cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Titin Suprihatin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6289657453976
Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Hukum Keluarga islam
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083474     EISSN : 27985350     DOI : https://doi.org/10.29313/jrhki.vi
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sbb: Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul ‘urs. Jurnal ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Unisba. Artikel yang dikirimkan ke jurnal ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 68 Documents
 3   4   5   6   7 
Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Mengurangi Masalah Perceraian Ivan Parjianto; Shindu Irwansyah; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1764

Abstract

Abstract. The Sakinah Family Service Center is a program originating from the Ministry of Religion which aims to create a sakinah family and reduce divorce rates. Based on the Decree of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 378 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Sakinah Family Service Centers. The increase in the number of divorces at the KUA in Kiaracondong District, Bandung City, the Sakinah family service center with its abbreviation (Pusaka Sakinah). The divorce rate from year to year continues to increase. Based on the problems above, this study aims to analyze the program with the theory of effectiveness on divorce problems. This study aims to determine the effectiveness of the KUA's sakinah inheritance program, Kiaracondong District, Bandung City in reducing divorce problems. The research approach method used is empirical juridical and the type of qualitative research data is field data with primary and secondary research data sources, data collection techniques through interviews, observation. The results of this study concluded that the sakinah heritage at KUA, Kiaracondong District, Bandung City was effective from a scientific point of view and ineffective from the point of view of holding it to reduce the problem of divorce rates. Abstrak. Pusat layanan keluarga sakinah merupakan program yang berasal dari Kementrian Agama bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka prceraian. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layann Keluarga Sakinah. Meningkatnya angka perceraian di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, pusat layanan keluarga sakinah dengan singkatanya (pusaka sakinah) program tersebut hanya dilaksanakan di KUA Kecaamatan Kiaracondong, sempat terhenti dengan adanya wabah vitus covid-19. Angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan menganalisis program tersebut dengan teori efefktivitas terhadap permasalahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mengurangi permasalahan perceraian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris dan jenis data penelitian kualitiatif adalah data lapangan dengan sumber data penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menasil penelitian ini menyimpulkan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung efektif dari sisi keilmuan dan tidak efektif dari sisi tujun diselengarakannya untuk mengeruangi masalah tingkat perceraian.
Efektivitas Kepala KUA dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Ditinjau dari Peraturan Menteri Agama Iqlima Aghni Nurul Fajri
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1774

Abstract

Abstract. Good leaders will have a positive impact on their employees because with good leadership employees will discipline work and concentrate on completing their work. Prior to the leadership of the current head of KUA, it was found that several employees had a lack of responsibility towards tasks, lack of understanding of tasks, and were technology stutterers, but after the current leadership period, employees had a great increased sense of responsibility, therefore researchers are interested in examining how the effectiveness of heads of KUA in improving employee performance. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the head of the KUA Kec. Sukasari in improving employee performance and the suitability of the performance of the head of the KUA Kec. Sukasari with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 34 of 2016. By using a qualitative descriptive research method, this research was conducted direct observation by means of the field research. And it can be concluded that: Performance of the Head of KUA Kec. Sukasari can be said to be effective in improving the performance of its employees and is in accordance with the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia No.34 of 2016. Being a good and effective leader will lead us to success. Abstrak. Pemimpin yang baik akan berdampak positif terhadap pegawainya karena dengan kepemimpinan yang baik pegawai akan disiplin kerja dan berkonsentrasi dalam menuntaskan tugasnya. Pegawai KUA Kecamatan Sukasari saat sebelum kepemimpinan kepala KUA yang sekarang, ditemukan sebagian pegawai yang memiliki rasa tanggung jawab kurang terhadap tugas, pemahaman tugas yang kurang, dan gagap teknologi. Namun, setelah masa kepemimpinan yang sekarang pegawai mempunyai peningkatan rasa tanggung jawab yang besar, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas kepala KUA dalam meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivan kepala KUA Kec.Sukasari dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kesesuaian kinerja kepala KUA Kec.Sukasari dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara field research. Dan dapat disimpulkan bahwa: Kinerja Kepala KUA Kec. Sukasari dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan kinerja pegawainya dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No.34 Tahun 2016. Dengan menjadi pemimpin yang baik dan efektif akan membawa kita pada keberhasilan.
Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Rizal Maulana Rahman
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1874

Abstract

Abstract. Nusyuz according to the Qur'an, hadith and opinions of fiqh experts in their books, compilations of Islamic law that serve as guidelines in religious courts and as references are fiqh books, the concept of nusyuz according to the Compilation of Islamic Law is mentioned with the obligations of a wife who must obey or obedient to her husband and if the wife leaves her obedience or disobeys her husband, the husband's obligations such as providing for his wife fall except for the interests of his child, but the husband's obligation can return if the wife has not done nusyuz. The transformation from the book of fiqh into the Compilation of Islamic Law begins with the wife's nusyuz contained in the books of Fathul Mu'in and Bidayatul Mujtahid about providing a living from a husband to a wife who is nusyuz contained in article 80 paragraph 7, and the husband's obligation to fall to a wife who is nusyuz in article 84 paragraph 2 Meanwhile, from the husband if he does nusyuz it is not listed in the Compilation of Islamic Law, but in the book of fathul mu'in the obligation that the husband cannot afford to give to his wife in providing clothing, food, feed, apart from that in the book of Al-Wajiz it is stated that the husband's nusyuz by treating and molested his wife. Abstrak. Nusyuz menurut Al Qur’an, hadist dan pendapat ahli fikih dalam kitab-kitabnya, kompilasi hukum islam yang menjadi pedoman di pengadilan agama dan sebagai rujukannya adalah kitab-kitab fikih, Konsep nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan kewajiban seorang istri yang harus mentaati atau patuh terhadap suaminya dan jika istri keluar dari ketaatannya atau membangkang kepada suaminya maka kewajiban suami seperti menafkahi istrinya gugur kecuali kepada kepentingan anaknya, tetapi kewajiban suami dapat kembali apabila istri sudah tidak melakukan nusyuz. Transformasi dari kitab fikih kedalam Kompilasi Hukum Islam  diawali nusyuz istri terdapat dalam kitab Fathul Mu’in dan Bidayatul Mujtahid tentang memberikan nafkah dari suami kepada istri yang nusyuz terdapat pada pasal 80 ayat 7, dan kewajiban suami gugur terhadap istri yang nusyuz pada pasal 84 ayat 2. Sedangkan dari suami jika berbuat nusyuz tidak dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam kitab fathul mu’in kewajiban yang tidak mampu diberikan suami kepada istri dalam memberikan sandang, pangan, pakan, selain dari itu dalam kitab Al-Wajiz disebutkan nusyuz suami dengan memperlakukan dan menganiaya istri.
Hukum Sewa Rahim Perspektif Jurnalis Uddin Dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 Taufiq Hidayat; Muhammad Yunus
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1878

Abstract

Abstract. MUI Fatwa Decree Number: KEP-952/MUI/XI/1990 has prohibited surrogate mother in its various forms because it causes far more harm than good. However, in this case the scholars differed on the law of surrogate mother, some forbidding it and some allowing it to be rented, including Jurnalis Uddin, who allowed surrogate mother. The research method in this thesis is qualitative with a normative juridical approach, and the type of data used is library data. Data collection techniques were taken from library data, namely books, scriptures, MUI fatwas, and literature discussing surrogate mother. Then data analysis was carried out by content analysis. The results of this study concluded that surrogate mother is forbidden and should not be carried out in accordance with the MUI fatwa Number: KEP-952/MUI/XI/1990 which has prohibited renting a womb based on the Qur'an, hadith, and fiqh principles. Jurnalis Uddin allowed suroogate mother because the condition of a wife experiencing infertility was equated with an emergency, in this case what was unlawful could become lawful, but surrogate mother was not included in the conditions for an emergency according to Wahbah Zuhaili. Therefore it is better to choose the MUI fatwa Number: KEP-952/MUI/XI/1990 which forbids surrogate mother. Abstrak. Keputusan Fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 telah mengharamkan sewa rahim dalam berbagai bentuknya karena jauh lebih banyak menimbulkan mudharatnya dibanding kemaslahatannya. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum sewa rahim ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan melakukan sewa rahim diantaranya yaitu Jurnalis Uddin yang membolehkan sewa rahim. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenis data yang digunakan yaitu data pustaka (library). Teknik pengumpulan data diambil dari data pustaka yaitu buku-buku, kitab-kitab, fatwa MUI, dan literatur-literatur yang membahas tentang sewa rahim. Kemudian analisis data dilakukan secara analisis konten (content analysis). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sewa rahim diharamkan dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim dengan berlandaskan dari al-Qur’an, hadits, dan kaidah-kaidah fiqih. Jurnalis Uddin membolehkan sewa rahim dikarenakan kondisi istri yang mengalami kemandulan itu disamakan dengan keadaan darurat, dalam hal ini yang haram bisa menjadi halal, namun sewa rahim tidak termasuk ke dalam syarat-syarat keadaan darurat menurut Wahbah Zuhaili. Maka dari itu lebih baik memilih fatwa MUI Nomor: KEP-952/MUI/ XI/1990 yang telah mengharamkan sewa rahim.
Tinjauan Hukum Islam dan UU tentang Wakaf terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Mohammad Wahyu Maulana; Siska Lis Sulistiani; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1917

