Garuda - Garba Rujukan Digital

Manajemen Organisasi Pembelajar di Institusi Publik Pangihutan Marlin Marpaung
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Manajemen Organisasi Pembelajar adalah program pengembangan kompetensi ASN terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ASN yang dinilai masih jauh dari tuntutan globalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebiasaan dan perilaku belajar ASN; mengidentifikasi pola kepemimpinan mengelola strategi pembelajaran; mengidentifikasi peran sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran; dan menguraikan langkah strategis pembina kepegawaian mengelola pembelajaran. Metode penelitian kualitatif menggunakan kuesioner Organizational Learning Self-Assessment kepada 112 pimpinan ASN yang telah mengikuti organisasi pembelajar dalam Pelatihan Kepemimpinan. Penelitian juga menghimpun praktik organisasi pembelajar di 10 Kementerian, LPNK, Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berhasil mengembangkan kompetensi ASN melalui program non-pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari skala 1 – 5, nilai rata-rata 4.25 (sangat baik) untuk semua butir tujuan penelitian. Analisis kebiasaan dan perilaku belajar ASN nilai 4.46; Potret kepemimpinan dan arah strategi pembelajaran sebesar 4.30; dan identifikasi peran sarpras pembelajaran sebesar 4.01. Peta kekuatan pada aspek komunikasi pembelajaran; ketersediaan umpanbalik; relevansi tujuan pembelajaran; pimpinan sebagai model pembelajar; dan teknologi sarpras mendukung pembelajaran. Aspek pembenahan diperlukan pengelolaan permasalahan pembelajaran; peran pimpinan kurang memberi reward pembelajaran; menetapkan tujuan pembelajaran saat merencanakan kegiatan; dan penyediaan tenaga ahli mengelola coaching pembelajaran. Diperlukan langkah strategis pembina kepegawaian dan pimpinan unit lini dengan menerbitkan kebijakan pengelolaan pembelajaran dari tahap merancang sampai mengevaluasi pembelajaran. Peran lembaga pelatihan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan mandatory; tetapi juga mengembangkan kompetensi pimpinan unit lini mengelola pembelajaran. Learning Organization management is integrated and continuous for Civil Service Apparatus (ASN, in short) competency development programs, in order to increase public service quality by ASN that is still considered not in line with globalization demands. The research objectives are to analyze organizational habits and learning behavior; to identify leadership’s role in learning direction; to identify impact of organizational sources to learning; and to elaborate strategic steps of personnel in managing learning organization. Qualitative research method utilizes published questionnaire on Organizational Learning Self-Assessment given to 112 leaders of ASN that had attended learning organization session in Leadership Training. The research also collects learning organization practices from 10 selected ministries, non-ministries, and local government that had been successful to develop competency of ASN through learning organization programs. The findings show that, out of 1 to 5 scale, the average score of 4,25 (very good results). The score on organizational habits and learning behavior is 4.46; leadership’s role in learning direction is 4.30; and identification impact of organizational sources to learning is 4,01. The strengths are on sharing communication to boost learning; the leaders as models of learning that provide feedback; and availability of resources and technology to support learning. Limitations are on the lack of competency in managing learning challenges; learning objectives were not considered when planning unit activities; and the absence of coaching in learning.To achieve success in learning organization, regulations on learning is needed to facilitate learning feedback.To achieve success in learning organization, regulations on learning is needed to facilitate learning feedback. Collaboration of work units responsible to personnel with unit leaders is crucial from planning until evaluation of learning. And th role of training units should not implement mandatory trainings only; but also to develop competency unit leaders in managing learning organization in their respective work units.

Evaluasi Pencapaian dan Metode Penetapan Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019 Cepi Safrul Alam
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 2019. Kedua jenis penerimaan ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Banten yang memiliki 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Meski memberikan kontribusi yang besar ternyata BBNKB tidak memenuhi target realisasi seperti PKB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian target BBNKB setiap UPT dan bagaimana metode penetapan yang digunakannya dan mengapa capaian target BBNKB lebih rendah dari PKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari Miles dan Huberman. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan data target dan realisasi penerimaan menggunakan data dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hanya ada 2 UPT yang terus mencapai target dan pada tahun 2019 terdapat 4 UPT yang tidak mencapai target. Kemudian, belum ada metode penetapan BBNKB yang secara khusus digunakan oleh UPT dan terdapat faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian target BBNKB dibanding PKB selain LPE dan PDRB. Rekomendasi yang penulis sampaikan ada dua, yaitu: Pertama, merumuskan metode penetapan BBNKB tiap UPT sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya masing-masing. Kedua, melakukan penelitian lebih lanjut terhadap UPT yang tidak mencapai target pada tahun 2019 yang semuanya berada di wilayah Polda Metro Jaya. Motor Vehicle Revenue Fees (BBNKB) and Motorized Vehicle Tax (PKB) make the greatest contributions to the 2019 Banten Province Original Revenue (PAD). Both types of revenue are generated by the Banten Province Revenue Agency which has 11 Technical Implementation Units (UPT) which scattered in the regencies and cities of Banten Province. Despite the large contribution, BBNKB did not meet the realization target like PKB. The purpose of this study was to determine the achievement of BBNKB revenue targets for each UPT and to find out the target setting method used and the causes of achieving BBNKB targets lower than PKB. This study uses a qualitative approach from Miles and Huberman. The data collection technique was carried out with documentation and interview studies, while the target data and revenue realization used data from 2015 to 2019. From the results of this study it was found that there were only 2 UPTs that continued to reach the target and in 2019 there were 4 UPTs that did not reach target. Then, there is no BBNKB determination method specifically used by UPT and there are other factors that cause the BBNKB target to be lower compared to PKB besides LPE and GRDP. The recommendations that the authors convey are twofold, namely: First, formulating the BBNKB determination method for each UPT in accordance with the factors that influence each. Second, conduct further research on UPT that did not reach the target in 2019, all of which are located in the Greater Jakarta Metropolitan Area.

Integrasi Model SAMR (Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition) pada Diklat Jarak Jauh Balai Diklat Keagamaan Makassar Muh Zainal
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh yang dilaksanakan oleh BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di BDK Makassar dengan informan yang berasal dari Kepala BDK Makassar, Kepala Seksi Teknis Pendidikan dan Keagamaan BDK Makassar, Widyaiswara dan peserta Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis fokus penelitian yaitu integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh pada penggunaan e-learning dengan flatform Learning Manajemen Sistem (LMS) Moodle. Integrasi SAMR diukur melalui indikator yang terdiri dari level Subtitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi dalam bentuk data aktivitas pada aplikasi LMS Moodle. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat Jarak Jauh menggunakan Sistem e-learning dengan flatform Moodle pada BDK Makassar telah memenuhi beberapa indikator dari Model SAMR yang terdiri dari level subtitusi, augmentasi, modifikasi dan redefinisi (SAMR). Keterpenuhan keempat level tersebut ditemukan pada proses perencanaan diklat, seleksi calon peserta diklat secara online dengan google formulir, pelaksanaan diklat dengan menggunakan LMS Moodle dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan diklat dengan menggunakan fitur kuis pada LMS Moodle. Pada prosesnya telah ditemukan model transformasi diklat dari model diklat konvensional secara tatap muka menjadi diklat virtual dengan dukungan perangkat elektronik dan interface teknologi informasi dalam bentuk aplikasi LMS Moodle pada URL http://blc.bdkamakassar.web.id. This research aims to find out the integration of SAMR models in remote training implemented by BDK Makassar. This research was conducted in BDK Makassar with informants from the Head of BDK Makassar, Head of The Technical And Religious Section of BDK Makassar, Widyaiswara and participants of the Technical Training of Education and Religion. This research is a qualitative study to analyze the focus of research namely the integration of SAMR models in remote training on the use of e-learning with moodle flatform Learning Management System (LMS). SAMR integration is measured through indicators consisting of Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition levels. The research instruments used are interview formats and documentation in the form of activity data on moodle LMS applications. The data of the results of the study was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Remote Training using e-learning system with moodle flatform in BDK Makassar has met several indicators of SAMR Model consisting of Subtitution, Augmentation, Modification and Redefinition (SAMR) levels. The fullness of the four levels is found in the training planning process, the selection of prospective trainees online with google form, implementation of training using Moodle LMS and implementation of training implementation evaluation using quiz feature on Moodle LMS. In the process, a training transformation model has been found from a conventional training model face-to-face into a virtual training with the support of electronic devices and information technology interfaces in the form of Moodle LMS applications in the http://blc.bdkamakassar.web.id

Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau Arlizman Agus
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penanganan kejahatan saja, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi dan sosiologi yang secara konseptual perlu ruang lingkup individu, masyarakat dan organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kelemahan sistem, integritas sumber daya manusia, dan masalah kultur. Ketiga hal diatas saling berinteraksi sehingga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.Pengkajian ini menggunakan evaluasi program CIPP (Context, Input, Process danProduct). Tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini yaitu masukan kepada stakeholder terkait dengan pembangunan budaya integritas dan menjadi bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai bahan umpan balik kepada stakeholder. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) sistem integritas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi, sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. The prevention of corruption, collusion and nepotism couldn’t be solved with a crime-handling approach alone, but it needs more comprehensive approaches including moral, psychological and sociological that conceptually need to be in the scope of individuals, communities and organizations. The causes of corruption can be classifiedinto 3 (three) groups, which are: system weakness, integrity of human resources, and cultural problems. The three things above are interacting each other that adding more complexity in the problems.This study used CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation program. The objectives of this study are: to be able to describe the implementation of the development of a culture of integrity, to describe the threats and barriers inbuildingthe culture of integrity, and to analyse the implementation of the integrity culture development in the Government of Riau Province. The benefits of the study implementation are to provide input to stakeholders related to the development of An integrity culture and as a reference material for further studies regarding the development of the culture of integrity in the Government of Riau Province, and to be used as a feedback to stakeholders. Based on the results of the analysis of the integrity culture development comprise of 7 (seven) components of the integrity committee and 16 (sixteen) integrity systems above, it can be concluded that until 2019 the development of the integrity culture of the Riau Provincial Government is still at effective/moderate level. Hopefully by Year 2023 all components of the development of a culture of integrity in the Government of Riau Province will have reached a high level of impact, so it will really have an impact in preventing corruption, collusion and nepotism.

Model Reorientasi Kebijakan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan H. Syamsibar
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Indonesia masih memiliki masalah besar di bidang ketenagakerjaan, sehingga pemerintah melakukan reorientasi kebijakan untuk mengurangi terjadinya pengangguran yang meningkat setiap tahun. Data BPS Sulawesi Selatan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebesar 4.97% dari rata-rata 24 kabupaten dan kota, di mana TPT yang paling tinggi adalah Kota Makassar 10.39% dan terendah adalah Kepulauan Selayar 1.17.%. Permasalahan penelitian ini secara umum adalah bagaimana model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorientasi kebijakan ketenagakerjaan telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Reorientasi yang telah dilakukan selama ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu > 90% dengan realisasi antara 29.34% sampai 83.42%, berupa perencanaan ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, menyediakan pelatihan untuk tenaga kerja, penempatan yang sesuai, perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas. Reorientasi kebijakan belum maksimal di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Model ini dikembangkan dari sistem, asumsi dan persepsi atas kebijakan ketenagakerjaan dan menjadi pemecahan masalah atas tingginya pengangguran yang terjadi, sehingga model ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Indonesia has big problem in employment sector, so the government applied reorientation of policy to descrease of unemployment which increased in every year. The research problem in generally how the reorientation model of employment policy on Government South Sulawesi Province. The research approach used descriptive qualitative. Gathered data through direct observation and interview. The technique of data analysis used triangulation namely data reduction, preparation and verification. The result of research showed that the reqoreientation of employment policy have applied on Government South Sulawesi Province. The reorientation have applied this time has not reached the target > 90% with realization between 29.34% until 83.42%, such as the employment planning, employment information, the training for labor, placement which suitable, the wide of job opportunity and implementation quality of labor. The policy orientation not maximal in employment sector on Government South Sulawesi Province caused the several constraint in applied namely the communication, resource, disposition and bureacracy structure. A model of reorientation of employment policy that is appropriate to be applied on Government South Sulawesi Province. These model to developed from the system, asumption and perception on employment policy and to become the problem solve for unemployment, so these model applied to get easy for job seekers to find work and improve welfare for the workforce.

Kontribusi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV Terhadap Organisasi Bungkus Sasongko; Nailul Hisan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV di Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memimpin sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelatihan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi manajerial eselon IV terutama dalam memimpin dan mengelola unit organisasinya. Namun setelah dilakukan pelatihan beberapa tahun yang lalu, sampai saat ini belum diperoleh informasi mengenai kontribusi alumni dalam perbaikan kinerja organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui kontribusi pelaksanaan PPK Eselon IV terhadap organisasi melalui kompetensi manajerial alumni . 2) Memperoleh gambaran indikator-indikator kegiatan PPK Eselon IV yang berkontribusi bagi peningkatan kompetensi manajerial peserta. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan tipe deskriptif dalam menentukan tingkat keberhasilan pelatihan dan peran alumni peserta PPK Eselon IV dalam mendukung kinerja organisasi dari sisi kompetensi manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan PPK Eselon IV memiliki manfaat bagi tercapainya IKU para alumni. Hasil ini menggambarkan bahwa secara umum bahwa hasil dar PPK Eselon IV memberikan dampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan Keberhasilan pelaksanaan PPK Eselon IV dalam membantu pencapaian organisasi dapat diperoleh karena peran penyelenggara dan pengajar dalam kegiatan pelatihan. Keberhasilan penyelenggara ditunjukkan dengan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kelancaran kegiatan pelatihan ini. Pengajar yang menguasai materi serta penyampaian materi yang dapat mendorong peserta dalam memahami serta mewujudkan partisipasi aktif dari peserta pelatihan. Echelon IV Competency Enhancement Training (CET) at the Ministry of Finance is one effort to provide human resources who have the ability to lead in accordance with organizational needs. This training This training was held with the intention to improve the ability of echelon IV in leading and managing their organizational units. However, after training was done a few years ago, To date no information has been obtained regarding the contribution of alumni in improving the performance of their organizations. This study aims to 1) Determine the contribution of the implementation of PPK Eselon IV to the organization through alumni managerial competence. 2) Obtain an overview of KDP IV activity indicators that contribute to enhancing participant managerial competency. The results of this study indicate PPK Eselon IV has benefits for the achievement of KPIs for alumni. These results illustrate that in general, the results of PPK Eselon IV have an impact on overall organizational performance. The success of the implementation of PPK Eselon IV in assisting organizational achievement can be obtained because of the role of organizers and teachers in training activities. The success of the organizers is demonstrated by the facilities and infrastructure available to support the smooth running of this training activity. Teachers who master the material and the delivery of material that can encourage participants to understand and realize the active training participants

Aktualisasi Latsar Melalui Workshop Implementasi Nilai-Nilai Aneka Bagi Dosen Sebagai ASN Lely Novia; Muhammad Hasan Rauf; Fatimah Hidayahni Amin; Andri Estining Sejati; Muhammad Akhyar Akhmad
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar belakang: ANEKA merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai tersebut adalah nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang wajib diimplementasikan dalam program aktualisasi pada pelatihan dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Kemenristek Dikti. Tujuan :Tujuan penelitian adalah implementasi nilai-nilai ANEKA melalui Workshop Implementasi Nilai-Nilai ANEKA bagi dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar sebagai Aparatur Sipil Negara.Metode: Jenis penelitian ini adalah pre eksprimen dengan subjek dosen jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Aktualisasi dilakukan dari tanggal 09 September sampai dengan 21 November 2019 di UNM Makassar. Rincian kegiatan aktualisasi adalah: konsultasi rancangan aktualisasi; survey pengetahuan nilai ANEKA pra workshop; workshop implementasi nilai ANEKA pada dosen ASN; evaluasi pasca workshop implimentasi nilai ANEKA dan evaluasi implementasi nilai ANEKA. Instrumen peneltian ini adalah pretest, postest, dan self evaluation. Data pretest dan posttest diambil gainscore dan dianalisis menggunakan statistik inferensial parametrik dengan uji one-sample t-test dilengkapi uji normalitas dengan bantuan SPSS 16.0 for Windows. Data self evaluation dianalisis dengan deskriptif. Hasil: Dari analisis data didapatkan gainscore terdistribusi normal dengan nilai signifikansi one sample Kolmogorov Smirnov sebesar 0.015. Hasil uji hipotesis disimpulkan terdapat pengaruh workshop ANEKA terhadap implementasi nilai-nilai ANEKA dengan nilai signifikansi one sample t test sebesar 0.000. Seluruh kegiatan aktualisasi bernuansa ANEKA. Penemuan Penting: Seluruh kegiatan riset dilaksanakan dengan bernuansa ANEKA. Rekomendasi: Pertama, Kegiatan Workshop perlu diberikan tidak hanya kepada dosen melainkan juga pegawai dan staf Jurusan Bahasa Inggris, FBS, UNM. Kedua, Kegiatan Worshop lanjutan perlu dilakukan agar ASN semakin paham akan nilai-nilai ANEKA dan pentingnya internalisasi dan implementas dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk ASN yang berkualitas.

Peran Pelatihan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Dalam Mengelola Sampah Mandiri (Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Imam Rosadi
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This training of waste management is carried out by Environmental Departement of Bangka Belitung Province, in order to improving the quality of human resources in the field of waste through training. Training carried out are related to efforts to increase motivation of community to self to manage of waste. Community awareness to manage of waste independently must be improved because the economic potential of waste is very large. This training provides knowledge to the community in making compost and utilizing used plastics into handicrafts that have economic value. The method used in this training is a participatory approach, with this method the respondents consist of the training participants. Respondents participate directly in interviews, training, dialogue and execution. Through the implementation of this training, it is hoped that it will be able to increase understanding of the world of solid waste to the community and have an influence on increasing people's motivation to manage their waste independently. Keywords: motivation, training, participatory approach and waste.

Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Anti Korupsi (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Pontianak) Sofiati Zainuddin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak dan pengaruhnya terhadap perilaku anti korupsi PNS. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksploratif. Prosedur analisis data yang digunakan adalah model dari Miles dan Huberman, pengumpulan data dengan wawancara terhadap key informan dan informan pelengkap, observasi langsung ke lapangan, serta mengkaji dan menganalisis dokumen. Hasil penelitian pengembangan kapasitas dan pengaruhnya terhadap perilaku anti korupsi pegawai negeri sipil di kota Pontianak dapat dianalisis melalui beberapa aspek yaitu (1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan PNS, (2) rekrutmen PNS dan seleksi pejabat yang dilaksanakan dengan transparan. Pengembangan kapasitas juga dilakukan dengan (3) menyusun rencana pengembangan pegawai melalui analisis kesenjangan kompetensi, kemudian (4) program peningkatan disiplin aparatur, dengan menerapkan mekanisme reward and punishment yaitu penindakan dengan tegas terhadap pelaku korupsi dengan memecat PNS yang terbukti korupsi (5) menerapkan program peningkatan kesejahteraan pegawai, serta (6) penguatan dalam pencegahan korupsi dengan program pemberantasan korupsi terintegrasi (7) Pengaruh pengembangan kapasitas terhadap perilaku anti korupsi PNS Kota Pontianak, hasil analisis dari aspek pengetahuan sudah baik, dan dari aspek perilaku cukup baik, yang diperkuat dengan pengakuan masyarakat. Namun masih ditemukan praktek penerimaan gratifikasi menjelang hari raya agama dan masih ada PNS yang dipecat karena menjadi pelaku tipikor.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Produksi Madu Lebah Hutan (Apis dorsata) di KDHTK Diklat Sisimeni Sanam, Kabupaten Kupang Budy Zet Mooy
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 4 (2020): Desember 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Madu merupakan salah satu produk hutan yang memiliki nilai sosial-ekonomi tinggi, dan digunakan secara luas untuk berbagai kebutuhan manusia. Kontinuitas produksi madu hutan sangat menentukan ketersediaan dan nilai manfaatnya, sehingga perlu perhatian untuk menjamin keberlanjutan habitat dan produksinya. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik petani dan dinamika kelompok tani pencari lebah madu hutan, pemetaan sebaran koloni, produksi dan pemanenan madu hutan lestari. Observasi lapangan dan wawancara tersrtuktur dilakukan dengan para pihak untuk mendapatkan informasi yang relevan. Hasil riset mengindikasikan mayoritas yang terlibat sebagai pencari lebah madu hutan memiliki profesi utama sebagai petani lahan kering dengan beternak dan mencari madu hutan sebagai usaha lainnya. Kelompok masyarakat yang mencari lebah madu hutan mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, berasal dari pemecahan kelompok lama maupun kelompok baru yang dibentuk mandiri oleh masyarakat. Myristica sp., merupakan jenis tumbuhan yang memiliki preferensi tertinggi oleh lebah madu hutan untuk membentuk koloni dan sarang dibandingkan jenis lain. Produksi madu hutan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons terhadap tekanan dan perubahan lingkungan habitat serta kapasitas teknis dari petani. Strategi pemanenan madu hutan secara lestari perlu ditingkatkan melalui aktivitas pendampingan secara berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pengelolaan habitat lebah madu pada kawasan HD-SMS diperlukan untuk mengurangi deviasi produksi madu, termasuk mengurangi tekanan lingkungan eksternal dan perbaikan kondisi habitat serta kapasitas petani dalam mengelola sumber koloni madu pada kawasan hutan. Honey is a forest product that has high socio-economic value, and is widely used for various human needs. The continuity of forest honey production greatly determines the availability and value of its benefits, and its needs attention to ensure the sustainability of habitat and its production. This research aimed to obtaining information on the characteristics of farmers and the dynamics of forest honeybee farmer groups, mapping the distribution of colonies, production, and harvesting of sustainable forest honey in the HD-SMS s area, kupang district. Field observations and structured interviews were carried out with the parties to obtain relevant information. The research results indicated that the majority of those who involved in forest honey bee seekers have the main profession as dryland farmers by raising and seeking forest honey as other businesses. Community groups looking for forest honey bees have increased in the last 4 years, at the beginning of the formation in 2015 as many as 3 groups, increased to 13 groups in 2019 originating from the splitting of old groups and new groups that were formed independently by the community. Myristica sp., is a type of plant that has the highest preference by forest honey bees to form colonies and nests compared to other types. Forest honey production has fluctuated, in 2015 the production of honey 612 liters, in 2017 it decreased to 468 liters and began to move up in 2019 as much as 552 liters, in response to pressures and changes in the habitat environment as well as the technical capacity of farmers. A sustainable forest honey harvesting strategy needs to be improved through sustainable assistance activities for community groups that are directly or indirectly involved. Honey bee habitat management intervention in the HD-SMS area is needed to reduce the deviation of honey production, including reducing external environmental pressures and improving habitat conditions and the capacity of farmers in managing honey colony sources in forest area in HD-SMS area s, kupang district

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email
juniawanwi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email juniawanwi@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si

Contact Email
juniawanwi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id

Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA