cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Rachmad
Contact Email
andirachmad@unsam.ac.id
Phone
+6281318669402
Journal Mail Official
jimfh.ma@gmail.com
Editorial Address
Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa Provinsi Aceh
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Published by Universitas Samudra
ISSN : 27161951     EISSN : 27470849     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 106 Documents
 1   2   3   4   5 
PENERAPAN DELIK UMUM TERHADAP PELAKU EIGENRICHTING YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus di Polres Aceh Timur) Rizki Ananda Rahayu; Wilsa Wilsa; M. Nurdin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.2

Abstract

Permasalahan main hakim sendiri atau eigenrichting sudah sejak lama menjadi persoalan yang sering terjadi di dalam hukum Indonesia, melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan Eigenrichting yang menyebabkan kematian dilakukan oleh masyarakat gampong Meseujid, Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur,terhadap terduga pelaku pemerkosaan. Namun tidak ada penegakan hukum dari pihak kepolisian terhadap pelaku tindak main hakim sendiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana Eingenricthing, faktor penyebab terjadinya pebuatan Eingenricthing dan faktor penyebab terjadinya pebuatan Eingenricthing. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana Eigenrichting, para pelaku dapat di jerat dengan Pasal 351 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 354 KUHP. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak main hakim sendiri adalah Masyarakat sangat resah dengan perbuatan pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana dan adanya pembiaran yangdilakukan oleh kepolisian atas tindakan main hakim sendiri. Faktor kesengajaan, faktor emosi dan dendam, tidak  ada penegakan hukum terhadap para pelaku main hakim sendiri.
PERAN PENYIDIK POLRES KOTA LANGSA DALAM MENGUNGKAP PEMBERIAN KETERANGAN PALSU (Studi Laporan Nomor. LP/20/IV/2019/Aceh/Res Langsa) Rizal Ramadhani Fahmi; Wilsa Wilsa; Nur Asyiah
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.18

Abstract

Laporan palsu merupakan suatu keterangan yang tidak terbukti kebenarannya atau tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan kepada sesorang tentang suatu kejadian maupun peristiwa. Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, selain itu juga penelitian melalui studi pustaka.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu telah di atur dalam undang-undang dan mendapatkan hukuman sesuai dengan yang telah di atur dalam undang-undang . Pertanggungjawaban pidana terhadap pemberian keterangan palsu, yang memberikan keterangan dan keterangan tersebut tidak terbukti kebenarannya, maka harus di pertanggungjawabkan dan menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dan upaya penyidik dalam mengungkapkan pemberantasan tindak pidana pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu tersangka melarikan diri karena sebelumnya diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang mempunya anak yang masih menyusui, upaya yang dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan koordinasi dengan pihak geuchik dan warga sekitar terhadap pemantauan tersangka, penyidik meminta kerabat terdekat dari tersangka untuk menjaminkan dirinya
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PERUSAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA Afrillia S Afrillia S; Wilsa Wilsa; M. Nurdin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.37

Abstract

Keberadaan LAPAS apabila ditinjau menurut aturan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, setiap LAPAS Juga disertai dengan pengamanan yang berlaku. Namun saat ini telah terjadi perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pada 16 juni 2019 yang dilakukan oleh narapidana. Tujuan penilitian ini mengetahui tata cara pengaturan pengamanan lembaga pemasyarakatan, Hambatan dan upaya penegak hukum dalam penanggulangan, serta penangkapan kembali terhadap narapidana yang melakukan perusakan dan melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Penelitian mengggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian melalui serangkai wawancara lapangan dengan responden dan informan. Perusakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dikarenan oleh Safrijal terpidana seumur hidup kasus pembunuhan dan 4 teman lainnya . Propokator dan narapidana yang ikut melakukan perusakan dan melarikan diri melewati proses hukum dan mendapatkan sanksi pemindaan ke LAPAS di wilayah lain.
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA LANGSA FRENDY KARNES SITEPU; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.77

Abstract

Helm standar nasional merupakan komponen yang wajib digunakan oleh pengendara sepeda motor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun belum semua pengendara sepeda motor di Kota Langsa mematuhi aturan tersebut. Berkaitan dengan itu, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan helm standar nasional terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penegak hukum terhadap pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian yuridis  empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Penggunaan helm standar nasional di Kota Langsa belum efektif, yang menjadi hambatan aparatur penegak hukum adalah kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di Kota Langsa. Upaya yang dilakukan aparatur penegak hukum adalah melakukan sosialisasi. Disarankan agar pihak kepolisian satuan lalu-lintas Polres Langsa lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengenakan helm standar nasional saat mengendarai sepeda motor.
PENDAFTARAN PRODUK USAHA TERASI YANG BELUM TERDAFTAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI LANGSA Jannatul Husna; Fuadi Fuadi; Zainuddin Zainuddin
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.89

Abstract

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan menjelaskan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga wajib mendaftarkan usahanya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Faktor-faktor belum terdaftar produk terasi ke BPOM adalah ekonomi yang umumnya para pelaku usaha memiliki perekonomian rendah, penyuluhan tidak dilakukan secara rutin membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya ke Dinas Kesehatan dan BPOM,kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin, dan proses pendaftaran yang di anggap rumit oleh pelaku usaha membuat pelaku usaha enggan mendaftarkan usahanya. Hambatan  terhadap pendaftaran produk olahan rumah tangga terasi dari BPOM dikarenakan kurangnya bantuan untuk membantu perekonomian pelaku usaha, tidak adanya penyuluhan dari dinas terkait, ruminya proses pendaftran produk. Upaya yang harus dilakukanyaitu memberi bantuan khusus untuk pelaku usaha yang ingin mendaftrakan produknya, pihak terkait melakukan penyuluhan rutinkegampong dan memudahkan proses pendaftaran produk industri rumah tangga.
IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Suatu Penelitian Di Polres Aceh Tamiang) Heru Sri Susilo; Wilsa Wilsa; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.13

Abstract

Asas praduga tidak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan butir 3 huruf c KUHAP. Kasus yang terjadi di Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang rusak setelah dibakar massa. Perusakan tersebut merupakan akibat kekesalan massa karena salah satu warganya tewas ketika dalam proses penyidikan terkait kasus narkoba. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat Bagaimana pengaturan hak-hak tersangka sebagi perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan di Polres Aceh Tamiang, Apa faktor terjadinya Perampasan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang dan Bagaimana hambatan dan upaya dalam Mengimplementasikan Hak-Hak Tersangka sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan di Polres Aceh Tamiang.
PEMENUHAN HAK REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.204/Pid.Sus/2018/PN.Lgs) Mara Iman Ito Hrp; Zuleha Zuleha; Siti Sahara
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i2.32

Abstract

Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.Tahun 2013 terpidana M Z Fpernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, tetapi tidak dilakukan rehabilitasidikarenakan kurangnya fasilitas rehabilitasi, biaya rehabilitasi, menurut hakim pengadilan negeri jika si pelaku melaporkan dirinya baru bisa dilakukan rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya dan diawali dengan penelitian normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena telah memenuhi unsur tindak pidana dengan barang bukti narkoba dan urine dari laboratorium forensik.
KEABSAHAN PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DI GAMPONG SUNGAI PAUH TANJUNG KECAMATAN LANGSA BARAT (Studi Kasus Akta Jual Beli No. 918/2012) Shyntia Ayubidari; Fatimah Fatimah; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.47

Abstract

Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan,  di Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat telah terjadi jual beli tanah dengan AJB Nomor Nomor 918/2012 dengan pelaksanaan jual beli telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, sebuah metode penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian secara nyata  dari fakta yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian Dasar hukum jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1458 KUHPerdata dan selain itu juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan dalam  PP Nomor 24 Tahun 1997, Pelaksanaan jual beli di sungai pauh tanjung kecamatan langsa barat, terhadap objek  Surat AJB Nomor 918 Tahun 2012 bermasalah. Sertipikat Nomor 6 Tahun 2013 BPN Langsa secara administrasi akta tersebut sah dimata hukum selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan sertipikat nomor 6 tahun 2013.
PENEGAKAN HUKUM PADA PEMBERI KETERANGAN PALSU TERHADAP ANAK DI CATATAN SIPIL ACEH TIMUR Novia Roshella Young; Wilsa Wilsa; Zuleha Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.86

Abstract

Pasal 266 KUHPidana menegaskan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik dapat dipidana paling lama tujuh tahun, Tindak pidana keterangan palsu dalam membuat akta autentik terjadi di Aceh timur dilakukan oleh  Nurmalawati dalam pembuatan Akta Kelahiran anaknya. penelitian ini menggunakan metode Yurisidis empiris, Hasil penelitian  menunjukkan tidak ada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberi keterangan palsu dalam pembuatan akta kelahiran. Faktor hingga menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum yaitu, tidak  koeperatif pelaku atau tidak ada niat baik dari pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ada kerjasama antara masyarakat dengan pihak penegak hukum hingga menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan serta menindak pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam pengurusan akta kelahiran.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR: 0016/PDT.G/2019/MS.LGS TENTANG IZIN BERPOLIGAMI (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor : 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs) Muhammad Rizki; Muhammad Natsir; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v1i1.7

Abstract

Terdapat penerapan terhadap syarat-syarat berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa yang tidak terpenuhi dengan apa yang Undang-Undang tetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat alternatif. Untuk mengetahui ketentuan izin berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam pemberian izin berpoligami di Mahkamah Syar’iyah Langsa, akibat hukum dari putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa terhadap syarat alternatif yang tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, penelitian ini terdiri dari studi pustaka (Library research) sebagai sumber data utama dan studi lapangan (field research) sebagai data pelengkap.. Hakim mengabulkan permohonan izin berpoligami dengan salah satu syarat tidak terpenuhi dalam hal membolehkan untuk berpoligami.  

Page 1 of 11 | Total Record : 106

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM Vol 4, No 1 (2022): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 3, No 2 (2021): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 2 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 1, No 1 (2019): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa