cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
rozikinopik@gmail.com
Editorial Address
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20851154     EISSN : 27987663     DOI : 10.15575/vh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan is a periodical scientific journal published by the Law Studies Program, Faculty of Sharia and Law, State University of Sunan Gunung Djati, Bandung. The birth of the VARIA HUKUM journal is inseparable from the transformation of IAIN into UIN. This transformation has encouraged the delivery of faculties/general study programs and strengthened the existing faculties/religious studies programs. One of the general study programs is the law study program. The characteristics developed by the Legal Studies study program at UIN Sunan Gunung Djati Bandung are a legal, educational institution that can integrate the existence of sharia-based legal scholarship. This is a distinct colour in the world of higher legal education. The Journal of Varia Hukum is published every six months, in January and July. The review process in this journal employs a double-blind peer-review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM" : 5 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS YANG MENYEBARAKAN BERITA BOHONG DI INDONESIA Ahmad Jamaludin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.16687

Abstract

AbstractFreedom of the Press is a necessity in a democratic country. The Press Institute as one of the pillars of democracy has a big role in translating the values of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. The era of Indonesian democracy opened the faucet for press freedom which had a positive impact, but also had a negative impact. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news, what is more worrying is that the press agencies are spreading the fake news. In the process of handling press cases, there are special regulations stipulated in the Press Law, where the handling is very different from the handling of other crimes, including the criminal accountability process which is also different from other crimes. Therefore, it is necessary for law enforcers to understand in handling press cases in Indonesia and for an understanding of who can be held responsible for criminal acts in the press which spreads fake news.AbstrakKebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih menghawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers. Dalam proses penanganan perkara pers, terdapat regulasi yang khusus yang diatur dalam UU Pers, dimana penangananya sangat berbeda dengan penanganan kejahatan lain termasuk proses pertanggung jawaban pidaananya juga berbeda dengan tindak pidana lain. Olehkarenanya perlunya pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus pers di Indonesia serta perlunya pemahaman mengenai siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada Pers yang menyebarkan berita bohong.
LEGALITAS PENJUALAN AKUN NETFLIX PREMIUM MELALUI BLACK MARKET velvi Arsita suandi; Elan Jaelani; muhamd Kholid
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26703

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to find out the legality of selling Netflix premium accounts and to identify black market regulations in Indonesia. In this study, the authors used normative legal research methods. The black market results in economic losses for the affected countries and industries. Governments lose tax revenue, while legitimate manufacturers or service providers also experience reduced sales due to competition from cheaper, illegal products or services. But now what is being sold illegally is not only goods but also social media accounts such as netflix premium accounts. The sale of illegal Netflix premium accounts will result in significant financial losses for Netflix as a company.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penjualan akun Netflix premium serta mengidentifikasi regulasi black market di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Black market mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan industri yang terkena dampaknya. Pemerintah kehilangan pendapatan pajak, sementara produsen atau penyedia layanan sah juga mengalami penurunan penjualan akibat persaingan dari produk atau layanan ilegal yang lebih murah. Namun kini yang dijual secara illegal tidak hanya barang – barang saja tetapi juga akun – akun social media seperti akun netflix premium. Penjualan akun Netflix premium ilegal akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Netflix sebagai perusahaan. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN AIR BERASAL DARI USAHA FLOATING RESTO TANPA INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH Rena Yulia; Novita Ardiyanti Ningrum; Dian Rachmat Gumelar
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26696

Abstract

AbstractEveryone who commits a crime must be given a sanction commensurate with his actions, including the imposition of criminal sanctions on someone who pollutes the environment, either on purpose or negligence. The purpose of this study is to determine criminal liability for water pollution originating from floating restaurant businesses without wastewater management installations and efforts to tackle water pollution originating from floating restaurant businesses. The method in this writing uses the juridical-normative legal research method which is analyzed qualitatively. The approach used is the legal approach. Criminal responsibility is the imposition of sanctions or penalties on perpetrators who violate a prohibition which can be in the form of imprisonment or fines. Perpetrators of water pollution can be criminalized if the impact really harms many people. Indonesia already has laws and regulations that specifically regulate and protect the environment, namely Law Number 32 of 2009, so every floating restaurant business or restaurant business must have a Wastewater Management Installation (IPAL) to minimize water pollution originating from the waste. However, in practice there are still restaurant businesses that have not been equipped with WWTP. So that it still causes a lot of water pollution that endangers the people around it.AbstrakSetiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, termasuk penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang mencemari lingkungan hidup, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air berasal dari usaha floating resto tanpa instalasi pengelolaan air limbah dan upaya untuk menanggulangi pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. Pertanggungjawaban Pidana adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Pelaku pencemaran air dapat dipidanakan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka termasuk setiap usaha floating resto atau usaha restoran harus mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk meminimalisir pencemaran air yang berasal dari limbah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat usaha restoran yang belum dilengkapi dengan IPAL. Sehingga masih banyak menimbulkan pencemaran air yang membahayakan warga disekitarnya.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION) Heri Herdiawanto; Matahari Yonagie; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26774

Abstract

Abstract:The purpose of this research is to formulate legal arrangements regarding the crime of sextortion, the crime of sextortion itself is a practice of extortion in which perpetrators use sexual material obtained illegally or through deception to gain financial advantage, violence, or control over their victims. The research method used is normative juridical. The research findings include, among others, the formulation of a legal umbrella against sextortion crimes at least includes several related aspects, recognition of victims' rights, legal aid reporting mechanisms, strict sanctions against perpetrators, prevention mechanisms and formulation of regulatory laws that are open to gender liberation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pengaturan hukum terkait kejahatan sextortion, kejahatan sextortion itu sendiri merupakan sebuah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil temuan penelitian antara lain, rumusan payung hukum terhadap kejahatan sextortion setidaknya mencakup sejumlah aspek terkait, pengakuan hak korban, mekanisme pelaporan bantuan hukum, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mekanisme pencegahan dan rumusan peraturan undang-undang yang terbuka terhadap kesetaraan gender.
RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL Dede Yuda Wahyu Nurhuda; Marisa Puspita; Utang Rosidin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26751

Abstract

Abstract The rapid development of digital platforms both as entertainment media requires humans to be more creative in creating new innovations, especially in the field of music. With the development of social media as a medium for entertainment, starting from Tiktok which is currently popular, YouTube, Instagram, and various other media, apart from having a positive impact, it also has a negative impact, such as copyright infringement with the rise of musicians covering songs on social media who do not know ethics. when using other people's songs that have an impact on the use of songs illegally. Copyright is part of intellectual property rights that should be protected, Indonesia itself has regulations on copyright regulation, namely Law No. 28 of 2014. In this study, the author will delve deeper into the relevance of Law No. 28 of 2014 on "protection of song copyright law on the rise of cover songs on digital platforms (social media)”. The purpose of this research is to find out whether the copyright law no. 28 of 2014 is still relevant or not with current technological developments. The research method used is normative juridical by collecting literary sources, both hard books and digital, such as journals, laws, especially copyright laws.Abstrak Pesatnya perkembangan platfrom digital baik sebagai media hiburan menuntut manusia lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru terutama dalam bidang musik. Dengan berkembangnya media social sebagai media penghibur mulai dari tiktok yang sekarang ini banyak digemari, youtube, Instagram, dan berbagai media lainnya selain memberikan dampak positif pun memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta dengan maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial yang tidak tau beretika ketika menggunakan lagu ciptaan orang lain sehingga berdampak pada penggunaan lagu secara illegal. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi, Indonesia sendiri mempunyai regulasi dalam pengaturan hak cipta yaitu UU No 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis akan mengulik lebih dalam terkait relevansi UU No 28 Tahun 2014 terhadap “perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik hard book maupun digital seperti jurnal, uu khususnya uu hak cipta.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM Vol 3, No 2 (2021): VARIA HUKUM Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM Vol 2, No 1 (2020): VARIA HUKUM Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM