Banua Law Review
Disiplin ilmu hukum yang mencakup bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Kenotariatan, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Kemasyarakatan, Hukum Bisnis, Hukum Asuransi, dan bidang-bidang lainnya terkait sistem-sistem hukum.
Articles
70 Documents
<![CDATA[Upaya Paksa Dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Rahman, Abdul]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 3, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.492 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i2.25
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia dan apakah penetapan tersangka adalah termasuk dari upaya paksa penyidik dan mencerminkan asas kepastian hukum atau tidak. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Makna dari upaya paksa penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik. Agar penyidik mempunyai kewenangan dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, yang sejatinya upaya paksa ini adalah sudah memasuki ranah privat (perdata) seperti melakukan tindakan menyita barang dan pemanggilan serta menahan warga negara, maka dari itu urgensi untuk memberikan pengawasan terhadap upaya paksa oleh adalah wajib hukumnya. Kedua, Penetapan tersangka tidak termasuk dari upaya paksa penyidik dan masih belum mencerminkan asas kepastian hukum. Bahwa penetapan tersangka sama sekali tidak merampas kemerdekaan, kebebasan atau bahkan membatasi hak asasi seseorang, apalagi Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar]]>
<![CDATA[Eksistensi Hukum Pidana dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Tasmin, Masdari]]>;
<![CDATA[Mahyuddin, Mahyuddin]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.437 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i1.12
<![CDATA[Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, walaupun segala peraturan Undang-Undang telah dibuat. Penegakan hukum pidana sangat berkaitan erat dengan kemampuan dari aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakatnya. Peran negara dirasakan penting untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kendala penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana selama ini selalu terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus yang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Safitri, Nurmaya]]>;
<![CDATA[Setiawan, Yogabakti Adipradana]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.29 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v1i1.4
<![CDATA[Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian penting bagi kehidupanmanusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanahterus meningkat. Setiap orang, termasuk pelaku usaha membutuhkan yang untukmemenuhi berbagai kebutuhan, seperti tempat tinggal, tempat usaha, dan lainlain.Kenyataan menunjukkan bahwa tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah. Persediaan tanah jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah pertanahan yang berupa sengketa kepemilikikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum dari suatu penyelenggaraan pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Adapun hasil penelitian ini, pertama pendaftaran tanah di Indonesia memiliki fungsi ganda yakni memberikan kemudahan bagi mereka yang akan mendaftarkan tanahnya berdasarkan asas sederhana dan asas terjangkau serta memberikan kemudahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui mengenai pendaftaran tanah. Dan kedua setiap orang atau badan hukum tertentu yang memiliki hak atas tanah tidak menelantarkan tanahnya, melainkan harus berfungsi sosial, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya ]]>
<![CDATA[Ziyad, Ahmad]]>;
<![CDATA[Tien F, Mas Anienda]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 3, No 2 (2021): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.116 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v3i2.45
<![CDATA[Tujuan pada penelitian ini mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memberikan putusan perkara Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020 dan putusan kasasi Nomor 177 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, serta sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan pembatalan perjanjian perdamaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari dan menelaah aturan-aturan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data yang telah diolah, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua putusan, terdapat disparitas hakim dalam menimbang dan memutus perkara. Disparitas tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengesahkan perjanjian perdamaian karena debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan pembatalan perjanjian perdamaian karena pengesahan perjanjian tersebut dianggap melanggar persyaratan yang pada akhirnya membuat debitur pailit.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin ]]>
<![CDATA[Fitatulloh, Bagus Syahid]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 3, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.814 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i2.23
<![CDATA[MK dalam putusan Nomor 18/PUU-VII/2014 memaknai ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menambah frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izinâ€. Batasan frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin†menjadi ambigu sebab dapat diartikan proses perpanjangan izin pada saat: (a) izin sebelumnya masih berlaku; (b) izin sebelumnya masih berlaku hingga terlampaui, atau (c) izin sebelumnya telah habis. Hal ini mejadikan ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH menjadi tidak jelas. Konsekuensi tidak jelasnya batasan waktu pada frasa “permohonan perpanjangan izin masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin†menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal demikian berdampak/ menghambat penegakan hukum terutama bagi prosedur hukum acara (formil) terkait penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan pidana lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Kebebasan Hakim dalam Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ristiawati, Risni]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 2, No 1 (2020): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.786 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i1.13
