustakaan dan analisis induktif-komparatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Menurut hukum pidana, anak yang dapat dikenakan pidana yaitu berusia 12-18 tahun. Selanjutnya menurut hukum Islam anak yang dikatakan telah Baligh yaitu berusia 15 tahun. Konsep usia ideal anak yang dikenakan pidana menurutÂ Undang-undang No 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa anak yang bisa dikenakan pidana berusia 12 Tahun sampai 18 Tahun dan belum pernah kawin. Karena apabila anak melakukan suatu tindak pidana, seperti membunuh, mencuri, atau memperkosa, maka anak tersebut akan bersangkutan dengan hukum, dan dikenakan hukuman tindak pidanaa. Hal lain idealnya menurut hukum islam yang dimana batasan-batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia, akan tetapi dimulai sejak munculnya tanda biologis atau perubahan secara fisik pada anak tersebut, baik pria maupun wanita.Kata Kunci: Usia Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.

Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Perdata Aris Priyadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.145

The application of civil procedural law in case examinations is currently taking place in a direction that must accommodate developments in community law. Currently, the Supreme Court in carrying out one of its functions, namely the regulatory function, has made several regulations to fill legal gaps, especially in matters of civil procedural law. This is due to advances in technological developments, especially in the field of informatics as well as the desire of the public to accelerate case resolution. Therefore, the Supreme Court issued several Supreme Court regulations and various other technical directives regulating the practice of proceeding in civil cases. One of them is the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 dated 6 August 2019 concerning the Administration of Cases and Trials electronically followed by the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number: 129 / KMA / SK / VIII / 2019 concerning Technical Guidelines for Case and Trial Administration in Courts Electronically. In electronic trials (e-Court), from the registration stage to submitting claims, answers, replicas, duplicates, conclusions and decisions are made electronically. Meanwhile, the payment of court fees is made electronically through the virtual account procedure. With this procedure, it is hoped that the case examination can run according to the principles of simple, fast, low cost. However, the examination of civil cases in court electronically cannot be carried out if the parties do not agree to carry out a civil case examination at the trial electronically (e-Court) this is as regulated in Article 20 of Perma No.1 of 2019, so that the examination runs as usual face-to-face before a court session or in other words a conventional trial.Keywords: reform, civil procedural law, e-CourtPenerapan hukum acara perdata dalam pemeriksaan perkara saat ini terjadi pembaruan ke arah yang sudah harus mengakomodasi perkembangan hukum masyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama dibidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara. Oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik beracara dalam perkara perdata. Salah satu diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Persidangan secara elektronik (e-Court) mulai tahap pendaftaran sampai memasukkan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik. Sedangkan mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik melalui tata cara virtual account. Dengan tata cara yang demikian diharapkan pemeriksaan perkara dapat berjalan sesuai asas sederhana, cepat, biaya ringan. Akan tetapi pemeriksaan perkara perdata di persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan apabila para pihak tidak setuju dilaksanakannya pemeriksaan perkara perdata di persidangan secara elektronik ( e-Court) hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perma Nomor 1 tahun 2019, sehingga pemeriksaan berjalan seperti biasa dengan tatap muka di muka sidang pengadilan atau dengan kata lain persidangan secara konvensional.Kata kunci : pembaruan, hukum acara perdata, e-Court.

Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Negara Di KPP Pratama Purwokerto Ninik Hartariningsih; Esti ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.140

The National Development Goals of the Republic of Indonesia is to improve the people's welfare both materially and spiritually. In order to achieve this goal, a very large development budget is required. One of the efforts to achieve increased revenue for this development a utilize domestic sources of funds, one of which is taxes. One of the policies that need to be considered is the provision of tax amnesty. This policy is expected to increase the tax subject and tax object. The tax subject can be in the form of the return of funds that are abroad, while the tax object is an increase in the number of taxpayers. How is the effect of the application of tax amnesty on state revenue at KPP Pratama Purwokerto?. Implementation of Tax Amnesty in encouraging state revenue, the government issues a tax amnesty policy. The tax amnesty policy must be seen as a fundamental economic policy, so it is not just a fiscal-related policy, especially tax. So this is a policy with a wider dimension, general economic policy, the first reason is from the tax side itself, and with the tax amnesty there is potential for revenue to increase in the APBN. The APBN is more sustainable and the government's ability to spend or for spending is also getting bigger so that this will automatically help a lot of development programs, not only infrastructure but also improvement of community welfare. The taxpayer compliance ratio in Indonesia is still low when compared to the ratios in developed countries. Many factors cause this low ratio, including the low level of public awareness in carrying out tax payment and reporting obligations, the minimum number of tax authorities or tax auditors, and so on. Keyword : Effect, Application, Tax Allowance, State RevenueTujuan Pembangunan nasional Negara Kesatun Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu usaha mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya pajak. salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Bagaimana pengaruh penerapan pengampunan pajak (Tax Amnesty) terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Purwokerto. Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di dalam mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum, sebab pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita lebih sustainable. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.Kata kunci: Pengaruh, Penerapan,Pengampuan Pajak, Penerimaan Negara