Abstract

Abstract. The existence of waqf that is not administratively registered has the potential to cause disputes and lawsuits from certain parties. This also happened to the waqf land area of 500m2 which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School, East Palu City, which until now does not have the legality of formal waqf recording documents. Therefore, this research is focused on examining the recording of waqf which is managed productively by the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City. The research method used in this study is an analytical description with a normative juridical approach to examine the implementation of unrecorded waqf management from the perspective of Islamic law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The results show that the recording of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City has not fully fulfilled the pillars and requirements of waqf according to Islamic law, namely that they do not have strong legal evidence in the form of a Waqf Pledge Deed. Then the recording of waqf in the management of productive waqf at the Hikmatus Sunnah Islamic Boarding School in East Palu City according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in general is not contradictory, but for orderly administration and the nadzir should communicate with the Wakif heirs so that the Waqf Pledge Deed is immediately issued in in front of the PPAIW KUA officer of East Palu District. Abstrak. Adanya wakaf yang tidak tercatat secara administratif berpotensi menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini pun terjadi pada lahan wakaf seluas 500m2 yang dikelola secara produktif oleh Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur yang sampai saat ini belum memiliki legalitas dokumen pencatatan wakaf secara formal. Oleh karena itu, penelitian difokuskan untuk mengkaji pencatatan wakaf yang dikelola secara produktif oleh pihak Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti pelaksanaan pengelolaan wakaf yang belum tercatat dari perspektif hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam yaitu belum memiliki bukti hukum yang kuat berupa Akta Ikrar Wakaf. Kemudian pencatatan wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara umum tidak bertentangan, tetapi untuk tertib administrasi dan pihak nadzir sebaiknya melakukan komunikasi dengan pihak ahli waris Wakif agar segera diterbitkan Akta Ikrar Wakaf di depan petugas PPAIW KUA Kecamaran Palu Timur.
Tinjauan Maqashid Syariah tentang Pembekuan Sel Telur Manusia (Egg Freezing) Firzza Shafira Rizkiyana
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1938

Abstract

Abstract. In Islam there is Hifdz Nasab or keeping offspring which is one of the goals of Maqashid Sharia. One of the efforts to maintain offspring is marriage, but not all marriages can produce offspring, and not everyone who gets married quickly gets children. So, the solution offered by technological developments in the medical field is egg freezing. The purpose of this study was to determine the process of freezing human eggs and to determine the freezing of human eggs according to maqashid sharia. The method used in this research is normative juridical research with secondary data sources and types in the form of primary legal data, namely the Qur'an, hadith, fiqh rules, and relevant books. Collected by literature study method and analysis with analytical description method. The results of this study, viewed from the maqashid shari'ah, that freezing human eggs is permissible as long as the media and reasons do not conflict with the shari'a.  Abstrak. Dalam Islam terdapat Hifdz Nasab atau menjaga keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari Maqashid Syariah. Upaya untuk menjaga keturunan itu salah satunya pernikahan, namun tidak semua pernikahan bisa menghasilkan keturunan, dan tidak semua orang yang menikah cepat mendapatkan keturunan. Maka, solusi yang ditawarkan dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kedokteran adalah pembekuan sel telur manusia atau egg freezing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembekuan sel telur manusia dan mengetahui pembekuan sel telur manusia menurut maqashid syariah. Metode penelitian yuridis normatif dengan sumber dan jenis data sekunder berupa data hukum primer yaitu al-qur’an, hadist, kaidah fiqih, dan kitab yang relevan. Dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan analisis dengan metode deskripsi analistis. Hasil dari penelitian ini, ditinjau dari maqashid syari’ah bahwa pembekuan sel telur manusia adalah boleh selama media dan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat.
Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014 Risma Octaviani; Amrullah Hayatudin; Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1939

Abstract

Abstract. In their use, not all cityception tools functioned as they should, as happened in Kampung Patrol, Ciamis Regency, there were cases of pregnancies that had to be aborted due to medical emergencies for the mother and the fetus in the womb. The MUI Fatwa and Government Regulation Number 61 of 2014 formulate reproductive health and permissibility in the practice of abortion. Researchers in their research formulated the following problem formulation: What are the legal provisions for abortion according to the MUI fatwa and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health; What is the practice of abortion in Patrol Village, Sukamantri District; What is the legal analysis of abortion due to the use of contraceptives according to the MUI fatwa and PP No. 61 of 2014; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using a qualitative descriptive analysis technique. The results of the researcher's research that in principle abortion is prohibited, but with the terms and conditions that abortion is allowed, namely as a result of medical indications and pregnancy due to rape. The practice of abortion carried out in Patrol Village as a result of the use of contraceptives which results in medical emergencies and genetic defects in the fetus. The practice of abortion resulting from the use of contraceptives that are not in accordance with the procedure, according to government regulations and the MUI fatwa, abortion due to medical indications is permissible. Abstrak. Dalam penggunaanya tidak semua alat kotrasepsi berfungsi sebagaimana mestinya, seperti halnya yang terjadi di Kampung Patrol Kabupaten Ciamis terdapat kasus kehamilan yang harus dilakukan tindakan aborsi akibat terjadi kedaruratan medis pada ibu dan janin yang di kandung. Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 merumuskan tentang Kesehatan reproduksi dan kebolehan dalam praktek aborsi. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi; Bagaimana praktek abosi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri; Bagaimana analisis hukum aborsi akibat penggunaan alat kontrasepsi menurut fatwa MUI dan PP No 61 Taun 2014; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan secara prinsip aborsi dilarang namun karena indikasi medis dan akibat kehamilan akibat pemerkosaan diperbolehkan ; praktek aborsi yang terjadi di kampung patrol yang di akibatkan dari kesalahan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan adanya cacat genetik dan kedaruratan medis; praktek seperti demikian menurut fatwa mui dan pp nomor 61 tahun 2004 membolehan melakukan tindakan aborsi.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis Muhamad Saeful Fajar; Muhammad Yunus; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1992

Abstract

Abstract. This research uses a qualitative approach method by conducting observations and interviews with the samples we have determined and reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as it should. The results showed that: First, panaik money is one of the pre-conditions that must be implemented by the prospective bridegroom, if the bridegroom does not give panaik money to the prospective bride, the application is rejected because the panaik money is one of the social status and pride of the bugis bride-to-be. In Islamic Law there is nothing to regulate the money of panaik, secondly, in Islamic Law the dowry is the gift of a man to the woman he marries, w\hich will then become the full right of the wife. A person is free to determine the shape and amount he wants because in Islamic Law there is no provision for the amount or limit of dowry but the dowry is adjusted to the ability of the male party. In Islamic Law there is nothing to regulate the amount or limit of giving panaik money, but nevertheless the law is Urf Al-Sahih (a custom that is considered valid) as a form of custom that does not violate nash / Islamic law. Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki, apabila mempelai calon laki-laki tidak memberikan uang panaik kepada calon mempelai perempuan maka lamaran ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita Bugis. Dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang uang panaik, kedua, didalam Hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang lakilaki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang di inginkan karena didalam Hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Di dalam Hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang jumlah atau batasan pemberian uang panaik, namun demikian hukumnya Urf Al-Sahih (kebiasaan yang dianggap sah) sebagai salah satu bentuk adat yang tidak melanggar nash/syariat Islam.
Perceraian pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Maslahah Mursalah Wafa Qurota Aini; Yandi Maryandi; Muhammad Yunus
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1993

Abstract

Abstract. In the household there are various things that can cause disputes, leading to divorce, especially during the Covid-19 pandemic, which is one of the causes of the increasing number of divorces in the Bandung Religious Court due to various factors. Maslahah mursalah is one of the theories of extracting law in Islam when there are no rules in the Qur'an or hadith. Researchers in their research formulated the following problem formulation: How is divorce law in Islam; What is the divorce rate during the Covid 19 pandemic in the city of Bandung; What is the impact of divorce during the covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court from the perspective of maslahah mursalah; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using an empirical juridical approach. The results of his research are that in Islam divorce talak is a divorce in which the husband submits a divorce application to the Religious Court, while the wife seeks divorce; Divorce cases during the Covid 19 pandemic at the Bandung City Religious Court have increased. And the impact of divorce during the Covid 19 pandemic at the Bandung Religious Court was in accordance with the maslahah mursalah by considering the reasons and factors for divorce to avoid harm and bring benefit. Abstrak. Dalam rumah tangga terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan perselisihan, hingga menimbulkan perceraian terlebih pada masa pandemi covid-19 yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung karena berbagai faktor. Maslahah mursalah merupakan salah satu teori penggalian hukum dalam Islam ketika tidak ada aturan dalam Al-Qur’an maupun hadist. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum perceraian dalam islam; Bagaimana tingkat perceraian di masa pandemi covid 19 di Kota Bandung; Bagaimana dampak perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung perspektif maslahah mursalah; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya bahwa dalam islam cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh suami ke Pengadilan Agama sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri; kasus perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Kota Bandung mengalami peningkatan. Dan dampak dari perceraian pada masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan maslahah mursalah dengan mempertimbangkan alasan dan faktor perceraian untuk menghindari kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan.
Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT pada Perkara Cerai Gugat Agil Fatkhurohmah; Muhamad Yunus; Amrullah Hayatudin
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.2154

Abstract

Abstract. There are many cases of domestic violence that occur and the majority of victims are women. The women who are victims of domestic violence are the most dominant in carrying out divorce proceedings in the Religious Courts. Divorce contested at the Bandung Religious Court occupying the position of the highest case filed. This study analyzes domestic violence which is processed in the Religious Courts, the forms of legal protection that are carried out when dealing with domestic violence in legislation and the forms of legal protection that are carried out in the Agama Court in Bandung. The approach method used is sociological empirical juridical with the research location in the Bandung Religious Court area. Based on research results, legal protection for victims of domestic violence can be provided by many groups, from advocates, courts, police, prosecutors, communities, health workers, social institutions. The form of legal protection in the Religious Courts is to provide legal assistance from advocates and legal assistance in the form of granting the judge's decision to sue for divorce. Abstrak. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan pera korban mayoritas adalah perempuan. Para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga paling dominan melakukan tindakan perceraian di Pengadilan Agama. Cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung penempati posisi perkara tertinggi yang diajukan. Penelitian ini menganalisis mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang di proses di Pengadilan Agama, bentuk perlindungan hukum yang di lakukan saat menangani KDRT dalam perundang-undangan dan bentuk perlindungan hukum yang di lakukan di Pengadilan A gama Bandung. Metode pendekatan yang digunakan yang adalah yuridis empiris sosiologis dengan lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum kepada korban KDRT bisa dilakukan oleh banyak kalangan, dari advokat, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, petugas kesehatan, lembaga sosial. Bentuk perlindungan hukum yang berada di Pengadilan Agama adalah dengan memberikan bantuan hukum dari advokat dan bantuan hukum berupa mengabulkan putusann gugat cerai oleh hakim.

Page 5 of 7 | Total Record : 68

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)