cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
kmultidisiplin@uinsgd.ac.id
Editorial Address
A.H Nasution Street No.104
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Khazanah Multidisiplin
ISSN : -     EISSN : 27462803     DOI : https://doi.org/10.15575
Jurnal Multidisiplin e-ISSN 2746-2803 merupakan media ilmiah sebagai wadah publikasi hasil penelitian, kajian pustaka, dan / atau gagasan dari berbagai disiplin ilmu. Jurnal Khazanah Multidisiplin merupakan wadah publikasi bersama Ilmuwan Humaniora dan Ilmu Sosial, serta IPTEK yang bertujuan untuk mengembangkan peradaban manusia ke arah yang lebih baik, antara lain: Ilmu Sosial, Hukum dan Hukum Islam, Pendidikan, Politik, Sains dan Teknologi, dan Linguistik. Khazanah Multidisiplin adalah jurnal ilmiah berkala dua tahunan (satu tahun dua publikasi ) yang diterbitkan oleh Pusat Sistem Informasi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 35 Documents
POLITIK HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RKUHP Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 1 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v2i1.11636

Abstract

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang memang sampai saat ini belum bisa dicegah oleh pemerintah, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada dewasa ini perlu adanya pembaharuan terhadap KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik sehingga ada perlindungan terhadap korban tersebut. Dengan adanya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau biasa kita sebut undang- undang PKS maka dengan adanya undang-undang tersebut menjadi penyempurna dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana KUHP ini memiliki khas na Lex Generalis sedangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini menjadi Lex Spesialis. Untuk mencapai tujuan tertentu suatu Negara, para penguasa yang berwenang membentuk produk hukum yang didalamnya mengandung kebijakan politik hukum baik itu tujuan skala nasional ataupun internasional. Di Indonesia aturan mengenai politik hukum pidana diatur dalam suatu kebijakan yang disebut kebijakan kriminal yang diterapkan melalui penyusunan undang-undang yang disusun dalam kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan undang-undang lainnya yang didalamnya terdapat aturan mengenai ketentuan pidana
ANALYSIS OF DEBT SHORT TERM AND RECEIVABLE TURNOVER ON THE PROFITABILITY OF MANUFACTURING COMPANIES Dian Efriyenty
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10343

Abstract

ABSTRACTBased on the survey results for the last 3 years, data on food companies and the minimum turnover of accounts receivable and debt has increased and this has an impact on taking profits in the form of assets. These things can have an impact on the investment invested in shareholders. The purpose of this study is to assess the effect of short-term debt and accounts receivable turnover on asset returns. The samples in this study were 8 companies in the 2015-2019 period. The results of t-test analysis partially show that short-term debt does not have a significant effect on profitability, receivables turnover has a significant effect on profitability. Keywords: short-term debt, accounts receivable turnover, profitability
PENGARUH JUMLAH PENGHASILAN MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN ISTISHNA TERHADAP LABA PERUSAHAAN PERBANKAN DI INDONESIA Nurba Ash Khairunnisa
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 1 (2020): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i1.9699

Abstract

The purpose of this studdy wasto deetermine theeffect off murabahah dan istisna financing margin income simultaneously on the profits of Islamic bank companies in Indonesia. The miethod useed iis descriiptive methiod. The typ of researc date uses quantitative data types. Sources of research data used in this study are secondary data sources obtained from the financial statements of PT. Bank Muamalat Indonesia originating from www.bi.go.id. Analysiis ofi the date used is descriptive analysis, simple regression analysis and multiple linear regression using the te teist dan fi est wiiith ia quantitative approach that uses secondary data types in the form of quarterly financial statements published by PT.Bank Muamalat Indonesia for the 2014-2016 period. The analysis techniqueused is descriptive analysis, multipli linearegression analyisis, multiplie regresion analysiys, simple correlation analysis, multiple correlation analysis, determination analysis, t test analysis and F tes for data proocessing used SPSS Windows 16.00 and MiccrosoftExcel 2010 as a tool. . The results of the three variables research are:(1) murabahah margin income is obtained ttable> tcount (1,158> -0,331) meaning thiat theire iis a negative and insignificant influience beitween murrabahah margiin iincome oon company profits. (2) Istishna MarginRevenues 'obtained by the value ttable> tcount (1.158> 0.315) means thait theire iis no siignificant positive efect betwieen istisna margin earnings' ons company profits. (3) Murabahah and istishna margin income 'obtained by the value of Ftable> Fcalculation (0,2,228> 0,91) means that there is an insignificant positive effect between murabahah and istishna margin income' on company profits.
PERAN PERBANKAN SYARI’AH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Ahmad Faiz Izzuddin
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10313

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pertumbuhan perbankan syariah yang mengacu pada data total aset perbankan syariah yang saat ini dijadikan salah satu alternatif untuk mengukur pertumbuhan per-bankan syari’ah, dengan berperan pada perkembangan ekonomi di indonesia. Penulisan ini diolah menggunakan medode studi litelatur yang di peroleh dari berbagai macam buku, jurnal, dan laporan keuangan, serta referensi lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh ilah dari laporan tahunan di www.ojk.go.id dan badan pusat statistik di www.bps.go.id melihatkan bahwa kontribusi perbankan syariah dilihat dari total asset, sementara kadar Prodct Domestik Bruto (PDB) terus bertambah setiap tahunnya. Dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto (PDB), ternyata pertumbuhan perbankan syariah di setiap tahunnya dirasa belum mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di indonesia dengan optimal.
PERAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Hamdan Fathoni
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 1 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v2i1.11635

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Pasar Modal Syariah sebagai salah satu alternatif investasi yang sesuai dengan syariah Islam dikaitkan dengan perekonomian di Indonesia secara nasional. Penulisan ini diolah menggunakan metode studi literatur yang diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, laporan keuangan, serta referensi lain yang terkait. Data yang diperoleh dari www.ojk.go.id dan www.bps.go.id memperlihatkan bahwa kontribusi saham syariah bersifat fluktuatif dilihat dari rasionalisasi nilai kapitalisasi pasar, sementara nilai Produk Domestik Bruto (PDB) terus bertambah setiap tahunnya. Dilihat dari indikator Produk Domestik Bruto (PDB), ternyata peningkatan jumlah saham syariah di setiap tahunnya dirasa belum mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara optimal, diperlukan sinergi pihak-pihak terkait agar minat terhadap investasi di pasar modal Syariah lebih menngkat dan dapat memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional.
PENGHAPUSAN PARTAI POLITIK DALAM METODE KETATANEGARAAN INDONESIA Abdul Muiz Nuroni
Khazanah Multidisiplin Vol 2, No 1 (2021): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v2i1.11634

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum mengatur segala aspek kehidupan diantaranya aspek politik. Aspek politik ini berperan penting untuk mewujudkan suatu negara hukum. Adapun penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana penghapusan partai politik dengan tidak melewati langkah pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi. Yakni, mengajukan constitusional complaint. Pemerintah telah melanggar constitutional complaint yang berasaskan kebebasan berkongsi yang berwujud partai poliitik telah dijamin oleh undang-undaang dasar 1945. Pedoman yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan asass ius cuuria novit apabila menghadapi partai politik yang mengajukan constitutional complaint. Adapun maklumat dalam asas iuss cuuria novit adalah hakim pengadilan tidak diperkenankan memeriksa perkara dan mengadili perkara yang beralasan bahwa hukumnya (kabur) tidak jelas. Lantas upaya hukum yang ditempuh dalam proses penghapusan partai poltik ada dua yakni: 1) menggunakan upaya hukum gugatan kepada pengadilan tata usaha negara. 2) menggunakan upaya constitusinoal complaint. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif data diolah dari proses pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, lalu diseleksi guna menghasilkan produk data khusus yang berhubungan dengan topik permasalahan yang dikaji, selanjutnya memilih data dalam aspek hukum secara berurutun logis. Data artikel disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT DI KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Taufiq Rachmat Hidayat; Thomas Bustomi
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10312

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi dalam implementasinya masih belum dapat terlaksana secara efektif.. Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan faktor-faktor Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, dan ketidakefektifan ini menganggu kepada tingkat pelayanan masyarakat yang prima dan berkualitas di Kota Bekasi. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayana Dasar Masyarakat di Kota Bekasi belum berjalan secara efektif, antara lain oleh faktor content of policy berkaitan dengan parameter resources commited (sumber-sumber daya yang digunakan), dan juga faktor contex of implementation berkaitan dengan parameter institution and rezim characteristic (lembaga dan karakteristik penguasa/pimpinan) sehingga tujuan dari kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar di Kota Bekasi belum dapat berjalan sesua harapan pemerintah dan masyarakat
KONTROVERSI HADIS AMALAN SUNNAH BULAN RAJAB Siti Rahmah; Wahyudin Darmalaksana
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 (2020): Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 2 November (2020)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i2.10340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontroversi seputar hadis amalan bulan Rajab di kalangan masyarakat muslim. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan studi pustaka untuk melakukan interpretasi terhadap teks hadits dengan menggunakan pendekatan syarah hadis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pengertian dan makna sejarah penamaan bulan Rajab dalam Islam, hadits-hadits mengenai amalan bulan Rajab, dan analisis hukum amalan bulan Rajab yang kontroversial di kalangan umat muslim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan referensi-referensi yang tersedia serta hadis-hadis yang menjadi kontroversi dalam amalan Sunnah bulan Rajab dengan tegas menyatakan tidak terdapat amalan khusus pada saat bulan Rajab tetapi sangat dianjurkan setiap umat Islam sebagai hamba Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan amalan ibadah kapanpun dan dimanapun berada. Penelitian ini merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut tentang amalan sunnah bulan Rajab melalui teori hadis dengan pendekatan living hadis secara lebih mendalam.
ANALISIS KELEMBAGAAN DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Ahmad Maula Hadi
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 1 (2020): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i1.9698

Abstract

Era reformasi menuntut lembaga-lembaga dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia untuk terus berkembang dengan harapan kebutuhan masyarakat terhadap demokrasi terpenuhi. Tidak sedikit lembaga yang bermunculan pasca reformasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun tidak sedikit pula lembaga-lembaga yang bermunculan ini menimbulkan banyak persoalan baru. Sebagaimana lembaga pemerintah Desa yang secara kelembagaan semakin dikuatkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Semangat penguatan Desa secara kelembagaan diharapkan dapat muncul kemandirian Desa dalam menyejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, secara struktur kelembagaan, penguatan lembaga pemerintah Desa, baik secara kedudukan, maupun kewenangannya, justru memunculkan ketidakjelasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran Desa secara struktur kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan fokus penelitian kepada status hukum, fungsi hukum, kedudukan hukum, dan peranan lembaga tersebut dalam konstruksi hukum tata negara.Hasil yang diperoleh dari makalah ini adalah 1)/ Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Penting juga karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Sehingga penguatan Desa secara status dan kedudukannya tidak dapat ditawar lagi. 2) Penguatan lembaga pemerintah Desa menimbulkan dampak yang tidak sedikit. Apabila dilihat dari penguatan kewenangannya, maka potensi menciptakan Desa yang otonom tidak dapat terhindarkan. Akan tetapi, potensi ke arah otonomi Desa tidak akan berjalan apabila pemerintah Desa dan masyarakatnya tidak menunjukkan kemandirian. Kata Kunci: Lembaga Daerah, Desa, dan Pemerintahan Desa.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN BAKU MUTU LIMBAH (ANALISIS PASAL 100 UU 32 TAHUN 2009) Reza Meilanda Lesmana
Khazanah Multidisiplin Vol 1, No 1 (2020): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/km.v1i1.9697

Abstract

Regarding the crime of violation of waste quality standards stipulated in Law 32 of 2009 article 100 states that in essence every violator of waste quality standards on water quality, emissions, quality of disturbance can be punished, with a maximum imprisonment of three years and a maximum fine of three billion rupiah; Such a crime can only be imposed if the administrative sanctions that have been imposed are not obeyed or the violation is committed more than once. Therefore, from paragraph 2 article 100 is the principle of ultimum remedium in UUPPLH. Ultimum remedium was originally coined by the Dutch Minister of Justice, Mr. Modderman, according to which the principle emphasizes that what can be punished is: (1) violation of the law which is cinditio sine que non, (2) which is punishable is a violation of the law which according to experience cannot be eliminated by other means.

Page 1 of 4 | Total Record : 35