cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marson Marsel
Contact Email
ihsapub@gmail.com
Phone
+6281360000891
Journal Mail Official
ihsapub@gmail.com
Editorial Address
Romeby Lestari Housing Complex Blok C Number C14, North Sumatra, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT) : Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis
Published by Ihsa Institute
ISSN : 20870892     EISSN : 28088212     DOI : https://doi.org/10.35335/inspirat
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the Indonesia and the world.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik " : 8 Documents clear
Masih Sulitnya Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik Salma Putri Hafidza; Yasmin Aqilah Nur Rachman; Muhammad Izzuddin Al Fatih; Yasmin Hafidah Alqanit; Rhisma Syahrul Putra
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses pembangunan bangsa, pemerintah sebagai pengelola negara harus mengambil keputusan-keputusan yang strategis dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Kebijakan publik yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan prinsip utama pembangunan. Namun, dalam beberapa kasus, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah terkesan tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sering terjadi karena adanya kepentingan politik atau kepentingan individu tertentu yang lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik juga sangat penting, karena masyarakat merupakan pemegang kepentingan utama dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam menghadapi dampak-dampak tersebut, agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ideologis, nilai-nilai Pancasila menjadi suatu pedoman yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan identitas bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus terus dijaga dan ditanamkan dalam masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi landasan moral dan ideologis dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia nurani syahidah; Aurell Nur Jasmine; Ersa Meilia; Geral Septira A.R; Rio Willian; Dadi Mulyadi Nugraha; YadI Ruyadi
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kesulitan dalam penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam implementasi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun telah ada beberapa upaya dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempromosikan HAM, namun masih terdapat banyak kendala dalam praktiknya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kekurangan pemahaman tentang konsep HAM, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap kelompok minoritas dan rentan yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan perlindungan dan hak yang sama
Consumer protection against default of business actors Nurfajryanti Ramadhani
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this study the authors examined consumer protection against business actor defaults. This is motivated by the reality that occurs in society that there are several business actors who do things that harm consumers. Consumer rights are often ignored by business actors, in other words, business actors have not fulfilled their obligations to consumers properly. Consumers who feel aggrieved by business actors can submit a lawsuit to BPSK, but often consumers cannot accept the judge's decision so they proceed to the appeal level, namely at the District Court. From this background, the authors formulate several problems, namely how are the legal rules regarding consumer dispute resolution and what are the responsibilities of business actors towards consumers. This research is a type of field research that is descriptive in nature. In this study, 2 (two) data sources were used, namely primary data, which was data obtained directly from respondents through field interviews or research locations, and the second was secondary data, namely data obtained or collected through some literature or literature studies. There are 2 (two) data collection methods used in this study, namely observation and interviews. The results of this study indicate that consumer protection at BPSK is in accordance with the provisions of Law number 8 of 1999 concerning consumer protection, while the district court is less objective in resolving consumer disputes.
The success strategy of the mayor of Yogyakarta, Herry Zudianto (2001-2011) in carrying out bureaucratic reforms to create good governance Abdul Fikri Wisudawan Siregar
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The results of the study show that the successful strategy for bureaucratic reform of the Yogyakarta City Government is inseparable from the role and commitment of leaders in realizing bureaucratic reform. Yogyakarta Mayor Herry Zudianto for the 2001-2011 period has realized his commitment. This commitment can be seen from the transformative leadership pattern, while the transformational leadership pattern can be seen from the 4 transformational leadership characteristics, namely the four i's (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individual consideration). The next success strategy consists of 3 stages. First, the formulation of the strategy includes developing a vision and mission, setting long-term goals and determining the main strategy for implementing bureaucratic reform in the form of change management. Second, implementation of the strategy by making improvements in the area of ​​change in bureaucratic reform with reference to the bureaucratic reform road map from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform and the establishment of bureaucratic reform through the Mayor of Yogyakarta Decree Number 602/KEP/2007 concerning Implementation of Bureaucratic Reform in the Context of Realizing Governance the good one. Third, strategic evaluation by implementing internal and external evaluation through self-assessment of the implementation of bureaucratic reform, this evaluation is carried out to find out the obstacles in carrying out bureaucratic reform and through this evaluation the implementation of future bureaucratic reform can be carried out properly.
Analisis formulasi kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo) agustang agustang
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah penelitian adalah relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016, tentang APBD Kabupaten Wajo, jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan sumber data penelitian ini adalah pihak eksekutif dan legislatif, selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian sumber data yang digunakan yaitu, 1) Data Primer, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. 2) Data Skunder, data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media atau perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku. Tujuan penelitian ini untuk, 1) mendeskripsikan dan menganalisis hubungan legislatif dan eksekutif dalam proses Formulasi terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD Kabupaten Wajo, 2) untuk mengemukakan Respon Masyarakat terhada realisasi formulasi Perda APBD Kab. Wajo. Hasil penelitian ini adalah formulasi terbitnya APBD Kabupaten Wajo terlihat peran eksekutif yang mendominasi atas terbitnya Perda APBD Kabupaten Wajo dan dalam pembuatan Perda Kab. Wajo Penetapan Perda APBD tidak begitu mendapat kendala yang bisa memberatkan terbitnya Perda APBD yang diusung oleh Bupati atau pihak eksekutif. Penetapan Perda APBD terjadi konspirasi atau bergaining politik dan kepentingan ekonomi antara eksekutif dan legislatif. Terlihat relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif dimotori oleh eksekutif atau dalam hal ini Bupati Wajo, tercermin dari relasi eksekutif dan legislatif dalam proses formulasi terbitnya Perda APBD.
Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI Elizabeth Haloho; Robinson Sipahutara
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan perusahaan otomotif yang diukur dengan menggunakan Net Profit Margin, untuk mengetahui apakah Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan perusahaan otomotif yang diukur dengan menggunakan Return On Total Assets, untuk mengetahui apakah Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Otomotif yang diukur dengan menggunakan Return On Total Equity. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 193 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan manufaktur. Analisis data dilakukan dengan uji deskriptif, uji peringkat bertanda Wilcoxon, dan analisis model pengolahan data. Hasil penelitian adalah tidak ada perbedaan Return On Assets (ROA) yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid 19 tahun 2020, Return On Equity (ROE) tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah Covid 19 di tahun 2020 dan terdapat tidak ada Net Profit Margin (NPM). perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah covid 19 pada tahun 2020.
Educational training and technical instructions for government equipment in Sidenreng Rappang City Andi Uceng; Sam Hermansyah; Irwan
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study describes a training needs analysis for training and technical advice in the City of Sidenreng Rappang. This research reveals that there are 12 priority programs that the Sidenreng Rappang government must immediately implement for its government apparatus. Some of them train how to prepare proper financial reports and train how to use social media for government agencies. This only aims to improve the quality of the state apparatus which ultimately leads to satisfactory public services. This study uses the concept of human resource management and training of government officials. The method used in this research is a qualitative research method. The purpose of this training is for Sidenreng Rappang city officials to be able to prepare official letters in accordance with statutory regulations. This is Government Decree No. 80, issued in 2012 by the Minister for Strengthening the State Apparatus and Forms of Bureaucracy. Specific topics and speakers according to their performance
Information technology (IT) policy innovation to improve the quality of public services through the e-government program in Sidenreng Rappang District Irwan Irwan; SAM HERMANSYAH; Andi Uceng
Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main research problem is the relationship between the executive and the legislature in the process of formulating the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Wajo Regency APBD. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions, then the data sources used are, 1) Primary Data, primary data is a source of research data obtained directly from the original source. 2) Secondary data, secondary data is a source of research data obtained through media or intermediaries or indirectly in the form of books. The purpose of this research is to, 1) to describe and analyze the relationship between the legislature and the executive in the process of formulating the issuance of Regional Regulation No. 7 of 2016 concerning the Wajo Regency APBD, 2) to express Community Responses to the realization of the formulation of the Regional Budget Regional Regulation of the Regency of Wajo. Wajo. The result of this study is that the formulation of the issuance of the Wajo Regency APBD shows that the executive role dominates the issuance of the Wajo Regency Regional Budget Regulation and in the making of the Regency Regional Regulation. Wajo The enactment of the APBD regional regulation did not encounter obstacles that could burden the issuance of the APBD regional regulation which was carried out by the Regent or the executive. The stipulation of the APBD regional regulation occurs as a conspiracy or a clash of political and economic interests between the executive and the legislature. It can be seen that the power relationship between the executive and the legislature is driven by the executive or in this case the Regent of Wajo.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2023): July: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 13 No. 2 (2023): January: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 13 No. 1 (2022): July: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 12 No. 2 (2022): January: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 12 No. 1 (2021): July: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 11 No. 2 (2021): January: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 11 No. 1 (2020): July: Kebijakan Publik & Bisnis Vol. 10 No. 2 (2020): January: Kebijakan Publik & Bisnis