PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENGELOLAAN UPT TAMAN BUDAYA DALAM PELESTARIAN KESENIAN DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Nur Fajriati Ohorella Tini]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian di masa pandemi. Pemecahan dalam rumus masalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam pemecahan penelitian ini yaitu UPT Taman Budaya Provinisi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1. Perencanaan dalam pelestarian kesenian di masa pandemi yang dilakukan oleh UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur, membuat suatu bentuk kegiatan yang sudah di koordinasikan untuk mencapai suatu tujuan. 2. Pengorganisasian Pengorganisasian merupakan suatu bentuk kerjasama pegawai secara efektif dan efesiensi dan mendapatkan kepuasan dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. proses dalam perencanaan oleh pemimpin / kepala yang memfokuskan tujuan dan sasaran dalam pelestarian kesenian di masa pandemi ini dapat tercapai sesuai yang diinginkan. 3. Pengoordinasian merupakan menyatupadukan para pegawai dan pekerjaannya berjalan dengan baik tanpa ada percekcokan dan kekacauan. 4. Pengawasan salah satu bentuk pendukung dan berjalannya teknik media virtual yang berkembang di masa pandemi, yang dimana pengawasan ini berfokus ke peralatan perekaman.]]>
<![CDATA[BUDAYA KERJA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Sunu Diah Widagdo]]>;
<![CDATA[Endang Indartuti]]>;
<![CDATA[M.Kendry Widiyanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab dan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas budaya kerja pegawai dalam hal ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui budaya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dilihat dari aspek budaya kerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012. penerapan Budaya Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sudah baik. Karena pegawai bersifat profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, sikap santun, dan memberikan pelayanan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan kode etik yang ada. Melaksanakan kerjasama antara satu bidang dengan bidang lainnya dalam menciptakan inovasi dan kreativitas untuk mengayomi masyarakat sesuai dengan tugasnya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DINAS PERIKANAN MERAUKE DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Fabiola Jemimun]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Merauke menjadi daerah yang terkena dampak dari virus Corona sehinggah segala kegiatan pelayanan, baik pemerintahan maupun swasta diberlakukan skala-skla tertentu. Pengendalian dari kejadian luar biasa ini diterapkan di Dinas Perikanan Merauke dengan melaksanakan kegiatan kerja tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Pengendalian sangat penting dilakukan di dinas perikanan Merauke sebagai salah satu SKPD yang memiliki tugas dan fungsi, memberikanan pelayanan secara maksimal yang memang diharuskan berhadapan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat nelayan. Persoalan yang terjadi memberikan alasan mendasar sehinggah penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses pengendalian kinerja Pegawai Dinas Perikanan Merauke saat pandemi Covid 19, serta bagaimana capaian hasil kinerja pegawai Dinas Perikanan Merauke di masa pandemic Covid 19. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian yang dipakai adalah tipe deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan ialah data yang didapat di reduksi, penyajian data dan kemudian menarik kesimpulan. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Ketentuan-ketentuan yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan dari kepala daerah sangat berpengaruh terhadap efektivitas suatu pekerjaan yang ada pada Dinas Perikanan Merauke. contoh kongkrit yang langsung berdampak yaitu, Pengurangan Jam Kerja, Diberlakukan WFH (Work From Home, Pengurangan Anggaran, Mengurangi Kenyamanan Pegawai dalam Bekerja.dan Sasaran strategis yang telah di tetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2020 dapat dicapai, dengan target dan realisasi tahun 2020 capaian total produksi sebesar 18.695.984 Kg dan luas kawasan Budidaya Air Tawar sebesar 34,60 Ha dengan predikat kerja “Tinggi” yakni sebesar 77,37%. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat terwujud dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dinyatakan Efektif.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH PELAYANAN PERALIHAN HAK (JUAL-BELI) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO ]]>
<![CDATA[Savira Uswatun Chasana]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto yang fokus untuk mengemukakan Strategi Pengurusan Sertifikat Tanah Pelayanan Peralihan Hak (Jual-Beli). Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Informan peneliti bidang seksi penetapan hak dan pendaftaran, loket Kantor Pertanahan. Hasil penelitian Kantor Pertanahan Kota Mojokerto sudah menjalankan strategi pelayanan dengan analisis S.W.O.T dan faktor pendukung dan penghambat.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN DESA WISATA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Tri Yuliyanti]]>;
<![CDATA[Arif Darmawan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Gununganyar menjadi desa yang layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan segala potensi yang dimilikinya termasuk dana yang menjadi kriteria desa wisata juga terpenuhi. Namun patut disayangkan bahwa Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah belum mampu mengembangkan potensi desa tersebut menjadi desa wisata. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan Desa Wisata Gununganyar dalam perspektif collaborative governance dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan potensi Desa Wisata Gununganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data di Desa Gununganyar berupa inventarisasi data primer dan sekunder menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengembangan desa wisata Gununganyar sudah terjadi proses collavorative governance yang ditandai dengan adanya bentuk kerja sama antar stakeholder yang saling mendukung, namun belum sepenuhnya berhasil karena kriteria keberhasilan yang terpenuhi hanyalah akses terhadap aktivitas dan kepercayaan diantara para stakeholder. Untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Gununganyar, peneliti merekomendasikan bahwa masyarakat dapat dengan aktif bekerjasama dengan pihak pemerintah desa maupun pihak swasta dan juga berperan aktif mengoptimalkan segala potensi dan menjaga asset desa wisata Gununganyar, disamping Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan perhatian terkait pendampingan, monitoring dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar terjalin kerjasama dan harmonisasi komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Kebijakan dari pemerintah desa juga harus berorientasi pada pengoptimalan peran serta semua pihak dalam pengembangan desa wisata Gununganyar.]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) PADA KANTOR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Kristina Maria Nuriani]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Kusnan Kusnan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) berdasarkan Permendagri Nomor 9 tahun 2011 pasal 2 tentang Administrasi Kependudun dengan isi: pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelayanan terhadap e-KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data langsung dari lapangan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengurusan e-KTP di Kecamatan Sukolilo sudah optimal. Adapun Transparansi dilakukan oleh Kecamatan Sukolilo dengan cara melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam sosialisasi e-KTP.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Yerin Audri Asmono]]>;
<![CDATA[Radjikan Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang terdampak pandemic Covid-19. Pemerintah Indonesia telah memutuskan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi seluruh masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pusat tertinggi angka kematian akibat terpapar Covid-19. Dengan adanya data tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah sebagai upaya pengendalian Covid-19, dengan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sampai sejauh mana kebijakan PPKM Darurat dapat mengendalikan laju kasus positif Covid-19. Meski demikian, berbagai hambatan maupun tantangan masih harus tetap dihadapi dalam membatasi kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang menggambarkan kegiatan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan PPKM Darurat. Adanya kebijakan PPKM Darurat dalam hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah agar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 demi kesejahteraan masyarakat tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.]]>
<![CDATA[FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DESA WISATA KAMPUNG BUNGA DESA BANYU URIP, KECAMATAN KEDAMEAN, KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[M. Kendry Widiyanto]]>;
<![CDATA[Indah Murti]]>;
<![CDATA[Febby Ayu Olivia]]>;
<![CDATA[Cintya Hanum Pramudita]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah bahwa masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya untuk pemanfaatan potensi wisata di kawasan ini. Penelitian berjudul Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berlokasi di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui FGD (Focus Group Discution) dan obervasi mendalam ini berhasil menemukan bahwa kegiatan wisata di Desa Banyuurip masih terbatas hanya masyarakat sekitar Desa Banyuurip dan sekitarnya yang melewati Desa Banyuurip. Itupun sekedar melihat pemandangan alam tanpa mengetahui bahwa mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui produk lokal seperti tanaman hias yang memberikan cita keinadahan kepada wisatawan tentang daerah tersebut. Dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut masih kurang. Selain itu juga belum adanya penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata. Desa Banyuurip menjadi satu dari beberapa desa yang ada Di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Selatan Kota Gresik memiliki Dusun Miru dan Dusun Pendem yang mempunyai tanaman hias terbesar, memiliki potensi pasar ekspor yang terbuka lebar. Tanaman hias dengan ribuan jenis varietas yang tersebar di kota Gresik, salah satunya yang tengah dikembangkan di Dusun Miru dan Dusun Pendem Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, desa tersebut memiliki jenis tanaman hias.]]>
<![CDATA[PENGARUH GENDER, TEKANAN KETAATAN, INDEPENDENSI, TEKANAN ANGGARAN WAKTU, DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGMENT: Studi Empiris Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Surabaya ]]>
<![CDATA[Hendy Widiastoeti]]>;
<![CDATA[Ontot Murwato]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Auditor must always have the nature and character (Gender) whether men and women in making decisions or audit judgment. And auditors should follow the rules and policies and applicable regulations in Indonesia, if the auditor comply (Pressure Obedience) regulation it certainly will occur independent character in taking decisions (audit Judgment) accurate. The auditor's experience can also influence the decision where to experience - previous experience could be a reference to a decision (audit judgment). This study aimed to determine the effects of gender, stress obedience, independence, time budget pressure, and the experience of auditors on audit judgment.This study uses a quantitative descriptive approach. The population in this study is the external auditor who worked in public accounting firms Surabaya of 60 people. A sampling technique that uses purposive sampling, in order to obtain 41 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that the partial variables: (1) Gender has a positive and significant impact on the Audit Judgment with sig (0.013 <0.05), (2) Pressure Obedience does not have a positive and significant impact on the Audit Judgment with sig (0882 <0.05), (3) Independence of positive and significant influence on the Audit Judgment with sig (0.048 <0.05), (4) time Budget pressure does not have a positive and significant impact on the Audit Judgment with sig (0076 <0 , 05), (5) experience auditors do not have a positive and significant impact on the Audit Judgment with sig (0433 <0.05). From the above results showed that only two variables that affect audit judgment, namely gender and independence.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DALAM PERGERAKKAN HARGA SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA OLEH BANDAR ]]>
<![CDATA[Johanes Silalahi]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dengan judul Peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam Pergerakkan Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia oleh Bandar ini menggunakan pendekatan library research dengan memanfaatkan data digital dari portal news. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa saham-saham yang ada di pasar modal hanya mampu digerakkan oleh Bandar (Market Maker). Dinamika keuntungan maupun kerugian pelaku pasar modal sangat bisa ditentukan oleh rencana, keputusan, dan tindakan Bandar (Market Maker). Bandar (Market Maker) dapat menjadi acuan dalam analisa tehnical untuk menentukan titik Support “entrance point“ investor pasar modal. Dengan basis kondisi perilaku pasar modal yang tidak sempurna ini maka dibutuhkan peran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).]]>