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Dalam Pengendalian Pencemaran Air Danau Toba Atas Jenis Usaha Keramba Jaring Apung Di Kabupaten Samosir Sonia Damayanti Sitompu; Rahayu Subekti; Asianto Nugroho
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.133

Â Â Writing this law is to determine the role Â of the Samosir Regency Environmental Service in controlling Toba Lake water pollution for the types of businesses and / or activities in Samosir Regency. Writing this law uses an empirical research method that is descriptive qualitative with a sociological juridical approach. Based on the results of research on monitoring the status of Lake Toba water quality for the waters of Samosir Regency carried out by the Samosir Regency Environmental Service, it was carried out at 25 sampling points in the 2019 period, that the waters of Lake Toba in Samosir Regency contain high COD and phosphate values, with polluted criteria moderate. The completion of â€œZero floating net cages has an impact on reduced local revenue and loss of investors (foreign investment) in North Sumatra Province. The difficulty of diverting people's economic activities to switch professions to dependence on marine cage also becomes a challenge in itself to control the water pollution of Lake Toba for the types of business and activities in Samosir Regency, especially in the floating net cage fish cultivation business. Keywords : water pollution, Lake Toba, floating net cage fishÂ Penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dalam melakukan pengendalian pencemaran air danau toba atas jenis usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Samosir. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian Â pengawasan Â status Â kualitas Â air Â Danau Â TobaÂ untuk Â wilayah Â perairan Â Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Â dilakukan di 25 titik pengambilan sampel pada periode tahun 2019, bahwa perairan Danau Toba di Kabupaten Samosir mengandung nilai COD dan fosfat tinggi, dengan kriteria tercemar sedang. Penyelesaian â€œZero Keramba Jaring Apung berdampak pendapatan asli daerah berkurang dan hilangnya investor (penanaman modal asing) di Provinsi Sumatera Utara. Sulitnya mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk beralih profesi ketergantungan terhadap KJA juga tmenjadi tantangan tersendiri Â untuk Â melakukan Â pegendalian Â pencemaran Â air Â Danau Â Toba Â atas Â jenis Â usahaÂ dan kegiatan di Kabupaten SamosirÂ khususnya pada usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung.Kata kunci : Pencemaran air, Danau Toba, Keramba Jaring Apung.Â Â Â

Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.144

The Covid-19 pandemic that has been going on since the beginning of 2020 has forced marriages to adjust. The normative juridical method is used to uncover several problems. The implementation of weddings in Purbalingga, such as in Bojongsari and Rembang Purbalingga districts. Marriage using health protocols and various provisions stipulated by the Office of Religious Affairs. Legislation and various policies such as Circular Number P-006 / DJ.III / HK.00.7 / 06/2020 concerning Marriage Services Towards a Covid-Safe Productive Society are guidelines for implementation. The implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was carried out in various ways depending on the situation and conditions. The implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was carried out in various ways depending on the situation and conditions. In conclusion, it was concluded that the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was in accordance with the applicable regulations.Keywords: Marriage, Pandemic, PurbalinggaÂ Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 memaksa perkawinanan pun untuk menyesuaikannya. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengungkap beberapa permasalahan. Pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsari danÂ Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan Kantor Urusan Agama. Peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan seperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid menjadi pedoman pelaksanan. Pelaksanaan perkawinanÂ dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pelaksanaan perkawinanÂ dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pada kesimpulannya diperoleh bahwa pelaksanaan perkawinanÂ dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Perkawinan, Pandemi, Purbalingga

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Haris Kusumawardana

Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com

Phone
+6283899800775

Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Haris Kusumawardana

Contact Email kusumawardanaharis@gmail.com

Phone +6283899800775

Journal Mail Official cakrawala.unwiku@gmail.com

Editorial Address Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Haris Kusumawardana

Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com

Phone
+6283899800775

Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA