Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles
135 Documents
Quo Vadis Gerakan Politik Ulama : Perubahan Orientasi Gerakan Politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya
Rino Sundawa Putra
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.867 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i2.2300
Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran dari satu fenomena perubahan orientasi gerakan politik Ulama di Kabupaten Tasikmalaya dengan asumsi bahwa perkembangan kekinian gerakan politik ulama sudah tidak lagi berbasis Ideologi keagamaan pasca Reformasi. Tulisan ini juga menyoroti sejauh mana perubahan orientasi gerakan ulama dengan memperhatikan aspek sosial, kultural ke-Islaman yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya. Tulisan ini berbasis pada teori mengenai tipologi pemikiran politik Islam modern dan kontemporer. Sejarah keberadaan partai Islam di Kabupaten Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari figur para ulama yang menjadi lokomotif berjayanya partai Islam khususnya pada masa Orde Baru dan setelah implemntasi Otonomi Daerah. Dengan dimensi, ruang dan waktu yang berbeda, pasca Reformasi, kekuatan ulama pun seakan kehilangan arah ideologisnya, dan bisa dikatakan lokomotif gerakan politik ulama sudah tidak lagi membawa gerbong kepentingan, isu-isu dan kebijakan yang bernuansa ke-Islaman.
Komunikasi Politik (Studi Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019)
Rizky Abdul Malik
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.929 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v7i1.2618
Penelitian ini berjudul “Komunikasi Politik dalam Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019”. Dilatar belakangi oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu cara mewujudkannya melalui kegiatan komunikasi politik antara anggota DPRD dengan konstituen melalui reses. Teori yang digunkan untuk mengkajinya adalah konsep partai politik, komunikasi politik dan masa reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melaksanakan komunikasi politik. Pertama, anggota DPRD Fraksi PPP Kota Tasikmalaya menjadikan reses sebagai agenda rutinitas formal. Kedua, proses komunikasi politik tidak mengakomodir kepentingan masyarakat dengan baik. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari pelaksanaan. Keempat, komunikasi poltik terkendala dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat.
Oligarki Dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran Tasikmalaya
Mohammad Ali Andrias
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.582 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v5i1.2017
Penelitian ini mengungkapkan tentang kepentingan ekonomi-politik pengusaha lokal yang menggantungkan kepentingan bisnisnya pada proyek-proyek yang diberikan pemerintah pasca pemekaran Tasikmalaya. Relasi bisnis-politik dengan pemerintah saling berkolaborasi untuk memanfaatkan dinamika politik desentralisasi, untuk mencari peluang mengakumulasi dan mempertahankan kekayaannya di Tasikmalaya. Pemburu rente ini berupaya keras mendapatkan selisih keuntungan besar dari “kebaikan hati” pemerintah, dari hasil anggaran yang sudah dikeluarkan untuk berbagai jenis proyek pembangunan yang diaturnya. Dengan menyerahkan sumberdayanya, menawarkan proteksi, dan mendapatkan keuntungan yang besar antara pelaku rente dengan elit-elit yang ada di pemerintahan
Demokrasi dalam Pandangan Zainal Abidin Ahmad
Ahmad Sabiq;
Syah Firdaus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 2 (2013): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.931 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i2.2262
Pandangan Zainal Abidin Ahmad tentang demokrasi tampak dipengaruhi oleh ide demokrasi parlementer Barat dan sekaligus prinsip-prinsip ajaran Islam. Terkait dengan Islam ia berpandangan bahwa Islam adalah agama demokratis bahkan merupakan pionir dari demokrasi parlementer. Pemikiran politiknya pada masa itu relatif radikal dan menempatkannya di luar arus utama teori politik Islam yang ada. Pertama, ia sepenuhnya menerima kedaulatan rakyat sementara banyak pemikir lain yang masih mempertahankan pentingnya kedaulatan Tuhan. Kedua, ia menawarkan syarat yang sederhana untuk menjadi wakil rakyat. Ketiga, ia mengkritisi konsep perbedaan warga Negara dalam dzimmi dan non dzimmi serta menginterpretasikannya dalam cara berfikir baru yang lebih egaliter dan demokratis.
Asas Demokrasi dan Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh
Muhammad Jafar AW
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.755 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2291
Latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Memorandum Of Understanding Helsinki sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam tulisan ini dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia membawa implikasi berupa amandemen pada undang - undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Keberadaan partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan 2014 di Aceh, dimana Partai Aceh berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal lainnya. Pemerintah hendaknya memberikan saluranaspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional mengingat ruang gerakpartaipolitik lokal dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas.
PERS DAN POLITIK Studi Terhadap Peran Harian Kabar Priangan Kota Tasikmalaya Dalam Komunikasi Politik
Hendra Gunawan;
Fitriyani Yuliawati
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2012): (Januari) : 2012
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.934 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v4i1.2678
The role of the press in Indonesisa experienced a shift in accordance with the historical development of the state and its political system, but the Indonesian press still has a character constant, namely socio-political commitment is strong. After experiencing difficult times in the New Order Release experienced a resurgence in the Reformation with the enactment of Law no. 40 of 1999 on the Press. The policy also has become a milestone in the birth of mass media at the local level such as the Daily Kabar Priangan in the City of Tasikmalaya, so authors are interested to take the title of Press and Politics: Studies Role Against City Daily PrianganTasikmalaya In Political Communication. The method used in this research is descriptive method kualititif phenomenology. Reasons used by the author using this research method because this method requires researchers to the subject of unification between supporters of the research. Qualitative research methodology based on phenomenology requires a holistic approach, mendudukan double object of research in construction, see the object in a natural context rather than partial. Thus, in this study researchers conducted in-depth interviews with informants.. At the local level, especially the City Tasikmalaya role of the press, especially in political communication is very important because the press can bridge the political communication between the Government and Society. Additionally press also must be able to function as social functions, entertainment, economic, supervision and monitoring and social control so that the press can be a pillar of democracy at the local level.
Efektivitas ASEAN+3 dalam Pengakomodasian Kerja Sama Regional Asia Tenggara dan Asia Timur
Deti Sufendi Mahesa Ringga;
Ria Nur Fadillah;
Tumiri Ali
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.973 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v4i2.761
In the life of having state, there are opportunities for cooperation to be carried out to achieve the goals that the country wants. Like human life that forms relationships with other humans as humans should be social beings. Some countries collaborate in one forum to clarify their goals and intentions. Likewise with ASEAN, standing as an organization of one regional region namely Southeast Asia, ASEAN will always face new challenges. The role of ASEAN is to find and prepare a solution. Sometimes, this collaboration must be extended to achieve greater goals according to what ASEAN wants. One of these collaborations is to add other countries such as China, Japan and Korea or more familiarly called ASEAN + 3. Of course, there is a program launched by this collaboration that hope will has an impact on ASEAN + 3 countries. This paper trying to discuss the actions that have been planned or carried out by ASEAN + 3 and see the extent of the effectiveness of this cooperation. ASEAN + 3 has brought wind of hope for their member countries without forgetting the fact that other impacts have caused it. Research from this paper is based on literature sources and looks at the facts as one of the ASEAN + 3 member countries. This paper concludes a number of programs planned by ASEAN + 3 and the extent to which they have been effective. In addition, this paper discusses what impacts ASEAN + 3 will have in the future.
Dinamika Politik Lokal Menjelang Pemilukada Kota Tasikmalaya
Syah Firdaus
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.554 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2254
Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilihsangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.
RELASI KUASA DALAM KEPEMIMPINAN ADAT : Studi Relasi Kuasa dalam Model Kepemimpinan Adat di Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat
Subhan Agung
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.899 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v3i1.2654
This paper is the theme of power relation in the model of Traditional Leadership in the village of Kuta, Ciamis West Java. This article tries to reveal how indegious leaders in the village of Kuta problems does play a political role in their leadership rolesrespectively. It is realize or not, each leader tried to strengthen his control over the roles and communication esthablisd between them. In addition, how these leaders scramble influence in the eyes of the people with legitimate power through what they call amandate ancestor. By using ethnographic qualitative research methods, the authorstied to describe as well as exploring the issues listed above. This is important because basically all the processes taking placein communications and community leaders is the knowledge that will be able answer the problems which appear above. Amanah ansector which they use as jargon to keep the power of a leader is basically something that is planned (by design) in the context of power relations that shaped their respective leaders.
Aliansi Keamanan Korea Selatan-Amerika Serikat Dalam Menanggapi SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) Korea Utara
Apriyani Nur Komalasari
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.993 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v8i1.3838
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana respon atau tanggapan dari aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat terhadap ancaman Korea Utara yaitu SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile). Aliansi yang sudah terbentuk karena konflik yang terus berlanjut. Bermula karena konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet, lantas juga mengakibatkan terpecahnya semenjung Korea menjadi dua bagian yang juga berbeda ideologi yakni Korea Selatan berhaluan Amerika Serikat dan Korea Utara berhaluan Uni Soviet. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan secara deskriptif dan agar para pembaca menambah wawasan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan penjelasan secara deskriptif dan juga pengumpulan data – data melalui sumber literatur. Tinjuan pustaka dalam penelitian ini memiliki isi konsep teori yang terkandung dalam penelitian yakni aliansi, security dilemma, serta missiles. Kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan Korea Selatan beraliansi karena persoalan keamanan yang hingga sekarang masih berlanjut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa aliansi Amerika Serikat – Korea Selatan menanggapi mengenai persoalan Korea Utara atas SLBM (Submarine Launched Ballistic Missiles) untuk bisa menahan diri terhadap provokasi Korea Utara. Kecurigaan dari Amerika Serikat yang juga semakin kuat akan hal tersebut mencoba untuk memberi peringatan akan kemungkinan tindakan agresif Korea Utara dan terus mencoba berdialog secara diplomatik.