Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Pendapat Imam Madzhab Arba’ah dalam Penentuan Batas Akhir Salat Isya dan Implikasinya terhadap Penetapan Jadwal Waktu Salat di Kota Bandung Agus Firmansyah; Fahmi Fatwa Rosyadi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The fourth sect as a the bigger segt in islam and approved in Indonesia. Is islam thought the fourth sect has different each other and in this research is about the differentiation of the deadline of isha prayer. There is three opinions. First is until before morning prayer, second until middle nighrt and the last is until one-third of the night. Kemenag does not decided the deadline of prater, and only provide the criteria og the beginning of prayer. Rhe method used to in determine the beginning of isha prayer not only quran and hadist however astronomy or hisab method. This research use qualitative research method and descriptive analysis and literature review. And the result of this research is the priest of fourth sech has a different judgement to decide the deadline for prayer. And Kemenag only explain the criteria the beginning of prayer. Abstrak. Madzhab arba’ah kita kenal sebagai madzhab 4 imam yang terbesar dan diakui di Indonesia, dalam khazanah fiqih Imam arba’ah terdapat perbedaan, dan perbedaan yang diangkat di sini adalah tentang batas akhir waktu salat isya, ada yang berpendapat sampai akhir, sampai pertengahan dan sepertiga malam. Kemenag tidak menentukan batasan akhir waktu salat isya, namun hanya memberikan kriteria awal waktu salat isya, metode yang digunakan dalam penentuan awal waktu salat isya kemenag bukan hanya merujuk pada Al-Qur’an dan hadits namun menggunakan metode astronomis atau kita kenal hisab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, teknik data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah para ulama madzhab arba’ah berbeda pendapat dalam menentukan batas akhir waktu salat karena melihat dari beberapa hadits yang mereka rujuk, dan kemenag hanya menjelaskan awal waktu salat saja menurut kriteria yang kemenag jelaskan.

Tinjauan Ilmu Falak terkait Fenomena Gerhana Bulan Penumbara terhadap Kebijakan Salat Gerhana pada Ormas Islam Rizka Amalia; Titin Suprihatin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. A lunar eclipse is a sign of the greatness of Allah SWT, where every Muslim is shunned if an eclipse occurs to pray to Allah, perform eclipse prayers, takbir, and give alms. In the source of Islamic law, lunar eclipses are not fully discussed whether umbra or penumbra eclipses occur. In 2016 it was the appeal of the Tarjih and Tajdid Muhammadiyah Council in Yogyakarta that explained that no eclipse prayers were allowed because the simple penumbra was done. The purpose of this research is to study the concept of astronomical fiqh of penumbra eclipse phenomena and to understand the views of Muhammadiyah, Islamic Union and Nahdlatul Ulama on penumbra eclipse phenomena related to eclipse prayer policies. This study uses qualitative methods by describing and analyzing concepts. The conclusion from this research is the first, namely the penumbra lunar eclipse in fiqh terms is incomplete. However, in the world of astronomy, umbra and penumbra shadows can be understood with the help of optical devices. Secondly, the second choice of Islam does not prescribe the eclipse prayer compilation of the penumbra eclipse of the Moon on the grounds that eclipse Changes all three does not prescribe eclipse prayer. Abstrak. Gerhana bulan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Di mana setiap umat Islam disunnahkan jika terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, melaksanakan shalat gerhana, bertakbir, dan bersedekah. Dalam sumber hukum Islam, gerhana Bulan tidak dijelaskan dengan rinci apakah yang terjadi adalah gerhana bulan umbra ataupun penumbra. Pada tahun 2016 terdapat himbauan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Yogyakarta yang menjelaskan bahwa tidak disunnahkan untuk melakukan shalat gerhana karena yang terjadi adalah gerhana Bulan penumbra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep fikih astronomi fenomena gerhana Bulan penumbra dan untuk mengetahui pandangan Muhammadiyah, Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama terhadap fenomena gerhana Bulan penumbra terkait dengan kebijakan salat gerhana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan upaya mendeskripsikan dan menganalisis konsep. Simpulan dari penelitian ini pertama, bahwa gerhana bulan penumbra dalam istilah fikih tidak dijelaskan secara rinci. Akan tetapi, dalam dunia astronomi, bayangan umbra dan penumbra dapat diketahui dengan bantuan alat optik. Kedua, pandangan ketiga ormas Islam sama-sama tidak mensyariatkan salat gerhana ketika gerhana Bulan penumbra dengan alasan bahwa gerhana bulan penumbra jika dilihat dari kasat mata tidak terlihat seperti terjadi gerhana dan jika dilihat dengan alat yang canggih cahaya Bulan hanya terlihat redup saja. Sehingga ketiganya tidak mensyariatkan salat gerhana.

Analisis Hukum Waris Islam terhadap Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah Refsi Inggranawat; Shindu Irwansyah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Q.S. An-Nisa: 11, 12, and 176 are the basis of inheritance law. Q.S.An-Nisa: 11 describes the inheritance of parents when the testator does not leave the child, the mother gets 1/3 part, while the rest of the father. However, KHI brings up 1/3 part for the father when the heir does not leave the child. Against this decree, SEMA was born No. 2 of 1994 as an explanation of the meaning of article 177 KHI so that the sound of article 177 changes to: "father gets 1/3 part if the heir does not leave the child but leaves the husband and mother". Part 1/3 for fathers must be examined whether it is contrary to the Qur'an or not. This research is a qualitative literature study with descriptive-analysis data processing techniques and legal comparative techniques between classical interpretation, contemporary interpretation with article 177 KHI and SEMA No. 2 of 1994. The results of this study are classical scholars and contemporary scholars agree, in a condition the heir does not leave the child, the father gets the rest. However, there are additions from classical scholars that in the condition of the heir does not leave the child but leaves the husband and mother, the father still gets leftover (ashabah), mother 1/3 of the remainder after being given the husband's share, and husband ½. Clause Article 177 KHI and SEMA No. 2 of 1994 became no longer urgent after being reviewed from the Islamic inheritance and after being calculated by gharrawain. Abstrak. Q.S. An-Nisa: 11, 12, dan 176 adalah dasar hukum waris. Q.S.An-Nisa: 11 menjelaskan waris orangtua ketika pewaris tidak meninggalkan anak, ibu memperoleh 1/3 bagian, sedangkan ayah sisanya. Akan tetapi, KHI memunculkan bagian 1/3 untuk ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Terhadap ketetapan tersebut, lahirlah SEMA No. 2 Tahun 1994 sebagai penjelasan tentang pengertian pasal 177 KHI sehingga bunyi pasal 177 berubah menjadi: “ayah mendapat 1/3 bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu”. Bagian 1/3 untuk ayah harus dikaji apakah bertentangan dengan Al-Qur’an atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan dengan teknik pengolahan data deskriptif-analisis dan teknik komparasi hukum antara tafsir klasik, tafsir kontemporer dengan pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994. Hasil dari penelitian ini adalah ulama klasik dan ulama kontemporer sepakat, dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan anak, ayah memperoleh sisa. Namun ada tambahan dari ulama klasik bahwa dalam keadaan pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, ayah tetap memperoleh sisa (ashabah), ibu 1/3 dari sisa setelah diberikan bagian suami, dan suami ½. Klausul Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 menjadi tidak urgent lagi setelah ditinjau dari waris Islam dan setelah dilakukan perhitungan dengan cara gharrawain.

Analisis Memilih Calon Pasangan menurut Syaikh Muhammad At-Rihami dalam Kitab Qurrat Al-‘Uyun Arviatinnisa Bahriatul Fakistania
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Islam provides marriage guidance so that humans can achieve the ultimate goal of marriage. This includes providing guidance on and selecting a potential partner. Many often underestimate the matter of marriage. By arbitrarily choosing a partner without looking at the background and quality of the important partner as long as it is beautiful, handsome, and we like. Then with only love, we make the decision to get married without making any preparations in advance. Precautions so that there are no conflicts that can damage the peace of the family, even destroy it, begins even before the marriage itself. The trick is to start by knowing the law of marriage, the purpose of marriage, and the importance of getting married and choosing the criteria for choosing a prospective partner, this discussion is contained in the Qurrat Al-`Uyun book, in this study there are the thoughts of the author of the Qurrat Al-Uyun book and recommended criteria in selecting candidates couples, among the criteria contained in the Qurrat Al-`Uyun book are choosing a potential partner for men or women it is recommended to choose the Kafa`ah (equivalent), choose a beautiful woman, a virgin not a widow, nor a relative who close. This research was conducted as a provision for marriage for each prospective partner in seeing the criteria for the prospective partner contained in the Qurrat Al-`Uyun book. Research Methods In writing this thesis the author uses library research. So that the study is focused on library materials by tracing and examining the literature or books related to choosing a potential partner. Abstrak. Agama Islam memberikan tuntunan perkawinan agar manusia dapat meraih tujuan perkawinan yang hakiki. Termasuk pula memberikan tuntunan untuk mengenai dan memilih calon pasangan. Banyak yang sering meremehkan soal pernikahan. Dengan seenaknya memilih pasangan tanpa melihat latar belakang dan kualitas dari pasangan yang penting asal cantik, tampan, dan kita suka. Kemudian dengan hanya bermodal cinta, kita ambil keputusan untuk menikah tanpa melakukan persiapan terlebih dahulu tindak pencegahan agar tidak terjadi konflik yang dapat merusak ketentraman keluarga, bahkan menghancurkannya, diawali bahkan sebelum perkawinan itu sendiri. Caranya yaitu dimulai dengan mengetahui hukum menikah, tujuan menikah, dan pentingnya menikah serta memilih kriteria memilih calon pasangan, pembahasan ini terdapat dalam kitab Qurrat Al-`Uyun, dalam penelitian ini terdapat hasil pemikiran pengarang kitab Qurrat Al-‘Uyun dan anjuran kriteria dalam memilih calon pasangan, diantara kriteria-kriteria yang terdapat di dalam kitab Qurrat Al-`Uyun adalah memilih calon pasangan bagi laki-laki ataupun perempuan dianjurkan memilih yang Kafa`ah (sepadan), memilih wanita yang cantik jelita, perawan bukan janda, juga bukan kerabat yang dekat. Penelitian ini dilakukan sebagai bekal pernikahan bagi setiap calon pasangan dalam melihat kriteria-kriteria calon pasangan tersebut yang terkandung dalam kitab Qurrat Al-`Uyun. Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka. Sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelurusi dan menelaah literatur-literatur ataupun kitab-kitab yang berhubungan dengan memilih calon pasangan.

Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Naila Salsabila; M. Abdurrahman
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Waqf is a solution offered by Islam which is expected to realize social welfare. Waqf is also a way to take advantage of assets that is highly recommended by Islam because waqf has the virtue of reward that does not falter even if the person who makes the waqf dies. Prior to the emergence of Law number 41 of 2004 concerning waqf, there were many problems with waqf property rights involving the heirs of Wakif and Nazir because the practice of waqf was not registered or registered. The research objectives of this thesis include: To examine the legal status of waqf land which is not registered according to Islamic law and the Constitution No. 41 of 2004 Concerning Waqf. And to review the decision Number 316/Pdt.G/2016/PA. Krw regarding the sale and purchase of waqf assets according. This study uses a normative juridical approach. Islamic law does not allow buying and selling of waqf assets, but if the waqf property is no longer usable or cannot be used properly, the waqf property can be sold and the proceeds from the sale of waqf assets can be used for the benefit of Muslims. Abstrak. Wakaf merupakan solusi yang ditawarkan oleh Islam yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Wakaf juga merupakan suatu cara untuk memanfaatkan harta yang sangat dianjurkan oleh Islam karena wakaf mempunyai keutamaan pahala yang tidak putus-putus walaupun orang yang mewakafkan meninggal dunia. Sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, banyak problematika perwakafan tanah hak milik yang melibatkan ahli waris Wakif dengan Nazir karena praktik wakafnya tidak didaftarkan atau dicatatkan. Tujuan penelitian ini antara lain: Untuk mengkaji kedudukan status hukum tanah wakaf yang tidak tercatat menurut hukum Islam dan Undang-Undang Dasar No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan untuk mengkaji putusan Nomor 316/Pdt.G/2016/PA.Krw tentang jual beli aset wakaf. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif. Hukum Islam tidak membolehkan melakukan jual beli aset wakaf, akan tetapi apabila harta benda wakaf tersebut tidak lagi dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka harta benda wakaf tersebut dapat dijual dan hasil dari penjualan harta beda wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat Islam.

Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979,2009,2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi Selfi Wahyu Putri
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The background of this research is the MUI Fatwa on the use of vasectomy contraception which is one of the discussions that attracts attention. Starting from the concept of giving a fatwa according to the view of Islamic law, changing the fatwa on the use of vasectomy contraception to become a permissible fatwa, to the analysis of Islamic law on changes to the vasectomy fatwa which changed up to 4 times over a period of 30 years. The purpose of this research is to answer the existing problem formulation, namely to find out how the concept of fatwa is based on Islamic law, to find out the change in the fatwa from haram to permissible in the 2012 MUI fatwa on vasectomy, and to find out how Islamic law analyzes the changes in the MUI fatwa regarding the use of vasectomy. vasectomy. This research is a qualitative research which in this study used the normative juridical research method. This research uses the type of literature study research. The data used in this study are primary and secondary data, and the technique used in collecting data is library research. The data analysis technique used is descriptive and deductive technique. The results of this study can be concluded that the fatwa changes made by the Indonesian fatwa institution, better known as the Indonesian Ulema Council, are things that are allowed in religion. Because basically the law may change and there are several factors that cause a change in the law itself, namely the time factor, the place factor, the condition factor, the intention factor, the tradition factor. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi dari Fatwa MUI terhadap penggunaan alat kontrasepsi vasektomi yang menjadi salah satu pembahasan yang menarik perhatian. Mulai dari konsep berfatwa menurut pandangan hukum Islam, perubahan fatwa haram penggunaan alat kontrasepsi vasektomi menjadi fatwa boleh, hingga analisis hukum Islam terhadap perubahan-perubahan fatwa vasektomi yang berubah hingga 4 kali selama kurun waktu 30 tahun. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep berfatwa menurut hukum Islam, untuk mengetahui perubahan fatwa haram menjadi boleh pada fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi, dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perubahan fatwa MUI tentang penggunaan vasektomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini primer dan data sekunder, dan Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian Pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deskriptif dan deduktif. Hasil dari penelitian ini dapat dikesimpulan bahwa perubahan-perubahan fatwa yang di lakukan oleh Lembaga fatwa Indonesia yang lebih dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama. Karna pada dasarnya hukum boleh berubah dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum itu sendiri, yaitu faktor waktu, faktor tempat, faktor kondisi, faktor niat, faktor tradisi.

Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung Mujaadilah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The COVID-19 pandemic caused the most impact of domestic life: an economy or a nafkah to which a husband and wife repeatedly quarreled and argued until reconciliation could not be tolerated and then submit divorce to the Bandung court of religion. Divorce cause by repeatedly quarreled and argued become highest reason in Bandung court of religion toward pandemic than before pandemic. In that matter, judge’s duty as examiner and determine for suppress divorce rate. The goal of this study to describe the rate of divorce in march-december 2020, learn of the judge's efforts to suppress divorce rates, and to analyze the effectiveness of the judge's efforts to divorce rates. The study uses a qualitative approach to the type of field data. Data sources collected from primary and secondary data, data obtained using interview and documentation techniques. And then analyze the data by qualitative. The result of research can be determined that the divorce caused by quarrels and argued in the Bandung court of religion was the highest reason, the PSBB had 86-134 cases/month and 277-288 cases/month at the AKB. The background of quarreled and argued is largely caused by economics or nafkah and affair. The judge's attempt to suppress the divorce rate is to reconcile and giving advise by religion and social. The effectiveness of the judge's efforts is not optimal due to the amount of causes, with limited time and teribbly domestic conditions. Abstrak. Pandemi COVID-19 menyebabkan permasalahan pada kehidupan rumah tangga yang paling berdampak adalah ekonomi atau nafkah yang mengakibatkan terus menerus suami istri berselisih dan bertengkar hingga tidak dapat didamaikan lagi kemudian mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama Bandung. Perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi alasan paling tinggi di Pengadilan Agama Bandung pada saat pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi. Hal tersebut mendorong hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara perceraian untuk menekan tingkat perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tingkat perceraian pada bulan Maret-Desember 2020, mengetahui upaya hakim menekan tingkat perceraian, dan menganalisi efektivitas upaya hakim terhadap tingkat perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data lapangan. Sumber data dikumpulkan dari data primer dan sekunder, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran di Pengadilan Agama Bandung menjadi alasan tertinggi, selama PSBB terdapat 86-134 perkara/bulan dan 277-288 perkara/bulan saat AKB. Latar belakang perselisihan dan pertengakaran banyak disebabkan oleh ekonomi atau nafkah dan perselingkuhan. Upaya hakim menekan tingkat perceraian adalah mendamaikan dan memberi nasihat agama dan nasihat sosial. Efektivitas upaya hakim tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya perkara sedangkan waktu terbatas serta kondisi rumah tangga yang sudah parah.

Analisis Praktik Keluarga Berencana pada Wanita Karir di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Perspektif Maslahah Mursalah Dea Sa’adah; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The massive progress of the times has pushed people to create contraceptives to regulate pregnancy and many women go out of their homes for careers or work, even though Islam only requires men (husbands) to earn a living. This study was conducted to determine the concept of maslahah mursalah in determining Islamic law, family planning practices for career women in the Cilamaya Kulon sub-district, Karawang regency, the perspective of maslahah mursalah. This study uses a descriptive qualitative analysis method, the primary data source is obtained from career women who have family planning through interviews and secondary data from related literature studies. The results of the study explained that the concept of maslahah mursalah is the absence of textual arguments that regulate a benefit that does not conflict with the objectives of the Shari'a. Most of the family planning acceptors in Cilamaya Kulon Sub-district chose to use family planning based on motives that contained maslahah, doing a safe way to space the time of pregnancy. It can be concluded that the practice of family planning in career women in Cilamaya Kulon District, Karawang Regency is a problem. Family planning is legally permissible in Islam, provided that it only regulates births that do not violate nature (tanzhim an-nasl) not restricts offspring for fear of poverty and other problems that arise as a result of having many children (tahdid an-nasl). Abstrak. Kemajuan zaman yang masif mendorong manusia menciptakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan dan banyak dari kalangan wanita pergi keluar rumah untuk berkarir atau bekerja, padahal islam hanya mewajibkan laki-laki (suami) lah yang mencari nafkah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep maslahah mursalah dalam penentuan hukum islam, praktik KB pada wanita karir di kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang perspektif maslahah mursalah, tujuan penelitian adalah menjawab rumusan penelitian di atas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, sumber data primer diperoleh dari wanita karir yang ber KB melalui wawancara dan data sekunder dari studi pustaka terkait. Hasil penelitian dijelaskan bahwa konsep maslahah mursalah adalah tidak adanya dalil nash yang mengatur suatu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sebagian besar akseptor KB di Kecamatan Cilamaya Kulon memilih menggunakan KB dilatarbelakangi motif yang mengandung maslahah, melakukan cara yang aman untuk menjarangkan waktu kehamilan. Dapat disimpulkan bahwa praktik keluarga berencana pada wanita karir di Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang merupakan maslahah. Keluarga Berencana hukumnya diperbolehkan dalam islam, dengan syarat hanya mengatur kelahiran yang tidak menyalahi kodrat (tanzhim an-nasl) bukan membatasi keturunan karena takut akan kemiskinan dan permasalahan lain yang muncul akibat memiliki banyak anak (tahdid an-nasl). Hukum kebolehan tanzhim an-nasl dikarenakan tanzhim an-nasl tidak bertentangan dengan kodrat nurani manusia yang menyukai bangga dengan banyaknya keturunan. Kebolehan tanzhim an-nasl berdasarkan ‘ijma ulama, Al-Qur'an, Al-Hadis, Qiyas, dan Istishab.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar Aprila Sandi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim to building a happy and eternal family or household based on God Almighty. The first step that must be taken before a marriage takes place in the tradition of the Buru indigenous people is to choose a partner which is done by parents for their children. Among the forms of marriage found in Buru Regency that are still practiced from the past until now is the Sihit/Panjar traditional marriage which occurred in Seith Village, Teluk Kaiely District, Buru Regency, Maluku. This Sihit/Panjar marriage custom is the practice of marrying off their children since they were still in the womb or when a girl was still small. This study aims to determine the traditional marriage of witchcraft/panjar in the perspective of Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This type of research is a qualitative field research with an empirical juridical approach and analytical method using descriptive analysis. The results of this study indicate that in the practice of traditional sihit/penjar marriages in terms of Islamic law, there are problems that are not in line with and in line with Islamic law. Meanwhile, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the implementation of this traditional sihit/panjar marriage is considered not in line with the marriage law because marriage is carried out before a girl reaches the age of 19 years. Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Langkah awal yang harus dilalui sebelum dilangsungkannya perkawinan dalam tradisi masyarakat adat Buru adalah memilih pasangan yang dilakukan oleh para orang tua untuk anaknya. Diantara bentuk perkawinan yang terdapat di Kabupaten Buru yang masih dipraktekkan sejak dulu hingga kini adalah perkawinan adat Sihit/Panjar yang terjadi di Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru Maluku. Adat perkawinan sihit/panjar ini merupakan praktik mengawinkan anaknya sejak masih berada dalam kandungan atau saat seorang anak perempuan masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan adat sihit/panjar dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik perkawinan adat sihit/panjar ditinjau dari hukum Islam terdapat masalah yang tidak sejalan dan sejalan dengan hukum Islam. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pelaksanaan perkawinan adat sihit/panjar ini dinilai tida sejalan dengan Undang-undang perkawinan karena perkawinan dilaksanakan sebelum seorang anak perempuan mencapai usia 19 tahun.

Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/Pa.Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah Siti Rahmi Fadila
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. This writing is motivated by the transfer of debt (Hawalah) as an Effort of Legality of Joint Property Ownership or in Indonesia it is also called gono-gini property where it is the entire wealth that is unanimously obtained during the marriage period. This problem is one of the legal consequences that are always present after divorce, while the transfer of debt in joint assets is a rare case, therefore the author intends to study more deeply about joint assets containing Hawalah or transfer of debts such as a lawsuit that goes to the Sukabumi religious court. on case number. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. This research is a normative legal research. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary legal materials and then analyzed using qualitative normative methods in the form of descriptions to draw conclusions in order to obtain clarity on the problems studied. Based on the results of research and discussion, conclusions are drawn, namely, First, on the judge's consideration in case No. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. This article uses article 97 of the Compilation of Islamic Law as a legal basis. Second, the transfer of debt in an effort to legalize joint property ownership cannot be granted by the panel of judges because the joint property has not been divided in real terms. Third, the lawsuit was partially granted because the plaintiff did not fully provide legal evidence for the arguments of his lawsuit. Abstrak. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh Pengalihan Utang (Hawalah) sebagai Upaya Legalitas Kepemilikan Harta Bersama atau di Indonesia disebut juga dengan harta gono-gini dimana hal tersebut merupakan kekayaan seluruhnya secara bulat yang diperoleh selama masa perkawinan. Permasalahan ini merupakan salah satu akibat hukum yang selalu hadir pasca perceraian adapun pengalihan hutang dalam harta bersama merupakan kasus yang jarang terjadi maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai harta bersama yang mengandung Hawalah atau pengalihan utang-piutang seperti gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Sukabumi pada perkara nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu, Pertama Pada pertimbangan hakim dalam perkara Nomor. 0493/Pdt.G/2020/PA.Smi. ini menggunakan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum. Kedua, Pengalihan utang dalam upaya legalitas kepemilikan harta bersama tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan harta bersama tersebut belum dibagi secara rill. Ketiga, gugatan dikabulkan sebagian dikarenakan penggugat tidak sepenuhnya memberikan pembuktian hukum atas dalil-dalil gugatannya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Titin Suprihatin

Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone
+6289657453976

Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Titin Suprihatin

Contact Email uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone +6289657453976

Journal Mail Official jrhki@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Titin Suprihatin

Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone
+6289657453976

Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA