Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN TENTANG PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractThe participants of legal education in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, North Sumatra Province generally do not understand the importance of an agreement made in writing even though according to the provisions of Article 1313 of the Civil Law (KUHPerdata) that consent is an act in which 1 (one ) people or more bind themselves to one or more other people. This means that an agreement can be made in writing and orally as long as it is not prohibited by law, does not conflict with public order and does not conflict with morals. So that a problem arises in the community of Harjosari I Village, the existence of an association of women in the form of an arisan which results in debts between them and they complain to the Harjosari I village head. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the kelurahan under the title "Agreement According to the Civil Law".The purpose of the activity is to recognize the level of public understanding of the agreement according to the Civil Law, to raise awareness from the Harjosari I village community that the Republic of Indonesia has regulated the provisions of the agreement so that the legal terms of the agreement, the principles of the agreement and the abolition of an agreement that has been regulated must be obeyed, as well as to increase public knowledge, understanding and awareness so that the agreements to be made and have been made are in accordance with the applicable regulations.Keywords: Agreement, Civil Law AbstrakPara peserta penyuluhan hukum di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis walaupun menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya perjanjian boleh dibuat secara tertulis dan lisan sepanjang tidak dilarang Undang – Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sehingga timbul masalah di masyarakat Kelurahan Harjosari I adanya perkumpulan Ibu – Ibu dalam bentuk arisan yang mengakibatkan utang piutang diantara mereka mengadunya ke lurah Harjosari I. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di kelurahan tersebut dengan judul “Perjanjian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.Tujuan kegiatan adalah untuk mengethui tingkat pemahaman masyarakat tentang perjanjian menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat kelurahan Harjosari I bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perjanjian sehingga syarat sah perjanjian, asas – asas perjanjian dan hapusnya suatu perjanjian yang telah diatur tersebut harus ditaati, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar perjanjian yang akan dibuat dan telah dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci: Perjanjian, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH APARATUR PEMERINTAHAN DESA Eliana Eliana
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Efforts to prevent and eradicate corruption must be carried out continuously and continuously and must be supported by a variety of resources, both human and other resources such as increased institutional capacity and increased law enforcement in order to grow awareness and attitude of anti-corruption community actions. Keywords : Criminal Policy, Corruption, Village Fund. Abstrak Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Korupsi, Dana Desa.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGRUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl) Muhammad Rizky Prayogie
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Forest is an area that has a lot of dense vegetation, containing plants, shrubs, ferns, grass, mushrooms, wild animals, and other living things that have a place to live in the forest. Forests consist of air, water and land. Forests consist of air, water and land. The existence of the forest makes the area look cool, peaceful, and peaceful. Forest as an ecosystem is a mutual relationship between living things and their environment. Keywords: Criminal Liability, Perpetrators, Destruction, Forests. Abstrak Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh tumbuhan yang lebat, berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tentram, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupaan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pengrusakan, Hutan.

MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI I TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM Mustamam Mustamam
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The implementation of Community Service activities in Harjosari I Village, Medan Amplas District about increasing public understanding of Islamic inheritance law, it can be concluded that in general the Muslim community of Harjosari I Village has long known that for Muslims who will share inheritance, there are provisions that arrange it properly and perfectly, namely Islamic inheritance law.The people of Harjosari I Village have a high enthusiasm for studying Islamic inheritance law, Harjosari I Village communities who participate in counseling activities about Islamic inheritance law, besides knowing about Islamic inheritance law, have also begun to understand it, as evidenced by the large number of community members who are present in counseling activities and can apply various questions regarding Islamic inheritance law.As a continuation of Community Service activities activities regarding Islamic inheritance law, it is necessary to carry out subsequent Community Service activities activities to increase public understanding and awareness of the importance of mastering Islamic inheritance law. It is hoped that the counseling provided by the Community Service activities team will increase public awareness to share their inheritance according to Islamic inheritance law. Keywords : Law, Inheritance, Islamic Heritage, Abstrak Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas tentang peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan yang pada umumnya masyarakat muslim Kelurahan Harjosari I sudah sejak lama mengetahui bahwa bagi umat Islam yang akan membagi harta warisan, ada ketentuan yang mengaturnya dengan baik dan sempurna yaitu hukum waris Islam.Masyarakat Kelurahan Harjosari I memiliki semangat yang tinggi untuk mempelajari hukum waris Islam, Masyarakat Kelurahan Harjosari I yang mengikuti kegiatan penyuluhan tentang hukum waris Islam disamping mengetahui tentang hukum waris Islam juga sudah mulai memahaminya, terbukti dengan banyaknya anggota masyarakat yang hadir dalam kegiatan penyuluhan serta dapat mengajukan berbagai pertanyaan berkenaan dengan hukum waris Islam.Sebagai keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang hukum waris Islam, perlu dilaksanalcan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berikutnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguasaan ilmu hukum waris Islam. Diharapkan dengan penyuluhan yang diberikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membagi harta warisannya menurut hukum waris Islam. Kata Kunci : Hukum, Waris, Waris Islam,

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR DALAM PENGURUSAN SURAT TANAH OLEH KEPALA DESA (Studi Kasus Putusan No.79/Pid. Sus.TPK/2017/PN. Mdn dan Putusan No. 130/Pid. B/2019/PN.Srh) hutur Irvan V Pandiangan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The formulation of criminal acts and criminal elements regulated in the Criminal Code articles has been introduced into Law Number 31 of 1999 Jouncto Act Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. According to the legal principles that apply in criminal law, namely the principle of lex specialis drograt lex generalis, the application of articles in law enforcement to criminal offenses intended in Article 418 to Article 425 of the Criminal Code is no longer applied. Keywords : Liability, Perpetrators, Illegal Levies. AbstrakRumusan perbuatan pidana dan unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal-pasal KUHP telah diintroduksi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jouncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu asas lex specialis drograt lex generalis, maka seharusnya penerapan pasal-pasal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 418 s.d Pasal 425 KUHP tidak lagi diterapkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku, Pungutan Liar.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT MENTAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM MENJUAL HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn) Potalfin Siregar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Inheritance law is the law that governs what must happen to the property of someone who has died. Thus, inheritance law in essence, regulates the procedure for the transfer of assets of a deceased person or heir to his heirs. Keyword: Legal Protection, Mental Disabilities, Inheritance. Abstrak Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cacat Mental, Harta Warisan.

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA Ganda Rona Barus
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT Hardness doing an injustice can cause its death [of] someone arranged and menaced [by] crime in Assertion of Kesatu Primair impinge Section 170 sentence (2) third KUHP. Problem of this thesis [is] what are the factors that cause violent crimes that result in death of the victim, How is the analysis of criminal law against violent crime whose victims died in the decision of the Medan District Court Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn.This Research use descriptive method [pass/through] approach of normatif ( legal [of] research) that is approach to problems, [done/conducted] with studying various aspect punish from regulations facet going into effect. Result of research show factors that caused the occurrence of violent crime which resulted in the death of the victim in the Medan District Court decision Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn was caused by the victim was considered as a police informant so that the defendant became emotional and angry so that the defendant was together- the same as his friends persecuting victims resulting in death based on visum et repertum which explains that the victim died due to heavy bleeding in the head cavity and swelling of the brain due to forced blunt force on the head. Analysis of criminal law against violent crime whose victims died in the decision of Medan District Court Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn is the application of material criminal law in accordance with the indictment of the Public Prosecutor, namely Article 170 paragraph (2) 3rd Criminal Code. This can be seen from the fulfillment of all elements in accordance with the article imposed by the defendants, namely Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code concerning blatant crimes and joint force to commit violence resulting in the death of others and the fulfillment of these elements. and there is no justification and excuse for forgiveness, so the defendants must take responsibility for the actions in accordance with the decision handed down by the Panel of Judges, by serving 7 (seven) years in prison. Judges' considerations in issuing decisions are mitigating that the defendant has acknowledged and regretted his actions, being polite in court, has never been convicted, is still young so that he is expected to be able to improve his behavior in the future and the aggravating thing is the actions of the defendant who play a judge himself troubling the community. Keyword.: Doing An Injustice, Hardness, Death. ABSTRAK Tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan matinya seseorang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.MdnPenelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah disebabkan korban dianggap sebagai informan Polisi sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah penerapan pidana hukum materiil telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan para terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Kematian.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 RUMAH SAKIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097K/Pid.Sus-LH/2016) Junimantua Siallagan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Hospital waste management needs serious and adequate attention so that negative impacts that occur can be avoided or reduced. Therefore, in managing hospital waste, the hospital management must carry out waste management in accordance with applicable legal provisions. Keywords : Pollution, Waste, Hospital. AbstrakPengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi. Oleh karena itu, dalam pengelolan limbah rumah sakit, maka pihak manajemen rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Pencemaran, Limbah, Rumah Sakit.

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 958 K/Pid/2016) Junaidi Haris
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractAgrarian law regulates various forms of land rights, one of which is an individual right to land. An individual right to land is a right that gives the right holder (an individual, a group of people together, and legal material) to use, in the sense of controlling, using and or taking advantage of certain land. Keywords: Legal Aspects, Counterfeiting, Buy and Sell. AbstrakHukum agraria mengatur mengenai macam-macam bentuk hak atas tanah, salah satunya adalah hak perseorangan atas tanah. Hak perserorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, dan bahan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemalsuan, Jual Beli.

AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI HAK PERDATA ANAK Maria Rosalina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. One of the goals of marriage is to have offspring, namely children, who are the successors of the family. Article 2 Paragraph (2) Law No. 1 Year 1974 states "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations." Therefore, based on Article 2 Paragraph (2), marriages that are not registered at the agency in charge of this are illegitimate in state administration, and children who born from this marriage are children outside of marriage. In Islamic law, there is no distinction between out-of-wedlock children and adulterous children, because according to Islamic law, children born from adultery, religious marriage or unmarried marriage are considered children born out of wedlock because their marriage is not registered. Article 27 Paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002, as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it can be concluded that since birth, every child has the right to obtain a personal identity as set forth in a deed. birth, regardless of whether the child is legal or illegitimate. If an Indonesian citizen wishes to register the birth of his child, then he must meet the requirements stated in Article 33 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Furthermore, Article 34 of Presidential Decree No. 96 of 2018 states that residents can make a statement of absolute responsibility (SPTJM) for the correctness of the data with the knowledge of 2 (two) witnesses in case: a. Do not have a birth certificate; and or b. Do not have a marriage book / marriage certificate quotation or other valid evidence but the relationship status in the KK shows as husband and wife.The Medan City Government, at the Meda City Civil Registry Office, the requirements for obtaining a birth certificate, apart from applying the Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, also divides the processing of a birth certificate into 2 (two) parts of the application for a birth certificate, namely based on the age of birth from the age of 0 to 60 days and the age of 60 days and above. Keyword : Birth Certificate, Unmarried Children, Civil Rights.Abstrak Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak, yang merupakan penerus keluarga tersebut. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) ini, perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang bertugas untuk itu adalah tidak sah secara administrasi negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin. Dalam hukum Islam, tidak membedakan antara anak luar kawin maupun anak zina, karena menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perzinaan, pernikahan secara agama atau nikah siri, dianggap sebagai anak yang lahir di luar kawin karena pernikahannya tidak dicatatkan. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, tanpa melihat apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin. Jika seorang Warga Negara Indonesia hendak mencatatkan kelahiran anaknya, maka harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menyebutkan penduduk dapat membuat surat pernyataan Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020 176 tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a.Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri. Pemerintah Kota Medan, pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Meda,syarat untuk pengurusan akta kelahiran, selain berlaku Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga membagi pengurusan akta kelahiran menjadi 2 (dua) bagian permohonan akta kelahiran yaitu berdasarkan usia kelahiran dari usia 0 sampai dengan 60 hari dan usia 60 hari hari keatas. Kata Kunci : Akte Kelahiran, Anak Luar Kawin, Hak Perdata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA