Articles
<![CDATA[PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASSET DESA DI DESA GESIKHARJO KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Ute Ch. Nasution]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ ABDIMAS Vol 2 No 01 (2022): Education for Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Organisasi publik pada semua level yang didalam termasuk Pemerintahan Desa meupakan organisasi yang dituntut untuk mampu menjalankan kebijakan- kebijakan yang akan dijalankan berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Upaya mengimplementasikan tuntutan di antara dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan atas kekayaan (assets). Pengelolaan asset desa ini dilakukan melalui inventarisasi pada semua kekayaan yang dimiliki desa secara benar. Dengan dijalankannya pengelolaan, maka organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh desa. Dengan bekal pengetahuan atas potensi yang dimilikinya ini organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan potensi tersebut. Pengelolaan asset desa landaskan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN UPT TAMAN BUDAYA DALAM PELESTARIAN KESENIAN DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Nur Fajriati Ohorella Tini]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan UPT Taman Budaya dalam pelestarian kesenian di masa pandemi. Pemecahan dalam rumus masalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam pemecahan penelitian ini yaitu UPT Taman Budaya Provinisi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1. Perencanaan dalam pelestarian kesenian di masa pandemi yang dilakukan oleh UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur, membuat suatu bentuk kegiatan yang sudah di koordinasikan untuk mencapai suatu tujuan. 2. Pengorganisasian Pengorganisasian merupakan suatu bentuk kerjasama pegawai secara efektif dan efesiensi dan mendapatkan kepuasan dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. proses dalam perencanaan oleh pemimpin / kepala yang memfokuskan tujuan dan sasaran dalam pelestarian kesenian di masa pandemi ini dapat tercapai sesuai yang diinginkan. 3. Pengoordinasian merupakan menyatupadukan para pegawai dan pekerjaannya berjalan dengan baik tanpa ada percekcokan dan kekacauan. 4. Pengawasan salah satu bentuk pendukung dan berjalannya teknik media virtual yang berkembang di masa pandemi, yang dimana pengawasan ini berfokus ke peralatan perekaman.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH PELAYANAN PERALIHAN HAK (JUAL-BELI) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO ]]>
<![CDATA[Savira Uswatun Chasana]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto yang fokus untuk mengemukakan Strategi Pengurusan Sertifikat Tanah Pelayanan Peralihan Hak (Jual-Beli). Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Informan peneliti bidang seksi penetapan hak dan pendaftaran, loket Kantor Pertanahan. Hasil penelitian Kantor Pertanahan Kota Mojokerto sudah menjalankan strategi pelayanan dengan analisis S.W.O.T dan faktor pendukung dan penghambat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI : Studi di Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Tata Bangunan Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Shandy Octafialdo Wijanarko]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia adalah salah satu negara yang membuka kerja sama dalam perindustrian di dunia, tentu saja para investor dari luar negeri akan bekerja sama dengan kolega yang berada di wilayah jawa timur. Kabupaten sidoarjo ialah kabupaten terbanyak pelaku usaha/perusahaan terbanyak di Jawa Timur, pelaku usaha yang membutuhkan dokumen administratif. Peneliti ini mengetahui implementasi kebijakan peraturan bupati Sidoarjo tentang tata cara pemberian dan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Fokus penelitian didasarkan pada empat model implementasi menurut Edward III dan variabel implementasi menurut Grindel. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan 5 orang sebagai informan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan peraturan bupati sidoarjo berjalan dengan cukup baik menurut empat model implementasi dan satu variabel implementasi namun satu model implementasi belum berjalan dengan baik yaitu komunikasi dan sumber daya informasi sehingga pelaku usaha belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang tata cara pemberian dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.]]>
<![CDATA[EVALUASI LAYANAN KEPEGAWAIAN PADA APLIKASI E-MASTER UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN: (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo - Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Diska Paras Ayu]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Effective and efficient services in today's era cannot be separated from the role of information technology. The implementation of e-Government has become a necessity for an agency to accelerate access and service acceleration. One of them is on BKD Provinsi Jawa Timur that made the eMaster application to bridge staffing services for all ASN in East Java Province. It can't be separated from the teachers and education staff who have just become part of the staffing system at eMaster in 2017. The purpose of this study was to evaluate staffing services on the eMaster application for education personnel in the city of Surabaya. The research method used is descriptive qualitative with data collection through observation and interviews with several eMaster application facilitators at the branch office level and school level. Combining e-Government evaluation theory according to Mason (1978) with public service standards according to Law Number 25 of 2008 concerning public services. The results of this study indicate that the indicators in the evaluation of e-Government include user factors, satisfaction and usability have been applied with several public service standards that have been completed. Furthermore, it is analyzed using the evaluation theory of William. N. Dunn which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. In conclusion, the evaluation of eMaster application services for education personnel has been effective. However, there are some things that need to be addressed in terms of users, both facilitators and the ASN itself.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19: Studi Pada Pulo Tegalsari RW 07 RT 10 ]]>
<![CDATA[Ade Daoed Saputra]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masuknya Covid 19 ke Indonesia dan ditambah dengan kebijakan PSBB membuat kerusakan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan Kebijakan peraturan Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang di keluarkan oleh pemerintah mengenai keuangan kebijakan penangan Negara serta stabilitas system keuangan untuk mengatasi pademi Covid 19 yang tujuannya mengurangi dampak akibat Covid 19 dalam berbagai sektor, sektor ekonomi salah satunya. Selain itu juga, Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan keputusan tentang kebijakan bantuan langsung tunai No. 54/HUK/2020 mengenai pelaksanaan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial sembako dalam penanggulan dampak Covid 19. Peneliti berusaha mengetahui evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai di Pulo Tegalsari. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn. Metode yang di gunakan di penelitian ialah metode kualitatif deskriptif. Bedasarka hasil penelitian yang di lakukan peneliti evaluasi kebijakan BLT yang dilakukan melalui enam indikator terbukti tidak semuanya sesuia dengan hasil yang di inginkan pemerintah meskipun terdapat banyak dampak positif yang diterima masyarakat namun kebijakan BLT dirasa masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek terutama indikator perataan dan ketepatan sasaran.]]>
<![CDATA[Administrasi Pembangunan Pariwisata Super PremiumTaman Nasional Komodo ]]>
<![CDATA[Nabilla Larasati]]>;
<![CDATA[Endang Indartuti]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 2: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.619 KB)
<![CDATA[Pembangunan pariwisata merupakan salah satu rangkaian upaya pembangunan nasional berkesinambungan, yang mana dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terencana, menyeluruh, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pembangunan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Pembangunan Pariwisata Super Premium di Kawasan Taman Nasional Komodo. Pembangunan Pariwisata berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan pariwisata tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah library research, sedangkan fokus penelitian ini yaitu terkait sudut pandang Administrasi Pembangunan terhadap Pariwisata Super Premium di Taman Nasional Komodo. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pariwisata super premium Taman Nasional Komodo dapat berjalan dengan baik bila antar aktor saling bekerja sama dan menjalankan fungsinya masing-masing serta pariwisata yang baik pula juga harus ada partisipasi masyarakat lokal kawasan tersebut.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN PENGELOLAAN ASSET DESA DI DESA JEKEK KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Ute Ch. Nasution]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Doan Widhiandono]]>
<![CDATA[ ABDIMAS Vol 2 No 03 (2022): Sustainable Development ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Organisasi publik pada semua level yang didalam termasuk Pemerintahan Desa meupakan organisasi yang dituntut untuk mampu menjalankan kebijakan- kebijakan yang akan dijalankan berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Upaya mengimplementasikan tuntutan di antara dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan atas kekayaan (assets). Pengelolaan asset desa ini dilakukan melalui inventarisasi pada semua kekayaan yang dimiliki desa secara benar. Dengan dijalankannya pengelolaan, maka organisasi desa akan mengetahui kondisi (potensi) yang dimiliki oleh desa. Dengan bekal pengetahuan atas potensi yang dimilikinya ini organisasi desa dapat merancang kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan potensi tersebut. Pengelolaan asset desa landaskan pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53 pada 14 Januari 2016. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ini ditetapkan bahwa dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan Pengelolaan Aset Desa yang benar dan berlandaskan aturan yang telah ditetapkan seperti tercermin dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa maka diharapkan akan memudahkan desa mampu melangkah dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya sehingga jika semua desa mengetrapkan aturan yang ada ini maka pencapaian tujuan proses pembangunan akan lebih terarah]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi tentang Pelayanan Akta Kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Ronan Agung Aziz]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ Journal of Office Administration : Education and Practice Vol 2 No 3 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26740/joaep.v2n3.p211-220
<![CDATA[Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meluncurkan inovasi pelayanan berbasis Eelectronic Government program E-Lampid yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran secara online yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat dan mudah. Dalam penerapan E-Government pada E-Lampid pelayanan akta kelahiran di Kota Surabaya perlu diperhatikan tentang bagaimana elemen sukses penerapan E-Government. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor elemen sukses pada penerapan E-Government pada E-Lampid pelayanan akta kelahiran di Kota Surabaya dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pelayanan akta kelahiran menggunakan aplikasi E-Lampid. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan didalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Hasil penelitian ini menggunakan teori elemen sukses E-Government (Indrajit, 2006), yaitu: 1). Elemen Support yaitu adanya dukungan pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan inovasi pelayanan berbasis E-Government dan adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government. 2). Elemen Capacity yang meliputi Sumber daya finansial berasal dari APBD dan CSR, tersedianya infrastruktur yang mendukung seperti adanya perangkat komputer, printer dan jaringan internet dan infrastruktur sdm yang kompeten melalui pelatihan. 3). Elemen Value yaitu manfaat yang diterima masyarakat adanya penerapan E-Government yakni kemudahan mendapatkan pelayanan tanpa perlu datang ke kantor dinas maupun kekelurahan dan proses permohonan yang cepat terselesaikan.]]>
<![CDATA[PENGABDIAN PADA PROGRAM KLAMPID SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA MASA PANDEMI COVID – 19 DI KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Fahrur Rozi]]>;
<![CDATA[Supri Hartono]]>
<![CDATA[ ABDIMAS Vol 2 No 06 (2022): PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Klampid ini adalah sebuah gagasan yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.Tujuan adanya Program Klampid untuk mempermudah pengurusan yang dulunya pelayanan dilakukan secara manual serta datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu dilaksanakan melalui kegiatan daring warga tidak harus meluangkan waktunya untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kantor Kecamatan atau Kelurahan terdekat dengan tujuan mengantri di loket pelayanan. Adapun tujuan dari pelaku untuk mengetahui bagaimana Program Klampid mampu mewujudkan pelayanan prima di masa pandemi covid-19.Untuk hasil dari pengabdian tersebut, Pemerintah Kecamatan Bubutan memberikan pelayanan dengan sangat baik karena mampu melaksanakan standar pelayanan klampid bagi masyarakat di masa pandemi.]]>
