Mendapo: Journal of Administrative Law
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Articles
66 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Ismanto Ismanto]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8749
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kewenangan pengelolaan sebelum adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis dengan cara menginterpretasikan, menilai, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan (analisis kualitatif). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berupa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, sebagai bentuk diskresi ketiadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu disarankan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas urusan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.]]>
<![CDATA[Mekanisme Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Tesa Ocdiyana]]>;
<![CDATA[Fauzi Syam]]>;
<![CDATA[Rahayu Rapindowaty]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8852
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang izin melakukan perceraian dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tenggang waktu penerbitan izin perceraian melewati tanggang waktu tiga bulan. Manfaat penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang mekanisme perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan faktor yang menyebabkan tenggang waktu penerbutan izin perceraian. Mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 19983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dalam peraturan pemerintah 45 Tahun 1990, dan Surat Edaran Nomor 08/SE/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakkan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian harus memenuhi syarat dan melalui beberapa proses tahapan agar diterbitkan surat persetuan dari pejabat, mengenai lewatnya tenggang waktu disebabkan banyak faktor dan tahap yang harus dilewati. Kata kunci : Izin, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[Kebijakan Rumah Sakit dalam Sistem Pengelolaan Kesehatan Lingkungan: Rumah Sakit, Kesehatan Lingkungan, Limbah, Kebijakan ]]>
<![CDATA[Nur Halimah]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Fitria]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8853
<![CDATA[Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi mencakup pelayanan, pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan, dimana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah sakit yang mengandung B3. Oleh karena itu diperlukan pengaturan agar kesehatan lingkungan di sekitar rumah sakit dapat tetap terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk membahas masalah mekanisme pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit melalui kebijakan intern untuk nantinya memahami makna tanggung jawab rumah sakit di bidang pengelolaan kesehatan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dimana dilakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul, agar mendapat kesimpulan melalui Teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) mekanisme pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit berdasarkan aturan internal rumah sakit (2) kebijakan rumah sakit dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan merupakan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar rumah sakit agar tetap terjaga yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait]]>
<![CDATA[PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN ]]>
<![CDATA[Meri Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Arrie Budhiartie]]>;
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8854
<![CDATA[Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini  ialah menberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan SITU khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan SITU Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam PERDA. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan SITU. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri, (2) adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO ]]>
<![CDATA[Yunda Santika]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Netty]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.8856
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Saja Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo? dan faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapaun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder (wawancara dan studi dokumen). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo belum berjalan sebagimana mestinya, dapat dilihat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Terbukti pada adanya kegiatan yang belum terlaksana dengan baik dan tidak terlaksan pada bidang pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun. Hal ini disebabkan Karena kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Tabun dalam pemahaman dan pengelolaan tentang Desa. Adanya pembangunan yang tidak terlaksana tersebut tentunya akan menjadi salah satu faktor penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Desa Tabun. Hendaknya Pemerintah Kabupaten juga memperhatikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten hendaknya juga sering-sering mememberikan pelatihanan dan penyuluhan tentang pemahaman dan pengelolaaan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pnelitian hukum bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya. Serta agar dapat kedepannya Kepala Desa lebih optimalkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Rifqi Febrian]]>;
<![CDATA[Fitria Fitria]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8870
<![CDATA[Tujuan dari penelitian Ini adalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi adalah untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. melalui mediasi dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi. Mediasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya Mediasi dilakukan untuk mencapai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi , Pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada dinas Tenaga kerja Koperasi dan Ukm Kota Jambi dari tahun 2017 sampai 2019 tidak semuanya mencapai kesepakatan dengan membuat perjanjian Bersama hanya 60 % yang dapat dilakukan dan anjuran 20% dan tutup kasus 20%.Penelitian ini diharapkan agar mediator ditambah karena hanya 2 mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Ukm dan Kota Jambi karena lebih kurang 1.700 Kasus dan tidak sebanding. Disamping para pihak harus Kooperatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan diharapkan memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini.]]>
<![CDATA[Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota jambi ]]>
<![CDATA[Mariyan Holid]]>;
<![CDATA[Netty Netty]]>;
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8896
<![CDATA[Pengawasan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi belum optimal, dikarenakan jumlah petugas pengawasan retribusi parkir di Kota Jambi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap pelanggaran retribusi parkir belum memberikan efek jera bagi Juru Parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran belum dapat diatasi sampai saat ini. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir  ]]>
<![CDATA[FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Novi Susanti]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10987
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama tugas dan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua pertanggungjawaban kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam fungsi Kepala Desa dalam pembangunan infrasturktur antara lain digunakan untuk pengerasan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan gedung Badan Permusyawaratan Desa, pembangunan lapangan volly, pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini dan pembangunan gedung aula pertemuan, adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu meliputi fungsi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai, pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana beberapa pembangunan, namun terdapat juga pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan. Belum adanya gedung aula pertemuan tersebut pelayanan desa bisa diartikan hanya mampu melakukan perencanaan saja, namun belum mampu menyelenggarakannya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa bertujuan menghindari penyimpangan dalam menyelenggarakan pembangunan di desa.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Lewat Waktu Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI ]]>
<![CDATA[Ratih Armiati]]>;
<![CDATA[Latifah Amir]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.10989
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/G/2017/PTUN.JBI terkait gugatan lewat waktu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan adapun cara pendekatan dengan undang-undang dan pendekatan hukum.. Hasil akhir dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa isi putusan Pengadilan sesuai dengan isi gugatan bahwa gugatan yang diajukan telah lewat waktu yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Prosedur dalam mengajukan gugatan tidak sesuai dengan Undang-Undang, karena pada fakta persidangan diketahui jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan sesuai pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang bersengketa bahwa dalam hal pengajuan gugatan harus memperhatikan tenggang waktu gugatan dan memahami prosedur dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, serta pengadilan harus menyatakan tidak berwenang atas perkara ini.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BATANG HARI ]]>
<![CDATA[Afrido Aji Baskara]]>;
<![CDATA[Latifah Amir]]>
<![CDATA[ Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11022
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghariâ€. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari aturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, Bagaimana Kewenangan Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, serta Bagaimana Mekanisme dan Kendala Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Batanghari tidak efektif atau tidak terlaksana dengan baik.]]>
