cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Nuriyatman
Contact Email
ekonuriyatman@unja.ac.id
Phone
+6282380245589
Journal Mail Official
mendapo@unja.ac.id
Editorial Address
Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15, Desa Mendalo Indah
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Mendapo: Journal of Administrative Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27747840     EISSN : 27747905     DOI : https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20102#
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 66 Documents
 2   3   4   5   6 
Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi Annisa Khairiyyah; Latifah Amir
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11464

Abstract

Tulisan ini berjudul Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Jambi. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah beberapa permasalahan yakni pertama, penyimpangan tata ruang seperti pelanggaran tata ruang yang terjadi  di Kota Jambi salah satunya yaitu bangunan permanen yang berdiri tanpa Izin seperti Bangunan Rumah Sakit Rimbo Medika di Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi, yang dibangun tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan. Selain itu dukungan terhadap pengembangan wilayah yang belum optimal. Oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi.   Serta dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan salah satunya melalui  peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tata ruang Kota Jambi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain tentang bagaimana bagaimana implementasi rencana tata ruang wilayah Kota Jambi yang dikonsepsikan melalui perizinan bangunan? Dan kedua bagaimana pengaturan pelaksanaanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif.
Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia Yunita Sri Rahayu; Sri Ningsih Hasimi; Iskandar Zulkarnain
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11466

Abstract

Penegakan hukum dalam pelanggaran penaatan ruang merupakan hal yang sangat penting. Masalah yang sering kali ditemukan dalam rencana tata ruang ialah pada proses penegakan hukumnya, hal itu disebabkan oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tata ruang di Indonesia saat inidan bagaimana caranya mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan. Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan UU PenataanRuang belum optimal dalam meminimalisir pelanggaran penataan ruang dikarenakan adanya potensi konflik antar wilayah, antarsektor, danantara masyarakat dengan pemerintah. Di sisi lain lemahnya penegakan hukum lingkungan serta kecenderungan sanksi yang ringan tidak menimbulkan efek penjeraan terhadap pelaku pelanggaran penaataan ruang, sehingga menyebabkan permasalahan terkait penataan ruang dan penegakan hukum nya tidak berjalan efektif. Seharusnya hokum lingkungan bekerja di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi keberlangsungan kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlunya pengaturan penataan ruang demi terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, adanya kepastian hokum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan komprehensip sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan.
Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Nadia Fitri Irawan; Afif Syarif; Fitria Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.13221

Abstract

Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan terhadap  perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat  kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,  audit investigasi  terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian  keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam  Pasal 3 huruf e tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dilakukan melalui Deputi Bidang Investigasi BPKP. yang berbunyi Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepada di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit pengitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e  maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan (penilaian) kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi karena BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi).  Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP,  maka  wewenang  yang  dimiliki  oleh  BPKP  ini  termasuk  dalam wewenang delegatif.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI Zaky Arita; Elita Rahmi; Fitria Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran sebgai implementasi keterbukaan informasi publik dalam penangan dan pencegahan COVID-19 di TVRI Stasiun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menujukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi diharapkan pemerintah dapat memberikan keterbukaan informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terkhusus Provinsi Jambi keterbukaan informasi merupakan sarana perwujudan good governance, keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya penangan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, melalu TVRI Stasiun Jambi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisai terkait pencegahan penularan COVID-19 untuk mewujudkan keterbukaan informasi.
Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Pendahuluan Sriningsih Hasimi Sri; Arrie Budhiartie; Ivan Fauzani Raharja
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13736

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Sungai Penuh City; to find out how the authority of Sungai Penuh City Government in efforts to empower Micro, Small and medium enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Ragional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income pf twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because thre are still many Micro, Small and Medioum Bussines actros who do not register business permits.
Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi Rts. Fanny Inayah; Arrie Budhiartie; Rustian Mushawirya
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.13296

Abstract

This article discusses the Enforcement of State Administrative Law Against Hazardous Waste Treatment in the Crumb Rubber Industry in Jambi City. The purpose of this study was to determine the proper and proper mechanism for processing hazardous waste in the rubber smoking industry, in addition to knowing the government's legal actions against perpetrators of violations of hazardous waste processing in Jambi City. The research method used is empirical juridical, namely research that emphasizes in terms of observation, which seeks to observe legal facts that apply in society, where it requires knowledge to be observed and proven openly. The results of the study indicate that there is a conflict between das sollen and das sein regarding the treatment of B3 waste from the Rubber Smoking Industry in Jambi City in accordance with Jambi City regulations Number 7 of 2017 which states that the location for storing B3 waste is required to be free from flooding and not prone to natural disasters. there are buildings that are rusty, emitting noise, vibration and also the smell produced by the B3 waste. Therefore, it is necessary for the government's role in the B3 waste treatment mechanism in accordance with applicable regulations and the government's role in providing administrative law enforcement against perpetrators of B3 Waste Treatment violations.
Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Suku Anak Dalam Anas Agusmi Putra; Latifah Amir
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.13314

Abstract

The Implementation of Social welfare is a part of regional government authority based on desentralitation principle. The social walfare Act number 11 on 2009 has various aim to reach peoples well beeing for all the people including Komunitas Adat Terpencil with Suku Anak dalam is a part of it. As far as we know there is no legal policy from Jambi Province government yet, revers to social welfare implementation for Suku Anak Dalam. A courding to article 18 verse 6 of 1945 indonesian constitution and based on local authonomy sistem, jambi province government must determine a policy that will give the benefit of SAD cummunity as legal protection for there social problem. The aims of this legal research is to analyze the authority and function of jambi province government relate to social welfare implementation for SAD society. As legal research use the primair, secondair and tertier legal materials that would be analyzed by interpretation and evaluation those legal materials based on relevan legal theoris to made conclutian as the answer of the problem.
MEKANISME PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI Yolanda Claresa; Fitria Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.14078

Abstract

This study aims to determine and analyze the Mechanism of Transfer of Building Use Rights into Ownership Rights at the Land Agency Office of Muaro Jambi Regency and the factors that hinder the implementation of the transfer of these rights. This study uses the Juridical Empirical research method. The result of the research show that the transfer of building use rights to ownership rights can be seen in the Decree of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1997 concerning the Granting of Land Ownership Rights for Simple Houses and Very Simple Houses, the community or homeowners with the status of Building Use Rights can improve the status of their land rights into Ownership Rights through the transfer of land rights in order to obtain guaranteed protection and legal certainty. the aspects that become obstacles in the implementation of the transfer of land rights from building use rights to property rights, namely in making the transfer of land rights, the community often does not complete the file requirements and the community lacks understanding of the procedures or procedures for the transfer of land rights from building use rights become property rights. In addition, the competent authority, namely the Land Agency Office, has not yet fully implemented the transfer of land rights properly. This research is expected to be input for the Government, in this case the National Land Agency to improve performance in public services, disseminate information to the public about the importance of transferring land rights and improve the implementation of land rights transfers that have not been optimal.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI Annistaesia Restu Pratiwi; Helmi Helmi; Ivan Fauzani Raharja
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.18482

Abstract

The purpose of this research is to determine the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci and to find out whether the Kerinci Regency Government has prepared a master plan for tourism development. The formulation of the problem studied is about how the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci? and whether the development of the Master plan has been in accordance with tourism?. This research is empirical juridical, based on the results of the study it can be concluded that the tourism management carried out by the Kerinci Regency Government has not been running well. This is due to the lack of coordination between regional apparatus and the inconsistency from the government, as well as the lack of human resources according to the field of work, as well as the lack of coordination and cooperation as well as follow-up from the Jambi Provincial Government in tourism development and management. The Kerinci Regency Government already has a Tourism Master Plan and in tourism development it is also guided by the tourism master plan. However, in its implementation, several gaps were found in setting targets in the management of tourism development.
Pengaturan Penyelesaian Tindakan Maladministrasi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Muhammad Padol; Sukamto Satoto
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.18547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem penyelesaian maladministrasi di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian tindakan maladministrasi yakni antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuris normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang selanjutnya disusun secara deskriptif agar menghasilkan solusi atas permasalahan yang dikaji. Adapun hasil penelitian ini bahwa penyelesaian tindakan maladministrasi di indonesia dapat ditempuh dengan 2 (dua) sistem yakni sitem litigasi dan sistem non-litigasi, yang mana sistem litigasi berada di Pengadilan Tata Usaha Negara  berdasarkan pasal 51, 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun. 2009 tentang Pelayanan Publik Jo Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan sitem penyelesaian non-litigasi diselesaikan oleh Ombudsman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang, Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dengan perbedaan penyelesaian maladministrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara lebih pasif karena hanya menerima gugatan dari penggugat, sedangkan lembaga Ombudsman dapat melakukan penyelesaian secara aktif meskipun tidak terdapat laporan dengan terjun langsung dalam mencari dan menemukan alat bukti.

Page 4 of 7 | Total Record : 66

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 More Issue