cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Freedom Of Speech Para Demonstran: Bukan Sekedar Dilema Perlindungan Hukum? Ahmad Jamaludin
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.437 KB) | DOI: 10.30999/jph.v3i2.1441

Abstract

Democracy has an important meaning in a state principle which in fact in its implementation has differences from each country that adheres to it. This fundamental democratic idea provides a new concept of the rule of law in which there are principles of the rule of law. Democracy and human rights are requirements for the implementation of the rule of law, democracy and the protection of human rights can be said to be access to democratization which guarantees all forms of political freedom. Not only freedom in terms of politics, freedom of opinion and expression today is also a basic right that in essence must be given to all human beings in a democratic country. All forms of freedom of opinion that are owned by individuals and/or legal entities as legal subjects in the life of society, nation and state require guarantees for freedom of assembly, association and expression as described in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Protection and guarantees for these freedoms are needed in the practice of demonstrations, as a movement to express opinions in public in the form of dynamic dialogue and political suppression efforts with the aim of advancing people's way of thinking towards a democratic state. This paper analyzes the juridical review of freedom of expression in public carried out by a group of demonstrators as a guarantee of the rights of every Indonesian citizen, which is then linked to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In the results of the analysis, the practice still needs a lot of evaluation in terms of supervision which should be more stringent through coordination related to human rights enforcement, especially in terms of expression. There is a guarantee of freedom to interact without being limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the importance of upholding human rights and the tolerant attitude of the community towards everyone's freedom of expression.Demokrasi memiliki arti penting dalam sebuah asas kenegaraan yang nyatanya dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan dari setiap negara yang menganutnya. Gagasan demokrasi yang bersifat fundamental ini memberikan konsep baru mengenai negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip negara hukum. Demokrasi dan HAM merupakan persyaratan bagi penyelenggaraan negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM dapat dikatakan merupakan akses adanya demokratisasi yang menjamin segala bentuk kebebasan politik. Tidak hanya kebebasan dalam hal politik, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dewasa ini juga merupakan hak dasar yang pada hakikatnya harus diberikan kepada seluruh insan negara demokratis. Segala bentuk kebebasan berpendapat yang dimiliki orang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya jaminan atas kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan serta jaminan atas kebebasan tersebut diperlukan dalam praktik demontrasi, sebagai gerakan menyatakan pendapat di muka umum dengan bentuk dialog dinamis dan upaya penekanan secara politik dengan tujuan kemajuan cara berpikir masyarakat menuju negara yang demokratis. Tulisan ini menganalisis tinjauan secara yuridis mengenai kebebasan berpendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok demonstran sebagai jaminan hak setiap warga negara Indonesia, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada hasil analisis, praktiknya masih perlu banyak evaluasi dalam hal pengawasan yang seharusnya dapat lebih ketat melalui koordinasi terkait penegakkan HAM khususnya dalam hal berekpresi. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi tanpa di batasi oleh kebijakan politik yang tidak demokratis dan harus terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang.
Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaraaman Hayati di Indonesia Ahmad M. Ridwan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.264 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.936

Abstract

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah suatu dasar pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) yang menjadi pedoman wajib untuk memformulasikan, menyelaraskan, menyempurnakan dan menerapkan ketentuan HKI secara nasional di negara masing-masing. Sejak tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu konsekuensi menjadi negara anggota WTO yang  sekaligus tunduk pada isi ketentuan TRIPs, maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan umum HKI yang diamanatkan oleh TRIPs. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati besar, mempunyai potensi dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai macam pengetahuan tradisionalnya terkait sumber daya genetik untuk digunakan kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tetapi Peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak mampu untukmelindunggi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam peristiwa misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis kualitatif karena data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian terhadap dokumen-dokumen yang  berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini, kemudian hasil penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan, bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum mampu melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam memberikanperlindungan bagi hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional mereka dari kegiatan misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. 
Problematik Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Secara Damai dan Solusinya Gunawan Gunawan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2007

Abstract

In Indonesian society, civil disagreements are typically resolved peacefully outside of the court system. However, there are currently no explicit guidelines for the peaceful resolution of civil disputes outside of court in Indonesia, and these guidelines have numerous flaws. The peaceful resolution of civil law disputes outside of courts is hampered by this deficiency. These issues serve as the foundation for this study's analysis of the issue of the peaceful resolution of civil disputes outside of court, which seeks to address the issue's challenges. The research proposal takes a normative legal approach and is descriptive and analytical in nature. According to the study's findings, there are issues with the peaceful resolution of civil disputes outside of court that can definitely make it more difficult to settle these disputes amicably and that cannot be resolved through dispute resolution, which is one of the only methods that can guarantee legal certainty, justice, and benefits. Civil law outside of the court must be mandatory, binding, complete, and final. It must also have executable power, be nebis in idem, and be given a solid and thorough legal foundation in a particular statute. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan secara damai masyarakat Indonesia umumnya kerap dilakukan. Akan tetapi, aturan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai saat ini di Indonesia, yang bersifat khusus belum ada, dan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut itulah yang menjadi problematik penyelesaian sengketa hukum perdata diluar pengadilan secara damai. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, serta untuk menemukan solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian menemukan bahwa problematika penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai tentunya dapat menghambat penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, dan tidak dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta solusi atas problematik penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai, yaitu penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan secara damai harus bersifat wajib, harus bersifat wajib, bersifat mengikat, bersifat tuntas, bersifat final, mempunyai kekuatan eksekutoir beslag, bersifat nebis in idem, dan diberi dasar hukum yang tegas dan komprehensif dalam suatu undang-undang khusus.
Konsep Jenis Lembaga Jaminan Utang Pada koperasi Gunawan Gunawan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i2.1955

Abstract

In the practice of binding debt guarantees in the Rukun Mekar Savings and Loans Cooperative, there is a conflict between das sollen and das sein, or there is an imbalance between reality/empirical and ideal conditions, namely, regarding the provision of loans with collateral without being encumbered by mortgage or fiduciary rights. The reason for this is that the process of imposing mortgage rights, or fiduciary, is not a simple process, takes a long time and costs a lot of money. Based on these problems, this study aims to find out about the concept of types of debt guarantee institutions in cooperatives, which are different from mortgages, fiduciaries, pledges, mortgages, and warehouse receipts. The research specification is descriptive analytical, with a normative juridical approach, using the main source of secondary data, and the research is carried out in one stage, namely, library research, which is supported by interviews using data collection techniques consisting of library research and interviews, then secondary data and interviews. The results of the interviews inventoried were analyzed qualitatively normatively. This study found the results: the concept of a type of debt guarantee institution in cooperatives, is a concept that offers debt guarantee institutions that apply specifically to cooperatives that are different from mortgage, fiduciary, mortgage, mortgage, and warehouse receipt institutions, the agreement is made in the form of a deed. under a binding hand, the object of the guarantee is all objects, whether movable or immovable, tangible or intangible, whether existing or will be owned by the borrower, which gives a preferred position to the cooperative, the process is simple, fast, low cost, and also has the executive power of slag, namely the object of debt guarantees can be executed by force by the cooperative, if the borrower defaults, without the need for a civil court process, so as to provide legal certainty, justice, and benefit to the parties, especially the cooperatives.
Pengobatan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia Saji Sonjaya
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2001

Abstract

Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya peng­obatan dan perawatan di luar kedokteran dan/atau ilmu keperawatan. Pengobatan secara tradisional mencakup cara dan obat yang digunakan mengacu pada penge­tahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Keberadaan pengobatan tradisio­nal diatur dalam UU No. 36 tahu 2009 tentang kesehatan, didalamnya dijelaskan mengenai komponen-komponen pengobatan tradisional, dari mulai pengobat tradisional, obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelaya­nan peng­obatan tradisional, untuk mengetahui ruang lingkup pengobatan tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn.Bdg terhadap hukum pengobatan tradisional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku mengenai pengobatan tradisional selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa pengobatan tradisional banyak yang belum sesuai dengan aturan sebagaimana dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengobatan Tradisional dalam Perspektif hukum diatur dalam Islam baik al-Quran dan Hadist juga sumber hukum lain. Pengobatan Tradisional menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan di Indonesia terdapat 4 (empat) komponen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pertama, Political will dari pemerintah, Pengobat tradisional, Obat tradisional dan pelayanan pengobatan tradisional. Pengaruh Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 629/Pid.B/2015/Pn. Bdg terhadap Hukum Pengobatan Tradisional  yakni akan memberikan efek jera terhadap pelaku, memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat dan akan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.
Legal Remedies for Preventing Uncertified Vessels: Following Their Expertise for Shipping Safety Muhammad Nurzaman Firdaus; Dewi Asri Puannandini; Fahmi Ali Ramadhani
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2403

Abstract

Shipping safety is very important and occupies a central position in all aspects of the shipping world. Aspects inherent in shipping safety include characteristics, attitudes, values, and activities regarding how important it is to meet safety and security requirements related to transportation in waters and ports. Shipping safety in Indonesia, especially when many crew members do not have certificates according to their expertise or are fake affects the safety of the skipper, the crew, and the passengers or goods they carry because it will have a negative impact. This research method was carried out using a Normative Juridical approach because in this study the source of legal material for laws and regulations. The method used is a method of approaching laws that are carried out by reviewing the laws and regulations handled. This study takes the example of a case regarding the forgery of a Level IV Nautical Expert Certificate based on the decision of the Subang District Court Number: 246/Pid.B/ 2020/ PN.Sng by a defendant named Sakban (57) who was proven to have forged a Level IV Nautical Expert Certificate in 2016 and was caught in 2020. The results of his research are the consequences caused by ship crews who do not have a certificate of expertise under their expertise can affect the safety of their voyages themselves if there are many crew members and ship captains who are not competent in their fields. There is also still weak supervision carried out by law enforcement officials and kesyahbandar to prevent the rampant forgery of expertise certificates, especially for the crew and the skipper, so there are many loopholes for perpetrators of forgery of expertise certificates, especially in the shipping world.
Realisasi Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Istiqomah Istiqomah
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i1.2466

Abstract

Domestic violence behavior (KDRT) has turned into a typical plan in recent years. Reality illustrates that violent behavior at home indirectly has quite a high impact on the children who become victims. Brutality against children is definitely not an uncommon occurrence locally. Parents in applying discipline to a child do not always focus on the existence of a child as a person, the child is given guardian standards that do not look at values fairly and without the presence of a child. children with their freedom in general, for example the child's right to play. This research is a normative juridical research. The consequences of this research are: (1) Implementation of legal safeguards against children as victims of abusive behavior at home must be made possible through two ways, namely non-punitive efforts and corrective efforts. (2) The limitations seen by the police in implementing legal safeguards against children as victims of mental violence in the family, namely: (a) Difficulties in the areas of power to find a child victim of mental violence, for this situation the question is about how to form a mental crime. (b) Difficulty recognizing young people who face personal outrages perpetrated by relatives in the family environment.Perilaku kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) telah berubah menjadi rencana tipikal dalam beberapa tahun belakangan. Realitas menggambarkan bahwa perilaku kasar di rumah secara tidak langsung berdampak cukup tinggi bagi anak-anak yang menjadi korban. Kebrutalan terhadap anak-anak jelas bukan kejadian yang tidak biasa secara lokal. Orang tua di dalam menerapkan kedisiplinan kepada seorang anak, itu tidak selalu menitikberatkan pada keberadaan seorang anak sebagai pribadi, anak diberikan standar wali yang tidak memandang nilai secara wajar dan tanpa kehadiran seorang anak. anak dengan kebebasannya secara umum, misalnya hak anak untuk bermain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Konsekuensi dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban dari perilaku kasar di rumah harus dimungkinkan melalui dua cara, yaitu upaya nonpunitif dan upaya korektif. (2) Keterbatasan-keterbatasan yang dilihat oleh polisi dalam pelaksanaan pengamanan yang sah terhadap anak-anak sebagai korban kekerasan mental dalam keluarga, yaitu: (a) Kesulitan bidang-bidang kekuatan untuk menemu­kan seorang anak korban kekerasan mental, untuk situasi ini pertanyaannya adalah tentang bagaimana membentuk kejahatan mental. (b) Kesulitan untuk mengenali anak-anak muda yang menghadapi kebiadaban pribadi yang dilakukan oleh kerabat dalam lingkungan keluarga.
The View of Positive and Islamic Law Against Uploader Copyright Fachri Wahyudi; Muhammad Hanifannur
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2516

Abstract

YouTube is a platform that is included in the protected cinematographic copyright. In this era of technology and creative industries, there are many people who commit criminal acts of video piracy on the YouTube platform and even broadcast without permission and get benefits. But for the creator, it is very detrimental. The subject matter studied in this research is about how copyright protection for YouTube uploaders in Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the perspective of Islamic law on copyright protection for YouTube uploaders. This research is a normative legal research using legislative and normative Islamic approaches. The results showed that copyright protection of YouTube uploaders is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which is technically regulated in Article 40 paragraph (1) letter m, although not specifically mentioned in the article but there are similarities in audiovisual form. When viewed in Islamic law, the act of YouTube re-uploader is included in jarimah ta'zir whose punishment is given to Ulil Amri (government).YouTube merupakan platform yang termasuk dalam hak cipta sinematografi yang dilindungi. Di era teknologi dan industri kreatif ini, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan tindakan kriminal pembajakan video di platform YouTube bahkan menyiarkannya tanpa izin dan mendapatkan ke­untung­an. Namun bagi pencipta, hal tersebut sangat merugikan. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hak cipta bagi pengunggah YouTube dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta bagi pengunggah YouTube. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguna­kan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan norma­tif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa per­lin­dung­an hak cipta terhadap pengunggah YouTube diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara teknis diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam pasal tersebut namun terdapat kesamaan dalam bentuk audiovisual. Jika ditinjau dalam hukum Islam, perbuatan pengunggah ulang YouTube termasuk dalam jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri (pemerintah).
Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Gunungputri Aryo Wibowo; Niken Aulia Kusumawati; Yukova Miska Athira; Putry Ananda; Herli Antoni
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2637

Abstract

Industry is one of the most important sectors in developing the Indonesian economy. This sector has become the largest supply tool in increasing the country's GDP for approximately the last 10 (ten) years, especially with the establishment of industrial estates or areas in an area. The industrial estate is a central place for all manufacturing or industrial activities complete with adequate infrastructure, then managed by companies in the industrial estate. The establishment of an area in an area can have an impact on the environment around the industrial area, such as people who feel disturbed by the negative impacts resulting from the industrial area in the form of pollution and environmental pollution in the residential areas of the surrounding community, but in addition to the negative impact of the existing industrial area always coexists also with a positive impact, one example of the positive impact of the development of the local community's economic sector. This research aims to elaborate the impact of the existence of industrial estates on the community environment around the Gunungputri sub-district industrial area. This research uses Normative research by identifying legislation related to the research theme.Industri merupakan satu dari sekian sektor penting dalam membangun perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi alat suplai terbesar dalam peningkatan PDB negara selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir, apalagi dengan berdirinya kawasan atau wilayah industri di suatu daerah. Kawasan industri merupakan tempat sentral segala aktivitas manufaktur atau industri yang lengkap dengan sarana-prasarana yang memadai, kemudian diurus oleh perusahaan dalam kawasan industri tersebut. Berdirinya kawasan disuatu wilayah dapat memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar kawasan industri, seperti masyarakat yang merasa terganggu dengan dampak negatif yang dihasilkan dari kawasan industri berupa polusi dan pencemaran lingkungan di wilayah pemukiman masyarakat sekitar, namun disamping dampak negatif dari kawasan industri yang ada selalu berdampingan juga dengan dampak positif salah satu contoh dampak postif berkembang­nya sektor perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi dampak keberadaan kawasan industri di lingkungan masyarakat sekitar kawasan industri kecamatan Gunungputri. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan identifikasi terhadap peratu­ran perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.
Legal Certainty of Expired Customary Land Ownership Rights in the Indonesian Agrarian Law System Ridwan Jaelani; Waway Warsiman; Kahfi Purwana Graha
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v5i2.2517

Abstract

Disputes or conflicts cannot be avoided in a developing society, conflicts will inevitably occur which will eventually turn into disputes. Disputes regarding the ownership of land rights are certainly not a problem that has just emerged, it has been several decades that have adorned agrarian conflicts in Indonesia since the Basic Agrarian Law was promulgated. Problems then arise in terms of a dispute that creates legal uncertainty against owners of customary land rights which are said to be expired or past time in the agrarian law system in Indonesia. The term expiration of customary land rights is not known in the national agrarian law for acquiring or relinquishing customary land rights. In other words, a principle has arisen that contradicts the provisions of the national agrarian law regulations applied in society. This is what causes legal uncertainty in society which can become a bad precedent in the future regarding the same problem and harm the purpose of the law itself.Sengketa atau konflik tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang sedang berkembang, konflik pasti akan terjadi yang pada akhirnya akan berubah menjadi sengketa. Sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah tentu bukan masalah yang baru saja muncul, sudah beberapa dekade konflik agraria menghiasi konflik agraria di Indonesia sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan. Permasalahan kemudian muncul dalam hal sengketa yang menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemilik hak atas tanah adat yang dikatakan daluarsa atau lewat waktu dalam sistem hukum agraria di Indonesia. Istilah hapusnya hak atas tanah adat tidak dikenal dalam hukum agraria nasional untuk memperoleh atau melepaskan hak atas tanah adat. Dengan kata lain, timbul suatu asas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum agraria nasional yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari terkait masalah yang sama dan merugikan tujuan hukum itu sendiri.

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum