cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusti Fadhil F. L
Contact Email
gustifadhil@gmail.com
Phone
+6282220558881
Journal Mail Official
redaksi.jurnalpranata@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. 0274-419648, 419649
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum
Published by Universitas Widya Mataram
ISSN : 26545195     EISSN : 26862417     DOI : https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The focus of Jurnal Widya Pranata Hukum is publishing the manuscript of a research study or conceptual ideas. We are interested in topics which relate Law issues in Indonesia and around the world, among them: 1. Criminal Law 2. Private Law 3. Constitutional Law 4. Administrative Law 5. International Law 6. Procedural Law 7. Legal Theory 8. And other Law Science
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021)" : 8 Documents clear
Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja Dwi Febriyanti; Sartika Nur Aini; Alya Vena Resta; Raka Bagaskara P.K.P
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.410

Abstract

Peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan berdampak pada pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Fungsi AMDAL sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pasca UU Cipta kerja, dan konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah pengesahan UU Cipta Kerja. penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek. Kemudian Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan.Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas.
Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Helmi Muammar; Wawan Kurniawan; Fuad Nur Fauzi; Y Farid Bambang T; Aryo Caesar Tanihatu
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.412

Abstract

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020),  tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.
Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Doris Rahmat; Santoso Budi NU; Widya Daniswara
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.423

Abstract

Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif  sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya  minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasKata kunci : Narapidana. Pembinaan
Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Anajeng Esri Edhi Mahanani; Zuhda Mila Fitriana; Teddy Prima Anggriawan; Eko Wahyudi
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.427

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik.
Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Mulyadi Alrianto Tajuddin; Salvadoris Pieter
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.431

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait  perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta Rifki Putra Perdana; Fuad Fuad; Said Munawar
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.433

Abstract

Penduduk dalam usia produktif yang cukup besar sehingga menjadi konsumen dengan daya beli yang besar pula, namun konsumen di Indonesia umumnya memiliki posisi lebih lemah daripada produsen. BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Maka BPSK memiliki tugas berat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong iklim investasi, maka penelitian ini ingin mengkaji implementasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK), dan kendala-kendala yang dihadapi, secara khusus melihat peran BPSK Kota Yogyakarta di tahun 2020-2021. Sejauh ini BPSK Yogyakarta telah optimal dalam menjalan fungsi dan berdasar asas murah, cepat, sederhana, namun masih minim publikasi. Kedepan penulis berharap BPSK bertugas sebatas menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, sedangkan tugas pengawasan klausula baku menjadi tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia Otti Ilham Khair
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.442

Abstract

Pada bulan Maret tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu yang terjangkit infeksi Covid-19 secara menyeluruh demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Pembatasan tersebut, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi kerjawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Pada saat bersamaan Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak
Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE Sodik Muslih; Mutiara Ramadhani; Diyah Ayu Riyanti; Muhammad Marizal
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i2.443

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, pada faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya mendapat perlindungan sebagai hak konstitusional. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang belum jelas batasannya, sehingga menimbulkan multitafsir dan pelaksanaanya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian republik Indonesia mengeluarkan Surat  Edaran  Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis kajian penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat..

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019) More Issue