cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2021): December" : 5 Documents clear
Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen Ahmad Fajar Rahmatullah
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12928

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisa kemenangan petahana independen pada pilkada serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 terhadap modalitas yang ia miliki. Penelitian ini menarik mengingat calon petahana independen merupakan kader partai penguasa yaitu PAN yang memenangkan petahana pada periode pertama dan dalam sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kursi bupati selalu di isi dari kader partai PAN. Pada periode kedua petahana memilih maju melalui jalur independen dan mendapatkan kemenangan telak sebesar 76,8%. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa modalitas kemenangan petahana independen terlihat dalam modal politik dan modal sosial yang ia miliki  berupa diunggulkan dalam jualan program pembangunan, jaringan massa  yang kuat dan loyal, pencitraan politik, legitimasi  dukungan dari mantan bupati 2 periode, interaksi sosial yang sudah terjalin lama, dan adanya public trust dari masyarakat. Semua modalitas yang dimiliki terepresentasi bagaimana petahana dengan mudah mendapatkan dukungan ktp dari masyarakat melebihi batas syarat maju jalur independen dan bagaimana kedekatan yang sudah dibangun lama oleh Romi Haryanto.
Collaborative Governance in The Menoreh Hills Tourism Area, Sedayu Village, Loano District, Purworejo Regency Suparaman, Jaya; Mualidin, Isnaini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13388

Abstract

In recent years, area of 309 Ha in the Menoreh hills area was establish as the authority zone under the Borobudur Authority Board (BOB) by the central government. The establishment in purpose to support the Borobudur tourism area in Magelang Regency. The present of the authority zone and BOB has changed the political dynamic and power relations as well as given influence to socio-economic, natural, and the tourism conditions. This including the change of player in the area and the diversion of the forest land must have taken into deep considerations.  Though the program seems quite promising, the implementation was challenging, especially regarding sustainability. Therefore, successful and sustainable practical examples are needed. This paper analyses how far the collaboration of a case study. The main focus of this research is on how the collaboration and involvement of the related inter-organizational stakeholders have contributed to the program sustainability. Data and information for this study were obtained through in-depth interviews, observation, and documents review. This study found that the local level stakeholders are lacked in participation. Decision making and data sharing has a major role in implementing the program, among those various entities of stakeholders. Hence, the paper states this is the key to the success and sustainability of the program.
Implementasi Kegiatan Belajar Mengajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Sandi Agustin, Rahma Maliki; Suranto, Suranto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa mengenai implementasi pembelajaran daring dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta dengan fokus lokasi penelitian SMAN I Yogyakarta. Adapun teori implementasi yang digunakan dlaam penelitian ini ialah Edward III dengan indikator sebagai berikut: 1) Komunikais. 2) Sumber daya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Berikut ialah hasil penelitian yang dilangsungkan peneliti : 1) Komunikasi : pembelajaran sudah dilaksanakan dnegan menerapkan metode pembelajaran virtual melalui zoom dan microsoft team serta terdapat kegiatan pendalaman materi yang dilaksanakan seblum pelaksanaan pembelajaran secara daring. 2) Sumber daya: terdapat penilaian lain terkait sumber daya yang dimiliki siswa dibalik pembelajaran secara daring, yakni adanya kendala dalam pelaksanaan sekolah daring dan brerupa minimnay ketersediaan fasilitas berupa dagdet, laptop,sinyal serta kurangefektifnmya pemberian kuota belajar bagi siswa untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. 3) Disposisi: Adanya pendalaman materi dan peningkatan motivasi dan kesiapan mental pada siswa yang dilakukanoleh pihak tenaga pendidik. Sedangkan sikap yang diberikan oleh siswa yakni dengan melakukan diskusi bersama teman, guru, bahkan orang tua untuk meningkatkan kemmpuan dalam mencerna pelajaran selama sekolah daring. 4) Struktur birokrasi : Adanya peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan SOP dan mekanisme sekolah daring dan penyeian operasional sekolah daring. Pihak seklah berperan sebagai instansi yang mengkoordinir dan mengatur implementasi pemebelajaran daring selama Pandemi COVID-19.
Tata Kelola Lingkungan Hidup (Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Limbah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020) Safitri, Rossy; Efendi, David
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13390

Abstract

Penelitian ini fokus pada efek samping yang ditimbulkan oleh pendirian apartemen, hotel, dan beberapa tempat hiburan di daerah Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, penelitian ini menganalisis strategi dan siasat pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup akibat modernitas di Kabupaten Sleman. Marak nya pembangunan hotel di Kabupaten Sleman memunculkan adanya pro dan kontra terhadap masyarakat. Timbulnya masalah-masalah seperti pengelolaan limbah hotel yang kurang baik maka akan memunculkan masalah untuk lingkungan sekitar yang kedepannya akan berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat sekitar hotel tersebut dikarenakan air yang mereka pakai untuk kegiatan sehari-hari tercemar. Apabila masalah tersebut tidak segera dicari jalan keluar dan diatasi maka menimbulkan masalah lainnya sehingga akan muncul masalah yang bercabang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengontrolan pembangunan apartemen dan juga hotel di Kabupaten Sleman. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang paling penting karena sebagai pemberi izin terhadap pembangunan-pembangunan tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Yoga Andriyan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12847

Abstract

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Magelang kurang optimal menyebabkan percepatan pembagunan infrastruktur maupun suprastruktur menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan (probity), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, dan informasi. Namun dalam proses menentukan rumusan anggaran karena tim peneliti kurang mengkaji mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran kurang terserap dengan optimal. BPPKAD kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5