Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018 Puji Agus
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.3

Studi ini berupaya memberikan gambaran dan perbandingan pola pengalokasian belanja modal pemerintah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan melihat lebih dalam belanja modal antar wilayah di Indonesia yaitu wilayah barat, tengah dan timur diakhiri dengan melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2005-2018. Hasil analisis ststistik deskriptif mendapatkan hasil terjadi tren peningkatan pengalokasi belanja modal pada periode setelah UU 23 tahun 2014 yang didorong kewenangan yang lebih besar pada provinsi mengakibatkan provinsi mengalokasi belanja modal lebih besar. Pertumbuhan alokasi belanja modal melebihi pertumbuhan pendapatannya dialami oleh provisi pada wilayah barat, sedangakan tengah dan timur pertumbuhan belanja modal proporsional dengan pertumbuhan pendapatannya. Dari uji statistik inferensial didapatkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK, secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal dapat memediasi hubungan PAD, DBH, DAU dan DAK dengan IPM jika dalam periode yang cukup panjang yaitu Periode Tahun 2005-2018. This study attempts to provide an overview and comparison of the pattern of capital expenditure allocation for provincial governments before and after the enactment of Law23 of 2014 concerning Regional Government and continued by looking deeper into capital expenditures between regions in Indonesia, namely the west, central and east regions ending with looking at the Effects of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) Against the Human Development Index (HDI) with Capital Expenditure as a mediating variable in the Provincial Government in Indonesia for the Period of 2005-2018. The results of the descriptive statistical analysis show that there is an increasing trend of capital expenditure allocators in the period after Law 23 of 2014 which was driven by greater authority in the provinces resulted in provinces allocating more capital expenditure. Growth in capital expenditure allocations exceeding revenue growth was experienced by provisions in the west, while central and east capital expenditure growth was proportional to income growth. Inferential statistical test found that PAD, DBH, DAU, and DAK, simultaneously and partially have a significant effect on Capital Expenditures and Capital Expenditures can mediate the relationship of PAD, DBH, DAU and DAK with HDI if in a sufficiently long period of 2005-2018 Period.

Analisis Evaluasi Dampak Program Pelatihan Guru pada Aspek Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah di DKI Jakarta Yasri Yi
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i2.8

Penelitian ini difokuskan pada empat permasalahan bagi guru Madrasah Tsanawiyah (MTs), yaitu bagaimana penyusunan administrasi pembelajaran, proses pembelajaran, penyusunan administrasi penilaian, dan proses penilaian hasil belajar. Penulisan ini bertujuan untuk menggambarkan dampak program Pelatihan Teknis Fungsional Guru Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kementerian Agama melalui evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kasus dan survei yang dilakukan terhadap 20 MTs di Wilayah Kantor Kementerian Agama DKI Jakarta dengan 60 responden, yang terdiri dari alumni peserta pelatihan, teman sejawat dan atasan alumni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan berdampak baik terhadap alumni dalam menyusun administrasi pembelajaran, khususnya penyusunan kelengkapan administrasi pembelajaran dan mengkaitkan antar komponen dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaan, melakukan kegiatan pendahuluan pembelajaran, penguasaan materi pelajaran, pembelajaran yang melibatkan siswa, penilaian proses, menyusun butir soal penilaian, mencetak naskah soal, melaksanakan penilaian dan mengolah data hasil penilaian. Program pelatihan berdampak cukup terhadap pemilihan metode pembelajaan, media dan sumber belajar, melaporkan hasil penilaian kepada stakeholders, penggunaan metode dalam pembelajaran, media dan sumber belajar serta menutup pembelajaran, membuat butir soal sesuai dengan indikator. Namun, program pelatihan tidak berdampak terhadap kinerja alumni dalam menyusun kisi-kisi soal penilaian hasil belajar. Pelatihan juga tidak berdampak secara signifikan terhadap hasil belajar siswa, sehingga masih terdapat siswa yang memperoleh nilai Ujian Nasional yang belum memenuhi kriteria kelulusan. This study aims to explore success factors that contribute to the development of Ngroto Village, district Pujon, Malang Regency in managing village finance to achieve the highest National Developing Village Index (IDM) in 2018. Data was collected from trusted informants such as the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Government Section of Pujon District, villager, and others. In addition, the data were also acquired from related documents. Data analysis was carried out qualitatively with the processing stages in the form of transcription, reduction, categorization, and interpretation with reference to the research objectives. The result showed that Ngroto Village had several potential supporting factors in village development, namely: 1) productive villager, 2) natural resource potential that support the village economy, 3) visionary and trustworthy of village leader and apparatus, 4) adequate capability and competence of village official, and 5) hight community participation and concern. These five things were managed through village finance through policies: 1) make every policy and decision-oriented to the interest or need of the villagers, 2) obey the law and regulations, 3) open the path aspirations and community participation, 4) prioritize the needs of the villagers over the interest of village apparatus, 5) procurement goods and services from the local village, and 6) prioritize activities that have a large multiplier effect on rural economic growth. All of the village finance activities are oriented to the needs and improvement of the welfare of villagers so that it produces the best development.

Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kota Makassar Pasca Diklat pada Balai Diklat Keagamaan Makassar Samir Patsan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.9

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh agama non PNS pasca diklat Teknis Subtantitf Penyuluh Agama Non PNS di BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan dalam lingkup kementerian Agama Kota Makassar dengan informan yang berasal dari penyuluh agama Non PNS yang telah mengikutidiklat Teknis Subtantif Penyuluh Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Kepala Seksi Bimbingan MasyarakatIslam Kementerian AgamaKota Makassar dan Masyarakat Sasaran Binaan penyuluh Agama Non PNS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dan survey untuk menganalisis fokus penelitian yaitu Kinerja Penyuluh Non PNS dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi pokok(Tupoksi), Pelaksanaan Kegiatan penyuluh Non PNS yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan dampak atau manfaat yang diperoleh kelompok binaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyuluh agama Non PNS pasca diklat teknis subtantif penyuluh agama Non PNS yang dilaksanaan Balai Diklat Keagamaan Makassar cukup tinggi, yang ditunjukkan dari kehadiran, ketepatan dalam membuat dan menyetor laporan rutin, penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO)dan Strategi Operasional (SO)berdasarkan juknis, pemetaan dan pemilihan model, metode dan pendekatan bimbingan dan penyuluhan serta dampak yang dirasakan masyarakat sasaran binaandalam bentuk perubahan perilaku, penguasaan informasi dan wawasan tentang masalah kehidupan, kemasyarakatan dan keagamaan serta meminimalisir kejahatan dilingkungan masyarakat binaan. This study aims to determine the performance of non-PNS religious instructors after the Technical Training of Non-PNS Religious Extension Sub-training in BDK Makassar. This research was conducted in the KUA of the District within the working area of the Ministry of Religion of Makassar City with informants coming from Non Civil Servants religious counselors who had attended the Technical Training of Religious Instructor Subtantives, Head of the Office of the Ministry of Religion in MakassarHead of Islamic Community Guidance Division of theMinistry of Religion and the Targeted Community of Non-Religious Extension Instructors Civil servants. This research is qualitative research using case study method and survey to analyze the focus of research, namely the Performance of Non-PNS Extension Workers in carrying out job description, Non-PNS Extension Workers activities consisting of planning, implementing and evaluating programs and the impact or benefits obtained by groups fostered. The research instrument used was the interview and documentation format. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the performance of non-civil servant religious instructors after sub-technical technical training of non-civil servant religious counselors conducted by the Balai Diklat Keagamaan Makassarwas quite high, as indicated by the presence, accuracy in making and depositing routine reports, the preparation of Operational Work Plans (RKO) and Operational Strategies (SO) based on technical guidelines, mapping and model selection, guidance and counseling methods and approaches as well as the impact felt by target communities in the form of behavioral change, mastery of information and insights about life, community and religious issues as well as minimizing crime within the target community.

Strategi Pengambilan Keputusan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Baharuddin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.10

Permasalahan penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi SDM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros. Pendekatan yang digunakan tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan denganoption survey. Teknik analisis data melalui persepsi responden, yang selanjutnya dilakukan analisis strategi menggunakan analisis SWOT, kemudian AHP untuk menilai kriteria keputusan yang dipilih dan MPE untuk penetapan ranking keputusan yang akan diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengambilan keputusan pengembangan kompetensi SDM yang tepat adalah strategi diversifikasi. Strategi ini merupakan situasi di mana organisasi menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal (kompetensi SDM), maka Sekretariat Daerah Kabupaten Maros harus menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang menghadapi ancaman dengan cara strategi diversifikasi. Penilaian atas kriteria yang menentukan keputusan pengembangan kompetensi SDM dari hasil analisis hirarki proses dipilih enam kriteria yang menjadi layak untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kompetensi SDM. Mulai dari kriteria peningkatan pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja, regulasi pengembangan SDM, dukungan kebijakan, lembaga kediklatan dan anggaran. Penetapan ranking keputusan pengembangan kompetensi SDM yang dapat dijadikan keputusan penentu sesuai hasil metode perbandingan eksponensial adalah keputusan pengalokasian anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM. Anggaran sebagai prasyarat utama dan diperlukan untuk memperlancar dan mempermudah setiap kegiatan penyelenggaraan diklat yang diikuti pegawainya. The research problem in generally namely how the strategy of take decision in development of competence by human resource in Regional Secreariat of Maros Regency. The research approach in descriptive quantitative and kind of research namely the option survey which to illustration in narative, textual and analysis. The data analysis technique through the respondent perception, further of the analysis of strategy with SWOT, then use of AHP for appraising the decision criteria which choice it and MPE to appointment of tanking the decision which would to applied. The result of research showed that the strategy of take decision in development of competence by human resource namely diversification strategy. These strategy represent the situation where organization faced of threats, unless still have strength from internal aspect (competency of human resource), so the Regional Secretaries Maros Regency used of strengt to useful of opportunity in longterm to faced the threats with diversification strategy. The appraising of criteria to decision in development of human resource competence from the AHP there are six criterias which to be feature in considerate in take of development the competence by human resource, the support of policy, the education and training institution and budget. The appointment of ranking decision to development of human resource competence can to become the good decision suitable with the exponential comparison method namely the allocation of budget for development of competence by human resource. The budget as the main criteria and required to influent and easy all of activities in settlement of education and training which joint of employee.

Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur Achmat Subekan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.11

Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai faktor keberhasilan pembangunan Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola keuangan desa hingga meraih Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional tahun 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan kunci yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Pujon, warga desa, dan lain-lain. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen lain yang terkait. Analisis datadilakukan secara kualitatif dengan tahap pengolahan berupa transkripsi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi dengan mengacu pada tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngroto memiliki beberapa faktor pendukung yang berpotensi besardalam pembangunan desa, yaitu adanya: 1) warga desa yang produktif, 2) potensi sumber daya alam yang mendukung perekonomian desa, 3) pimpinan dan perangkat desa yang visioner dan amanah, 4) kapabilitas dan kompetensi perangkat desa yang memadai, dan 5) partisipasi dan kepedulian masyarakat yang tinggi. Kelima hal tersebut dikelola dengan baik melalui pengelolaan keuangan desa dengan kebijakan: 1) membuat setiap kebijakan dan keputusan berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan warga desa, 2) patuh dan taat terhadap peraturan perundangan, 3) membuka jalur aspirasi dan partisipasi masyarakat, 4) lebih memprioritaskan kebutuhan warga desa daripada kepentingan perangkat desa, 5) pengadaan barang/jasa dari desa setempat, serta 6) memprioritaskan kegiatan yang memiliki multiplier effect besar bagi pertumbuhan perekonomian desa. Semua kegiatan keuangan desa berorientasi pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan warga desa sehingga menghasilkan pembangunan yang terbaik. This study aims to explore success factors that contribute to the development of Ngroto Village, district Pujon, Malang Regency in managing village finance to achieve the highest National Developing Village Index (IDM) in 2018. Data was collected from trusted informants such as the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Government Section of Pujon District, villager, and others. In addition, the data were also acquired from related documents. Data analysis was carried out qualitatively with the processing stages in the form of transcription, reduction, categorization, and interpretation with reference to the research objectives. The result showed that Ngroto Village had several potential supporting factors in village development, namely: 1) productive villager, 2) natural resource potential that support the village economy, 3) visionary and trustworthy of village leader and apparatus, 4) adequate capability and competence of village official, and 5) hight community participation and concern. These five things were managed through village finance through policies: 1) make every policy and decision-oriented to the interest or need of the villagers, 2) obey the law and regulations, 3) open the path aspirations and community participation, 4) prioritize the needs of the villagers over the interest of village apparatus, 5) procurement goods and services from the local village, and 6) prioritize activities that have a large multiplier effect on rural economic growth. All of the village finance activities are oriented to the needs and improvement of the welfare of villagers so that it produces the best development.

Analisis Efektifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Much Zamhari
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i1.17

Tujuan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan LKS Bipartit tidak efektif mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkanmelalui wawancara yang mendalam kepada pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pegawai mediator hubungan industrial(MHI) baik di daerah maupun di Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa temuan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya LKS Bipartit mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan meliputi faktor mental pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang belum peduli dengan terbentuknya LKS Bipartit di Perusahaan; kualitaskepemimpinan SDM baik yang duduk dalam kepengurusan serikat pekerja / serikat buruh maupun dalam LKS Bipartit; serikat pekerja/serikat buruh merasa tertandingi dengan keberadaan LKS Bipartitdi Perusahaan; dan kurangnya jumlah MHIdi setiap kabupaten/kota dan provinsi. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja baik di kabupaten/kota atau provinsidalam melakukan pendekatan kepada pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah) dalam memasyarakatkan LKS Bipartit di Perusahaan. The purpose of this study is to explore the factors that cause the LKS Bipartite to be ineffective in preventing industrial relations disputes in the company. The research method used is qualitative with a case study approach and the data was collected through in-depth interviews with employers, workers / laborers, labor unions and industrial relations mediator (MHI) for employees both in the regions and in the Ministry of Manpower. Some of the findings obtained from this study indicate that the factors that cause the ineffectiveness of the LKS Bipartite to prevent industrial relations disputes in the company such as mental factors of employers and workers / laborers / labor unions who are not concerned with the LKS Bipartite in the company; the quality of human resources both in the management of labor unions and in LKS Bipartite; labor unions feel unrivaled by the existence of the LKS Bipartite; and the lack of MHIin each district / city and province. The results of this study can be used as input for the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Manpower office in the regency / city or province in approaching the perpetrators of the production process of goods and services (employers, workers / laborers, labor unions and the government) in socializing LKS Bipartite in the company.

Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia Singgih Putra
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk guru kejuruan telah diimplementasikan dalam beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dengan verifikasi bukti kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan berpedoman kepada panduan mutu BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) merupakan suatu pendekatan pelatihan yang menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap (knowledge, skill, and attitude) untuk memenuhi suatu standar kompetensi. Paper ini merupakan kajian terhadap pengembangan kapasitas SDM Maritim (i.e. tenaga pendidik) sebagai dampak hasil pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan oleh Kemdikbud RI di Indonesia. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan pembahasan literature yang relevan.Tahap awal implementasi PBK pada program pelatihan bidang kemaritiman menunjukkan kelulusan pelatihan dan rekomendasi kompeten bagi semua peserta. Implementation of competency-based training (CBT) for vocational high school teachers has been done through several priority programs of Ministry of Education and Culture of Indonesia (Kemdikbud RI) during 2016 and 2017 such as Guru Pembelajar (professional teacher sustainable development) and Keahlian Ganda (teacher with dual expertise), with competence proof from skill competency assessment (SCA) organized by Lembaga Sertifikasi Profesi (Professional Certification Institution). CBT can be interpreted as a training approach that emphasizes the development of skills, knowledge, and attitude to meet a standard of competency. This article is a review related to the capacity building of Maritime Human Resource in terms of competency-based education and training conducted by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Data was analysed with statistical descriptive. The initial stage of CBT development in the field of maritime in the training program was proven by the graduation of training and competent recommendation for all teacher participants

Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Jarak Jauh Probabilistic Seismic Hazard Analysis Tahun 2018 di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Madona
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v1i2.19

Keberhasilan sebuah program pelatihan dapat diukur dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaannya sampai dengan beberapa bulan setelah pelatihan tersebut berakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan gambaran tentang evaluasi pasca Pelatihan Teknis Jarak Jauh Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, sedangkan model evaluasi yang diaplikasikan mengacu pada model evaluasi Kirckpatrick. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Sedangkan sumber data berasal dari alumni dan atasan alumni. Hasil dari penelitian ini adalah alumni tidak memiliki hambatan yang cukup berarti (73,64%) dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan di tempat kerjanya, dan program pelatihan ini cukup memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja alumni dan unit kerja/organisasi (69,84%). Namun berdasarkan wawancara mendalam, program pelatihan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja unit kerja/organisasi. Hal ini disebabkan oleh penyusunan Peta PSHA bukan merupakan pekerjaan operasional harian. Peta PSHA akan dibuat sesuai dengan permintaan dari customer. Berdasarkan analisis regresi linier berganda didapatkan bahwa hanya aspek kapasitas personal (P-value = 0,039804) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap peningkatan kinerja alumni. Sedangkan untuk peningkatan kinerja unit kerja/organisasi adalah hanya aspek kesesuaian kompetensi (P-value = 0,016924) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja alumni. The success of a training program can be measured by a comprehensive evaluation, from its implementation to several months after the training has ended. Therefore, this research aims to describe related to the post evaluation of the PSHA Online Technical Training in 2018 at Meteorology, Climatology and Geophysics Agency. The research uses a quantitative and qualitative descriptive approach, and the evaluation model refers to the Kirckpatrick evaluation model. Moreover, the instrument of research is a questionnaire and interview guidance. Data resources are from graduates and their leaders. The result of this study are a graduate can implement knowledge and skills in its office without significant resistances (73,64%), as well as the training can give sufficient effect in improving for the graduate and organization performances (69,84%). But, this training can’t give a significant result in the organization's performance improving. It’s due to the creating of PSHA Map which doesn’t operational work in their office. This map can create at the request of the customer. Based on multiple linear regression analysis that only the personal capacity aspect (P-value = 0.039804) has a partially significant effect on improving alumni performance. Whereas to improve the performance of work units/organizations is only the competency suitability aspect (P-value = 0.016924) which has a significant influence on the performance of alumni.

Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Sugiarto Sumas
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pembekalan tata cara kedatangan, bekerja, dan hidup di negara tujuan, serta kembali ke Indonesia dengan baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat PAP untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di luar negeri dan keberlanjutannya setelah tidak ada lagi pengaturan PAP dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metodologi penelitian menggunakankombinasi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan trianggulasi dari Creswell J.W. dan model evaluasi dari Kirkpatrick. Sumber data berasal dari Pejabat Kementerian / Lembaga, ILO, World Bank, Instruktur PAP, PMI bermasalah, buku, dokumen, jurnal hasil penelitian, kuesioner, dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa PAP bermanfaat untuk mencegah munculnya PMI bermasalah di luar negeri. Pada umumnya PMI bermasalah berasal dari PMI non prosedural / ilegal dan tidak pernah mengikuti PAP. PMI melalui penempatan berdokumen dan prosedural dapat dipastikan mengikuti PAP sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Di masa depan PAP akan tetap dilaksanakan, terbukti dari adanya pengaturan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan adanya evaluasi manfaat PAP/ OPP bagi PMI pada tingkat perilaku dan tingkat hasil. Final Pre-departure Briefing (PAP) is a pre-departure provision process regarding arrival, working and living in the destination country, and how to return properly to Indonesia. This research aims to discover the benefit of PAP in prevention Indonesian Migrant Workers having problematic working overseas and its sustainability after there is no longer PAP in Law Number 18 of 2017. The research methodology utilized both qualitative and quantitative approach from Creswell J.W., and evaluation model from Kirkpatrick. Data source is from Ministry / Institution officials, ILO, WB, PAP instructor, PMIs, books, documents, research journal, questionnaires, etc. The results of the study found that PAP is beneficial to prevent the emergence of problematic PMIs abroad. Broadly speaking, problems regarding PMI originated from non procedural/illegal process, and those who do not join the PAP procedure. PAP will continue to be implemented, it can be proven from the PP no 10 year 2020 concerning Procedures for the Placement of Indonesian Migrant Workers by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency. Further research is strongly needed to evaluate the benefit of PAP/OPP at the behavioral and result levels.

Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government Yan Megawandi
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini melihat bagaimana kinerja pembangunan pariwisata dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WOG). Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkannya secara deskriptif – analitik. Untuk mengetahui kinerja pembangunan pariwisata peneliti menggunakan beberapa aspek yaitu: sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, manfaat pariwisata, serta peran pariwisata dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk melihat faktor yang berpengaruh dari sudut pandang ini, dilihat dari aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas dan budget. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik namun masih belum optimal terutama bila dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang WOG, yaitu koordinasi antar organisasi dan sharing informasi masih menjadi kendala. Kata kunci: Pembangunan pariwisata, percepatan, dan Whole of Government. This study to observe the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung and the factors influencing the performance using the perspective of Whole of Government (WoG). The method used is a qualitative approach and descriptive-analytic. To understand the performance of tourism development, research used several aspects: tourism contribution to regional economy, tourism benefits, and the role of tourism in the protection and development of natural resources and the environment. Meanwhile, to see the influential factors from the perspective of WoG, the aspects viewed are: coordination among organizations, information sharing, organization capacity, flexibility and budget. The finding of this research shows that the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung is adequately good, however it is still not optimum, especially when it is compared to the great tourism potential of Kepulauan Bangka Belitung. Furthermore, the factors influencing the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung were observed from the perspective of WoG, which are coordination among institutions and information sharing, are still problematic.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email
juniawanwi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email juniawanwi@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email
juniawanwi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA