cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 76 Documents
 3   4   5   6   7 
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM Mohd. Yusuf D.M.; Heri Sugiantoro; Johannes Gabe Saputra Manulang; Wahyu Combara
Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 2 (2022): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regulating the offense of insult or defamation contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law does not simply accommodate or become the best way out in resolving defamation offenses committed using online media. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law reads: Everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents that contain insulting content or defamation. Based on the article above, in terms of the implementation of the proof against the article, you have to be really careful, so that this does not become a loophole for arrogant parties to make this article a rubber article. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it is known that the influence of legal politics on insults and/or defamation based on the Information and Electronic Transactions Law that during the discussion process related to the formation of the ITE Law in the DPR RI was carried out by the Special Committee on the ITE RUU ITE DPR RI with the parties involved. related to the formation of this Law, no consideration was found regarding the need to formulate provisions regarding insult and/or defamation which are currently contained in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
EKSISTENSI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sri Hariati
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.742

Abstract

Penelitian dengan judul Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam pada Perda No. 5/2021 yang memuat regulasi dengan menyentuh langsung ke setiap unsur masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk dilakukannya pencegahan perkawinan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Hukum Islam faktanya tidak pernah sama sekali memberikan perintah untuk menjadikan perkawinan usia dini sebagai solusi ketika suatu keluarga dihadapkan pada masalah kehidupan karena banyak mudharat yang didapatkan oleh para pihak manakala melakukan perkawinan usia dini.
KEPASTIAN HUKUM PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Saka Marlinang Nainggolan
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.804

Abstract

Keberadaan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang ditujukan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak, justru menjadi permasalahan hukum dengan adanya disparitas putusan pengadilan pajak yang menerapkan ketentuan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP sebagai upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP merupakan kewenangan atributif Direktur Jenderal Pajak untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana terlihat pada frasa “dapat” yang ada pada Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Frasa “dapat” tersebut dapat diartikan Direktur Jenderal Pajak memiliki kebebasan memutuskan menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan berlandaskan unsur keadilan. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak, perlu adanya pedoman penerapan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Pedoman tersebut berisikan kewajiban bagi hakim pengadilan pajak untuk tiap kejadian harus memerhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari pelaku Wajib Pajak yang dilakukan, harus memerhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa yang dilanggar, kerugian apa yang yang ditimbulkan, batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seharusnya sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta.
PERDAMAIAN YANG TERCAPAI DALAM KEPAILITAN YANG BERASAL DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby) Horman Siregar
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.805

Abstract

Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) only prohibits debtors from submitting a reconciliation plan if declared bankrupt based on Article 285, Article 286 and Article 292. This research seeks to answer legal issues regarding the legal position of debtors and creditors in bankruptcy after the plan has been rejected. peace in the PKPU process. To answer the research problem, this study uses a type of normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach in the form of a Surabaya Commercial Court decision which has permanent legal force. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that debtors and creditors can still reach peace even though the Commercial Court has declared the debtor in a state of bankruptcy originating from PKPU. The legal considerations of the panel of judges in ratifying the reconciliation of PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera in bankruptcy originating from PKPU as stated in Decision No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court is the result of voting for a bankruptcy debtor's settlement proposal that has been approved by the creditor in accordance with the provisions of Article 151 of the Bankruptcy Law and PKPU which is then set forth in a peace agreement. In addition, the Court did not find any reasons for refusing to ratify the settlement in accordance with Article 159 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, the court is obliged to give a decision regarding the ratification of the settlement.
PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI PERFORMING RIGHT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BLOCKHAIN Tasya Mahira Latuasan
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.806

Abstract

Intellectual Property (“IP”) is an important aspect that must be protected, especially in the business industry. The Copyright Law is a legal umbrella to accommodate an exclusive right of creators, copyright holders and/or related rights holders. The exclusive rights include economic rights, namely the distribution of royalties related to a song announcement, or performing rights. Arrangements regarding the distribution of royalties for performing rights are contained in Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, which is carried out by the National Collective Management Institute (LMKN). However, until now there is no sociological fact that shows that the law has been able to accommodate the needs of various groups of people in the realm of distribution of performing rights royalties. Some of these facts include the lack of transparency regarding the distribution of royalties, and the absence of a database to distribute royalties. Then, in order to overcome these various problems, it can be done with.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PENYIMPANAN JASAD RENIK UNTUK KEPENTINGAN PROSEDUR PATEN (Studi Pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung) Recca Ayu Hapsari; Aprinisa; Dera Maulinda
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.808

Abstract

Every human activity experiences a significant shift as a result of the passage of time, especially in the field of technology. Technological advances will have a positive effect on the economy from year to year, especially in the technology sector. The purpose of this research is to find out how the implementation of international recognition for storing micro-organisms of the Director General of Ki, Ministry of Law and Human Rights Regional Office of Lampung Province and the form of legal protection for patent applications related to microorganisms. Intellectual Property Rights (IPR) are rights to things that originate from the work of the brain and reason or reason regarding the work of the human ratio. These rights are referred to as property rights. The results of his work in the form of immaterial objects (ie objects that are not tangible). The approach taken is normative juridical, namely using legal principles and comparative law to investigate literary data or secondary information.
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Sitti Aisyah
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.809

Abstract

The death penalty is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Article 98 of the Law states that the death penalty is the most serious punishment and must always be threatened alternatively with life imprisonment or imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years. Death penalty is a sanction carried out with a choice of lethal acts (by the state) to the perpetrators of criminal acts who have been found guilty of a court decision that has permanent legal force. Judging from the purpose of punishment, the death penalty is not essentially the main or principal means to regulate, discipline and improve individuals or society. Death penalty is only a means of exception. as far as possible the death penalty is avoided by choosing an alternative punishment in the form of life imprisonment or imprisonment for a certain time, a maximum of 20 years.
KEBIJAKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN BERAT HAM MASA LALU OLEH PEMERINTAHAN JOKOWI Ahmad Hambali
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.810

Abstract

President Jokowi has included a policy to resolve past gross human rights violations in the two 2014-2024 RPJMN periods. Even though it has only been established 8 years since being elected by issuing Presidential Decree No. 17 of 2022, Presidential Decree No. 4 No. 2023 and Presidential Instruction No. 2 of 2023.This research is aimed to exploring the policies of the Jokowi government in resolving the past gross human rights violations from the beginning to the present, including finding at the advantages and disadvantages. The research method used a qualitative, descriptive approach by examining emerging policies and viewing and analyzing a series of regulations related to their relationship with the implementation of policies in the field. From this research obtained the wall of impunity is still roled to intervence a process, lack of understanding and half-hearted management to resolve the past gross human rights violations gripped the government's steps. Not to mention the existence of sabotage and stowaways to resolve the gross violations of human rights, whether they were aware of it or not within the palace. passed various existing regulations for resolve of the past gross human rights violations.
EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Firman Aji Pamungkas; Muhamad Abas; Anwar Hidayat
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.811

Abstract

Correctional Institution is a place to carry out coaching for prisoners and Correctional Students which is carried out using the correctional system. This study aims to (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional (2) determines the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts who are sentenced to light crimes. The type of research used in this research is empirical juridical with the nature of descriptive research. This research was conducted at the Bekasi Class IIA Penitentiary. The data collection technique was carried out by using interviews and literature study techniques. The data collection method was processed qualitatively. The results of the research (1) determine the effectiveness of the role of correctional institutions in the efforts to foster convicts in terms of law no. 22 of 2022 concerning correctional facilities is not yet fully effective because in reality there are still convicts who commit repeated crimes. (2) knowing that the implementation of coaching in Class IIA Bekasi Penitentiary for convicts sentenced to light crimes has not been fully implemented properly, as evidenced by the fact that the rights of prisoners have not been fully fulfilled and some activities are not running optimally due to overcapacity of correctional institutions, not in proportion to the number training officers and convicts, as well as the lack of supporting facilities and infrastructure for coaching.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Arif Awangga
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.813

Abstract

Legal protection means recognition, compliance, and support for the rights of all individuals, all families and all groups, as well as aspects of their implementation. Thus, patient protection law is the entirety of the principles and rules that regulate and protect patients in the relationship and problems of medical services with medical personnel and medical providers, in terms of obtaining medical services. Legal protection is a protection given to legal subjects, namely individuals or legal entities in the form of tools, both preventive and repressive, both oral and written. In Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals Article 1 Regarding General Provisions, it is a health service institution that provides complete individual health services that provide inpatient, outpatient, and emergency services.

Page 5 of 8 | Total Record : 76

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 4 No 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 4 No 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal