Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
27 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2: 2022"
:
27 Documents
clear
<![CDATA[Konstruksi Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan, Dokumen Dan Rekening Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan Nomor : 89/PID.B/2020/PN.Slk) ]]>
<![CDATA[Agnes Thalia Sahwa Ratnadilla]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67699
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai konstruksi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah di Pengadilan Negeri Solok. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dakwaan apakah yang tepat diterapkan dalam perkara tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor89/PID.B/2020/PN.Slk. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa punutut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif dalam perkara tindak pidana tindak pidana pencatatan palsu dalam pembukuan, dokumen dan rekening nasabah bank syariah karena untuk membuktikan salah satu dari perbuatan mana dari ketentuaan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya di Pengadilan, hal tersebut Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (crime liability) dikarenakan keragu-raguan dari Penuntut Umum tentang ketentuan pidana mana yang akan ditetapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata bukti.Kata kunci: Dakwaan Alternatif; Pencatata Palsu; Perbankan SyariahAbstract: This article analyzes the construction of the public prosecutor's indictment for the criminal act of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers at the Solok District Court. This legal research aims to find out what form of indictment is appropriate to apply in cases of criminal acts of false registration in books, documents and accounts of Islamic bank customers in the study of Solok District Court Decision Number 89/PID.B/2020/PN.Slk. This type of legal research is normative legal research which is prescriptive and applied. The research approach that the author uses in this study is a case study. The types and sources of legal materials in this study are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is a literature study or document study. The analysis technique that the author uses is the syllogism deduction analysis technique. The results obtained from this study are that public prosecutors use alternative forms of indictment in cases of criminal acts of fraudulent recording in books, documents and accounts of Islamic bank customers because to prove one of which actions of the criminal provisions that were charged will be proven later in court, this is to prevent the perpetrator from being released or free from criminal liability (crime liability) due to doubts from the Public Prosecutor about which criminal provisions will be determined by the judge for actions which according to his considerations have been real proof.Keywords: Alternative Charges; Fake Registrar; Syariah banking]]>
<![CDATA[Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara Dalam Memutus Persidangan Perkara Dibidang Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 491 K/Pid.Sus/2015) ]]>
<![CDATA[Avarakha Denny Prasetya]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67628
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi mengabaikan keterangan ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap warga negara asing (wna) dalam tindak pidana dibidang perikanan dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Jenis penelitian hukum ini adalah hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Hasil dalam penilitian ini adalah alasan kasasi mengabaikan Keterangan Ahli tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam Tindak Pidana dibidang Perikanan telah sesuai dengan KUHAP jo Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah untuk dipakai sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara, sehingga dalam memutus perkara Hakim salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan berlakunya hukuman pidana penjara bagi Terdakwa karena terbukti melakukan kejahatan dibidang Perikanan. Kata kunci: Mengabaikan Keterangan Ahli, Pembuktian, Pertimbangan HakimAbstract: The purpose of this research is to know the appropriateness of the reason for the cassation to ignore the expert's explanation not to impose the imprisonment on the foreign citizen (wna) in the criminal act in fishery field with KUHAP jo Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended by Law of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2009 concerning Fisheries, so that the Defendant was found guilty of criminal acts in the field of fisheries. This type of legal research is a type of normative legal research is prescriptive and applied. The results of this study are the appropriateness of the reasons for the cassation to ignore the Expert’s Testimony not to impose the imprisonment of foreigners in the Criminal Act in the field of Fisheries in accordance with Article 184 paragraph (1) letter b KUHAP jo Article 102 jo Article 5 paragraph (1) b Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2004 as already amended and amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries namely Expert’s Testimony is a legal evidence to be used as judges consideration in deciding cases, so that in deciding the Judge case is wrong in applying the applicable law and enforcement of imprisonment for the Defendant as a crime proven in the field of Fisheries. Keywordrs: Ignored the Expert Testimony, Evidence, Judge Consideration ]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019) ]]>
<![CDATA[Melza Debbyana Barnas]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67693
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji persoalan kelayakan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan pengajuan premis mayor yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. dikaitkan dengan premis minor yaitu fakta hukum terkait alat bukti dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata kunci: pertimbangan hakim; putusan pidana; tindak pidana korupsi Abstract: This study aims to describe and examine the issue of appropriateness of judges' judgment in imposing criminal sanctions in the crime of corruption with Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The research method used is prescriptive and applied normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is literature study, furthermore the technical analysis used is the deductive syllogism method, namely drawing conclusions based on the major premise submission namely Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. is associated with a minor premise, namely legal facts related to the evidence and consideration of judges in Decision Number 97 PK/Pid.Sus/2019. The results of the study showed that the judge's judgment of criminal sanctions in the crime of corruption was in accordance with the provisions of Article 11 of the Law Number 20 of 2001 on Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. Keywords: judge's consideration; criminal verdict; a criminal act of corruption]]>
