cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 1   2   3   4   5 
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MAKASSAR) Widianto, Asep; Mas, Marwan; A. Hasan, Yulia
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i1.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindunganhak asasi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan dalam proses penyidikan di Kota Makassar serta faktor yang meyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menguji upaya perlindunganhak asasi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan dalam proses penyidikan di Kota Makassar serta faktor yang meyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak asasi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan dalam proses penyidikan di Kota Makassarbelum terlaksana sepenuhnya secara baik. Adapaun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar adalah faktor kurangnya perhatian orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan Sosial dan faktor rendahnya pendidikan This research aims to know the efforts of protection of the rights of children who commit theft with violence in the process of investigation in the city of Makassar and meyebabkan factors of occurrence of theft with violence committed by children in the city Makassar. This research was conducted at the Office Police Resort great city of Makassar. The authors use the method is quantitative research with the aim to test the protection of the rights of children who commit theft with violence in the process of investigation in the city of Makassar and meyebabkan factors of occurrence of theft with violence committed by children in the city of Makassar. The results of this research show that the protective measures of the rights of children who commit theft with violence in the process of investigation in the city of Makassar has not been done completely well. Adapaun the factors that cause the occurrence of theft with violence in the city of Makassar was a factor in the lack of attention of parents, economic factors, environmental factors and social factors of low education.
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA KLAUSULA CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Mas, Agung Ayatullah; Mas, Marwan; Siku, Abd. Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v1i2.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi ketentuan Circular Resolution dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perihal Mekanisme pelaksanaan RUPS melalui Circular Resolution, Pengambilan keputusan RUPS melalui Circular Resolution. Serta mengetahui dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya klausula mengenai kebijakan Circular Resolution tersebut perihal Akibat terhadap klausula mekanisme RUPS lainnya dan indikasi kewenangan/kebijakan Perusahaan yang timbul. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan Sosio Empiris. Data diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan beberapa Narasumber yang berasal dari Bagian Legal Perusahaan, Notaris, serta Direksi dan Pemegang saham di Perusahaan Swasta. Hasil penelitian menunjukkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Circular Resolution tidak memiliki pengaturan lanjutan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta di peraturan tambahan lainnya diluar UUPT. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran baru oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS dan pihak terkait lainnya sampai pada hasil keputusan yang dituangkan dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris. Dengan metode Circular Resolution yang tidak memiliki ketentuan lebih lanjut, serta tidak diatur secara ketat dan detil, menyebabkan adanya kontradiksi dengan klausula RUPS melalui rapat forum dalam UUPT yang diatur secara teknis. Tidak adanya pengawasan dan batasan-batasan dalam penyelenggaraannya serta tidak adanya ketentuan lanjutan tersebut juga menjadi celah potensi penyalahgunaan kewenangan berupa, manipulasidokumen, pemalsuan tanda tangan Pemegang Saham, yang berdampak pada arah dan kebijakan Perusahaan.
TINJAUAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR WAJO Syarifuddin, Syarifuddin; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.226

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo yaitu tepatnya di Polres Wajo. Populasi dalam penelitian ini, antara lain: seluruh warga desa di Wilayah Polres Wajo. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sampling Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner (angket). Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di Wilayah Polres Wajo sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement on misuse of village funds by the village heads in Wajo Police area and to identify and analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement on misuse of village funds by the village heads in the Wajo Police area. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Wajo Regency, which is precisely at Wajo Police Station. The population in this study included: all villagers in the Wajo Police Area. The samples in this study were 50 respondents determined by using purposive sampling techniques. The type of data needed in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used were through interviews, documentation and questionnaires. Data analysis used was qualitative and quantitative analysis methods. Research shows that; Law enforcement against the misuse of village funds by the village heads in the Wajo Police Area has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile the factors of legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect the effectiveness of law enforcement of village fund misuse by the village heads in the Wajo Police Area, such as: legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR Rahman, Abdurrahman; Madiong, Baso; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syaraiah (DPS) pada bank syariah serta kendala yang dihadapi DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar yang berada di Kota Makassar. Responden penelitian ini adalah anggota DPS di UUS Bank Sulselbar. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPS di UUS Bank Sulselbar telah cukup optimal. Bentuk pengawasan DPS terdiri dari pengawasan on-site (pengawasan langsung) dan off-site (pengawasan tidak langsung). Pengawasan DPS meliputi; menganalisa laporan hasil audit internal dan fungsi kepatuhan untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, melakukan uji petik, memberikan saran dan opini syariah, melaksanakan rapat dan kajian internal, serta membuat laporan pengawasan secara periodik. Adapun kendala pelaksanaan fungsi pengawasan DPS yakni kurangnya sumber daya insani (SDI) di bank syariah, serta belum maksimalnya penerapan Good Coorporate Governance (GCG) oleh DPS. This study aims to determine the implementation of the supervisory function of Sharia Supervisory Board (DPS) in Islamic banks as well as the obstacles faced by DPS in carrying out the supervisory function in Islamic banks. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of the study is in the Sulselbar Bank Syariah Business Unit (UUS) located in Makassar City. The respondents of this study were DPS members at the Sulselbar Bank UUS. Data collection methods using interview techniques and literature. The results of the study showed that the implementation of the DPS supervision function at UUS Bank Sulselbar was quite optimal. The form of DPS supervision consists of on-site supervision (direct supervision) and off-site (indirect supervision). Supervision of SSB includes; analyzing reports on the results of internal audit and compliance functions to fulfill sharia principles for fundraising and distribution of funds and bank services, conducting sampling tests, providing sharia advice and opinions, conducting internal meetings and studies, and making periodic monitoring reports. The obstacles to the implementation of the supervisory function of the DPS are a lack of human resources (SDI) in Islamic banks, and not yet the maximum implementation of Good Corporate Governance (GCG) by DPS.
IMPLEMENTASI SYARAT TAMBAHAN UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSSAR Azis, Andi Asnidar; Renggong, Ruslan; Siku, H. Abd. Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v1i2.230

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat tambahan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembebasan bersyarat Narapidana tipikor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, data-data yang disajikan diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di lokasi penelitian dan dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat tambahan Napi tipikor untuk memperoleh pembebasan bersyarat yaitu sebagai Justice Collaboraor dan menjalani asimilasi ½ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani, telah diimplementasikan sesuai peraturan yang ada. Pengusulan PB Napi tipikor dilakukan secara professional dan transparan menggunakan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Hambatan yang dihadapi dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat Napi tipikor adalah ketidak mampuan mereka untuk membayar denda dan uang pengganti yang merupakan syarat untuk memperoleh asimilasi dan surat keterangan justice collaborator dari penyidik yang isinya menyebutkan jika selama proses penyidikan maupun penuntutan Napi tersebut tidak bekerja secara kooperatif untuk membongkar kasusnya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perawatan Napi selayaknya menyediakan pusat layanan informasi, agar informasi mengenai kegiatan pembinaan napi dan pemberian hak-hak napi dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Pemberian informasi secara jelas terhadap aturan, syarat tambahan dan tata cara pengusulan pembebasan bersyarat Napi tipikor diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi salah persepsi terhadap usulan PB yang ditolak.
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR Purnamasar, Rina Indah; Pattenreng, Andi Muhammad Arfah; Hasan, Yulia
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penggunaan Letter of Credit pada bank di KotaMakassar, serta mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan Letter of Credit. Hasil penelitianPelaksanaan penggunaan Letter of Credit pada bank di Kota Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kalidijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C (discrepancies), maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan letter of credit tersebut. Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna letter of credit yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul letter of credit saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir maupun importir (Pasal 15 UCP No. 600).
EFEKTIVITAS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KABUPATEN ENREKANG Asriwan, Asriwan; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang dimana yang menjadi objek penelitian Tesis ini adalah Polres Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang dan Pengadilan Negeri Enrekang. Dengan menggunakan sumber data yakni data primer yaitu berupa data yang diperoleh dari lapangan, juga merupakan hasil wawancara langsung kepada koresponden kemudian data yang diperoleh secara sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan instansi terkait. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan para Narapidana kasus Narkoba dan tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang kurang efektif dikarenakan penjatuhan hukuman terhadap pelaku relatif singkat dan laporan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang dari tahun ke tahun semakin meningkat. (2) Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Enrekang dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Upaya Preventif, Pre-emtif dan Represif dimana upaya Preventif dan Pre-emtif yaitu melakukan penyuluhan dan Seminar ke sekolah-sekolah, Instansi-instansi dan Kecamatan, kelurahan serta Desa dan upaya Represif yaitu melakukan proses hukum sesuai peraturan Perundang-undangan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI RESOR PINRANG Aryanto, Hendry; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui apakah penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Resor Pinrang sudah memiliki efektifitas, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepolisian terhadap efektivitas dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Resor Pinrang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan data dari wawancara lapangan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkaitan dengan efektivitas fungsi Kepolisian dalam mempengaruhi frekuensi terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Pinrang fungsi kepolisian dapat dinyatakan belum efektif karena meskipun beberapa fungsinya telah terselenggara namun fungsi tersebut belum terselenggara secara maksimal disebabkan kendala-kendala yang yang dihadapi oleh Polisi Sektor Pinrang dalam pelaksanaan fungsinya, sehingga hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya fungsi Kepolisian Resor Pinrang dengan tidak tercapainya empat tujuan utama yang menjadi konsep dasar penyelenggaraan kepolisian secara maksimal, yakni: (1) terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri; (2) terwujudnya tertib hukum; (3) terwujud tegaknya hukum; dan (4) terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kendala–kendala yang dihadapi oleh Resor Pinrang sehingga pelaksaan fungsi kepolisian tidak efektif antara lain faktor Masyarakat, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, Faktor tradisi dan faktor hukumnya sendiri. Rekomendasi penulis agar Kepala Polisi Resor Pinrang mencanangkan dan melaksanakan program-program baru di Resor Pinrang yang pro terhadap berlalu lintas dengan melibatkan semua pihak terutama masyarakat sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang serta kepada penegak hukum untuk menindak tegas terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pelanggar lalu lintas sehingga timbul efek jera terhadap pelaku. Disamping itu perlunya menyamakan persepsi bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman terhadap pelaku sehingga dapat menciptakan kesamaan hukum terhadap masyarakat.
IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS KABUPATEN MAROS) Alamsyah, Andi; Renggong, Ruslan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Maros dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Camba Kabupaten Maros dengan mengambil data dan mewawancarai pihak kepolisian khususnya pada Unit Reskrim yang menangani tindak pidana umum termasuk tindak pidana perjudian yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dapat dilihat dari upaya yang dilakukan antara lain upaya pre-emtif berupa penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) ke masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) door to door, dan penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat. Kemudian upaya preventif melakukan operasi dan pengawasan ditempat-tempat keramaian, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mencari informasi, ikut bermain judi, melakukan penyamaran, menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Adapun hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan, masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri, tidak ditemukannya barang bukti, kurangnya jumlah sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah personil, dan perilaku masyarakat.
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA KLAUSULA CIRCULAR RESOLUTION RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Irsan, Andi Muhammad; Arfah Pattenreng, Andi Muhammad
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi ketentuan Circular Resolution dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas perihal Mekanisme pelaksanaan RUPS melalui Circular Resolution, Pengambilan keputusan RUPS melalui Circular Resolution. Serta mengetahui dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dengan adanya klausula mengenai kebijakan Circular Resolution tersebut perihal Akibat terhadap klausula mekanisme RUPS lainnya dan indikasi kewenangan/kebijakan Perusahaan yang timbul. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan Sosio Empiris. Data diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan beberapa Narasumber yang berasal dari Bagian Legal Perusahaan, Notaris, serta Direksi dan Pemegang saham di Perusahaan Swasta. Hasil penelitian menunjukkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Circular Resolution tidak memiliki pengaturan lanjutan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta di peraturan tambahan lainnya diluar UUPT. Sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran baru oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS dan pihak terkait lainnya sampai pada hasil keputusan yang dituangkan dalam sebuah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Notaris. Dengan metode Circular Resolution yang tidak memiliki ketentuan lebih lanjut, serta tidak diatur secara ketat dan detil, menyebabkan adanya kontradiksi dengan klausula RUPS melalui rapat forum dalam UUPT yang diatur secara teknis. Tidak adanya pengawasan dan batasan-batasan dalam penyelenggaraannya, serta tidak adanya ketentuan lanjutan tersebut juga menjadi celah potensi penyalahgunaan kewenangan berupa, manipulasi dokumen, pemalsuan tanda tangan Pemegang Saham, yang berdampak pada arah dan kebijakan Perusahaan

Page 3 of 22 | Total Record : 212

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue