Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles
135 Documents
<![CDATA[Kebijakan Upah Minimum Kabupaten Kota: Studi Implementasi Pada Perusahaan Di Kabupaten Karawang ]]>
<![CDATA[Siska Widianti Motip]]>;
<![CDATA[Hanny Purnamasari]]>;
<![CDATA[Ani Nurdiani Azijah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.728 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v6i2.2193
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena di masyarakat bahwa kenaikan jumlah upah minimum khususnya di Kabupaten Karawang setiap tahunnya menimbulkan permasalahan diantaranya pengurangan pekerja/buruh dan perusahaan yang tutup atau pindah keluar daerah karena tidak sanggup membayar besaran upah minimum di Kabupaten Karawang. Dari uraian latar belakang tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran dan tujuan, sumber-sumber kebijakan dan karakteristik badan-badan pelaksana dari implementasi kebijakan tentang upah minimum Kabupaten/Kota pada perusahaan di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan upah minimum pada perusahaan di Kabupaten Karawang berjalan dengan baik dan lancar, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Seperti ketidaksempurnaan hukum atau cacat hukum yang terjadi pada saat musyawarah penetapan UMK Karawang 2020 karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Faktor penghambat proses implementasi kebijakan ini adalah pengurangan agen pelaksana kebijakan yaitu pengusaha atau perusahaan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Masa depan partai politik Islam di Indonesia Refleksi Kesejarahan ]]>
<![CDATA[Saifuddin Saifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 3 (2013): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.557 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i3.2279
<![CDATA[Tulisan ini mencoba mengeksplorasi bagaimana masa depan partai Islam di Indonesia dalam konteks kesejarahan. Dengan menggunakan metode penelaahan historis dicoba untuk menjelaskan mengapa partai Islam di Indonesia selama ini tidak pernah memperoleh kemenangan meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. hasil menunjukan bahwa dalam masyarakat Muslim Indonesia sendiri terdapat beberapa variabel, dan tidak tunggal apalagi dalam pilihan politik, selain itu realitas sejarah politik Indonesia menunjukan bahwa wacana dan simbol simbol keagamaan belum bisa dijadikan entry point untuk merebut dukungan pada partai politik Islam atau yang bernuansa Islam. Upaya politik yang mengedepankan dimensi substantivistik daripada formalistik-legalistik bisa menjadi salah satu opsi bagi masa depan partai politik Islam.]]>
<![CDATA[NEGARA VIS A VIS CIVIL SOCIETY MASA TRANSISI: Studi Counter Hegemony Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) terhadap Rezim Habibie ]]>
<![CDATA[Subhan Agung]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2009): (Juli) : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.267 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2642
<![CDATA[Target of this research are : first, to know the perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people. Second, to know strategy and movement manifestation of HMI MPO in conducting counter hegemony to Habibie transition regime. This Research uses descriptive qualitative method. Informan technique intake use purposive sampling. Process selection use snowball sampling. Where all informan are collegiate, cadre which have been involved active, and outsider HMI which the history eyewitness personating Analysis methods use interaktif analysis method, and also the validity data with triangulation data. The Perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people is that Habibie regime is regime which nonalignment at people (dhalim), hegemonic like Soeharto regime and have to be fought against. Hegemonization Habibie regime toward people strength element conducted by: policy intake process which do not populis, represif and militeristic, existence of society strength element polarization effort, its low respect to women political aspiration and existence of leting to uncertainty law to the a number of big case, especially the heavy HAM collition in Trisakti and Semanggi case.]]>
<![CDATA[Proses Politik Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Asmi Septanti Kurniawati]]>;
<![CDATA[Sri Budi Eko Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021): (November) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.4 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v7i2.3462
<![CDATA[Situasi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020. Penelitian ini fokus membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasil tersebut berimplikasi pada teori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya melibatkan stakeholder formal.]]>
<![CDATA[Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi ]]>
<![CDATA[Dilla Janu Istanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37058/jipp.v5i2.1537
<![CDATA[The dynamics curriculum policy in indonesia often changed. A policy change often without direction and substance clear and measurable. After reform, education curriculum has been modified several changes, KBK curriculum in 2004 who changed to KTSP curriculum in 2006. Curriculum KTSP then turned into curriculum 13 to 2018 discourse national curriculum. This shows the curriculum change education is the unstable dynamics. A policy change often occurs every time there was a regime change. A policy change often lose significance of these itself as a means of solving a problem to do that would be more proactive, adaptive, and interpretive. This often said that the policies only into a hegemoni to keep power seen in this portrait. This essay will try to looked at how the dynamics a policy change in education curriculum in Indonesia following reform.]]>
<![CDATA[Implementasi dan Internalisasi Nasionalisme dalam tradisi masyarakat ]]>
<![CDATA[Zudi Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.021 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2268
<![CDATA[Sebuah nilai ataupun ideologi yang terinternalisasi secara mendalam akan menjadi kekuatan yang besar. Internalisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah proses memasukkan nilai nasionalisme Indonesia ke dalam tradisi masyarakat dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada tradisitradisi masyarakat yang secara substansi membawa nilainasionalisme. Tradisi-tradisi masyarakat tersebut secara otomatis berfungsi sebagai penguat ideologinasionalisme Indonesia dan menjaga tetap kokohnya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa bentuk tradisi masyarakat yang secara substansi membawa nilai sekaligus memperkuat bangunan nasionalisme Indonesia, di antaranya: tradisi membuat bubur merah putih, tradisi memasang bendera merah putih pada penyanggaatap rumah, tradisi gotong royong dan kerja bakti, dan tradisi pembacaan syi’iran Shalawat Asnawiyah.]]>
<![CDATA[Otonomi Daerah : Gerbang Menuju Negara Federasi? ]]>
<![CDATA[Ahmad Sholikin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.978 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2296
<![CDATA[Pilihan untuk menerapkan gagasan otonomi yang seluas-luasnya, otonomi khusus, dan federasi sama-sama dapat diharapkan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia seperti saat ini. Tetapi pilihan mana yang menjadi terbaik seyogyanya harus dilihat dalam konteks kebutuhan bangsa kita dewasa ini. Oleh karena itu, janganlah kita bersikap secara mutlak dan apalagi saling mengancamseakan-akan perahu republik pasti pecah jika negara kesatuan dirubah menjadi federasi ataupun jika dipertahankan mati-matian sebagai negara kesatuan. Biarlah pilihan-pilihan tersebut dimengerti dulu secara luas, baru kemudian orang siap untuk menetapkan pilihan rasional. Dalam pandangan penulis baik negara kesatuan maupun negara federasi sama-sama mengandung kelebihan dan kelemahan. Karena itu, yangpertama harus mendapat perhatian adalah soal jaminan keadilan yang dapat tumbuh dan berkembang di dalam salah satu dari kedua bentuk negara itu, dan yang kedua adalah soal jaminan integrasi nasional untuk mengatasi gejala disintegrasi nasional yang merebak akhir-akhir ini.]]>
<![CDATA[MENGHADAPI FREE FLOW LABOUR SKILLED PERDAGANGAN BEBAS ASEAN : STUDI KASUS KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Tundjung Linggarwati]]>;
<![CDATA[Renny Miryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 2 (2011): (Juli) : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.998 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v3i2.2683
<![CDATA[The world will coming to the liberalization of flow of information, goods, capital, and labour. Information will travel everywhere without any borders. Goods will go to where they are best sold. Capital will flow to where its rate of return is the highest. Labour will work where he/she gets the most desirable (financial and non-financial) job. If ASEAN Free Trade Area is successful in liberating trade and investments, the next step would be the effort to liberate the labour flow; skilled labour or unskilled labour. This article attempts to describe the condition of labour force in Banyumas Region in Central Java Province, and the effort of the Local Government of Banyumas Region in increasing the quality of labour forces in facing free flow skilled labour of ASEAN Free Trade Area especially ASEAN Economic Community 2015.]]>
<![CDATA[Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[Muhammad Nizam Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.911 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v5i1.554
<![CDATA[Raskin merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya, namun pada kenyataannya data penerima Raskin kurang valid, masih terdapat RTS-PM yang tidak menerima Raskin, dan non RTS-PM yang dapat membeli Raskin, artinya tidak tepat sasaran. Penelitian ini dilakukan melalui studi deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel melalui studi korelasi atau regresi untuk menguji hipotesis tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini menuntut peneliti untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan sumber data, dalam rangka eksplorasi mengenai masalah yang diteliti Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan sumber data yang terkait dengan program Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Data yang diperoleh selanjutnya diolah kemudian dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi maupun hasil wawancara, diperoleh data bahwa implementasi Program Raskin di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar sudah berjalan efektif, namun terdapat beberapa kendala terutama pada validasi data penerima program Raskin, dimana masih terdapat masyarakat yang tergolong miskin tidak dapat menikmati program Raskin dikarenakan tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program Raskin, kendala lainnya adalah kesadaran masyarakat akan hak mendapatkan Raskin yang seharusnya benar-benar diperoleh oleh Rumah Tangga Miskin semakin tidak terkontrol, dalam hal ini masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu dapat menerima Raskin.]]>
<![CDATA[Politik Keberadaan dalam Proses Pencalonan Legislatif pemilu 2009 ]]>
<![CDATA[Muhtar Haboddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.546 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2258
<![CDATA[Politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik, baik ditingkat nasional maupun lokal. Tulisan ini mencoba menghadirkan jejak langkah politik kekerabatan yang terjadi pada pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Hal ini ditandai oleh banyaknya petinggi partai yang memasukkan anak, ipar, menantu, istri dan saudara dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Tulisan inidalam batas tertentu berhasil membuktikan para petinggi partai politik yang berhasil memasukkan anak dan keluarganya dalam pesta pemilu. Dalam mengkaji politik kekerabatan, penulis menggunakan perspektif pilihan rasional dan perspektif nepotisme. Pilihan dua pendekatan ini dasari oleh pemahaman bahwa kajian ini belum banyak dilakukan dalam studi politik dan pemerintahan. Hasilnya sangat menakjubkan—dalam artian proses politik kekerabatan menyebar disejumlah partai politik.]]>
