cover
Contact Name
CHARLYNA S. PURBA
Contact Email
charlyna.purba@gmail.com
Phone
+6281260145216
Journal Mail Official
jpab.polnep@gmail.com
Editorial Address
Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak, Jl. Ahmad Yani, Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
ISSN : 27234576     EISSN : 27234568     DOI : https://doi.org/10.31573/jpab
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis is an open access journal and peer-reviewed that publishes either original article or reviews. This journal focuses on: Marketing, Human Resources, Financial, Management Information System, Entrepreneurship, Operation Management, Consumer Behavior, Service Marketing, Corporate Governance, Business Ethics, Leadership, Strategic Management, Knowledge Management and Taxation.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2020)" : 7 Documents clear
PELAKSANAAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN DENGAN DESA (SUATU STUDI DI KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU) Ade M. Yuardani; Agus Eko Tejo; Era Prestoroika
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.421 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.6

Abstract

Sebagian besar Desa di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah tertinggal baik dari segi komunikasi, transportasi dan informasi. Rendahnya koordinasi antara pemerintahan Kecamatan dengan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Desa dalam Kecamatan Selimbau, Sekretaris Camat Selimbau, Camat Selimbau serta tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dan informasi terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa  untuk kepentingan administrasi dan juga untuk tugas pembinaan terhadap pejabat pemerintahan tingkat desa. Koordinasi dilakukan camat tidak hanya dilakukan apabila muncul kendala-kendala yang dihadapi Kepala desa tetapi merupakan kegiatan rutin dilakukan pemerintah kecamatan untuk mengetahui perkembangan program-program pembangunan desa yang sudah dilaksanakan. Bentuk koordinasi yang sering dilakukan adalah interdiciplinary dengan tujuan mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lainnya secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Serta Hambatan dalam pelaksanaan koordinasi antara Camat dan Kepala Desa yang sering dihadapi apabila koordinasi tidak memberikan solusi yang sejalan dengan keinginan masyarakat dan camat tidak memiliki wewenang memberikan keputusan karena harus meminta persetujuan dan keputusan pemerintah kabupaten. Kendala lain dapat disebabkan faktor alam seperti banjir besar dan kemarau panjang, karena kepala desa tidak dapat berkoordinasi langsung dengan pihak kecamatan.
ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PASIEN PUSKESMAS PERUMNAS 1 KOTA PONTIANAK) Sulaiman; Eko Bahtiar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.503 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.7

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak dengan mengacu pada teori Supriyono (2003) tentang kualitas pelayanan publik. Metode penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan cara insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang yang menjadi pelanggan di Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pada masing-masing indikator secara garis besar dinyatakan puas dengan pelayanan di Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak dengan penilaian yaitu sebesar sebesar 78% untuk indikator bukti fisik, indikator kehandalan sebesar 76.9%, indikator daya tanggap sebesar 56.3%, indikator jaminan sebesar 57% dan indikator empati sebesar 77%. Secara keseluruhan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Perumnas 1 Kota Pontianak sebesar 73.50% yang masuk dalam kategori “puas”.
PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN: UPAYA MEMPERKUAT KOMITMEN ORGANISASI Novi Desanti; Edy Sutrisno; Laila Nurfitrah Lubis; Didi Zulyanto
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.271 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.8

Abstract

Pelaksanaan konsep pengembangan pemberdayaan, perlu kiranya memandang komitmen organisasi. Komitmen dapat dipandang sebagai keinginan yang kuat untuk menerima dalam diri seseorang guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengembangan pemberdayaan karyawan pada PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Cabang Pontianak terhadap komitmen organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Kombinasi Sequental Explanatory. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, mengacu pada analisis data kombinasi. Berdasarkan hasil dari perhitungan statistik dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan karyawan memiliki pengaruh yag signifikan terhadap komitmen organisasional karyawan PT PKSS Cabang Pontianak. Maksudnya adalah bahwa perusahaan melibatkan karyawan dalam bentuk pemberdayaan dapat meningkatkan komitmen organisasional karyawan sebesar 14%. Hal ini mengandung arti bahwa semakin karyawan diberdayakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan harapan, maka akan akan meningkatkan komitmen organisasional dalam diri. Hal ini sebagai modal dasar yang kuat bagi PT PKSS Cabang Pontianak dalam upaya mencapai visi, mis dan pencapaian tujuan perusahaan.
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI MELALUI PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) Endang Wahyuni; UI Qadri; Sri Syabanita Elida
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.489 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.9

Abstract

Dalam penelitian ini menggunaka metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Badau melalui peningkatan indeks desa membangun (IDM). Adapun hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Badau dengan melibatkan masyarakat dari tahap awal perencanaan sampai tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 2 rabat beton yang telah dibangun dan 1 masih dalam proses dan 1 drainase. Pemerintah desa juga menitipkan modal kepada PKK dan Bumdes untuk modal, menghimbau gotong royong yang dilakukan pasti dalam 2 bulan, memberikan edukasi dalam mengolah sampah. Untuk kegiatan gotong royong dan mengolah sampah merupakan indeks ketahanan sosial yang memiliki indikator pada kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan fisik rabat beton dan drainase serta pengembangan Bumdes dan PKK merupakan indeks ketahanan ekonomi yang memiliki indikator dari kegiatan yang dilakukan. Indikator-indikator peningkatan IDM terdapat dalam komponen IDM antara lain (1) Indeks ketahanan sosial, terdiri dari dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman. Dimensi terdiri dari perangkat indikator, (2) Indeks ketahanan ekonomi, terdiri dari dimensi keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. Dimensi terdiri dari perangkat indikator, (3) Indeks ketahanan lingkungan, terdiri dari dimensi kualitas lingkungan dan potensi dan tanggap bencana. Dimensi terdiri dari perangkat indikator.
PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PONTIANAK Januardi M. Diah; Abdullah; Charlyna S. Purba
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.725 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, promosi dan brand image terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi online di Kota Pontianak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan alat analisa regresi linier berganda. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan melibatkan 90 orang mahasiswa jurusan administrasi bisnis sebagai sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan 4 variabel yang digunakan, yakni variabel harga (X1), kualitas pelayanan (X2), promosi (X3) dan variabel brand image (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai R-square yakni sebesar 0,223 dan signifikan pada 0,000. Ini berarti, kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 22,23%. Sedangkan sisanya sebesar 77,77% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan secara parsial, hanya variabel promosi (X3) yang tidak signifikan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam penggunaan ojek online yang mereka pilih (Y).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN KABUPATEN KUBU RAYA Ismail Umar; Nurmala; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.436 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.11

Abstract

Kabupaten Kubu Raya khususnya pada Kecamatan Sungai Raya tentunya wilayah ini menghasilkan berbagai macam sampah yang perlu ditangani dan diolah sedemikian rupa. Kondisi ini  membuat pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab terkait perumusan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait dengan penangangan dan pengelolaan sampah di wilayah ini. Tujuan penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2014 yaitu untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan masyarakat dari sampah. Tentunya kegiatan ini perlu dilakukan secara terpadu dan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan sektor usaha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah cukup baik namun masih perlu dilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait sumber daya, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana agar sampah dapat ditangani secara maksimal. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kubu Raya. Selain itu mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa SOP yang dimiliki oleh  Dinas sudah dijalankan, tetapi masih belum maksimal misalnya terkait dengan retribusi pelayanan sampah.
PERSPEKTIF KOMUNIKASI EKSTERNAL BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PONTIANAK DENGAN PERUSAHAAN DI KALIMANTAN BARAT Ade M. Yuardani; Charlyna S. Purba; Yuliana
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.069 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.12

Abstract

Komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak merupakan penyampaian informasi dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan dan masyarakat yang bekerja untuk mencapai tujuan terdaftarnya perusahaan dan masyarakat yang bekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kemampuan untuk membayar kewajiban berupa iuran wajib bulanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif komunikasi eksternal BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak dengan perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan menggunakan analisis sosial dan hukum sebagai pisau analisis. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan Staff Bagian Account Respresentative Khusus dan data sekunder melalui  pengumpulan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak, komunikasi telah dilakukan selama ini kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Komunikasi eksternal yang dilakukan melalui media handphone, surat elektronik (surel), whatssapp dan sosialisasi. Untuk beberapa kondisi, apabila surat dikirimkan kepada perusahaan dan tidak mendapatkan respon positif, maka BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Pontianak melakukan kunjungan. Dinamika yang terdapat dalam komunikasi eksternal umumnya berkaitan dengan kewajiban perusahaan-perusahaan dan masyarakat yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat untuk mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi yang terjadi banyaknya perusahaan belum mendaftarkan semua karyawan yang dimilikinya dan adanya beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sementara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang BPJS telah menegaskan kewajiban tersebut dan akan dikenakan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Page 1 of 1 | Total Record : 7