Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
106 Documents
<![CDATA[PENYELESAIAN WAN PRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ALAT-ALAT RUMAH TANGGA ( Studi Penelitian di PT.Planet Langsa ) ]]>
<![CDATA[Raju Fachrus Ichsan]]>;
<![CDATA[Fuadi Fuadi]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.25
<![CDATA[Pembelian barang secara kredit sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dimana saat ini hampir semua barang dapat dibeli secara kredit. Salah satu barang yang dapat dibeli secara kredit adalah alat-alat rumah tangga seperti televisi mesin cuci sampai tempat tidur, dan perabotan lainnya. Dalam pelaksanaan pembelian secara kredit ini sering ditemui penerima kredit tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kreditnya. Seperti pada PT Planet Langsa yang memberikan kredit alat rumah tangga kepada masyarakatnya sering tidak dapat menagih sisa angsuran karena beberapa sebab yang mengakibatkan timbulnya perselisihan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalahpenelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan dan penelitian yuridis normatif melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan perjanjian Kredit atau sewa beli dalam hukum perjanjian diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam-meminjam uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Perjanjian anjak-piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian serta perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak atas milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas dibayar.Pelaksanaan perjanjian kredit barang rumah tangga di PT Planet Langsa adalah dengan melakukan perjanjian antara pemberi kredit dalam hal ini perusahaan pemberi kredit dengan penerima kredit dalam hal ini nasabah yang membeli barang secara kredit. Perjanjian dibuat secara baku artinya perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan sehingga nasabah tinggal menyetujui dan menandatangani surat perjanjian itu. sesuai perjanjian, menarik kembali barang yang dibeli secara kredit, melakukan gugatan ke pengadilan]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH INVESTASI TIDAK MENYETOR ZAKAT KE BAITUL MAL (Studi Penelitian Di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky Faisal]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i1.48
<![CDATA[Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal setiap orang yang mempunyai harta simpanan telah mencapai nisab 94 gram emas murni wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Pasal 98 ayat (3) huruf E tentang tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi dapat dikenakan zakat. Di Kota Langsa didapati tanah tidak diusahakan yang dijadikan sebagai Investasi dan memiliki harga sampai ketentuan nisab zakat namun tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemilik tanah yang diInvestasikan tidak menyetor zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa.Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan.Zakat Mal dari tanah yang diInvestasikan belum ada yang menyetor zakat ke Baitul Mal. Mayarakat tidak mengetahui aturan Qanun Baitul Mal Aceh.Penegakan hukum belum berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saran kepada Baitul Mal agar bekerja sama dengan Satpol PP dan sosialisasi kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA YANG MENAIKKAN HARGA GAS LPG 3KG (Studi Penelitian di Kota Langsa) ]]>
<![CDATA[Cut mutia]]>;
<![CDATA[Enny Mirfa]]>;
<![CDATA[Nur Asiyah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.75
<![CDATA[Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa. Namun harga jual gas LPG 3 kg (tiga kilogram) di pangkalan gas LPG 3kg di Kota Langsa berbeda-beda di setiap kecamatan, bahkan ada yang menjual dengan harga yang tidak wajar. Metode digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan, perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan elpiji subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar. Hambatan perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, faktor kebutuhan pokok masyarakat, jumlah tabung gas elpiji yang disalurkan tidak sesuai dengan data, dan hanya terdapat 2 agen penyalur di Kota Langsa. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3Kg yaitu meningkatkan sosialisasi perlindungan konsumen, menertibkan pangkalan gas yang nakal, memperbaharui data penyalur gas, dan mengusulkan penambahan pangkalan di setiap kecamatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IDENTITAS ANAK AKIBAT PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GANDA DENGAN NEGARA YANG BERBEDA (Studi Penelitian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[Muhammad Nauval Ricty Achta]]>;
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Meta Suriyani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.3
<![CDATA[Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur mengeluarkan akta kelahiran pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Nomor 1103-LT-06062016-0031 atas nama MR Lahir di Paya Demam Dua Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur. Sementara pada kenyataannya anak MR telah memiliki akta kelahiran dari Malaysia lahir di hospital Sultan Bahiyah Alor Setar pada tanggal 30 Juni 2014 dengan nomor akta 04041. Oleh karena itu, akta kelahiran tersebut menjadi ganda dengan data yang berbeda. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ada kemungkinan batalnya kewarganegaraan Indonesia anak tersebut dikarenakan ada keterangan telah menjadi warga negara Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap hak identitas anak dan status kewarganegaraan yang memiliki akta kelahiran ganda, perlindungan hukum terhadap hak identitas anak akibat penertiban akta kelahiran ganda dengan negara yang berbeda dan upaya agar adanya hukum terhadap hak identitas anak tentang kewarganegaraanya yang memiliki akta kelahiran ganda. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukumnya dibatalkan kewarganegaraannya jika terdapat keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Administerasi Kependudukan dan berhak memperole ganti rugi dalam hal pemulihan nama baik berdasarkan Pasal 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinas kependudukan dan catatansip memeberi perlindungan berupa akta kelahiran yang dibuat berasas domisili, setelah membetalkan kewarganegaraan lainnya anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENOLAKAN TERHADAP KEBERATAN HARGA GANTI RUGI TANAH HAK GUNA USAHA ]]>
<![CDATA[rizki armayadi islami]]>;
<![CDATA[Mhd Bahlian]]>;
<![CDATA[Fatimah Fatimah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.19
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maupun Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan perkara keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah diajukan kepada pengadilan negeri setempat. Pengadilan Negeri harus menjatuhkan putusan tidak lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal registrasi perkara. Pemohon dapat mengambil upaya kasasi dan diajukan tidak lebih dari 14 hari kerja setelah Pengadilan Negeri mengucapkan putusan. Memori kasasi diajukan tidak lebih dari 7 hari kerja setelah pernyataan kasasi. Kasus yang terjadi di Pengadilan Langsa dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lgs dimana PT. Cut Meutia Medika Nusantara adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 20.000 M2. hasil persidangan hakim Pengadilan Negeri Langsa memutuskan menolak keberatan pihak PT. Cut Meutia Medika Nusantara, sehingga PT. Cut Meutia Medika Nusantara melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat bagaimana proses pengajuan keberatan atas harga rugi tanah dalam Putusan Nomor bagaimana analisa Putusan pengadilan atas harga rugi tanah dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Langsa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Di Kecamatan Langsa Timur) ]]>
<![CDATA[Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan]]>;
<![CDATA[Wika Lusdiana]]>;
<![CDATA[Reyna Salsabila]]>;
<![CDATA[Aulia Ikhsan Yusbi]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.38
<![CDATA[BerdasarkanPeraturanMenteriAgrariadan Tata Ruang/KepalaBadanPertanahanNasionalNomor 35 Tahun 2016 tentangPercepatanPelaksanaanPendaftaran Tanah SistematisLengkap, yang dilaksanakan untuk obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka secara akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, terdapat beberapa hambatan yang membuat program PTSL ini belum maksimal dalam penerapannya sehingga masyarakat di Kecamatan Langsa Timur sebagian besar belum memiliki sertipikat hak atas tanah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun kerjasama yang baik antar BPN Kota Langsa dan seluruh desa lokasi PTSL di Kecamatan Langsa Timur. Metode Penelitian yangdigunakan adalah metode yuridis empiris, yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula denganpendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsungwawancara dengan responden maupun informan.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI SEBAGAI LANGKAH DALAM MEMAKSIMALKAN PENGUMPULAN INFAQ OLEH BAITUL MAL KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Furqan Mu’tashin Abtari]]>;
<![CDATA[Muhammad Natsir]]>;
<![CDATA[Bustami Bustami]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v2i2.78
<![CDATA[Sosialisasi adalah upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum. maksud menyebarluaskan adalah agar khalayak ramai mengetahui qanun tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, misalnya melalui website, panflet, sepanduk, brosur dan media lainya. dimana sosialisasi pengumpulan infak oleh Baitul Mal Kota Langsa belum berjalan dengan maksimal bagi Pegawai Non PNS di lingkungan Universitas Samudra. Tujuan penelitian untuk mengetahui sosialisasi sebagai langkah dalam memaksimalkan Pengumpulan infaq oleh Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dari sumber data yang digunakan berasal dari data primer. Sosialisasi belum maksimal dilakukan oleh baitul Mal di Universitas Samudra khususnya bagi Pegawai Non PNS. Sosialisais dapat dilakukan melalui media massa meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, majalah dan media elektronik (radio, televisi, video dan teknologi informasi seperti internet, Video Tron) Saran kepada Baitul Mal supaya dapat melakukan sosialisasi secara maksimal terkait keharusan membayar infaq bagi Pegawai Non PNS di Universitas Samudra]]>
<![CDATA[PERAN PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH TIDAK PADA TEMPATNYA DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Rani Agusty Purba]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[Rusli Rusli]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v3i1.93
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 51 huruf d Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah “Setiap orang dilarang membuang sampah atau dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman lapangan, badan jalan, seta tempat umum lainnya. Kemudian ketentuan Pidana Pasal 55 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan “Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 51 Qanun ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun kenyataannya, di Kota Langsa masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti di Jalan TM. Bahrom Tualang Teungoh, Gampong Sungai Pauh dan Gampong Blang Seunibong. Dari hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran membuang sampah tidak pada tempatnya kurang efisien karena aparat penegak hukum hanya memberi sanksi berupa peringatan kepada pelanggar yang membuang sampah tidak pada tempatnya]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINALISTIK TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MODUS OPERANDI BARU (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Langsa) ]]>
<![CDATA[Hizatullah Hizatullah]]>;
<![CDATA[Wilsa Wilsa]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i1.14
<![CDATA[Tugas khusus Aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana narkotika, Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di samping itu penelusuran dalam membongkar gembong pelaku tindak pidana narkotika adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kajian kriminalistik terhadap pengungkapan tindak pidana narkotika dengan modus operandi baru yaitu melalui informan yang memberikan keterangan bahwa peraderan narkotika sangat meresahkan warga dengan melihat gesture dari gerak gerik pelaku kejahatan narkotika dengan menggunakan ilmu kriminalistik tentang tehnik pengungkapan sehingga diketahui oleh aparat kepolisian. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya informasi dari aparat kepolisian, sarana dan prasarana untuk mengungkap tindak pidana kejahatan narkoba seperti menggunakan tehnik Undercover Buy,menggunakan seorang informan. Hambatan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasarana fasilitas untuk tim maupun anggota pemberi informasi, lokasi peredaran yang sangat sulit di tembus dan Tehnik ranjau melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya dalam melakukan transaksi narkotika.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SODOMI (Studi Kasus di Desa Alue Buloh Aceh Timur) ]]>
<![CDATA[Sapri Suhairu]]>;
<![CDATA[M. Nurdin]]>;
<![CDATA[Siti Sahara]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v1i2.33
<![CDATA[Tindak pidana sodomi yang dilakukan di lakukan seorang laki-laki berinsial S (30 tahun) terhadap anak laki-laki berinisial DA (9 tahun) terjadi pada tanggal 15 Agustus 2018, Dampak bagi korban kekerasan seksual tidak hanya dampak fisik akan tetapi dampak psikologis. ketentuan Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual berupa rehabilitasi social, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, namun pada kenyataannya pihak terkait tidak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban.Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa, kekerasan seksual terhadap anak di jerat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahanatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Pasal 69a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. anak korban tindak pidana sodomi di Desa Alue Buloh Kabupaten Aceh Timur tidak mendapatkan perlindungan dari pihak terkait, pihak terkait tidak mendampingi dan tidak melakukan tindakan apapun untuk memulihkan kondisi korban. Hambatan yang timbul dalam hal ,memberi perlindungan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi yaitu korban tidak berani mengaku/menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua dan polisi, dan upaya perlindungan yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana Sodomi dari berbagai pihak memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, diantaranya di orang tua korban, pihak aparatur gampong dan pihak kepolisian, namun dari pihak dinas social tidak melakukan upaya apapun dalam hal untuk memulihkan kondisi korban dri trauma.]]>