<![CDATA[Islam adalah agama yang sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan hidup manusia dunia akhirat selama manusia itu mengamalkan ajaran Islam secara benar. Dalam bidang hukum dan peradilan, ajaran Islam menuntut para hakim agar memutuskan perkara dengan hukum Islam baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Kenyataannya di Indonesia sekarang ini, perkara-perkara yang diputuskan di Peradilan tidak berdasarkan hukum Islam, secara realita memang hakim tidak mungkin memutuskan perkara dengan hukum yang tidak dipositifikasikan di suatu negara, artinya hakim tidak mungkin menerapkan hukum yang tidak menjadi hukum posistif yang berlaku di negara tersebut. Kebebasan hakim dalam penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman beradsarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia sejalan dengan ajaran Islam. Tulisan ini ingin meneliti bagaimana kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan kebebasan hakim menegakkan hukum dalam proses peradilan ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), bersifat deskriptif analisis dengan tujuan menemukan konsep mengenai kebebasan hakim, batas-batas dan ruang lingkup kebebasan hakim dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penegakan hukum ditinjau dari perspektif Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Pelarangan dan Pembolehan Prostitusi di Luar Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Mety]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.396 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v1i1.5
<![CDATA[Sebagaimana dikatakan orang bahwa prostitusi adalah perbuatan yangpaling tua di dunia, Pembahasan mengenai tindak pidana prostitusi tidak pernahtuntas ditemukan solusinya. Prostitusi tidak saja melanggar Hak Asasi Manusia,juga di indikasikan adanya kejahatan terorganisir dan di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya, yaitu eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Banyak negarasudah melakukan pencegahan perdagangan orang, yang di indikasikan penyebabterjadinya eksploitasi seks dan pelecehan seks. PBB telah menetapkan bahwaeksploitasi seks termasuk di dalamnya adalah pelecehan seks. Pada kenyataannyabanyak pula disebabkan karena: pemaksaan, kemiskinan, kepadatan penduduk,dan lain sebagainya. Negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membelaanggota warga negaranya, yang tertindas hak asasinya. Termasuk terlibat dalamdunia prostitusi. Sebagaimana telah diatur dalam Protokol Palermo dan KonvensiPBB tentang Penindasan, perdagangan orang dan ekslploitasi seksual oleh oranglain. Menjadi prostitusi tidak dibenarkan, baik karena kemauan sendiri, apalagi dengantindasan atau eksploitasi seksual dari pihak ketiga. Banyak negara di duniamempertimbangkan larangan dan kebolehan prostitusi berdasarkan alasan kemanusiaantersebut. Termasuk alasan kesehatan dan keamanan bagi pelakunya danpihak lain. Oleh karenanya terdapat negara-negara yang melarangnya (Prohibitionism);membolehkan dengan persyaratan (Abolisionism) dan yang paling baruadalah membolehkan tanpa syarat apapun (Neo Abolisionism). PBB menetapkanbahwa prostitusi harus dihapuskan, agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasimanusia dan perempuan serta anak memiliki hak yang sama dengan laki-laki.Kata kunci: Prostitusi di luar Indonesia.]]>
<![CDATA[Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Kusuma, Ganes Adi]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 3, No 2 (2021): October ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.79 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v3i2.33
<![CDATA[Relasi Antara Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham berat mengacu pada Pasal 20 ayat (3) UUPH mengatur dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari wajib melengkapi kekurangan tersebut. Eksistensi Kejaksaan yang semestinya dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat dimana kasus pelanggaran HAM Berat di Indonesia cenderung politis. Kejaksaan sebagai alat negara di bidang penegakkan hukum mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsinya diakibatkan kecenderungan kasus-kasus pelanggaran HAM berat berada diranah politis.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ]]>
<![CDATA[Mustika, Cindyva Thalia]]>;
<![CDATA[Suprapto, Suprapto]]>;
<![CDATA[Faishal, Achmad]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 3, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.112 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i2.16
<![CDATA[Keterbukaan Informasi Publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sering kali terjadi sengketa antara pemerintah atau badan publik sebagai pengelola informasi dengan masyarakat sebagai pencari informasi. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dihadapkan dengan persoalan konflik norma, yaitu antara UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERKIP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam situasi ini, mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya sehingga untuk dapat melaksanakan salah satu norma diperlukan adanya apa yang disebut sebagai derogasi atau peniadaan validitas norma lainnya yaitu asas lex superior derogate legi inferiori. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.]]>
<![CDATA[Tindakan Densus 88 terhadap Terduga Teroris sebagai Extrajudicial Killing ]]>
<![CDATA[Erniyati, Tiya]]>
<![CDATA[ Banua Law Review Vol 3, No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.638 KB)
|
DOI: 10.32801/balrev.v2i2.27
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tindakan pembunuhan terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Densus 88 sebagai Extrajudicial killing dan juga dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban extrajudicial killing oleh aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif normative legal research), menggunakan 2 tipe pendekatan yaitu Perundang-undangan (Statute Approach), Konseptual (Conceptual Approach).. Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan extrajudicial killing yang dilakukan densus 88 terhadap terduga tindak pidana terorisme merupakan tindakan semena-mena karena dilakukan tanpa adanya proses hukum yang sah dan dilakukan tidak dalam keadaan pembelaan terpaksa. Tindakan extrajudicial killing termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia dilindungi dalam berbagai Peraturan perundang-undangan dan Pertanggungjawaban aparat yang telah melakukan tindakan extrajudicial killing adalah pertanggungjawaban berdasarkan pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional.]]>
