cover
Contact Name
Sri Maryuni
Contact Email
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Phone
+6281352534411
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
ISSN : 24423424     EISSN : 27757501     DOI : https://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi
Core Subject : Social,
Proyeksi adalah Jurnal ilmiah di bidang ilmu sosial dan humaniora mencakup ilmu administrasi, sosiologi, sosiatri, ilmu politik, administrasi negara, ilmu pemerintahan, hubungan internasional, ilmu komunikasi, antropologi dalam cakupan yang mendalam.
Articles 104 Documents
Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Ekspor-Impor Komoditas Pertanian Indonesia-China Syeti Agria Ningrum; Vidia Sava Deviani
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 2 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v27i2.2896

Abstract

This paper aims to discuss the impact of the Covid-19 pandemic on the export-import of Indonesian-China agricultural commodities. Indonesia-China relations on export-import activities of agricultural commodities are said to be potential and stable. Until the beginning of 2020, the Covid-19 virus shook the world, followed by regulation of restrictions for each country, which made export-import activities both hampered. The inhibition of export-import of agricultural commodities affects the food security of Indonesia-China. If this condition continues, a food crisis could occur and signify the failure of the government concerned in achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). This paper explains how the impact of Covid-19 on exports and imports of Indonesian-China agricultural commodities and the policies of the two countries in dealing with this influence. The author uses the theory of liberalism. The technique used is document study and literature search or by using literature study. Document study and literature search is a data collection tool through written data. The results of this paper show that the Covid-19 pandemic has had an effect on a sharp decline in the trade balance of agricultural commodities of the two countries, which is an urgency to issue stimulus policies to restore their delayed export-import activities.
Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sintang Dalam Penanganan dan Pencegahan Bencana Banjir Di Kabupaten Sintang Tahun 2021 Haunan Fachry Rohilie; Dedi Kusnadi
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 2 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v27i2.3398

Abstract

Bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Sintang pada akhir tahun 2021 yang lalu menjadi bukti mendesaknya kerja sama kolaboratif yang harus dilakukan oleh pemerintdah dan pemangku kepentingan sehingga dapat mencegah terulangnya bencana banjir tersebut. Sejauh ini, pemerintah cendrung bekerja sendiri-sendiri, terutama dalam upayan mitigasi, dan seolah-olah menjadi tanggung jawab dari BPBD sendiri. Termasuk tingginya intervensi dari pemerintah pusat, sehingga seolah-olah menafikan peran dari pemerintah daerah. Belum lagi keberadaan Desa Tanggap Bencana yang ada di Kabupaten Sintang juga belum bekerja sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pendekatan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis yakni dengan teori collaborative governance yang menekankan pada empat tahapan, yakni Starting Condicition, Facilitative Leadhership, Institutional Design dan Collaborative Proces. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam Menyusun model kerja sama kolaboratif dalam pencegahan dan penanggulanan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang. Sehingga pemerintah daerah akan memiliki rekomendasi dan bahan pertimbangan dalam Menyusun kebijakan dan program khusus dalam upaya mencegah terjadinya bencana banjir kedepannya.
Polarisasi Masyarakat Dukuh Sukun Dalam Proses Transformasi Wisata Pesisir Pantai Pasca Abrasi Agus Yuliono
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 2 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v27i2.3399

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang proses transformasi yang terjadi pada masyarakat pesisir pantai di dukuh Sukun, Yogyakarta. Masyarakat dukuh Sukun dikenal sebagai masyarakat pesisir yang banyak menggantungkan usaha dari wisata pantai. Perkembangan pariwisata dan relasi antar masyarakat dengan alam tidak selalu berjalan harmonis. Termasuk masyarakat dukuh Sukun yang berhadapan dengan konflik sosial dan alam. Tujuan penelitian ini untuk mendalami periode perkembangan masyarakat pesisir dukuh Sukun dalam merespon alam-wisata-abrasi pantai-dan konflik sosial dalam tata ruang pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kajian transformasi dan konflik sosial digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi masyarakat dukuh Sukun dari periode yang berbeda akan terlihat bagaimana yang awalnya ada kesadaran untuk merespon alam yaitu penghijauan pantai dan peningkatan pertanian. Lalu periode berikutnya ada kesadaran untuk merespon wisata pantai yang didalamnya ada proses monetisasi dan munculnya aktor-aktor kekuasaan lokal. Dinamika dalam proses transformasi sosial di dukuh Sukun terlihat adanya kesadaran posisi dan status sosial para pemimpin atau local power yang memainkan peranannya untuk menciptakan role play atau aturan main dalam pengelolaan pantai Sukun. Ruang yang dulunya menjadi ruang bersama kemudian tersekat-sekat memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan sibuk dengan kepentingan sendiri-sendiri. Ketika tidak ada ruang dialog bersama maka yang terjadi adalah konflik yang didasarkan pada monetisasi dan transaksional ruang (maksimalisasi keuntungan dalam perebutan ruang).
Implementasi Kebijakan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Rasidar Rasidar
Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 27, No 2 (2022): PROYEKSI, Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/proyeksi.v27i2.3400

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas adanya kondisi belum tercapainya tujuan implementasi kebijakan peralihan BPHTB di Kecamatan Subah Kabupaten Sambas secara efektif, hal ini terlihat antara lain, belum mendorong Pemerintah kabupaten Sambas untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, target yang telah ditetapkan belum tercapai. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer maupun sekunder yang diperoleh dari semua pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan peralihan BPHTB. Hasil penelitian belum efektifnya implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Sambas disebabkan antara lain belum adanya pengorganisasian implementasi kebijakan dengan baik, hal ini dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut belum dibuat SOP pelaksana kebijakan, koordinasi antar implementor belum berjalan, belum adanya kebijakan turunan sehingga standar pelayanan terutama aparat desa masih menggunakan standar pelayanan yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan interpretasi atau kurangnya pemahaman karena belum adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas untuk melaksanakan kebijakan, sehingga para pelaksana kebijakan menganggap bahwa pencapaian tujuan kebijakan pengelolaan BPHTB berada sepenuhnya di BKD. Belum dibuatnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan operasional kegiatan yang jelas sehingga masing-masing instansi belum termotivasi untuk mengoptimalkan pengelolaan BPHTB terutama dalam pendataan objek/ subjek pajak. Dengan kondisi tersebut maka perlu dibentuk tim koordinasi yang bersifat tetap yang dapat mengkoordinir semua implementor dengan baik agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Page 11 of 11 | Total Record : 104