cover
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017" : 11 Documents clear
PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI WILAYAH KERJA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARAN KABUPATEN BANDUNG Dicky Riswara Sutera; Wiwin Winangsih
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskannya sebagai berikut “Seberapa besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat kesehatan masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori pengendalian dari Anthony dan Govindarajan, berdasarkan proses-proses pengendalian yaitu, pelacak (detector), penilai (assesor), dan umpan balik (effector). Sedangkan teori kualitas pelayanan digunakan dari Fitzsimmons dalam Sedarmayanti berdasarkan lima dimensi yaitu, tangible (berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (tanggung jawab), assurance (jaminan), dan emphaty (perhatian). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat kesehatan masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Hasil ini dibuktikan dengan variabel pengaruh pengendalian oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan proses-proses pengendalian secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”. Demikian juga kualitas pelayanan kesehatan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI WADUK CIRATA DI BALAI PENGELOLAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT Puri Fitriyani Fitriyani; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kualitas pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat). Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Winarno (2008 : 210),, berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi. Adapun untuk variabel kualitas pelayanan digunakan pendekatan teori dari Parasurahman, Zeithaml dan Berry yang dkutip Tjiptono (2007:133) yakni Keandalan (Realibility),; Keresponsifan (Responsiveness), Keyakinan (Confidence), Empati (Empathy dan Berwujud (Tangibles). Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”. Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementsi kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat). Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
MEMAKSIMALKAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM BICAMERAL DI INDONESIA Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bicameral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambar praktik pemerintahan legeslatif terdiri dari dua kamar. Di Indonesia sistem bicameral diwujudkan dengan membentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga wakil rakyat (legeslatif). Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang bagaimana memaksimal fungsi legislasi DPD yang masih dirasa lemah perannya dalam sistem bicameral di Indonesia. Kajian yang digunakan adalah kajian literatur yang menghasilkan suatu gagasan berpikir. Gagasan yang dihasilkan adalah gagasan berdasarkan kajian literatur atau menghimpun gagasan-gagasan berdasarkan literatur yang ada. Adapun gagasan mengenai memaksimalkan fungsi legislasi ialah kesatuan anggota DPD dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan kinerja anggota DPD dalam fungsi legislasi, komunikasi (lobi-lobi politik). Gagasan tersebut juga harus didukung oleh suatu kebijakan dan kultur politik yang mengedepankan kesejetraan rakyat.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY) BIDANG PENDIDIKAN DI PT. POS INDONESIA (PERSERO) KOTA BANDUNG Haiva Fadhillah Nur Aziz; Ero Suhara
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responbility) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responbility) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Teori Edwards III dalam Subarsono, (2005:90), berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/ Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektivitas digunakan pendekatan teori Duncan, dalam Steers (1985:53 ) terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi . Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responbility) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan factor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposis/ Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi”. Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara implementsi kebijakan dengan Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responbility) Bidang Pendidikan di PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung.. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PERAIRAN UMUM, LAHAN PERTANIAN DAN KAWASAN WADUK CIRATA Meiwan Setia Pratama; Nia Pusparini
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh “Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata”. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut; Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata serta bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata. Dalam Penelitian ini peneliti menguji hipotesis berdasarkan proses dan cara-cara pengendalian yang di kemukakan oleh George C. Edwards III ada empat variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik yaitu: Komunikasi (communications), Sumber daya (resources), sikap (disposition atau attituden) dan stukturbirokrasi (bureucratic structure) (1980:10-12). Berdasarkan teori-teori dalam kerangka penelitian, dapat merumuskan proposisi ” Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata’’ dapat berjalan optimal melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data adalah sumber data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah melalui studi keperpustakaan dan studi lapangan yaitu melalui observasi, wawancara kepada informan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam implementasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Waduk Cirata sudah sesuai dengan prosedur kerjanya dalam mengimplementasikan kebijakan kepada pateani keramba jaring apung dan telah diatur oleh kebijakan SK Gubernur No. 41 Tahun 2002 Tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum, Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata.i
PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (STUDI PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WILAYAH TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG) Budy Setiadi; Rafih Sri Wulandari
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya meningkatkan swasembada pangan nasional sumber daya air sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian, irigasi merupakan alternatif dalam sistem pemanfaatan air secara efisien yang sering digunakan sebagai proses pengairan lahan pertanian, agar kondisi semua areal jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik maka dibutuhkannya program pemeliharaan jaringan irigasi. Penyelenggaraan program pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan memperhatikan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dengan adanya program pemeliharaan jaringan irigasi akan meningkatkan peran dan kemandirian petani baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang berupa Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, dalam pengelolaan jaringan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing lembaga pengelola jaringan irigasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Juga dapat bermanfaat pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, meningkatkan hasil panen, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR UNIT CIBADAK KOTA BANDUNG Mirawati Mirawati; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, Peneliti menduga belum Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung dipengaruhi oleh variabel Implementasi Kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung,”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92), berdasarkan faktor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektifitas peneliti mengacu pada pendekatan teori sebagaimana dikemukakan Siagian (1998:151) yaitu Tercapainya tujuan dan sasaran, Ketepatan waktu pencapaian sasaran dan penyelesesaian kegiatan dan pemanfaatan sumber-sumber secara optmal. Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
PELATIHAN DALMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN ANARKIS DI POLRES BANDUNG Ivvone Kartika
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SISWA PADA OPERASI PEKAT Nana Rukmana
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 200220 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.
KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU GUNA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Bonaparte Priyatna
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum juga bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang No. 2 tahun 200228 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diaktualisasikan melalui beberapa bidang tugas seperti kegiatan pre-emtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang semuanya dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Polri.

Page 1 of 2 | Total Record : 11