cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 78 Documents
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANAN AGROINDUSTRI GULA SEMUT (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo,kecamatan kokap ,Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018) Kurniawan, Mohammad Ilham; Zuhriyati, Erni
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7615

Abstract

Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi  RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis collaborative governance yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mencapai hal tersebut Industri pertanian yang di kembangkan dengan program OVOP (One Village One Product) merupakan solusi yang tepat  untuk dikembangkan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Desa hargorejo sebagai salah satu desa yang produktif dalam memproduksi gula semut .Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta Meberdayakan Sumber Daya Alam yang ada. Namun dalam pelaksanaanya peran BUMDes, Swasta, Dinas terkait, dan Masyarakat sekitar desa Hargorejo sebagai komponen stakeholder masih banyak menemui kendala dilapangan walaupun kegiatan Agroindustri tetap berjalan.
PENGARUH DAN STRATEGI MANAJEMEN KOLABORASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TAHUN 2019 (PENGEMBANGAN GOA KISKENDO JATIMULYO, KULONPROGO) Rachmandani, Resky Eka
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.9331

Abstract

ABSTRAKKemajuan sektor pariwisata tidak terlepas dari adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Jalan terbaik yang dilakukan akan memberikan hasil yang baik jika masyarakat mencari strategi dan memanajemen daripada kolaborasi antara pemerintah. Maka dari itu akan terlihat pengaruh yang besar dari proses pengembangan Goa Kiskendo di Desa Jatimulyo, Kabupaten Kulonprogo. Paper ini membahas tentang Pengaruh dan strategi manajemen kolaborasi masyarakat dan pemerintah pada tahun 2019 pada pengembangan Goa Kiskendo. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis data secara mendalam melalui pendekatan kualitatif secara deskriptif. Hasil yang didapat yaitu akan merujuk pada struktur jaringan dan komitmen terhadap tujuan didorong kepercayaan antar pelaku. Akan terlihat dalam tata kelola, sehingga dapat memiliki akses terhadap otoritas. Maka dari itu diperlukan sharing informasi dan pembagian tanggungjawab. Tidak lupa dengan pembagian tanggungjawab dan akses sumber daya yang ada. Sehingga akan terlihat pengaruh besar yang mendorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan Wisata Goa Kiskendo, Jatimulyo, Kulonprogo. Kata kunci: Pengaruh, Strategi, Kolaborasi. ABSTRACTThe progress of the tourism sector is inseparable from the collaboration between the community and the government. The best way to do this will give good results if the community seeks strategy and management rather than cooperation between governments. Therefore, there will be a significant influence on the process of developing Goa Kiskendo in Jatimulyo, Kulonprogo. This paper aims the importance and management strategy of community and government collaboration in 2019 on the development of Kiskendo Cave. The method used is to use in-depth data analysis techniques through a descriptive qualitative approach. The results obtained will refer to the network structure and commitment to the goal-driven by trust between actors. Will be seen in governance so that they can have access to authority. Therefore it is necessary to share information and share responsibility. Do not forget the division of duties and access to existing resources. So that it will look a significant influence that encourages community and government collaboration to develop Tourism in Goa Kiskendo, Jatimulyo, Kulonprogo. Keywords: Influence, Strategy, Collaboration
ETIKA KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA Setiawan, Anang; Fauzi, Erinda Alfiani
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7614

Abstract

Dengan etika dan moralitas yang kuat maka diharapkan praktek korupsi di Indonesia akan menurun. Selain dengan etika dan moralitas yang kuat maka reformasi birokrasi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Etika dalam politik atau penyelenggaraan pemerintah memang memiliki sebuah fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Pembahasan ini tentang bagaimana etika, moral dan contoh korupsi di Indonesia saling berhubungan. Pentingnya etika dan moral sebagai pemimpin. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dimana membandingkan beberapa studi sebelumnya sebagai teori nilai budaya yang sama seperti diskusi sosial yang dilakukan di penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ditemukan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan etika kepemimpinan politik. Perilaku korupsi memang dipengaruhi oleh banyak hal , namun pada penelitian ini fokus membahas tentang dimana etika dan moralitas yang mempengaruhi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpin di Indonesia.
PENGUATAN KAPASITAS BUMDes SAMBIMULYO DESA SAMBIREJO KECAMATAN PRAMBANAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi) Wijaya, Andri Kurnia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.9358

Abstract

ABSTRAK (Cambria, 12) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Kecamatan Prambanan dalam meningkatkan perekonomian wisata Tebing Breksi. Pengujian ini mengunakan Penguatan Kapasitas BUMDes sebagai variabel dependen dan peningkatan perekonomian sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah ketua Desa Sambirejo dan Ketua BUMDes Sambimulyo Kecamatan Prambanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiam kualitatif deskriptif pencarian dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penguatan kapasitas terdiri dari pengguatan kapasitas individu, organisasi dan sistem. serta peningkatan perekonomian terdiri dari pelatihan usaha, permodalan, dan pendampingan. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh bahwa penguatan kapasitas individu adalah proses rekrutmen pegawai BUMDes Sambimulyo, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam pelaksanaan program utama keuangan pelatihannya berupa BUMDes ID atau Syncore, Penguatan kapasitas organisasi adalah kepemimpinan pegawai BUMDes Sambimulyo telah menjalankan Jobdesk tugas dan fungsi masing-masing. Manajemen dilaksanakan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. SOP BUMDes Sambimulyo bekerja sama dengan unit lembaga pihak luar perbankan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan mitra dari luar BUMDes Sambimulyo berupa Bank Sleman, PMD Sleman, dan kemendes. Sedangkan peningkatan perekonomian ditujukan pada pelatihan usaha BUMDes Sambimulyo dalam ilmu teknologi belum terealisasikan dan periklanan dilaksanakan lomba pada tanggal 9 Desember 2019 dengan skala Nasional dengan kemendes dan hadiah lomba tersebut juara 6 dari 158 Desa. Permodalan BUMDes Sambimulyo dari desa tahun 2016 Rp 51.000.000 modalnya untuk kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan kegiatan percetakan diaksanakan pada tahun 2019 sedangkan untuk pendampingan BUMDes Sambimulyo meminta laporan keuangan dari lembaga swasta. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwasannya penguatan kapasitas dalam pelaksanaan dikantor BUMDes Sambimulyo baru aktif pada tahun 2019 dan peningkatan perekonomian BUMDes Sambimulyo modal utama dari Desa Rp 51.000.000 Kata kunci: Strengthening the potential of people, organizations, and processes. ABSTRACT (Cambria, 12) This study aims to find out about Strengthening BUMDes Sambimulyo Prambanan District 's capacity to boost the tourism economy at Breksi Cliff. This study uses BUMDes Capacity Strengthening as an independent variable as the subject variable and as economic development. The sample used was Sambirejo Village President, and BUMDes Sambimulyo Head, Prambanan Subdistrict, Special Province of Yogyakarta. The research approach used in this study is qualitative descriptive field searching through interviews and documents. Then the theory used in this analysis is capacity building theory, which consists of strengthening individuals, organizations, capacities and assistance. The results obtained that strengthening individual capacity is recruitment method of employees of BUMDes Sambimulyo, education and training (Diklat) in the implementation of the main financial training system in the form of BUMDes ID or Syncore, strengthening organizational ability is the leadership of employees of BUMDes Sambimulyo have performed their respective duties and functions. Management is applied in job systems which are short, medium and long term. The Sambimulyo BUMDES SOP works with non-bank institutional units and empowering rural communities, as well as implementing Sambimulyo BUMDes partners in the form of Bank Sleman, PMD Sleman and the Ministry. Although the economic development is targeted at BUMDes Sambimulyo Business Training in Technology has not been realized and advertisement was conducted with the Ministry of Health on December 9, 2019 on a national scale and the award was sixth winner from 158 villages. BUMDes Sambimulyo 's village income in 2016 amounted to IDR 51,000,000 in income for the savings and loan cooperatives' business activities and the printing activities carried out in 2019, while BUMDes Sambimulyo sought financial reports from private institutions for mentoring. The conclusion obtained in this study is that capacity building in the implementation of the BUMDes Sambimulyo office only became relevant in 2019 and strengthened the economy of BUMDes Sambimulyo. The village 's principal capital was IDR. 51 million Keywords: Building Individual Capacity, Organizations and Systems, improving the economy.
IMPLEMENTASI SISTEM E-VOTING UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA Wijaya, Junior Hendri; Zulfikar, Achmad; Permatasari, Iman Amanda
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7841

Abstract

Indonesia berada di posisi ke enam yang menggunakan internet terbanyak di dunia. Peringkat ke enam terbesar ini di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet di dunia.Angka ini menunjukan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Populasi indonesia yang berjumlah 265,4 juta dengan memiliki 50% pengguna internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementation of electronic voting to enhance the quality of democracy in Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu.
Analisis Hasil Keuangan Desa Dalam Perspektif Akuntabiltas Pemerintahan Desa Ramadlan, Benny -; Mutiarin, Dyah
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.11046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan Desa dalam perspektif akuntabilitas di pemerintahan Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa dan apakah tepat sasaran pengelolaan keuangan Desa serta pertanggungjawaban pemerintahan Desa terhadap keuangan Desa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi hasil dari analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Tanjung dalam pengelolaan keuangan Desa pada anggara tahun 2017 bisa dikatakan cukup baik dilihat dari hasil pertanggungjawaban dan penilian kecamatan dan BPMDES, Desa Teniga dalam pelaporan pertanggungjawaban anggran tahun 2017 dikatakan baik juga karena menempati posisi ke tiga di tingkat kecamatan tanjung, namun berbeda dengan Desa Malaka yang pengelolaan keuangan terjadi permasalahan dengan mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban kepada intasnsi yang lebih tinggi, pertanggungjawaban secara administrasi bisa dikatakan baik namun pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa masih mendapatkan banyak kritikan oleh masyrakat karena ketidakpuasan terhadap pembangunan infrastruktur yang cepat rusak sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat Desa terkait akuntabilitas keuangan Desa. 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Periakanan Kabupaten kulon Progo) Nopriono, Nopriono; Suswanta, Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7799

Abstract

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kandidat kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di DIY  dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kesejahtraan dan kemiskinan di Kulon Progo adalah dengan bentuk kolaborasi dalam  pembudidayaan ikan. Sehingga hal itu yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk collaborative governance yang terjadi dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan konsep pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa bentuk collaborative governance yang dilkukan sudah berjalan secara baik, hal ini diukur dari beberapa indikator seperti starting condition, fasilitative leadership, design istitusional dan collaborative process yang sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga hal ini mempengaruhi hasil sementara proses kolaborasi yang menunjukan  bahwa pelaksanaan kolaborasi selain dapat meningkatkan produktifitas ikan hasil budidaya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dengan adanya bentuk  kolaborasi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran terutama di Desa Hargomulyo.
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BALKONDES KABUPATEN MAGELANG Hardiyanti, Kiki
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.10505

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 20 Balkondes yang terletak di Kecamatan Borobudur sekitaran kawasan Candi Borobudur. Pembangunan Balkondes dilaksanakan pada awal tahun 2017, sehingga dengan rentang waktu hingga kini tahun 2020 harus dilihat bagaimana capainnya dan faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhinya. Metode penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif menggunakan data sekunder seperti studi kepustakaan, buku, jurnal, skripsi, internet dan sumber-sumber lain yang sekiranya masih terkait. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Penyadaran, ditujukan dalam menggali potensi pada masing-masing desa guna mengetahui ciri khas serta produk utama di setiap Balkondes. Namun, terdapat beberapa Balkondes yang memiliki ciri khas atau produk unggulan yang sama; Pengkapasitasan, sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan lebih terfokus kepada perangkat desa, sehingga penerimaan penyadaran terhadap potensi desa tidak diterima secara sepenuhnya oleh masyarakat; Pemberian Daya, ditujukan agar masyarakat mampu secara mandiri mengelola Balkondes, namun pengaruh dalam top down sangatlah besar.
POLEMIK PRODUK LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DI INDONESIA DARI TAHUN 2015-2017 Pratama, Prawira Yudha; Sarmiasih, Mia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): Desember
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7798

Abstract

Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca Reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan performance baru bagi DPR yang sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa Orde Baru, maka pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi. Namun, didalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan. Pasca pemilu tahun 2014, tepatnya ditahun 2015 sampai 2017 ada beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) yang tidak bisa diselesesaikan dengan baik oleh badan legislatife ini.  Tercatat pada tahun 2015 dari 39 RUU prioritas hanya 3 yang akan disahkan. Setelah itu tahun 2016 dari 50 RUU prioritas hanya 10 Yang akan disahkan dan ditahun 2017 daru 52 RUU perioritas hanya 6 yang akan disahkan, ini jelas bahwa produk legislasi yang diahasilakn sanglah minim. Ini disebabkan oleh ketidakadanya komitmen badan legislatife didalam penyelesaian RUU. Tarik ulur kepentingan diinternal serta kepentingan individu maupun kelompok juga salah satu penyelesaian dan pengesahan RUU menjadi tertunda sehingga tidakadanya keharmonisasian didalam Badan Legislatif.
PANDEMI COVID-19 DAMPAK EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Setiawan, Anang
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.10062

Abstract

Coronavirus (Covid-19) telah menyebar ke berbagai negara dengan cepat dan memberikan hambatan yang luar biasa bagi kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat permasalahan di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi yang menjadi permasalahan akibat tidak berfungsinya perputaran ekonomi akibat pandemi ini. mengalami penurunan di beberapa sektor. Dalam penelitian kualitatif, beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan video. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen studi dari data BPS. Dampaknya adalah penurunan perekonomian DIY yang dihitung dengan penilaian Produk Domestik Lokal Bruto berdasarkan harga yang berlaku pada triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 34,70 triliun dan mencapai Rp 25,42 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2010. Dalam Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar -8,92 persen, pada sektor akomodasi turun menjadi -1,28, pada sektor pariwisata pada bulan Maret turun menjadi 3.162 dari bulan sebelumnya. Rata-rata penurunan penerbangan internasional per bulan dari Februari 2020 hingga Maret 2020 turun 54,26%.