Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Riset Hukum Keluarga islam

JRHKI
Website

Published by Universitas Islam Bandung

ISSN : 28083474 EISSN : 27985350 DOI : https://doi.org/10.29313/jrhki.vi

Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sbb: Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul ‘urs. Jurnal ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Unisba. Artikel yang dikirimkan ke jurnal ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 68 Documents

1 2 3 4 5

Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19 Annisa Sherin Millenia; Maman Abdurrahman
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Research in this thesis is a type of descriptive research. The data used in this study is secondary data with primary legal material in the form of Al-Qur'anul Karim, Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice. While the approach the author uses is juridical normative. The author uses data collection techniques or library research in accordance with PERMA No. 1 Year 2019 on The Administration of Cases and Hearings in the Court conducted electronically, however, the facts that occurred, the absence of the respondent at the court on the grounds that the existence of PSBB, although the call has been made officially and appropriately. In the examination of the Respondent from the attorney general the applicant submits an application to the panel of judges to continue the trial and examine the respondent via video call. The results of this study showed that the discretion of the Judge in deciding the divorce lawsuit through a video call in the Brass Religious Court, the judge prioritized the principle of justice and efficacy for the community, especially to the litigants. Abstrak. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur’anul Karim, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau library research Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan dilakukan secara elektronik, Namun, Fakta yang terjadi, ketidakhadiran dari termohon di persidangan dengan alasan saat itu adanya PSBB, meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut. Dalam pemeriksaan Termohon dari kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dan memeriksa pihak termohon melalui video call. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai talak melalui video call di Pengadilan Agama Kuningan, hakim mengutamakan asas keadilan dan kemanfatan bagi masyarakat, khususnya kepada pihak yang berperkara.

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi Ai Pebrianti Purwa Delimas; Ilham Mujahid
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Marriage that will bring peace and spirituality, must have the same religious beliefs, must not be of different religions, in accordance with the Word of Allah, Surat Al-Baqarah: 221 and encouraged by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with this type of qualitative research. In the case of interfaith marriages, which are manifested in related books, journals, theses, articles, do not forget the Al-Qur'an and Sunnah in accordance with this theme. The purpose of this research is to look in depth about interfaith marriage according to Islamic law and according to the Marriage Law. What are the views of these two sources and the location of the similarities or similarities of Islamic law and the law on interfaith customary marriages. The result of this research is that in Islamic law it is not allowed because of a new breakthrough in faith. Therefore, inter-religious marriages, for various reasons such as better than allowing cohabitation. There is also the opinion that this may have been her match and is a human right. This reason cannot be accounted for, both in Islamic law and in state law, because in law, marriage will be said to be valid according to the law of each religion, it is said to be valid, because marriage will be accounted for before Allah SWT as a creator who has worked with all His perfection. Abstrak. Perkawinan yang akan membawa ketenangan lahiriyah dan bathiniyah itu, harus sama keyakinan agamanya, tidak boleh berbeda agama, sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah : 221 dan di dorong dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan jenis penelitian kualititif yaitu menelusuri terhadap pelaku terjadinya perkawinan beda agama dan dihubungkan dengan buku-buku yang terkait, jurnal, skripsi, artikel tidak lupa Al-Qur’an dan sunnah yang sesuai dengan tema ini. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui secara mendalam tentang pernikahan beda adat beda agama menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana pandangan dari dua sumber tersebut serta letak perbedaan atau persamaan dari hukum Islam dan Undang-undang mengenai perkawinan adat beda agama. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan iman. Oleh sebab itu, perkawinan antar penganut agama, dengan berbagai macam alasannya seperti lebih baik dari pada membiarkan kumpul kebo. Ada juga beranggapan bahwa ini mungkin sudah jodohnya dan merupakan hak asasi manusia. Alasan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum Islam maupun hukum negara, karena dalam undang-undang pun perkawinan akan dikatakan sah apabila menurut hukum masing-masing agama nya dikatakan sah, karena perkawinan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai pencipta yang telah mengatur kehidupan dengan segala kesempurnaan-Nya.

Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengalihan Aset Wakaf di PC Persis Pangalengan M Wildan Firdaus; Neneng Nurhasanah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Waqf is a legal act of wakif to give up part of his property to be used forever or for a certain period of time. PC Persis Pangalengan District is a religious organization and has an organizational management structure that deals specifically with waqf issues. At PC Persis Pangalengan Subdistrict, the waqf pledge pledged Rp. 65,000,000 in cash waqf funds for the purchase of an ambulance, but because PC Persis Pangalengan received a grant of 1 ambulance from PD Persis Bandung Regency, the allocation of waqf funds was diverted to clinic renovation. The purpose of this study was to determine the transfer of waqf assets in the Pangalengan Islamic Union PC according to Islamic Law and Law no. 41 of 2004 concerning Waqf. This research method uses a qualitative approach. Data collection was done by means of literature study and interviews. It can be concluded that according to Islamic law it states that the majority allow the transfer of waqf assets with a note that it is intended for the general benefit. And according to Law No.41 of 2004 it is permissible because there are more articles that allow the transfer of waqf assets than articles that do not allow the transfer of waqf assets. According to Islamic law, the transfer of waqf assets is permitted with the aim of the usefulness of the object or waqf objects being sustainable even though they are exchanged, sold or converted, as long as they are based on the general benefit. As for according to Law no. 41 of 2004 concerning waqf the transfer of waqf assets is permitted provided that nadzir reports it to BWI. Abstrak. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. PC Persis Kecamatan Pangalengan merupakan sebuah organisasi keagamaan dan memiliki struktur kepengurusan organisasi yang khusus menangani masalah perwakafan. Di PC Persis Kecamatan Pangalengan,pada ikrar wakaf pihak wakif mengikrarkan dana wakaf uang senilai Rp.65.000.000 untuk pembelian mobil ambulance,namun dikarenakan PC Persis Pangalengan mendapatkan hibah 1 buah mobil ambulance dari PD Persis Kabupaten Bandung,maka alokasi dana wakaf tersebut dialihkan untuk renovasi klinik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalihan aset wakaf di PC Persatuan Islam Pangalengan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, dan Wawancara. Dapat disimpulkan menurut hukum Islam menyatakan bahwa mayoritas membolehkan pengalihan aset wakaf dengan catatan bertujuan untuk kemaslahatan umum.Dan menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 itu dibolehkan karena lebih banyak Pasal yang membolehkan pengalihan aset wakaf dari pada Pasal yang tidak memperbolehkan pengalihan aset wakaf. Menurut hukum Islam pengalihan aset wakaf diperbolehkan dengan tujuan nilai kemanfaatan dari objek atau benda wakaf tersebut dapat berkesinambungan meskipun dengan cara ditukar, dijual atau dialih-fungsikan, selama didasarkan pada kemaslahatan umum. Adapun menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pengalihan aset wakaf itu diperbolehkan dengan catatan nadzir melaporkan kepada pihak BWI.

Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Mira Safira Fratiwi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Inheritance assets are all assets left by the heir due to his death, which have been free from religious and mundane obligations such as medical expenses when the heir is sick until his death, the cost of managing the corpse, zakat, donations or waqf that he has ever declared, or debts, ransoms and so on. . However, based on the author's research, there is a legal product, namely Law Number 20 of 2000 concerning Amendments to Law Number 21 of 1997 concerning Fees for Acquiring Rights on Land and Buildings (BPHTB). One of the provisions that has just been regulated in the Law is regarding the object of inheritance as stated in Article 2 paragraph (2). Based on the description, the problem points are how the tax concept in Islamic law and positive law, and how to analyze Islamic law on Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2000 concerning BPHTB. This research is a qualitative literature research with descriptive-analysis data processing techniques. The results of the research are that in Islamic law there is no term inherited property as a provision for tax objects, and according to Islamic law taxes are allowed to be levied on condition that the collection must be temporary if a state or Baitul Mal is experiencing a vacuum. Abstrak. Harta waris merupakan semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan seperti biaya keperluan pengobatan ketika pewaris sakit hingga wafatnya, biaya pengurusan jenazah, zakat, infak atau wakaf yang pernah dinyatakannya, atau hutang, tebusan dan sebagainya. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Salah satu ketentuan yang baru diatur di dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai objyek warisan yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana konsep pajak dalam hukum Islam dan Hukum Positif, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pajak Waris dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan dengan Teknik pengolahan data deskriptif-analisis. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa di dalam hukum Islam tidak ada istilah harta warisan dijadikan sebagai ketentuan obyek pajak, dan menurut hukum Islam pajak diperbolehkan untuk di pungut dengan syarat pemungutannya harus bersifat temporer jika keadaan suatu negara atau Baitul Mal sedang mengalami kekosongan. Kata Kunci: Waris, Hukum Islam

Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam Mochamad Adrian Pranata; Muhammad Yunus
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Islamic law emphasizes that "marriage is a form of muqayyah worship. Its validity lies in its terms and harmony. Therefore it requires / requires the presence of contracted parties, meanwhile with the development of technology, the marriage contract through the media of video calls is not considered valid if the terms and conditions are not met. The pillars or essential elements are consent and qabul. The problem points formulated in this study are How Marriage via video call media according to Islamic Law, How is the validity of the Marriage Contract through video call according to Islamic Law.The research method used is the normative juridical method. which is the object of Marriage Contract Research through video call media according to Islamic Law. The purpose of this research: To know marriage through video call media according to Islamic law, to know the validity of the marriage contract through video call media according to Islamic law.The results of the study concluded that: Marriage via video call is a consent statement uttered by the female guardian which is then answered by the male, based on technological advances through the internet media. The marriage contract through legal video call media fulfills the requirements and harmonious marriage, does not contradict Islamic law, such as a prospective husband and a female marriage guardian, two witnesses and a consent of Kabul. This is confirmed by the provisions of Article 27 to 29 Compilation of Islamic Law, among others, not intermittent, carried out directly by the guardian of marriage concerned and pronounced directly by the groom through a video call, then fulfilled, among others, harmonious, legal requirements, conditions of marriage. Abstrak. Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan bentuk ibadah muqayyah keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu mengharuskan/mensyaratkan hadirnya pihak-pihak yang berakad, sementara itu dengan perkembangan teknologi maka akad nikah melalui media video call, tidak dianggap sah jika syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan qabul. Poin masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan melalui media video call menurut Hukum Islam, Bagaimana Keabsahan Akad Nikah melalui media video call menurut Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. yang menjadi Objek Penelitian Akad Nikah melalui media video call menurut Hukum Islam. Tujuan penelitian ini : Untuk mengetahui Pernikahan melalui media Video call menurut Hukum Islam, Untuk mengetahui Keabsahan Akad nikah melalui media Video call menurut Hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pernikahan melalui media video call merupakan pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki, berdasarkan kemajuan teknologi melalui media internet. Akad nikah melalui media video call sah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tidak bertentangan dengan hukum islam, seperti adanya calon suami dan, wali nikah pihak perempuan, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, dilakukan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui video call, Kemudian terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.

Analisis Implementasi Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UPZ Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang Yogi Indrayadi; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The government established a regulations that can be a protection for the implementation of zakat in Indonesia, one of which is PERBAZNAS No. 2 of 2016 concerning the Establishment and Work Procedure of the Zakat Collecting Unit (UPZ). Based on observations in practice, UPZ Cibugel District does not fully implement the regulations contained in PERBAZNAS No. 2 of 2016 as a whole. The purpose of this study is to discuss how to analyze the implementation of PERBAZNAS No. 2 of 2016 in UPZ Cibugel District, both in terms of legality formation and working mechanisms. The method used in this research is empirical-normative juridical with the qualitative approach and sourced from the result of interviews with the head of UPZ Cibugel District and literature studies. The results of this study are: The mechanism for the formation and work of UPZ is regulated in detail in PERBAZNAS No. 2 of 2016, The practice of forming and working UPZ in Cibugel District is officially formed by BAZNAS and its work procedure is assisted by village amilin who do not have a BAZNAS decree, implementation of PERBAZNAS No. 2 In 2016 in the UPZ of Cibugel District there were those that were appropriate and some were not as stated in PERBAZNAS No. 2 of 2016. Abstrak. Pemerintah membentuk regulasi yang dapat menjadi payung bagi pelaksanaan zakat di Indonesia yaitu salah satunya PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Berdasarkan observasi, pada praktiknya, UPZ Kecamatan Cibugel tidak sepenuhnya menjalankan peraturan yang terdapat dalam PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini untuk membahas bagaimana analisis implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 di UPZ Kecamatan Cibugel baik dari segi pembentukan legalitas maupun mekanisme kerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris-normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersumber dari hasil wawancara ketua UPZ Kecamatan Cibugel dan studi pustaka. Hasil penelitian ini ialah: Mekanisme pembentukan dan kerja UPZ diatur secara rinci pada PERBAZNAS No 2 Tahun 2016, Praktik pembentukan dan tata kerja UPZ Kecamatan Cibugel ialah resmi dibentuk oleh BAZNAS dan tata kerjanya dibantu oleh amilin desa yang tidak memiliki SK BAZNAS, implementasi PERBAZNAS No 2 Tahun 2016 di UPZ Kecamatan Cibugel ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan yang tertera pada PERBAZNAS No 2 Tahun 2016.

Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Rifa Ardi Gumelar; Siska Lis Sulistiani
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Islam regulates zakat and its management as well as the law, the law governing zakat management is contained in Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, which in Article 38 states that zakat management may not be carried out by any person without the approval of the authorities. Daarul Ilmi Islamic Boarding School has been carrying out zakat management activities since 2010 until now, but Daarul Ilmi Islamic Boarding School does not yet have legality from the authorities to manage zakat. This study aims to find out how to manage zakat according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, and to find out how to manage zakat in Darul Ilmi Islamic Boarding School according to Islamic law and Law No. 23 of 2011 on zakat management. The method used in this study is juridical normative. In Islamic law, zakat management can be carried out by anyone without certain legalities, only to be appointed by a leader, but in Law Number 23 of 2011 Article 38 there must be legality or permission from the authorities, therefore Darul Islamic boarding school is appropriate or appropriate. In line with Islamic law regarding the management of zakat, but not according to Law Number 23 of 2011. Abstrak. Agama Islam mengatur mengenai zakat beserta pengelolaannya begitupun dengan UU. UU yang mengatur mengenai pengelolaan zakat terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mana pada Pasal 38 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang tanpa persetujuan dari pihak yang berwajib. Pondok Pesatren Daarul Ilmi telah melakukan kegiatan pengelolaan zakat semenjak Tahun 2010 hingga saat ini, akan tetapi Pondok Pesantren Daarul Ilmi belum mempunyai legalitas dari pihak yang berwajib untuk mengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Pondok Pesatren Darul Ilmi menurut hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Didalam hukum Islam pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada legaliats tertentu hanya di tunjuk oleh seoarang pemimpin, akan tetapi didalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 38 harus adanya legalitas atau izin dari pihak yang berwajib, maka dari itu pondok pesatren darul sudah sesuia atau sejalan dengan hukum Islam mengenai pengelolaan zakat, akan tetapi belum sesuai menurut UU No. 23 Tahun 2011.

Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Piousty Hasna Arifany
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The research in this thesis is a type of content analysis and descriptive analysis. The data used in this study is primary data, namely interviews and secondary legal materials in the form of Perma No. 1 of 2019 concerning online case administration and the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Agency, No. 5374/DJA/HM.01/X/2019. While the approach that the author uses is qualitative and normative-empirical. The author uses data collection techniques Literature Study, observation, interviews, and documentation. In the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Agency, No. 5374/DJA/HM.01/X/2019 it has been explained that all Courts of First and Appeals within the Religious Courts immediately implement the e-court system as a follow-up to PERMA No. 1 of 2019. At the Bandung Religious Court, the e-court itself has been implemented since 2019, but the use of this e-court is deemed not optimal, during the COVID-19 pandemic situation, e-court can be a solution for litigation online in order to minimize crowds. The results of this study indicate that there are factors that hinder the implementation of e-court at the Bandung Religious Court. Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan peradilan melalui e-court di Pengadilan agama Bandung dengan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, No 5374/DJA/HM.01/X/2019. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Dianalisis secara deskriptif. Data diperoleh melalui studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, No 5374/DJA/HM.01/X/2019 telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif akibat literasi masyarakat terkait e-court masih rendah.

Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Syarifah Sofwah Yahya; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The research in this thesis is a type of descriptive research. The data used in this study is secondary data with primary legal material in the form of people who are (subjects) of interfaith marriages. While the approach that the author uses is an empirical juridical approach. The author uses field study data collection techniques (field research) by using interviews and personal documents. Facts that occur in the field, the Civil Registry Office registers interfaith marriages without a court decision. The MUI fatwa states that interfaith marriages are prohibited and the legal consequences of interfaith marriages when viewed from the Munakahat Fiqh will have an impact on marital status, husband and wife relationships, children's lineage and inheritance rights. The results of this study indicate that in the practice of interfaith marriages in Wonosari District, Gunung Kidul Regency, there is legal smuggling by the Civil Registry Office and if the marriage is not legal according to Islamic law then the haraam in the husband and wife relationship occurs, and children born from interfaith marriages it can only be in love with its mother. Abstrak. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa orang yang sebagai (subjek) perkawinan beda agama. Sementara pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan (field research) dengan menggunakan cara wawancara dan dokumen pribadi. Fakta yang terjadi di lapangan, Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan beda agama tanpa adanya putusan pengadilan. Fatwa MUI menyatakan keharaman perkawinan beda agama dan akibat hukum perkawinan beda agama apabila ditinjau dari Fikih Munakahat akan berdampak pada status perkawinan, hubungan suami istri, nasab anak dan hak kewarisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik perkawinan beda agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul adanya penyelundupan hukum oleh pihak Kantor Catatan Sipil dan apabila perkawinan itu tidak sah menurut hukum Islam maka keharaman dalam hubungan suami istri itu terjadi, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama itu hanya dapat bernasab pada ibunya.

Analisis Arah Kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate Sitti Nurchalifa Umaternate; Asep Ramdan Hidayat
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Mosques occupy an important position in the life of Muslims, not only in ritual worship, but also in various aspects of Muslim life. The Sultanate of Ternate is one of the four sultanates in North Maluku. Evidence of the existence of the Sultanate of Ternate is the existence of the Sultanate Mosque, one of the oldest and largest Sultanate mosques in the Sultanate of Ternate is Sigi Lamo which keeps a history of Islamic civilization and culture that still stands today. Until now, the mosque is still standing and has become the center of life for Muslims in Ternate, as a reference in fostering customs, culture and religion. The direction of the Qibla which is part of the valid requirements of prayer is an important thing in carrying out prayer services. Sigi Lamo which is a historical mosque, in determining the direction of the Qibla has been established since its inception. The direction of the Qibla of the Sigi Lamo Mosque in the Sultanate of Ternate has not changed since its inception until now, because of the sacredness of the mosque. Therefore, the author wants to examine the accuracy of the direction of the Sigi Lamo Qibla and in view of the fiqh facing the Qibla and the culture of the Ternate people. This study used a qualitative research method with a descriptive analysis approach. The purpose of this study was to determine the accuracy of the Qibla direction of the Sigi Lamo Mosque in the Sultanate of Ternate and its relationship with Fiqh. The results showed that the direction of the Qibla of the Sigi Lamo Mosque in the Sultanate of Ternate deviated from the direction of the Qibla by 20 ° 24'10 "to the south, whereas the direction of the qibla that should have been 290 ° 24'10" (too westward). This deviation occurs because of the opinion of the surrounding community about the sacredness of the mosque building and the direction of the Qibla. Abstrak. Masjid menduduki posisi penting bagi kehidupan umat Islam, tidak hanya dalam ritual ibadah saja, namun juga dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Kesultanan Ternate adalah salah satu dari empat kesultanan yang berada di Maluku Utara. Bukti dari eksistensinya Kesultanan Ternate ialah masih berdirinya Masjid Kesultanan, salah satu masjid Kesultanan yang tertua dan terbesar di Kesultanan Ternate ialah Sigi Lamo yang menyimpan sejarah peradaban dan kebudayaan Islam yang masih berdiri hingga sekarang. Hingga saat ini masjid tersebut masih kokoh berdiri dan menjadi sentra kehidupan umat Islam di Ternate, seperti menjadi rujukan dalam pembinaan adat, budaya, dan agama. Arah kiblat yang merupakan bagian dari syarat sah Shalat menjadi hal yang penting dalam melaksanakan ibadah shalat. Sigi Lamo yang merupakan masjid yang bersejarah, dalam penentuan arah kiblat telah di tetapkan sejak awal di dirikan. Arah kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate sejak awal didirikan hingga saat ini tidak mengalami perubahan, karena kesakralan dari Masjid. Oleh karenanya, penulis ingin meneliti akurasi arah kiblat Sigi lamo serta di tinjau dari fiqh menghadap kiblat serta kebudayaan masyarakat Ternate. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi arah kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate dan hubungannya dengan Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kiblat Masjid Sigi Lamo Kesultanan Ternate menyimpang arah kiblatnya sebesar 20°24'10" ke arah selatan, padahal arah kiblat yang seharusnya adalah 290°24'10" (terlalu ke arah Barat). Penyimpangan tersebut terjadi karena anggapan masyarakat sekitar tentang kesakralan bangunan masjid berikut arah kiblatnya.

Page 1 of 7 | Total Record : 68

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2023

Filter By Issues

All Issue Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Titin Suprihatin

Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone
+6289657453976

Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Titin Suprihatin

Contact Email uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone +6289657453976

Journal Mail Official jrhki@unisba.ac.id

Editorial Address UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Titin Suprihatin

Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id

Phone
+6289657453976

Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id

Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA