Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis dan Desain Sistem Informasi Pelatihan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Subang (Studi Kasus: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna) Caca Arif Herdian
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i1.1343

Abstrak Tata kelola pelayanan berbasis elektronik terhadap masyarakat pada tahun 2017 khususnya di Kabupaten Subang masih belum mempunyai konvensi tertentu, hal tersebut dimaknai sebagai pemecahan dalam terwujudnya kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna (LIPI PPTTG) Kabupaten Subang sebagai salah satu instansi Pemerintahan dimana salah satu kapasitasnya adalah sebagai lembaga yang memberikan pelatihan baik kepada pejabat publik maupun masyarakat untuk meningkatkan kompetensinya. Sistem yang sedang berjalan dalam proses pendaftaran belum terkomputerisasi sehingga data-data menumpuk dan sulit dalam mencari data yang dibutuhkan serta integritas data kurang terpelihara. Rancangan Sistem Informasi Pelatihan merupakan sebuah usulan sistem dalam pemecahan permasalahan yang terjadi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance. Sistem informasi ini dirancang berbasis web, metode pengembangan sistem menggunakan Unified Process (UP) dengan bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML). Katakunci: E-government, Good governance, Information System, Unified Process, Unified Modeling Language. Abstract The governance of electronic-based services to the community in 2017, especially in Subang Regency, still does not have a certain convention, this is interpreted as a solution to realizing effective and efficient government performance. Indonesian Institute of Sciences Center for The Development of Appropriate Technology (LIPI PPTTG) Subang Regency is one of the Government agencies where one of its capacities is as an institution that provides training to both public officials and the public to improve their competence. The system that is running in the registration process has not been computerized so that data accumulates and it is difficult to find the data needed and data integrity is poorly maintained. The training information system design is a system proposal for solving problems that occur that aims to improve public services in realizing good governance. This information system is designed to be web-based, a system development method using Unified Process (UP) with the Unified Modeling Language (UML). Keywords: E-government, Good governance, Information System, Unified Process, Unified Modeling Language.

“EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI WILAYAH PAMANUKAN (Studi Kasus Pada Puskesmas Pamanukan)” Kamal Ma'ruf Zainal Arifin
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i1.1344

Abstrak Evaluasi adalah suatu yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dijalankan untuk mengetahui outcome dan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan selama dalam kurun waktu tertentu dimana yang dilihat adalah efektifitasnya. Dalam melakukan evaluasi berarti melakukan proses penilian-penilian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi. Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten dengan kasus stunting yang cukup signifikan di Jawa Barat. Dan ini harus dilakukan sebuah tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang agar kasus stunting dapat ditekan sehingga anak-anak dapat terpenuhi gizi nya secara optimal demi tumbuh kembangnya. Stunting erat kaitannya dengan pola makan, dan pola makan sangat erat kaitannya dengan kemampuan ekonomi. Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Salah satu langkah kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Subang dalam upaya menekan kasus stunting adalah Penyuluhan khusus ibu rumah tangga bagaimana mengelola makanan lokal yang menjadi menu makanan bergizi; Penyuluhan dan Pemeriksaan IBU Hamil; Pemberian makanan tambahan anak (PMTA); Pengobatan bagi anak gizi buruk yang mengalami sakit; dan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sejak ibu hamil sampai anak berumur 2 tahun . Kasus stunting yang ada di wilayah kecamatan Pamanukan pada awal Tahun 2019 ada sebanyak 18 kasus stunting dan ini tersebar di 8 Desa Kecamatan Pamanukan. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, Stunting

Paradigma Baru Nasionalisme Dimata Generasi Millennial Iwan Setiawan Rachmat
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i1.1345

Abstrak Judul Penulisan ini adalah Paradigma Baru Nasionalisme Dimata Generasi Millennial. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai Paradigma Baru Nasionalisme Dimata Generasi Millennial. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Cara pandang generasi millennial terhadap nasionalisme sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, sehingga memunculkan paradigma baru dimana mereka ini menjadi generasi yang berpikir kritis dan simple mind dalam memecahkan suatu masalah bahkan sering mengabaikan attitude sebagai orang timur kurang mereka perhatikan. Menanamkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI harus dilakukan sejak dini. Kata kunci: Paradigma, Nasionalisme, Generasi Millennial Abstract The title of this writing is New Paradigm of Nationalism in the eye of Millennial Generation. The purpose of this paper is to obtain an overview of the New Paradigm of Nationalism in the eye of Millennial Generation. The author uses this type of qualitative research. The new paradigm of Nationalism in the eye of millennial generation is different with oldest generation, it making new paradigm with while they are critical and simple mind to solving the problem and they often to obey the attitude as east people. Fourth Nation Foundation such as Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika and NKRI must indeed at beginner. Keywords: Paradigm, Nationalism, Millennial Generation

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang) Luki Natika; Sri Dewi Rinjani
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i1.1346

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam indikator komunikasi masih belum optimal, hal ini terlihat dari minimnya konsistensi Dinas Sosial dalam berkoordinasi. Media komunikasi untuk penyampaian informasi terkait program pembinaan dan pelaporan anak terlantar juga tidak ada. 2) Dalam indikator sumber daya juga belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya staf untuk melakukan pembinaan dan kurangnya anggaran dalam implementasi kebijakan program ini. Tidak ada fasilitas khusus di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk melakukan pembinaan seperti panti sosial atau rumah singgah. 3) Dalam indikator disposisi belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pendalaman terkait SOP yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan program pembinaan anak terlantar ini. 4) Dalam indikator struktur birokrasi juga belum optimal. Hal tersebut dilihat belum berjalannya pelaksanaan program pembinaan anak terlantar sesuai SOP yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya permasalahan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki. Kata kunci: Impementasi Kebijakan Abstract This study aims to determine the implementation of policies for the development of neglected children in the Social Service of Subang Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: 1) The communication indicators are still not optimal, this can be seen from the lack of consistency of the Social Service in coordinating. There is also no communication media for the delivery of information related to the coaching program and the reporting of neglected children. 2) The resource indicators are also not optimal. This can be seen from the lack of staff to provide guidance and the lack of budget in the implementation of this program policy. There are no special facilities at the Subang Regency Social Service to provide guidance such as social homes or shelters. 3) The disposition indicator has not run optimally. This can be seen from the lack of deepening related to the existing SOPs in implementing the policy of this neglected child development program. 4) The indicators of the bureaucratic structure are also not optimal. It can be seen that the implementation of the abandoned child development program has not been running according to the existing SOP. The conclusion of this study is that the implementation of the Abandoned Child Development Program Policy at the Social Service Office of Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the problems in aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that still need to be improved. Keywords: Policy Implementation

Kualitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional) Deda Cornelis; Iwan Henri Kusnadi
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i1.1347

Abstrak Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional yang merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan pelayanan di bidang penyelenggaraan pembuatan sertifikat tanah di tingkat Kabupaten. Adapun dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan teori yang disampaikan oleh Zeithaml dkk, yaitu dimensi berwujud (tangibles), dimensi kehandalan (reliability), dimensi respon (responsiveness), dimensi jaminan (assurance), dan dimensi empati (emphaty). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan survei pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan dengan baik dan prima tentang apa yang harus dilakukan dalam pelayanan publik Kata kunci: Kualitas Pelayanan Abstract This research was conducted at the National Land Agency Office, which is an institution that has functions and services in the field of administering land certificates at the Regency level. As for providing a Complete Systematic Land Registration (PTSL) service to provide fast, accurate, cost-effective, transparent services to the people of Subang Regency. This study uses the theory presented by Zeithaml et al, namely the dimensions of tangibles (tangibles), dimensions of reliability (reliability), dimensions of response (responsiveness), dimensions of assurance (assurance), and dimensions of empathy (emphaty). This research was conducted using qualitative research methods and a descriptive survey approach. The results of this study that the National Land Agency of Subang Regency has not been fully able to provide good and excellent service about what must be done in public services Keywords: Service Quality

Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang Didi Rosidi
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i2.1492

Abstrak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) baik itu bersifat pribadi atau organisasi. Data menunjukkan bahwa terjadi permasalahan yang signifikan dilihat dari masih benyaknya pengusaha yang ada di Kabupaten Subang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam perizinan berbasis resiko (OSS-RBA), hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas mengenai perizinan berbasis resiko (OSS-RBA) ini. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Adapun informan adalah Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, DPMPTSP, OSS-RBA Abstract The Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) has responsibility in managing risk-based business licensing (OSS-RBA) whether it is personal or organizational. Data shows that there is a significant problem judging from the fact that entrepreneurs in Subang Regency do not have a Business Identification Number (NIB) in risk-based licensing (OSS-RBA), this happens due to the lack of socialization from the Dinas regarding risk-based licensing (OSS-RBA) The research conducted is descriptive, namely to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of Government Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The informants are the Head of DPMPTSP, the Head of Licensing and Non-Licensing and the community. Based on research, it is known that the Implementation of Government Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) in the Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) has not been optimal, this is due to factors affecting Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Winarno (2016: 142-149) regarding Policy Standards / Sizes and Targets, Resources, Communication Between Implementing Agencies, Characteristics of the Implementing Agency, Economic, Social and Political Environment, and Implementing Tendencies have not been fully implemented Keywords: Policy Implementation, DPMPTSP, OSS-RBA

Peran Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Di Kabupaten Subang Luki Natika; RD.Putri Harisma Devi
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i2.1493

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang dalam melaksanakan pelayanan pelatihan kerja. Bahwa Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang dinilai cukup optimal setelah dilakukan analisa hasil wawancara. Namun masyarakat berharap terjadi peningkatan pelayanan terutama dibidang sarana dan prasarana Balai latihan Kerja di Kabupaten Subang serta meningkatkan kualitas instruktur melalui sertifikasi keahlian. Menurut Permenaker No.21 tahun 2015 pasal 2 berbunyi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan. Peneliti menggunakan teori Struktur Organisasi yang dikemukakan oleh Stephen P Robbins (2008) yang menyatakan dimensi Spesialisasi Kerja, Depantermentalisasi, Rantai Komando, Rentang Kendali, Sentralisasi, Formalisasi, dan Kompleksitas. Kata kunci: Struktur Organisasi, Pelatihan Kerja, Subang Abstract This paper aims to determine the role of the Organizational Structure of the Job Training Center in Subang Regency in carrying out job training services. That the Organizational Structure of the Job Training Center in Subang Regency is considered quite optimal after analyzing the interview results. However, the community hopes that there will be an increase in services, especially in the field of facilities and infrastructure of the Job Training Center in Subang Regency and improve the quality of instructors through skill certification. According to Permenaker No.21 of 2015 article 2 reads that the Technical Implementation Unit for Job Training has the task of carrying out training development and empowerment for workers, and/or instructors and/or training personnel. Researchers use the theory of Organizational Structure proposed by Stephen P Robbins (2008) which states the dimensions of Work Specialization, Depantermentalization, Chain of Command, Range of Control, Centralization, Formalization, and Complexity. Keywords: Organizational Structure, Training, Subang

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang Diah Andani
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i2.1494

Abstrak Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang sesui dengan teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi terdiri dari 5 indikator yaitu produktivitas, kualitas, layanan, responsivitas dan akunbilitas Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Tidak ada pilihan lain daripada menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian utama. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang sesui dengan teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) Yaitu Produktivitas, bahwa bahwa rencana dan realisasi yang menjadi capaian kinerja sudah cukup berhasil. Disisi lain masih perlu upaya – upaya akselerasi yang sesuai dengan permasalahan public yang dihadapi baik yang mencakup unsur social, ekonomi, teknis maupun unsur kelembagaan seperti permasalahan yang mencakup tempat penampungan air irigasi atau tidak berfungsi optimal sebagai sumber air setempat dengan tingkat cakupan layanan irigasi. Responsivitas, bahwa sudah diperhatikan dalam kinerja Dinas Kerjaan Umum dan PUPR Kabupaten Subang. Walaupun masih dihadapkan pada kendala dan tantangan yang komplek dan dinamis untuk merealisasikan kehendak masyarakat. Akuntabilitas, bahwa kinerja Dinas PUPR Kabupaten Subang cukup memperhatikan indikator akuntabilitas teteapi upaya meningkatkannya lagi dimasa yang akan datang. Kata kunci: Kinerja, Organisasi, Pengelolaan Sumber Daya Air. Subang Abstract The purpose of the author conducting this study was to determine the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency. This research and writing discusses matters related to how the Performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency is in line with the theory of Agus Dwiyanto (2012: 50-51) related to measuring organizational performance consisting of 5 indicators, namely productivity, quality, service, responsiveness and accountability. In this study, it uses a descriptive qualitative approach research, because this study aims to obtain the picture studied used to reveal problems in the working life of government organizations and observations, interviews, literature studies, and documentation. There is no other option than to make the researcher himself the main research instrument. Data sources are obtained from informants through direct observation and interviews and documents are obtained in the form of regulatory regulations and data processing. The results showed that the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in Water Resources Management in Subang Regency was in line with Agus Dwiyanto's theory (2012: 50-51), namely Productivity, that the plans and realizations that became performance achievements were quite successful. On the other hand, efforts are still needed to accelerate in accordance with the public problems faced both which include social, economic, technical and institutional elements such as problems that include irrigation water reservoirs or do not function optimally as a local water source with a level of coverage of irrigation services. Responsiveness, that has been considered in the performance of the General Work Office and PUPR of Subang Regency. Although still faced with complex and dynamic obstacles and challenges to realize the will of the community. Accountability, that the performance of the Subang Regency PUPR Office is quite concerned about accountability indicators and efforts to improve it again in the future. Keywords: Organizational, Performance, Water Resources Management

Kinerja Program Pembinaan Serikat Pekerja Di Bidang Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Silvy Sondari; Isniar Budiarti
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i2.1495

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai Pembinaan dan Perlindungan ketenagakerjaan di Kabupaten Subang. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kerja para serikat kerja melalui peningkatkan komunikasi maupun mediasi dengan Perusahaan. Maraknya permasalahan upah tenaga kerja yang tidak sesuai dan perlakuan perusahaan terhadap para pegawai yang tidak sesuai membuat Dinas Ketenagakerjaan khusunya Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga kerja mengambil alih peranan sebagai katalisator komunikasi Antara perusahaan dan para pegawai yang menyampaikan aspirasi dan keluhan mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Hasil Penelitian yang didapat bahwa Kinerja Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum optimal dikarenakan dimensi akuntanbilitas dan dimensi responsivitas belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam dimensi kualitas pelayanan peran para pegawai sudah optimal dalam pemberian layanan, selanjutnya dalam dimensi produktivitas telah optimal hal ini terlihat dari sikap pegawai, kemampuan pegawai dan semangat pegawai yang tinggi serta dalam dimensi responsibilitas dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan organisasi sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan. Kata kunci: Kinerja, Perlindungan, Tenaga Kerja Abstract This research discusses the Development and Protection of Manpower in Subang Regency. The Field of Manpower Development and Protection at the Manpower and Transmigration Office of Subang Regency has the responsibility of fostering the work of the unions through improving communication and mediation with the Company. The rampant problem of inappropriate labor wages and the company's treatment of inappropriate employees made the Manpower Office, especially the Field of Labor Development and Protection, take over the role of a catalyst for communication Between companies and employees who expressed aspirations and complaints about labor problems. The results of the research obtained that the Performance of the Field of Manpower Development and Protection at the Manpower and Transmigration Office of Subang Regency is considered not optimal because the dimensions of accountability and the dimension of responsiveness have not been optimal in the implementation of their duties and responsibilities, but in the dimension of service quality the role of employees is optimal in providing services, then in the dimension of productivity has been optimal this can be seen from the attitude of employees, The ability of employees and high employee enthusiasm and in the dimension of responsibility can be seen from the implementation of organizational activities in accordance with established procedures and mechanisms. Keywords: Performance, Protections, Workers

Implementasi Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Di Kabupaten Subang Silvi Aulia
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i2.1496

Abstrak Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang, disebabkan karena implementasi kebijakan perbaikan gizi di Kabupaten Subang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang belum optimal, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang maka peneliti akan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Model pendekatan implementasi ini dipandang tepat dengan permasalahan penelitian karena faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh: standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan sikap para pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sumber data diperoleh dari informan kunci yaitu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, informan utama yaitu seksi bidang gizi di Puskesmas, kader Posyandu dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini mengahasilkan kesimpulan bahwa belum optimalnya implementasi kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Kabupaten Subang ditentukan oleh Dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan sikap para pelaksana. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gizi, Subang Abstract Researchers are interested in researching the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang Regency, because the implementation of nutrition improvement policies in Subang Regency has not been optimal. The purpose of this study was to determine why the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang District was not optimal, and what factors influence it. Based on the problems in the background, the researcher will use the policy implementation approach proposed by Van Metter and Van Horn. This implementation approach model is considered appropriate with the research problem because the determining factors for the success or failure of a policy implementation in this study are influenced by: standard and objective, resources, characteristic of the implementation agencies, quality of inter organizational relationships, disposition of response on the implementers, The economic, social and political environment. This research uses descriptive qualitative research methods, through observation, interviews, documentation and triangulation. Sources of data were obtained from key informants namely the Head of the Nutrition and Public Health Division of the Subang District Health Office, the nutrition section at the Puskesmas, Posyandu cadres and the community. The results of this study lead to the conclusion that the implementation of the National Movement for the Acceleration of Nutrition Improvement in Subang Regency is not optimal yet determined by factors of Policy standard and objective, resources, characteristic of the implementation agencies, quality of inter organizational relationships, disposition of response on the implementers, The economic, social and political environment. Keywords: Policy Implementation, Nutritions, Subang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nuraida

Contact Email
wpaj@unsub.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
wpaj@unsub.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat

Location
Kab. subang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nuraida

Contact Email wpaj@unsub.ac.id

Phone -

Journal Mail Official wpaj@unsub.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat

Location Kab. subang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nuraida

Contact Email
wpaj@unsub.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
wpaj@unsub.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat

Location
Kab. subang,

Jawa barat

INDONESIA