Garuda - Garba Rujukan Digital

Dewan Redaksi dan Daftar Isi Dewan Redaksi
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah Peran Radio Suara Kota Probolinggo dalam Pembangunan Mental dan Spiritual (Studi Pada Program Talkshow Keagamaan Pada Radio Suara Kota Probolinggo) Paradigma New Public Management Sebagai Pendekatan Pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah BBM melalui Pertamina Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Dalam Pengelolaan Sampah Organik (Studi Pada Tempat Pembuangan Sampah Ungup-Ungup Kota Probolinggo) Implementasi PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo 2013 (Penarikan Pekerja Anak ke Sekolah Formal) Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan PeraturanDaerah Evaluasi Penerapan Siakel (Sistem Informasi Administrasi Kelurahan) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(Studi Evaluasi Penerapan Siakel Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo)

KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH Verto Septiandika
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Kademangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kota Probolinggo dan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Kademangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah efektivitas yang terdiri dari komponen input, throughput, dan output. Informan pada penelitian ini adalah Staff UPTD DPPKAD di Kademangan serta perangkat Keluarahan dan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, komponen input belum efektif, sedangkan komponen throughput dapat dikatakan efektif, dan komponen output belum efektif. Adapun faktor penghambat yang dihadapi antara lain kurang fahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang gitanya aparat dalam melakukan penagihan. Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Efektivitas, Input, Throughput, Output

PERAN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO DALAM PEMBANGUNAN MENTAL DAN SPIRITUAL Siti Marwiyah; Deddy Purwanto
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Informasi dan komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan informasi orang selain akan menambah pengetahuan juga akan lebih mudah menentukan sikap dan perilakunya. Dalam penyampaian informasi bisa dilakukan secara lisan maupun melalui media. Salah satunya adalah radio yang merupakan salah satu bentuk dari media massa.Salah satu radio yang ada di Kota Probolinggo adalah Radio Suara Kota Probolinggo (RSKP) yang memiliki nilai strategis dan urgensitas tinggi, baik kepentingan keagamaan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sasaran sebagai sarana pembinaan mental spiritual.Salah satu cara pembinaan mental dan spiritual di radio adalah melalui dakwah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Radio Suara Kota Probolinggo dalam pembangunn mental dan spiritual masyarakat Kota Probolinggo dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penyebarluasan informasi masyarakat untuk pembangunan mental spiritual di Radio Suara Kota Probolinggo Kata kunci:Pembangunan, Mental, Spiritual, Peran, Radio, Program Talkshow

PARADIGMA NEW PUBLIC MANAGEMENT SEBAGAI PENDEKATAN PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM MENANGANI MASALAH BBM MELALUI PERTAMINA Imam Sucahyo
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Istilah NPM pada awalnya dikenalkan di Eropa seperti di Inggris, New Zealand, bahkan di Amerika dan Kanada pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Konsep OPA perlahan tergantikan dengan konsep NPM yang mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik dapat manghasilkan produk barang dan jasa dengan kualitas lebih baik. Diadopsinya pendekatan NPM oleh pemerintah di sektor BBM melalui Pertamina tentu bertujuan untuk meningkatkan perubahan perilaku pemerintah agar lebih efektif dan efisien dengan muara akhir adanya pelayanan yang mumpuni bagi masyarakat. Mekanisme pasar yang dianut dengan koreksi harga pertiga bulan, ragam pilihan BBM, privatisasi dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi swasta dan perorangan dalam kerjasama SPBU, pemupukan persaingan bagi pemain lokal dan persaingan dengan asing hingga manajemen yang dikelola secara profesional, bermuara pada output, sistem yang terdesentralisasi, telah terbukti menunjukkan bahwasanya pemerintah melalui Pertamina telah melakukan pelayanan dengan baik. Kata kunci: NPM, BBM, Pertamina

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK Erlinda Puspitasari; Gunawi Gunawi
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Sampah- sampah yang tidak berguna ini dikelola dengan sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dimana obyek penelitian tersebut berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Ungup- Ungup Kota Probolinggo. Kata kunci: Peran pemerintah, Pengelolaan, Sampah Organik, TPS

IMPLEMENTASI PPA-PKH DI KABUPATEN PROBOLINGGO 2013 Andhi Nur Rahmadi
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi obyek pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan, pekerja anak sebagian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pekerja Anak, Kemiskinan, PPA-PKH

Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Hartatik Hartatik
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Sebagai badan legislatif DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundangan daerah.Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan tata tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa atas rancangan peraturan daerah. Akan tetapi berbagai kendala menyebabkan hak prakarsa tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD. Timbul suatu gejala yang menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Nunukan belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam penggunaan inisiatif atau prakarsa dewan yang merupakan salah satu hak dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan peraturan daerah.Permasalahan yang timbul adalah dominasi penyampaian rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif. Padahal seperti diketahui pasal 207 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam pengamatan penulis yang terjadi adalah dominasi pihak eksekutif lebih besar daripada pihak legislatif dalam pembuatan peraturan daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah itu didominasi atau selalu berasal dari eksekutif. Kata Kunci : Fungsi legislasi, DPRD, Peraturan daerah

EVALUASI PENERAPAN SIAKEL (SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KELURAHAN) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK HUSNI MUBAROQ; SHELVYA SARI HAKINDRA PUTRI
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 1 (2019): : Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

E-Government menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik untuk perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input penting dan memudahkan proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan. Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan Perwali Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kelurahan (SIAKEL). Pemerintah mengeluaran Perwali tersebut untuk memperbaiki sistem pengarsipan di setiap kelurahan menjadi pengarsipan yang terkomputerisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Tujuan sistem ini membantu mempermudah pegawai Kelurahan (kepala seksi pelayanan umum dan sekretarisnya) dalam mengarsipkan data dan pencarian data secara tepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIAKEL di Kelurahan Kanigaran sudah berjalan baik, dan tujuan yang hendak dicapai yakni dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik sudah terpenuhi. Namun pada beberapa indikator masih banyak ditemui kendala, faktor penghambat dalam penerapan SIAKEL yakni dominan pada masalah kendala sistem dan anggaran. Kata kunci: E-Government, SIAKEL, Pelayanan Publik

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KOTA PROBOLINGGO Veronica Sri Astuti; Verto Septiandika
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini dilakukan atas dasar keberadaan pasar modern akhir-akhir ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Minimarket,Supermarket, Hypermarket sangat mudah dijumpai di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya, namun dibalik kesenangan tersebut ternyata membuat peritel kelas menengah dan bawah banyak yang mengeluh.Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern dalam Perda Nomor. 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penataan pasar tradisional dan modern di Kota Probolinggo, telah melalui serangkaian proses oleh Badan Perizinan. Serangkaian proses dan faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan oleh Badan Perizinan adalah meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi/pelaksana, struktur birokrasi dan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yaitu keinginan masyarakat untuk mendirikan minimarket sangat tinggi, Badan Perizinan tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut keberadaan usaha minimarket, ketidaksesuaian perda dengan kenyataan di lapangan, dan hambatan dalam internal yaitu menyatukan budaya kerja, mengumpulkan dan memahami peraturan dan membuat sistem administrasi.

IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN MARITIM BERKELANJUTAN MELALUI LARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG Renny Candradewi Puspitarini; Muhammad Yunus
Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Publicio
Publisher : Universitas Panca Marga Probolinggo

Poros maritim yaitu adanya suatu gagasan, strategis, terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Visi inilah yang menjadi intisari program era pemerintahan Presiden Jokowi pertama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun demikian, visi ini bukan dapat diwujudkan tanpa tantangan. Di struktural, muncul tantangan yakni nelayan yang masih belum terbiasa dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nelayan kesulitan menemukan alat tangkap alternatif cantrang dan beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan terkait bagaimana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017 dapat mencerminkan pembangunan maritim berkelanjutan dengan melarang nelayan Desa Tongas Kabupaten Probolinggo menggunakan cantrang. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017 menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong kebijakan anti-alat tangkap yang tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi TPB 2017, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah melalui komunikasi, disposisi, sumber daya dan sturuktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo telah menyampaikan sosialisasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Probolinggo meskipun dampaknya secara kuantitatif belum terukur jelas. Disposisi dalam penelitian maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pihak-pihak yang terkait harus saling merangkul secara kolaboratif menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan meskipun penolakan masih terjadi.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nourma Ulva Kumala Devi

Contact Email
nourmaulva@upm.ac.id

Phone
+6281220722070

Journal Mail Official
nourmaulva@upm.ac.id

Editorial Address
Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu No 107 Kabupeten Probolinggo, Jawa Timur

Location
Kab. probolinggo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nourma Ulva Kumala Devi

Contact Email nourmaulva@upm.ac.id

Phone +6281220722070

Journal Mail Official nourmaulva@upm.ac.id

Editorial Address Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu No 107 Kabupeten Probolinggo, Jawa Timur

Location Kab. probolinggo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nourma Ulva Kumala Devi

Contact Email
nourmaulva@upm.ac.id

Phone
+6281220722070

Journal Mail Official
nourmaulva@upm.ac.id

Editorial Address
Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu No 107 Kabupeten Probolinggo, Jawa Timur

Location
Kab. probolinggo,

Jawa timur

INDONESIA