<![CDATA[Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Enr) ]]>
<![CDATA[Charista Eforina Waruwu]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67688
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 354 Ayat (2) KUHP danUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus.Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yangdigunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola berpikirdeduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriEnrekang Nomor 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 Ayat (2) UU Sistem Perlindungan Pidana Anak. karena Hakim tidakmemberikan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 354 KUHP. Kata kunci: Penganiayaan; Putusan Hakim; Terdakwa AnakAbstract: This article aims to determine the suitability of the judge's decision in imposing prison sentences on children who are perpetrators of abuse based on the provisions of Article 354 Paragraph (2) of the Criminal Code and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. The type of research used is normativelegal research which is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legalmaterials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The technique of analyzing legal materials used in writing this law is the syllogism method using deductive thinking patterns. The results of this study indicate that the judge'sdecision in the Enrekang District Court Decision Number 3/Pid.sus-Anak/2020/PN-Enr has given a decision that is not in accordance with the provisions contained in Article 79 Paragraph (2) of the Child CriminalProtection System Act. because the Judge did not give consideration that refers to Article 354 of the CriminalCode. Keywords: Persecution; Judge's Decision; Child Defendant]]>
<![CDATA[Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk) ]]>
<![CDATA[Dealita Dwitarani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67638
<![CDATA[Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan hukum mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara ikut serta dalam perbuatan yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: 19/Pid.B/2021/PN.Trk meninjau keikutsertaan terdakwa dalam tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Majelis Hakim mengingat kembali ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam menjatuhkan pidana penjara 10 (bulan) terhadap terdakwa yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci: Pembuktian; Pasal 184 Ayat (1) KUHAP; Penyertaan; KelalaianAbstract: The purpose of this study is to discuss legal issues regarding the suitability of proof in cases of participating in acts that due to negligence cause others to die at Trenggalek District Court Number: 19/Pid.B/2021/PN.Trk review the defendant's participation in the criminal act of negligence that caused the victim to die. This legal research is a normative legal research. The results of the research showed that the evidence by the Public Prosecutor was carried out by presenting evidence of witness testimony, evidence of letters, and defendant's statement. The assessment of the evidence presented at the trial has been in accordance with the provisions of Article 184 of the Criminal Code Procedure. The Panel of Judges recalls the provisions of Article 183 of the Criminal Code Procedure ,in imposing a prison sentence of 10 (months) against defendants who have been proven legally and convincingly according to the legal means of evidence in accordance with the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure.Keywords: Proof; Article 184 Paragraph (1) of The Criminal Code Procedure; Participation; Negligence]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum bagi Keterangan Ahli dalam Proses Penegakan Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Akbar Syafaat Faadhillah]]>;
<![CDATA[Zakki Adlhiyati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67701
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang ahli dapat dituntut dan dikriminalisasi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang ahli tersebut atas keterangan yang diberikannya di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa seorang ahli tidak dapat dituntut dan dikriminalisasi atas keterangan yang diberikannya dipersidangan, karena apabila keterangan ahli dipakai oleh hakim maka sama saja hakim percaya dan berpegang teguh kepada keyakinan tersebut, dan apabila dapat dituntut sama saja itu menuntut keyakinan hakim. Ahli juga tidak dapat dikriminalisasi karena semua keterangan yang diberikan oleh ahli merupakan semua ilmu pengetahuan yang di pelajarinya selama ini. Perlindungan terhadap ahli sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Kata kunci: Dituntut dan Dikriminalisasi; Perlindungan Hukum; Keterangan Ahli.Abstract: This research aims to determine whether an expert is able to be prosecuted and criminalized and also how the legal protection of an expert regarding his statement given on the court.This research is a descriptively normative legal research. Based on the results of this study it can be concluded that an expert is cannot to be prosecuted and criminalized for his statement on the court, since the expert’s statement is considered as a judge’s belief. Hence, when it became prosecuted it also referred to prosecuting judge’s belief. Experts also cannot be criminalized since all statement given by experts constitutes all the knowledge they have studied so far. The protection of the experts themselves is regulated in Law Number 31 of 2014 amending the Law Number 13 of 2006 on the Witness and Victim Protection, Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Law Number 18 of 2013 on the Forest Eradication Prevention, and Law Number 12 of 2012 on the Higher Education.Keywords: Sued and criminalized; Legal protection; Expert statement. ]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Terpidana Dikabulkan Atas Dasar Novum Dan Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung 21/Pk/Pid/2015) ]]>
<![CDATA[Adimas Wisnu Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Rustamaji]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67630
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali Terpidana terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara Penipuan serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana dan mengadili kembali sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Terpidana dalam kasus Penipuan telah memenuhi syarat formal dan syarat material berupa Judex Facti Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kekhilafan dalam memeriksa serta adanya bukti baru atau novum sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan c KUHAP serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terpidana membenarkan alasannya, membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor 1723 K/PID/2012 dan mengadili kembali menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum.Kata kunci: Judex Facti; Novum; Peninjauan Kembali Abstract: This study aims to determine the reason for the Judicial Review of Judison Judgment of the Jambi District Court Court in deciding the case of Fraud as well as the consideration of the Supreme Court granting the request for the Judicial Review and re- trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research that the authors do, it is known that the reason for review of the criminal in the case of fraud has fulfilled the formal requirements and material requirements of Judex Facti Jambi District Court in examining and adjudicating the case has made a real mistake or mistake in checking and the existence of new or novum evidence in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) a and c of the Criminal Procedure Code and the basis of consideration of the Supreme Court granting the request for Judicial Review of the Accused justify the reason, to cancel the decision of the Court of Cassation Number 1723 K / PID / 2012 and adjudicate to declare a Terpidana has been proven legally and convincingly guilty of committing acts as prosecuted by the Prosecutor / Prosecutor, but the act is not a criminal act and releases the convicted of any lawsuit.Keywords: Judex Facti; Novum; Reconsideration]]>
<![CDATA[Analisis Pembuktian oleh Penuntut Umum Atas Putusan Tindak Pidana Perbankan Pencatatan Palsu ]]>
<![CDATA[Hilkia Dimas Krishnugraha]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67694
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas tindak pidana pencatatan palsu berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perkara tindak pidana penipuan perbankan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. karena pendekatan umum telah menghadirkan alat – alat bukti yang sah yaitu keterangan dan keterangan, serta barang sebagai alat bukti pendukung. Kata kunci: Bukti; Kejahatan Perbankan; Membuktikan Abstract: This study aims to find a solution to the crime of false registration under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The type of research used is normative legal research that is prescriptive and applied. This legal research approach is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used in writing this law is the syllogism method using a deductive mindset. The results of this study indicate that the proof of the fraudulent banking crime case contained in the Makassar District Court Decision Number 1124/Pid.Sus/2020/PN.Mks, is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because the general approach has presented tools - valid evidence, namely information and information, as well as goods as supporting evidence.Keywords: Prove; Evidence; Banking Crime]]>
<![CDATA[Kajian Mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN.Smg) ]]>
<![CDATA[Muhammad Alvian Hakim]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67642
<![CDATA[Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan PN Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg tentang pembebasan karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dalam perkara tersebut, dengan ketentuan hukum Pasal 191 ayat (1) Hukum Acara. Hukum Pidana dan Pasal 351 KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif atau kasus terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis keputusan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 191 ayat 1 KUHAP karena pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunjukkan bukti kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim memutus dengan pembebasan. Adapun perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan hakim, hakim tidak menemukan faktor kesengajaan dalam kejadian tersebut sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 351 KUHP.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Keputusan Bebas; Kejahatan PenganiayaanAbstract: This legal research aims to analyze the judge's considerations in the Semarang District Court's decision Number 446/Pid.B/2020/PNSmg regarding the release because it is not proven that there was an element of intent in the case, with the legal provisions of Article 191 paragraph (1) of the Procedural Law. Criminal Law and Article 351 of the Criminal Code. This type of research uses a normative legal research method with a prescriptive or applied case approach. The types of legal materials used include primary and secondary legal sources, while the techniques for collecting legal materials in analyzing decisions use library research techniques and research methods using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion showed that the judge's considerations were in accordance with the legal provisions of Article 191 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code because the examination at the court trial did not show evidence of wrongdoing by the defendant, the judge decided with acquittal. As for the Defendant's actions, based on the judge's consideration, the judge did not find a deliberate factor in the incident so that it did not meet the legal provisions in Article 351 of the Criminal Code.Keywords: Judge's Consideration; Free Decision; Crime of Persecution]]>
<![CDATA[Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Terdakwa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pid/2017) ]]>
<![CDATA[Natasha Wijayanti]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 10, No 2: 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v10i2.67627
<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik bahan hukum yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negaranegara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman. Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.Kata kunci: Dissenting Opinion; Kasasi; Pertimbangan HakimAbstract: The purpose of this research is to know the existence of Judge Dissenting Opinion in examining the matter forgery a letter based on the provisions of article 182 paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This legal research is a normative legal research that is applied with case study approach. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials by the author is a document study or litterature study. Technique of analysis of law materials in this legal research is deduction with syllogistic method. Based on the result of the research, it is known that the Judge before declaring the decision in advance to decide what will be decided later if in the deliberation of Dissenting Opinion between the panel of judges so that the deliberation is not reached consensus then the Judge uses the provision of Article 182 Paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The Dissenting Opinion doctrine itself was born and developed in countries that use the Common Law legal system, as in the United States and Britain. This doctrine then developed and adopted by countries that embrace the Civil Law system such as Indonesia, the Netherlands, France and Germany. Dissenting Opinion allows the public to know the background of the decision. The public can also judge the judges' quality of the dissent, especially to find out which judges hear more about the sense of justice developed in society.Keywords: Dissenting Opinion; Cassation; Judge Consideration]]>
