cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 212 Documents
 5   6   7   8   9 
KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN BELUM OPTIMAL Saputri, Putri Ismu Rahayu; Renggong, Ruslan; Almusawwir, Almusawwir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.625

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor keuangan berdasar pada Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015. OJK berdasar pada Pasal 1 angka 1 UU tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dimaksudkan disini adalah permasalahan dalam menangani kasus tindak pidana di bidang jasa keuangan yang dilakukan OJK. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji proses penyidikan dalam OJK melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana perbankan, serta memahami dan mengetahui beberapa faktor penghambat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) OJK menjalankan wewenangnya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik OJK belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan POJK Nomor 22/POJK.01/2015. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghamabat, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan eksistensi OJK dan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang jasa keuangan, serta sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud disini adalah jumlah PPNS OJK yang terbatas dan sarana prasarana yang kurang mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK. The Authority owned by the Financial Services Authority (OJK) in investigating criminal acts in the financial sector is based on OJK Regulation Number 22/POJK.01/2015. OJK based on Article 1 number 1 of the Law on Financial Services Authority is an independent institution, free from interference from other parties, which has the functions, duties, and authorities of regulation, supervision, examination, and investigation intended to handle criminal cases in the field of financial services conducted by OJK. The research aims to analyze and review the investigation process in OJK when carrying out its duties in handling banking criminal cases, as well as to understand and know some of the factors inhibiting PPNS (Civil Servant Investigators) of OJK from exercising their authority. Qualitative research method is used in this study to describe the results of the research in its entirety and in depth. The results of this study show that the authority of OJK investigators has not been running as determined by Law No. 21 of 2011 concerning OJK and POJK Number 22/POJK.01/2015. This is due to several mitigating factors, such as the lack of public knowledge of the existence of OJK and its duties as a criminal investigator in the field of financial services, as well as human resources (HR) referred to here is a limited number of OJK PPNS and infrastructure facilities that do not optimize the implementation of banking criminal investigations by the OJK.
ANALISIS SOSIO YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR Fahri, Ashar; Renggong, Ruslan; Madiong, Baso
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.626

Abstract

Kekerasan pada anak dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia dengan prevalens yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat anak disebabkan kasus kekerasan terhadap anak-anak Indonesia meningkat dengan sangat tajam. Jumlah kekerasan pada anak di Kota Makassar cukup tinggi pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan pada anak di Kota Makassar ditinjau dari sosio yuridis. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengambilan sampel secara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian yaitu dari literature dan data lapangan. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangangan terhadap anak korban kekerasan di Kota Makassar melibatkan beberapa insitusi yang terkait yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan. Akibat hukum terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu penanganan secara langsung oleh P2TP2A yaitu dengan cara pembinaan di rumah aman sehingga kegiatan preventif lebih diutamakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu factor keluarga, faktor lingkungan dan factor anak itu sendiri.. Violence in children is reported in almost all over the world with a prevalence that tends to increase from year to year. Indonesia is in a state of emergency for children because cases of violence against Indonesian children have increased very sharply. The number of violence against children in Makassar City is quite high from 2017 to 2020. This study aimed to analyze violence against children in Makassar City in terms of socio-juridical terms. The research was conducted in November 2020 to January 2021. The data was collected through interviews and documentation with purposive sampling. The types of data used were primary data and secondary data. Sources of research data were literature and field data. The data collection techniques were interview and documentation study. The data analysis used was normative. The data analysis used was normative. The results showed that the handling of child victims of violence in Makassar City involved several related institutions, namely P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children), Social Service, Health Service, Education Service, Police, Court. The legal consequence of child abuse in Makassar City is direct handling by P2TP2A, namely by means of guidance at a safe home so that preventive activities are prioritized. Factors that cause violence in children, namely family factors, environmental factors and factors of the child himself
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP HARTA KEKAYAAN DI DUSUN TAIPALAMPANG DESA BALUMBUNGANG KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO Basoddin, Agusniar; Hasan, Yulia A.; Makkawaru, Zulkifli
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang status harta pada perkawinan siri dan penyelesaian sengketa harta kekayaan pada perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bersumber dari data responden, pembagian angket dan wawancara serta  bahan-bahan dari pustaka yang berlaku dan berkaitan dengan status harta kekayaan pada perkawinan siri yang terjadi di Dusun Taipalampang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan siri yang terjadi pada Dusun Taipalampang bisa menimbulkan  berbagai macam permasalahan dari aspek hukum dan lingkungan masyarakat. Perkawinan siri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan yang  sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukumnya masing-masing agama dan kepercayaannya. Pada pasal tersebut undang-undang perkawinan menyerahkan syarat sahnya perkawinan dilihat dari sudut agama. pada perkawinan siri terdapat cacat administrasi karena pada pasal 2 ayat (2) UUP  dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila terjadi permasalahan pada sengketa perkawinan dapat diselesaikan dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu bukti konkrit yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi perkawinan, dengan adanya pencatatan juga memudahkan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa harta kekayaan apabila terjadi perceraian. Karena pada perkawinan siri tersebut sulit untuk menentukan status harta kekayaan dalam hukum apabila perkawinan tidak tercatat. This study aims to identify the status of property in unregistered marriage “nikah siri” and dispute resolution property on the unregistered marriage. This study uses a qualitative method, which is sourced from the data of respondents, the distribution of questionnaires and interviews as well as materials from the literature, which are valid and related to the status of property on unregistered marriage that happens in Taipalampang, Bontoramba District, Jeneponto Regency. The results of this study show that the phenomenon of “nikah siri” which happens in Taipalampang can cause a variety of problems from the aspect of law and society. Unregistered marriage, according to Article 2, paragraph (1) of the Marriage Law No. 1 Year 1974, a legal marriage is a marriage conducted according to the law of each religion and beliefs. In the chapter of the laws of marriage handed over the terms of the validity of a marriage is seen from the angle of religion. On Unregistered marriage, there are defects in administration because article 2, paragraph (2) UUP explains that every marriage is recorded according to the laws and regulations that apply so that in case of problems in a marital dispute can be resolved with the under applicable law. Be aware that the registration of marriage is one of the concrete pieces of evidence that can be used to prove whether the right has occurred to the marriage, with the recording also facilitating Religious Court resolve the dispute assets if they divorce. Because ‘nikah siri” is difficult to determine the status of the assets in the law if the marriage is unregistered.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi Kasus Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :11/PID.SUS-TPK/2019/PN.MAMUJU Jaya, Benedict; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1179

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahamipenjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi, dan (2) Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana atas putusan nomor 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Diamana penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan dan dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mamuju adalah bahwa terhadap terdakwa Wiryadi dan  terdakwa Nahruddin telah dijatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sementara untuk terdakwa Darmawati yaitu putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak). The purposes of this study are (1) to find out and understand the criminal imposition of perpetrators of corruption, and (2) to know and understand the judge's legal considerations in imposing a sentence on the verdict number 11/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Mamuju. The type of research used is normative juridical. Normative juridical research is research that is intended and carried out by using a study of legislation and other written legal materials related to this writing. The results show that the form of criminal liability against perpetrators of criminal acts of corruption in the decision Number: 11/Pid.Sus.TPK/2019/Pn.Mamuju is that the defendant Wiryadi and the defendant Nahruddin have been sentenced to imprisonment for 2 (two) years in prison and a fine of Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah), while for the defendant Darmawati, the verdict is acquittal from all charges of the Public Prosecutor (Vrijspraak).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN Awaluddin, Awaluddin; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Data primer yaitu keterangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat terkait dengan penegakan sanksi pidana terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Dan data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah lainnya yang telah terdokumentasi serta data dari internet. Data sekunder juga diperoleh melalui penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini. Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Dan apabila berdasarkan keyakinan tersebut, penuntut umum berpendapat dan cukup alasannya untuk mengajukan tersangka ke Sidang Pengadilan jika masih mengulangi tindak pidana. Bahwa penyidikan terhadap perkara anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Disisi lain, dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya. yang berada di Kota Mamuju. Bahwa Faktor penghambat dalam proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu Sarana dan prasarana kurang memadai. Kurang penyidik yang sudah mengikuti pelatihan penyikan khusu tindak pidan yang dilakukan oleh anak. Tidak adanya tempat pemeriksaan dan penahanan umur anak. Anak belum mempunyai identitass (akta lahir, ijazah, kartu keluarga). Tempat tinggal anak tidak tetap. Sarana pendukung pada tempat kejadian pencurian kurang memadai.
KINERJA PENGAWAS PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG Afrizal, Afrzal; Renggong, Ruslan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1182

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, dilaksanakan di Kantor Polres Pinrang. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pengawas penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang, dilaksanakan di Kantor Polres Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang telah dilakukan dalam bentuk monitoring, eksaminasi dan supervisi,  namun belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kinerja Pengawas Penyidik terhadap pemenuhan hak tersangka di Polres Pinrang adalah aturan hukum aturan hukum yang ada belum mengakomodir cara pelaksanaan pengawasan, hanya memberikan legalitas kepada Pengawas Penyidik, sarana dan prasarana masih sangat kurang seperti tidak adanya ruangan khusus dan kendaraan operasional bagi Pengawas Penyidik, dan sumber daya manusia hanya 1 (satu) orang Pengawas Penyidik, yakni Kepala Urusan Pembinaan Operesional (Kaur Bin Ops/KBO), yang bertugas juga membantu Kasat Reskrim Polres Pinrang. The purpose of this study was to determine and analyze the forms and factors that influence the conduct of investigators on the rights of suspects at the Pinrang Police, carried out at the Pinrang Police Office. This research is a normative-empirical research with an approach to identify and analyze the forms and factors that influence the performance of supervisors on the fulfillment of the rights of suspects at the Pinrang Police, carried out at the Pinrang Police Office. The results showed that the implementation of the performance of the Investigating Supervisor towards the fulfillment of the suspects’ rights at the Pinrang Police had been carried out in the form of monitoring, examination and supervision, but it had not run as it should. Factors that affect the implementation of Investigator Supervision on the rights of investigators at the Pinrang Police are the legal rules that accommodate the implementation of supervision, only provide legality to investigators, facilities and infrastructure that are still very lacking such as the absence of a special room and operational vehicle for the Investigator Supervisor, and human resources that are only 1 (one) Investigating Supervisor, namely the Head of Operations Development Affairs (KBO), who also assists the Pinrang Police Criminal Investigation Unit
ANALISIS HUKUM PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus Polres Bone Tahir, Ferdinansyah; Mas, Marwan; Hasan, Yulia. A
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1183

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bone, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Polres Bone. Penelitian ini dilakukan di Polres Bone  khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara mempelajari beberapa literatur baik buku, artikel maupun materi kulia yang diproleh. Bentuk interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara  serta meminta data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Makassar sudah sesuai prosedur yang berlaku, adapun faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena beberapa faktor seperti kultur/ kebudayaan, ekonomi dan faktor keturunan. The purpose of this study was to identify and analyze the process of investigating the perpetrators of domestic violence at the Bone Police, and to identify and analyze the factors causing domestic violence at the Bone Police. This research was conducted at the Bone Police, especially the Women and Children Protection Unit. The type of research used in this study is the normative type. The data collection technique is by studying several literatures, both books, articles and lecture materials obtained. The form of interview is a data collection technique by conducting interviews and asking for data. The results of this study indicate that the process of investigating the perpetrators of criminal acts of domestic violence at the Bone Polrestabes is in accordance with applicable procedures, while the factors for the occurrence of domestic violence are due to several factors such as culture, economy and heredity.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI DAN MASIH DALAM TAHAP PENAHANAN PENYIDIK PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT Ikrar AR, Muhammad; Mas, Marwan; Hamid, Abd. Haris
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1187

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat .Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empirik, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat , metode pendekatan yuridis empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data - data di lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung yang diajukan ke responden kemudian dihubungkan dengan data - data sekunder berupa bahan - bahan hukum, untuk menganalisis tanggung jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Dan Masih Dalam Tahap Penahanan Penyidik Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. This study aims to identify and analyze the responsibilities of investigators for suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police and to find out and analyze the form of sanctions imposed on investigators of suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is empirical, juridical research, which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The empirical juridical approach method is used to examine or analyze primary data in the form of field data from the location where the research is conducted. The results of direct interviews submitted to the respondents are then linked to secondary data in the form of legal materials, to analyze the responsibility of the Police Investigator for the suspect who escaped and is still in the Investigator's detention stage at the West Sulawesi Regional Police.
DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK OLEH PENYIDIK Prasetya, Panji Catur; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  proses pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyeidik Polda Sulawesi Barat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi. Dan data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan dengan responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis   yaitu data tentang penyelesaian Perkara Pidana Anak. This study aims to determine the process of implementing Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases by West Sulawesi Regional Police Investigators and to find out the obstacles faced by investigators in the implementation of Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is normative research, which uses a statutory approach and a case approach. Legislative approach to review all laws and regulations especially those related to diversion. Case approach by examining cases related to the form of settlement of child criminal cases by West Sulawesi Regional Police investigators, especially children in conflict with the law which are resolved through diversion. And primary data, namely data obtained directly from the first source (respondents) at the research site through interviews with respondents. Secondary data is data obtained by the author, namely data on the settlement of juvenile criminal cases..
KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP Chrisnanto, Rendy; Renggong, Ruslan; Hasan, Yulia A.
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i1.1194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana dan apakah keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 204/Pid.B/2018/PN.Mam.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif – normatif.lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lewat wawancara dengan Majelis Hakim dan Penyidik kepolisian serta menganalisis sebuah putusan yang berkaitan dengan tema peneltian ini, diperoleh hasil: (1) keterangan saksi verbalisan dapat menunjang keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. (2) keterangan saksi verbalisan tidak bertentangan dengan upaya penegakan hak-hak terdakwa sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Serta, kekuatan saksi verbalisan dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri melainkan juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain. Apabila keterangan saksi verbalisan sesuai dengan alat-alat bukti yang lain maka keterangan saksi verbalisan dapat mempunyai nilai dan dapat digunakan dalam membantah sangkalan saksi dalam persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penggunaan saksi verbalisan (saksi penyidik) dalam proses pembuktian perkara pidana diperlukan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan saksi dan atau terdakwa memungkiri keterangan yang ada berita acara penyidikan karena adanya unsur paksaan atau tekanan baik itu berupa tekanan mental maupun fisik dari pihak penyidik pada waktu pembuatan berita acara penyidikan, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang didapat dalam pemeriksaan pengadilan menjadi kurang jelas. This study aims to determine whether the verbal witness testimony can support the judge's conviction in deciding a criminal case and whether the verbal witness testimony does not conflict with efforts to enforce the defendant's rights as regulated in the Criminal Code in accordance with the Mamuju District Court Decision Number 204/Pid.B /2018/PN.Mam. This research was conducted using quantitative, normative research methods. The research location was at the Mamuju District Court. Based on the research that has been done by the author through interviews with Judge Majelis and police investigators and analyzing a decision related to the title of the thesis, the results obtained are: (1) verbal witness testimony can support the judge's belief in deciding a criminal case. (2) the testimony of the verbal witness does not contradict the efforts to enforce the rights of the accused as regulated in the Criminal Code. Judges are free to judge the truth contained therein. Also, the power of verbal witnesses in their use cannot stand alone but must also be supported by other evidence. If the verbal witness testimony is in accordance with other evidence, the verbal witness testimony can have value and can be used to refute the witness's denial in the trial. The conclusion of this study is that the use of verbal witnesses (investigating witnesses) in the process of proving a criminal case is necessary if during a trial the witness and/or the defendant denies the information contained in the investigation report because of an element of coercion or pressure either in the form of mental or physical pressure from the investigator at the time of making the investigation report, causing the legal facts obtained in court examination to be less clear.

Page 7 of 22 | Total Record : 212

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue