Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.875
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah
M. Kendry Widiyanto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DESA WISATA KAMPUNG BUNGA DESA BANYU URIP, KECAMATAN KEDAMEAN, KABUPATEN GRESIK M. Kendry Widiyanto; Indah Murti; Febby Ayu Olivia; Cintya Hanum Pramudita
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Permasalahan yang terjadi antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah bahwa masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya untuk pemanfaatan potensi wisata di kawasan ini. Penelitian berjudul Formulasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Desa Wisata Kampung Bunga di desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berlokasi di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui FGD (Focus Group Discution) dan obervasi mendalam ini berhasil menemukan bahwa kegiatan wisata di Desa Banyuurip masih terbatas hanya masyarakat sekitar Desa Banyuurip dan sekitarnya yang melewati Desa Banyuurip. Itupun sekedar melihat pemandangan alam tanpa mengetahui bahwa mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengetahui produk lokal seperti tanaman hias yang memberikan cita keinadahan kepada wisatawan tentang daerah tersebut. Dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut masih kurang. Selain itu juga belum adanya penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata. Desa Banyuurip menjadi satu dari beberapa desa yang ada Di Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik yang berada di wilayah Selatan Kota Gresik memiliki Dusun Miru dan Dusun Pendem yang mempunyai tanaman hias terbesar, memiliki potensi pasar ekspor yang terbuka lebar. Tanaman hias dengan ribuan jenis varietas yang tersebar di kota Gresik, salah satunya yang tengah dikembangkan di Dusun Miru dan Dusun Pendem Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, desa tersebut memiliki jenis tanaman hias.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK M. Kendry Widiyanto; Adi Susiantoro
ABDIMAS Vol 2 No 04 (2022): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Bidang Pelayanan Publik di  Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada Mitra Program 1, Desa Jekek dan Mitra Program 2 Desa Kemlokolegi yang pelaksanaanya diketuai M. Kendry Widiyanto dan Adi Susiantoro, dari Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD (focus group discussion) guna peningkatan kualitas admistrasi pemerintahan desa melalui program Pengabdian Masyarakat. Beberapa desa di wilayah Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk juga menghadapi persoalan tersebut. Persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di desa Jekek dan desa Kemlokolegi dalam memberikan pelayanan publik di bidang adminstrasi kependudukan berkisar pada faktor: fasilitas SIAK, selesainya proses pelayanan tidak tepat waktu dan kurangnya sosialisasi perubahan data kependudukan. Penataan ruang tunggu dalam pelayanan publik relatih sederhana dan perangkat desa masih lamban dalam memberikan pelayanan adminstrasi kependudukan serta tidak adanya kotak saran dan papan pengumuman belum tersedia secara teratur serta belum memadai termasuk S.O.P Pelayanan Publik. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkendala oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya FISIP UNTAG Surabaya ikut serta memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan melalui FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik.
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE: Studi Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Nadia Ayu Deviani; Rachmawati Novaria; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada otoritas yang lebih tinggi seperti Bupati/Walikota/Gubernur dan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat luas sebagai prasyarat dalam mewujudkan Good Governance. Sebagaimana yang tertuang pada Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015 maka komponen dalam penilaian kinerja yakni : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Capaian Kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 2 (dua) fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana Penerapan SAKIP dalam mewujudkan Good Governance pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo; 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapannya. Data didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAKIP belum terlaksana secara optimal dikarenakan terdapat 3 (tiga) prinsip Good Governance yang belum tercapai dalam penerapannya yaitu Membangun Konsesus, Responsif dan Kesetaraan. Maka dari itu, diperlukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar lebih optimal.
PENINGKATAN PELAYANAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA Fendi Ilham; M. Kendry Widiyanto; Anggraeny Puspaningtyas
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk mengetahui bagaimana pelayanan administrasi PKH (Program Keluarga Harapan) dapat ditingkatkan untuk membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara dan Penelitian ini dipusatkan pada bagaimana meningkatkan upaya PKH (Program Keluarga Harapan) dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara.  Fenomena yang diamati memerlukan observasi terbuka, sehingga dipilih penelitian kualitatif. Berikut ini adalah metode penelitian: Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari para lokasi yang akan di teliti yang Rasional, efisien, serta Efisien, Ilmiah, inovatif, Produktif Profesional dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna Pasolong (2010). Dalam penelitian ini,teknik analisis data :  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan, dan triangulasi data (Sugiyono 2016:92). temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Pelayanan Program Keluarga Harapan PKH di Kemiskinan Pengentasan di Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara dikatakan berjalan baik untuk beberapa indikator.
PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 1 TAHUNAN MELALUI WALKTHRU DI SAMSAT MANYAR KOTA SURABAYA Elvin Chrisidan Tama; M. Kendry Widiyanto
ABDIMAS Vol 2 No 06 (2022): PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dengan prosedur dalam melayani pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor 1 Tahunan melalui Walkthru. Kegiatan ini menggunakan metode kegiatan berupa pengamatan, wawancara, dan tindakan. Dilengkapi dengan dokumentasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengam peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Peserta kegiatan mendapatkan arahan terkait kegiatan dari Kepala TU UPT Bapenda. Peserta melaksanakan kegiatan di Samsat Manyar dengan jam kerja sesuai yang berlaku di Samsat Manyar. Dengan kegiatan berupa pelayanan pajak dalam STNK yang perlu wajib dibayarkan, Pajak STNK Tahunan yang harus memperoleh pengesahan paraf dan dicap oleh pihak kepolisian dilakukan ketika pembayaran pajak kendaraan pada kolom yang tercetak di STNK (letaknya di sebelah kanan). Menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biaya administrasi perpanjangan STNK mengalami kenaikan.Kenaikan pada biaya administrasi ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja sistem. Kesimpulan yang di dapat dalam kegiatan ini bahwa Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Samsat Manyar merupakan salah satu langkah dalam mendukung standar operasional prosedur, setiap pegawai dan pejabat dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efesien, memberikan kemudahan dalam memantau hasil pekerjaan. Pedoman Penyusunan SOP ini akan selalu dievaluasi dan senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan visi dan misi. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dari masing-masing tahapan prosedur sudah sesuai dengan SOP yang ada di Samsat Manyar kota Surabaya yang telah ditetapkan. Saran dari Penelitian ini Diharapkan pegawai Samsat Manyar untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai bagaimana cara mengurus Pajak 1 Tahunan atau Administrasi lainnya, supaya masyarakat dapat mengetahui prosedur Pajak 1 Tahunan. Karena masih banyak masyarakat menggunakan jasa calo dalam melakukan Pajak 1 Tahunan, Sehingga mengeluarkan biaya yang bengkak.
KUALITAS PELAYANAN E-KLAMPID DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA Dina Karlinawati; Rachmawati Novaria; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa produk, manusia, proses lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat pemberian pelayanan publik tersebut, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kualitas Pelayanan Klampid Pada Pelayanan pengurusan akte kelahiran di kantor Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dan untuk mengetahui faktor pen. Jenis penelitian yang digunakkan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori A. Pasuraman yang memakai 5 indikator yaitu Bukti fisik (tangible), Kehandalan (reability), Ketanggapan (responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy) Tangible (Bukti Fisik), Reliability (Kehandalan) Responsiveness (Ketanggapan) Assurance (Jaminan) Emphaty (Empaty). Hasil dari kualitas pelayanan e-klampid dalam pengurusan akta kelahiran di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dikatakan belum maksimal dikarnakan untuk indikator tangible (bukti fisik/berwujud) di karena kurangnya sarana dan prasarana berupa komputer, printer, scanner, dan mesin fotocopy. Kurangnya fasilitas yang belum memadai sehingga membuat pelayanan merasa belum optimal dengan pelayanan yang di berikan oleh pegawai kantor Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya bagian administrasi kependudukan pengurusan akta kelahiran. Sedangkan untuk Indikator reability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan) dan empathy (empati) sudah maksimal dalam pelayanan yang ada di kantor Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.
MANAJEMEN STRATEGI DALAM MEININGKATKAN KINERJA PEGAWAI BIDANG MANAJERIAL PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR Muhammad Hadi Wahyu; M. Kendry Widiyanto; Anggraeny Puspaningtyas
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi organisasi publik hingga saat ini belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada organisasi publik, masalah manajemen sumber daya manusia masih terus terulang. Oleh karena itu manajemen strategi hadir, sebagaimana tertuang dalam pendapat (Robbins, 2006:260-261) dalam Meningkatkan Kinerja pegawai (Kualitas Kerja, Kuantitas, Ketetapan Waktu, Efektivitas dan Kemandirian). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 2 (dua) fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana manajemen strategi BPSDM dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai; 2) Apa saja hambatan yang dialami Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada Bidang Manajerial BPSDM provinsi Jawa Timur. Data diperoleh melalui obervasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermas. analisis ASOCA (ability, strength, opportunities, culture, dan agility). Hasil penelitian menujukan bahwa peningkatan kinerja pegawai Bidang Mnajerial pada BPSDM Jawa Timur belum terlaksana secara optimal dan masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dapat dibuktikan karena Culture (budya) kinerja yang sulit untuk dileburkan karena perbedaan asal daerah pegawai sekaligus perbedaan budaya kerja dan Agility (kecerdasaan) terkait dengan lemahnya pegawai Bidang Manajerial terhadap pemanfaatan teknologi Informasi.
OPTIMALISASI PELAYANAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU ALAT KESEHATAN DI KOTA SURABAYA Heri S Ningsih; Adi Soesiantoro; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The large number of puskesmas or service facilities that are covered in the BPFK Surabaya work area, are not comparable to medical device testing/calibration institutions in Surabaya, besides that the factor of distance to provinces outside the island is an obstacle that needs to be considered in calibrating medical devices to remote areas and secluded. feel the need to do better planning by paying attention to various aspects of effectiveness and optimizing available resources so that their service activities develop. In Permenkes No. 363 of 1998 that every equipment, especially medical devices that are directly related to humans and are very critical (related to life) must be calibrated to ensure the correctness of the output value and safety or calibration of medical devices, the measuring instruments and standard sizes used must be calibrated periodically also by Referral Testing Institutions such as the Security Center for Health Facilities, LIPI and other private testing. In the medical equipment management cycle, there are medical device maintenance and calibration activities. Medical device maintenance and calibration activities have not run optimally. This is shown by the Application of Facilities, Infrastructure and Medical Devices (ASPAK)
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN Enggar Darmastuti; M. Kendry Widiyanto; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini pembahasan utamanya adalah keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Program Keluarga Harapan menjadi isu dalam penelitian ini (PKH) masih belum efektif di Kelurahan Sidomulyo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik Program Keluarga Harapan (PKH) memaksimalkan kesejahteraan bagi para pesertanya. di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih. Hasil kajian dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai efektivitas PKH di Kelurahan Sidomulyo bila dinilai dengan menggunakan 6 elemen efektivitas program menurut kerjasama antara Budiani (2007) dan Sutrisno (2007) yaitu pemahaman program, sosialisasi program , akurasi target, pemantauan program, pencapaian tujuan dan perubahan nyata. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sidomulyo belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN PUCANG SEWU KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA Elok Wahyuningsih; Achluddin Ibnu Rochim; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan Pucang Sewu Kota Surabaya merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi. Sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di daerah dan meningkatkan kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan usaha di daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kecamatan dan Kelurahan sudah sepenuhnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya terlebih kepada para pelaku UMKM agar memiliki surat izin usaha. Dalam kegiatan sosialisasi, pihak Kecamatan Gubeng Kota Surabaya tak hanya melakukan pemberian informasi tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM namun juga menawarkan perbantuan untuk mengurus surat izin usaha agar bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha sebagai bentuk legalitas usaha mereka. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dapat dilihat dari beberapa indikator dari Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle. Kelurahan Pucang Sewu telah melaksanakan pengimplementasian kebijakan dengan patuh dan baik. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi hingga pendampingan para pelaku UMKM dalam membuat pengurusan izin usaha mereka. Manfaatnya pun juga dapat dirasakan langsung baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang memiliki UMKM.
Co-Authors A. Rendy Rivaldo Ach Dzulfikar Iskandar Achluddin Ibnu Rochim Adi Soesiantoro Adi Susiantoro Ahmad Adhi Suprayitno Anggraeny Puspaningtyas Cintya Hanum Pramudita Dewi Ratna Swari Dida Rahmadanik Dilla Chyntia Dina Karlinawati Elok Wahyuningsih Elvin Chrisidan Tama Emilda Roudah Salsabilla Enggar Darmastuti Febby Ayu Olivia Fendi Ilham Fransiskus Sunato Kwure Heri S Ningsih Indah Murti Jessica Tri Aprilia Muhammad Alwan Yassin Muhammad Hadi Wahyu Nadia Ayu Deviani Novaria, Rachmawati Nurma Nabila Radjikan Radjikan Rizka Amelya Fitri Amanda Siti Sutria Supri Hartono Yuna Fitria Bahari Yusuf Hariyoko