cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 3   4   5   6   7 
EFEKTIVITAS DOKTER KEPOLISIAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Salim, Desy Natalia; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sejauh mana Ilmu Kedokteran Forensik berperan pada pembuktian tindak pidana penghilangan nyawa di persidangan. Selain itu buat mengetahui pelaksanaan verifikasi tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik. Metode pendekatan yg dipergunakan yaitu pendekatan Yuridis empiris yg menerapkan pendekatan berasal sudut kaidah-kaidah serta aplikasi peraturan yg berlaku pada warga serta dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yg terdapat pada lapangan. sesuai yang akan terjadi penelitian serta pembahasan, pelaksanaan verifikasi tindak pidana penghilangan nyawa atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensika dalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 184, Undang-Undang RI nomor  23 Tahun 1992 perihal kesehatan, Undang-Undang RI angka 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yg kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu masalah, hal-hal yang mendukung diperolehnya verifikasi atas tindakan yang dilakukan terdakwa, serta keterangan-kabar yg diperoleh pada persidangan. This study aims to describe the extent to which Forensic Medicine approves the proof of the crime of murder in court. In addition, it aims to know the verification process for the follow-up implementation of the application of Forensic Medicine. The method uses empirical juridice that applies the requirements of the rules and application of regulations that apply to citizens and is done by connecting secondary data that is released, then proceeded with research examining primary data in the field. In accordance with what will occur, the research and discussion, as well as the implementation of verification of the sentence carried out on the basis of the application of Forensic Medicine is the Criminal Code, special Criminal Code Article 184, Republic of Indonesia Law number 23 of 1992 concerning health, Indonesian Law number 4 of 2004 concerning Power The judiciary, which agrees with the issue of judgment, matters that support the verification of the actions of the defendant, and the answers obtained at the trial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBELIAN KENDARAAN RODA EMPAT Krowin, Pontianus Apa Rume; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dan (2) pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, wawancara, dan pengamatan.  Populasi dan sampel dalam penelitian berjumlah 50 responden debitur dan seorang sebagai pengelolah hutang pada PT. Mandiri Tunas Finance. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan akan dipaparkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya hukum yang dapat di tempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat dapat ditempuh melalui pemberian surat teguran (somasi) dari kreditur, penjadwalan kembali atau perpanjangan waktu pembayaran (reschedulle), perundingan atau tawar-menawar kembali ke pihak kreditur untuk mencapai mufakat (negosiasi), penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai pemediator (mediasi), dan mengupayakan penyelesaian akhir dengan membawa masalah ini ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku (litigasi). (2) Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi oleh Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 18 ayat 1 huruf a - g mengenai pelarangan pecantuman klausul baku oleh pelaku usaha, perlindungan terhadap debitur menurut otoritas jasa keuangan yaitu pelaku usaha dalam membuat format perjanjian tidak boleh menyertakan klausul yang merugikan debitur, dan perlindungan hukum terhadap nasabah menurut undang-undang perbankan yaitu pelarangan pembuataan format perjanjian kredit sepihak. This study aims to determine (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles and (2) implementation of legal protection forms for debtors with default in purchasing four-wheeled vehicles. This type of research uses an empirical approach, interviews, observations, documentation studies. Populations and samples in the study were 50 debtor respondents and one as a debt manager at PT. Mandiri Tunas Finance.  The results of the study show that: (1) legal measures that can be taken by debtors with default in the purchase of four-wheeled vehicles can be achieved through granting letters of reprimand (Subpoena) from the creditor, rescheduling or extension of payment (Reschedule), rescheduling or bargaining again to the creditor to reach a consensus (negotiation), resolving the problem by involving a neutral third party as a mediator (Mediation), and seeking a final settlement by bringing this matter to court for legal settlement (litigation). (2) Implementation of the form of legal protection for debtors no. 8 of 1999 concerning consumer protection Article 18 paragraph 1 letter a - g concerning the prohibition of inclusion of standard clauses by business actors, protection of debtors according to the financial services authority, namely business actors in drafting an agreement may not include clauses that harm the debtor, and legal protection for customers according to banking law, which prohibits the formulation of a unilateral credit agreement format.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DI WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Natsir, Jufri; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.560

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah rinci di wilayah Maros. penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dari data primer dan sekunder. Kemudian data diolah dan disusun melalui tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Verivikasi data menggunakan dua macam triangulasi, yaitu trianggulasi sumber dan triangulasi teori. Penerapan ketentuan pidana terhadap perkara yang terjadi di Maros hakim membebaskan terdakwa oleh karena hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dianggap bukan tindakan pidana tetapi merupakan perkara pedata berdasarkan hasil dan fakta persidangan. The purpose of this study was to determine the implementation of the law and the consideration of judges in the falsification of detailed land certificates in the Maros region. This research uses empirical legal research. Data sources are from primary and secondary data. Then the data is analysed and arranged through the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusions. Data verification uses two types of triangulation, namely source triangulation and theory triangulation. The implementation of criminal provisions against cases that occurred in Maros, the judge acquitted the defendant because the judge considered the actions carried out by the defendant were considered not a criminal act but constituted a court case based on the results and facts of the trial.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR Umbara, I Tri; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v2i2.561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan terkait pelaksanaan tugas dalam hal mencegah pengulangan tindak pidana oleh Klien Pemasyarakatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauhmanakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum serta mengamati tingkah laku para narapidana dan pembimbing kemasyarakatan di dalam Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat penting dalam pencegahan pengulangan tindak pidana bagi klien yang ditandai dengan berkurangnya jumlah residivis dalam dua tahun terakhir. This study aims to determine the role of Community Supervisors as law enforcers in conducting counseling to Correctional Clients and to find out the inhibiting factors faced by Community Supervisors related to the implementation of tasks in terms of preventing the repetition of criminal acts by Correctional Clients. The observations made in this study were in the Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of the approach taken is to analyze the extent to which a statutory regulation or law that is effectively applied in society regarding the role of Community Supervisors as law enforcers as well as observing the behavior of prisoners and community counselors in the Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that the implementation of the role of social counselors as law enforcers is very important in preventing the repetition of criminal acts for clients which is marked by the reduced number of recidivists in the last two years.
DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS PIDANA ANAK PADA WILAYAH HUKUM POLRES MAROS Sikati, Syarief; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai bentuk mediasi dan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Maros. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yurdis normatif dan empiris. Data bersumber dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan anak walaupun tidak semua kasis yang dilakukan anak diselesaikan dengan diversi This study aims to analyze diversion as a form of mediation and alternative settlement of criminal cases of children in the Maros Regional Police (Polres Maros). This research was conducted in Maros Regency. The research approach uses a normative and empirical judicial approach. Data sourced from interviews and literature study. The results showed that diversion was an alternative solution of crimes done by children even though not all cases made by children were resolved by diversion.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN Ferdy, Ferdy; Mas, Marwan; Siku, Abdul Salam
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.582

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif. Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman The objectives of this research are; (1) to find out and to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of Domestic Violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. (2) To find out and analyze the obstacles faced by police investigators in efforts to overcome criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The research was carried out in the jurisdiction of the Mandai Police in Maros, and the focus of this research are: Preventive and Repressive. The results of this study show that prevention efforts are carried out in a preventive and repressive manner. Meanwhile the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the issuance of visum et repertum takes a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims, and the police's lack of understanding of the importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and victims who were reluctantly placed in safe houses.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Sudirman, Sudirman; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.584

Abstract

Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang bersifat luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan begitu sulit dalam membuktikan kejahatan tersebut oleh penegak hukum, maka dari itu dibutuhkan kinerja extra untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Olehnya itu, mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang hal itu diterapkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana beberapa pasalnya menganut tentang sistem pembuktian terbalik terbatas/berimbang. Pasal pasal yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik lebih jelas diatur dalam Pasal 12B, 12C, 37A, 38A, dan 38B. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik dalam perkara delik korupsi terhadap terdakwa meskipun hanya terbatas pada perkara suap (Gratifikasi) di atas Rp. 10 jt. Namun dengan adanya kewajiban terdakwa untuk membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya serta harta benda yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan tidak bertumpuh lagi kepada jaksa penuntut umum, maka diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sebab perampasan terhadap harta benda terdakwa dapat dilakukan jika terdakwa tidak dapat membuktikan delik korupsi yang didakwakan kepadanya. Corruption is one of extraordinary crimes because it is so difficult in proving these crimes by law enforcement, and thus it requires extra performance to eradicate corruption. Therefore, regarding the eradication of corruption by using the provisions contained in the Law, this is applied in Law Number 31 Year 1999. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime, in which several articles adhere to a reversed proof system is limited/balanced. Articles governing the reverse proof system are more clearly regulated in Articles 12B, 12C, 37A, 38A, and 38B. The implementation of the reversed proof system is in the case of corruption offenses against the defendant even though it is only limited to bribery cases (Gratification) over Rp10 million. However, with the defendant's obligation to prove the corruption offense charged with him and property that is reasonably suspected of originating from criminal acts of corruption and no longer rests on the public prosecutor, then it is expected to be a solution in eradicating these criminal acts of corruption because the confiscation of the assets of the defendant can be done if the defendant cannot prove the corruption offense charged with him.
EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN Hamzah, Risma; Siku, Abdul Salam; Hasan, Yulia
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i1.586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversi. This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions of Makassar Penitentiary in assisting children who are dealing with the law in the diversion of theft. This research was conducted in Makassar City at the Makassar Class I Penitentiary Office. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of this approach taken is to analyze the extent to which a regulation or legislation or law that is effectively applied in the community regarding the role of Makassar Class I Penitentiary. The results of this study indicate that the implementation of the role of social advisors is very important in the implementation of diversion, providing assistance, coaching and conducting research and reporting through LITMAS to have a significant influence on children in conflict with the law and the victims in implementing diversion.
ANALISIS PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLRES MAMASA Yulianto, Dedi; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.636

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Penyidik Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana, dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif. Penelitian ini dilakukan di Polres Mamasa. Fokus pada penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan. Data dikumpulkan dengan teknik penelitian pustaka, penelitian lapangan. Kemudian data diolah dengan tahapan Editing, Coding, dan Tabulating. Selanjutnya data dianalisis dengan model interaktif, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu penyidik mempunyai peran meneruskan ke proses hokum atau kasus itu diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Kemudian kendala yang dihadapi penyidik adalah ketika proses restorative justice yang ditempuh terkendala oleh pihak keluarga korban yang tidak bersedia melakukan perdamaian yang ditandai dengan adanya surat pernyataan yang meminta agar pelaku dapat dihukum dan diproses layaknya pelaku dewasa. The purpose of this research is to find out how to optimize the role of Police Investigators in investigating a crime, and to find out what are the obstacles for the Police investigators in carrying out their duties and functions as an investigator. This type of research is qualitative descriptive normative research. This research was conducted at Mamasa Police Station. The focus of this research is on the criminal act of maltreatment. Data were collected using library research and field research. Then the data is processed through the stages of editing, coding, and tabulating. Furthermore, the data were analyzed using an interactive model, starting with data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that in certain cases an investigator has a role to continue to the legal process or the case is resolved through a restorative justice approach. Then the obstacle faced by investigators is when the restorative justice process is constrained by the victim's family who is not willing to bury the hatchet which is marked by a statement letter asking that the perpetrator must be punished and processed like an adult perpetrator.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN POLEWALI Usman, Usman; Mas, Marwan; Renggong, Ruslan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v3i2.637

Abstract

Ditenggarai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 menjadi isu yang mengemuka, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Peran pengawasan, penegakan dan penindakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memuat sejumlah ketentuan yang mengatur mekanisme dan tata cara penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian empiris yang mengkaji regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, terdapat 3 (tiga) kasus dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Polewali Mandar yang semestinya melewati 9 (sembilan) tahapan dalam kenyataannya hanya sampai pada tahapan ketiga yakni, rapat pleno pengawas Pemilu. Hal itu dikarenakan adanya ketidak sepahaman di dalam tim Sentra Gakkumdu dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Adapun kendala dalam penengakan hukum terhadap dugaan pidana politik uang sangat terkait dengan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagaimana fakta dan temuan lapangan. Karenanya, penelitian ini merekomendasikan, ke depan pidana Pemilu tidak lagi ditangani oleh Bawaslu, tetapi dimasukkan sebagai pidana umum. Dan jika sentra Gakkumdu tetap dipertahankan keberadaannya, hendaknya diberi kewenangan tambahan yakni, melakukan penahanan terhadap terduga pelaku politik uang, agar tidak terbuka ruang mengkodisikan saksi dugaan politik uang. Termasuk pentingnya pembentukan peradilan khusus Pemilu agar perbedaan pandangan atas kasus dugaan politik uang dapat diminimalisir. The indication of the weak law enforcement against money politics violations that occurred in the 2019 Election has become an emerging issue, including in Polewali Mandar Regency. The role of supervision and enforcement, as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) contains a number of provisions governing the mechanisms and procedures for law enforcement against such violations of money politics. The method used in this research is empirical research that examines regulations or statutory regulations in law enforcement practices against suspected violations of money politics at the 2019 Election. The research conclusion shows that, there were 3 (three) cases of alleged violations of money politics in the 2019 Election in Polewali Mandar Regency which should have passed 9 (nine) stages but in reality only reached the third stage, namely, the Election supervisor plenary meeting. It was due to the lack of Understanding on the Sentra Gakkumdu with Bawaslu Polewali Mandar. The obstacles in law enforcement against allegations of money politics crime are closely related to the legal structure, legal substance and legal culture as well as facts and field findings. Therefore, this research recommends that in the future election crimes will no longer be handled by Bawaslu, but be included as general crimes. And if the Sentra Gakkumdu is maintained, it should be given additional authority, namely, detaining suspected money politics actors, so that there is no room to codify witnesses for alleged money politics. This includes the importance of establishing a special election court so that differences in views on suspected cases of money politics can be minimized.

Page 5 of 22 | Total Record : 212

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue