Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Artikel yang ditulis pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan berupa hasil penelitian (empirical/original article) baik empirik maupun kajian teoritik yang mengangkat isu-isu politik dan pemerintahan. Publikasi yang ditampilkan pada Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan diharapkan dapat memperkaya kajian Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Gender dan Politik Identitas; Sistem Pemilu dan Kepartaian; Civil Society; Komunikasi Politik; Media, Demokrasi dan HAM; Kajian Masyarakat Adat; Kajian Strategis; Demokrasi dan HAM; Politik Keamanan; Kebijakan Publik; Politik dan Pesantren; Politik Lingkungan; Perbandingan Politik; E-Governance; Global Politik; dan Tata Kelola Pemerintahan.
Articles
135 Documents
<![CDATA[Stereotype terhadap Remaja Putri dengan Munculnya Fenomena "Cabe-Cabean" di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Moh. Ali Andrias]]>;
<![CDATA[Wiwi Widiastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018): (Mei) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (748.458 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v4i1.860
<![CDATA[Penelitian yang berjudul Stereotype Terhadap Remaja Putri Dengan Munculnya Fenomena “Cabe-Cabean”Di Kota Tasikmalaya dilakukan untuk mengetahui pelabelan terhadap para remaja putri di Kota Tasikmalaya dan mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir angka kenakalan remaja khususnya terkait prostitusi anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam dalam memperoleh informasi. Stereotipe yang muncul pada awalnya tujukan pada remaja putri yang sering dijadikan taruhan dalam lomba balap motor liar yang dijuluki sebagai “cabe-cabean”. Pada perkembangan saat ini julukan tersebut sudah identik pada remaja putri yang menjual diri. Labeling ini sudah menjadi konstruksi sosial dan dianggap biasa. Masyarakat tidak pernah menyoroti pengguna jasa prostitusi tetapi selalu menyalahkan “cabe-cabean”. “Cabecabean” dianggap sumber perusak moral generasi muda bangsa. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mengurangi angka kenakalan remaja dan prostitusi anak dibawah umur. Hal ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndang No 23 Tahun 2002. Selain itu juga dibutuhkan peran serta dari keluarga, masyarakat dan juga institusi pendidikan dalam mendidik dan memperbaiki degradasi moral yang semakin meresahkan.]]>
<![CDATA[Pemikiran Politik Islam tentang Hubungan antar agama, negara dan kekuasaan ]]>
<![CDATA[Sofa Marwah]]>;
<![CDATA[Nur Iman Subono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 1 (2012): (Juli) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.294 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i1.2250
<![CDATA[Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenai hubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansi pemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung. Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknya terdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agama yang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan. Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atau ajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyak penafsiran mengenainya.]]>
<![CDATA[Mempertanyakan Kinerja Penyelenggara Negara Pemilu legislatif 2014 ]]>
<![CDATA[Ikhsan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.18 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2284
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan tidak optimalnya kinerja lembaga penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif 2014. Tulisan ini mencoba menjawab satu pertanyaan utama: ‘Faktor apa yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja lembaga penyelenggara pemilu pada Pemilu Legislatif 2014?’ Hasilnya adalah ada dua jenis faktor: faktor internal dan faktor eksternal. Di bagian akhir dari tulisan ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan dalam belum optimalnya kinerja penyelenggara pemilu.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERILAKU PEMILIH NU; Pasang Surut Suara NU Pada Pemilu Paska Orde Baru ]]>
<![CDATA[Ahmad Rofik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 3, No 1 (2011): (Januari) : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.496 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v3i1.2659
<![CDATA[This paper will discuss the dynamics of voter behavior in elections NU post-new order which have ups and downs. But the post elections throughout the new order, the behavior of voters NU showed a trend of change. This paper discusses the dynamics of voter behavior in addition to NU in the new order post-election, also explains how the future of NU voter behavior in the era of liberal democracy. Before discussing the subject matter dynamics of voter behavior on election NU post-new order, will be given NU historical and political perspective on the new order.]]>
<![CDATA[Analisis Upaya Muhammadiyah Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Ekspor Tepung Mocaf Ke Inggris ]]>
<![CDATA[Dinul Qoyimah]]>;
<![CDATA[Sakir Sakir]]>;
<![CDATA[Fairuz Arha Abhipraya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 8, No 1 (2022): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.216 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v8i1.3085
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi merupakan komponen terpenting bagi perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi sangat lekat dengan pembangunan ekonomi, keduanya sama-sama berkaitan dan berjalan berdampingan karena tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi terletak pada keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan sehingga bisa dengan jelas diketahui perkembangan ekonomi yang telah dilaksanakan pada setiap Negara Artikel ini menjelaskan tentang analisis upaya Muhammadiyah dalam kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian Negara melalui ekspor tepung mocaf 60 ton setiap bulan ke Negara Inggris yang dimulai pada tahun 2021. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analisis, instrument pengumpulan data diperoleh dari sumber primer ysng berasal dari owner rumah mocaf. Setelah itu, penelitian ini diperkuat dari data sekunder yang diperoleh dari sumber tertulis. Hasil dari penelitian ini adalah peran oragnisasi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi sangat peting, salah satu oragnisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah lewat Rumah Mocaf yang didirkan oleh kadeenya ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dengan melibatkan peran masyarakat yang besar, dalam hal ini terdapat beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang terpenuhi dinataranya adalah penyeimbangan perekonomian, perubahan struktur ekonomi, peningkatan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan yang merata.]]>
<![CDATA[Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Malang dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kepanjen Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Mahathir Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Achmad Khoiruddin Utomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (34.959 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v6i1.2178
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dalam rangka untuk untuk mengeksplorasi peranan Bappeda Kabupaten Malang saat masa Musrenbang di tingkat Kecamatan Kepanjen. Seperti yang khalayak ketahui, dalam tugas dan fungsinya, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam membentuk kerangka pembangunan di daerah yang kuat untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan peran Bappeda sangat strategis dalam hal menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, peranan ini sangat penting karena Musrenbang merupakan forum publik, banyak pemangku kepentingan berkumpul untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya. Pemangku kepentingan adalah pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan dari organisasi masyarakat, anggota DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi Partisipatif dalam merancang musyawarah aksi (musrena) bagi pemberdayaan buruh migran permepuan di kabupaten Cilacap Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Toto Sugito]]>;
<![CDATA[Rili Windiasih]]>;
<![CDATA[Hikmah Nuraini]]>;
<![CDATA[Adhi Iman Sulaiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.446 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2273
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi komunikasi partisipatif dalam merancang Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi pemberdayaan buruh migran perempuan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Metode yang dipergunakan adalah Participatory Rural Apprasial (PRA) sebagai metoda riset yang melibatkan peran dan potensi masyarakat secara penuh untuk mengidentifikasi dan mencari solusiterhadap masalah yang dihadapi selama ini, serta menentukan kebutuhan yang harus diwujudkan masyarakat sendiri. Pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian dengan menggunakan purposif yang dipilih dari para mantan dan calon buruh migran perempuan di Desa Sidaurip sebagai desa terbanyak buruh migran perempuan diProvinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan Analisis SWOT untuk melakukan proses identifikasi masalah, potensi, dampak dan hasil. Hasil penelitian menunjukan strategi komunikasi partisipatif dalam konsep Musrena bagi buruh migran sebagai media komunikasi untuk merumuskan dan menghasilkan program pemberdayaan yang akan diaspirasikan serta diperjuangkan dalam proses Musrenbang di tingkat Desa. Proses strategi komunikasi partisipatif melalui: (1) Pemantapan hubungan; (2) Bekerjasamadengan masyarakat; (3) Identifikasi keragaman masyarakat; (4) Identifikasi kebutuhan komunikasi.]]>
<![CDATA[MENJAUHI BUDAYA BIROKRASI BERWATAK TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Andi Ali Said Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2010): (Januari) a : Aliansi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.657 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2647
<![CDATA[This article will build an argument that the appearance of the bureaucratic apparatus which is very easy to practical political involvement, collusion, corruption and nepotism, not just a symptom of mental damage to the individual body but rather a mirror of government bureaucracy cultural mutation traditionalist character of aristocracy, politicians and corporate governance into the modern. First, the aristocratic culture of bureaucracy become the seedbed of power-managed hereditary kinship-based culture. Second, the political culture. Bureaucracy does not become a public servant but a political machine tradisonalnya succession due to the position as a social elite and technocrats modernya position of authority. Third, the corporate culture. Bureaucracy appears as a corporation as a form of political incentives to material interests. Construction of this bureaucratic culture could not be amputated just “oknumisasi” method. Reinstitusionalisasi bureaucracy should be started the Constitutional aspect, institutions, education, operationalization to strengthening public access to and control of the governmental process. This framework will be able to create an effective bureaucracy, responsible and constructive way to democratization.]]>
<![CDATA[Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi ]]>
<![CDATA[Dhita Ayu Pramesti]]>;
<![CDATA[Wiwi Widiastuti]]>;
<![CDATA[Fitriyani Yuliawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 7, No 1 (2021): (Mei) Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.504 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v7i1.2619
<![CDATA[Perkembangan Iptek dan keterbukaan akses perempuan ke dunia kerja berimplikasi meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja. Sebagaimana kesepakatan CEDAW, perlu adanya perlindungan peran dan kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan Ketidakadilan Gender. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara.Pengaturan Cuti Haid, telah tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Akan tetapi berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penerapan Cuti Haid di lingkungan kerja Kota Cimahi belum optimal. Pekerja perempuan yang akan mempergunakan Cuti Haidnya, mengalami ketidakadilan gender berupa diskriminasi dan kekerasan, subordinasi isu Cuti Haid, hingga stereotip negatif pengakses Cuti Haid. Selain itu, terdapat dominasi kuasa dari pihak perusahaan sebagai penyedia kerja. Posisi tawar pekerja perempuan dinilai rendah di mata perusahaan, terutama di tengah bonus demografi yang tinggi. Subordinasi kepentingan isu Cuti Haid ini pun terjadi baik di kalangan pekerja, serikat pekerja, dan juga instansi pemerintahan. Disfungsi pembinaan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan menjadi bentuk abai negara dalam melindungi hak dasar pekerja perempuan. Bentuk abai negara dikarenakan tindakan dan alur perlindungan penegakan hak pekerja bersifat kasuistis.]]>
<![CDATA[Peran Pemuda Dalam Pilkada Serentak ]]>
<![CDATA[Erisandi Arditama Arditama]]>;
<![CDATA[Wenny Eka Septina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019): (November) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.264 KB)
|
DOI: 10.37058/jipp.v5i2.575
<![CDATA[Urgent actions that need to examined agenda now is how to efforts to improve the community political participation, particularly relating to the role of civil society. Paradigm shift from state centered become society centered give a higher probability to the community to continue to and to develop the democracy in this country. As part of national components, youth cannot escape from political and evasive, for all people including the youth is zoon politicon or political creature. Youth becomes one of targets in goals in any election and general election. This is because the youth often still floating, so that it becomes rebutan for candidates and political parties who fought in elections / general election. Besides, focus examined in this post is the role of karangtaruna. Karangtaruna have strong relationships with youths, where are the early karangtaruna can be followed by a youth.The organization has any important to gain political participation of youth.]]>
