Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah Nia Widjajani; Arnia Fajarwati; Asep Hidayat
SOSIOHUMANITAS Vol 18 No 1: Maret 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Dalam era desentralisasi, setiap daerah mempunyai otonomi dan bertanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya sesuai sumber daya yang dimilikinya (resource - based). Untuk itu perlu direncanakan sua tu strategi pembangunan yang berbasis pada kebijakan inovasi, karena inovasi dikenali sebagai driver perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Model inovasi Quadruple Helix merupakan model inovasi yang menekankan pada kerjasama antara empat unsur yaitu pemerin tah daerah/otoritas publik; industri; universitas/sistem pendidikan; dan komunitas masyarakat/pengguna. Empat unsur tersebut bekerjasama secara dinamis dan membentuk helix yang saling overlapping menuju kearah pengembangan daerah. Model Quadruple Helix dap at digunakan sebagai model inovasi daerah dengan konsep kustomisasi (customized) disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada pada daerah itu sendiri.

Model Sistem Pembangunan Kewirausahaan Desa Sebagai Sarana untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Nia Widjajani; Arnia Fajarwati; Elly Retnaningrum
SOSIOHUMANITAS Vol 17 No 2: Agustus 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Industri Kecil dikenal sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan di luar sektor pertanian dan merupakan sumber pendapatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu membangun kewirausahaan desa diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model sistem pembangunan kewirausahaan desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Model ini dibangun dengan mengadopsi konsep pengembangan klaster industri di mana industri inti desa menjadi driver pengembangan bagi desa secara keseluruhan. Industri desa akan bertindak sebagai lokomotif, sehingga jika industri desa maju maka akan menarik gerbong-gerbong (usaha-usaha ekonomi lainnya) sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Metodologi yang digunakan adalah soft system methodology yang menghasilkan model konseptual. Model yang dihasilkan adalah Model Triple Helix Pembangunan Kewirausahaan Desa, di mana tiga komponen sistem desa yaitu sistem pemerintahan desa, sistem industri desa dan sistem pendidikan desa, secara bersama-sama bekerja untuk memajukan dan mengupayakan keberlanjutan industri desa sebagai driver pengembangan desa. Model Triple Helix Desa ini juga dilengkapi dengan peran Stakeholder Desa dalam membangun desa. Model ini terdiri dari model-model aktivitas-aktivitas bertujuan dan harus diimplementasikan ke dalam uji coba ke desa untuk menjadi model operasional.

Quadruple Helix Innovation Model for Rural Development: The Case of Sukaraja Tourist Village in Indonesia Widjajani Widjajani; Arnia Fajarwati; Asep Hidayat; Dudi Haryadi
SOSIOHUMANITAS Vol 20 No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Tourist villages in Indonesia have a very important role in rural development. The village is the smallest unit of rural development in Indonesia that has its own autonomy in management. Even though there are many innovation models have been well developed in some parts of the world, but it has yet to be implemented in Indonesia. Quadruple helix innovation model has been introduced in developed countries to develop their countries. Thus, this model is seen suitable to be adapted in some villages in Indonesia to achieve prosperity and to improve the welfare of Indonesian society. In general, this research is aimed to adapt the quadruple helix innovation model for the tourist village in Tasikmalaya, West Java, Indonesia. Specifically, this research is aimed to (1) identify the driver for the village development, (2) examine the process of village development, and (3) adapt a model of the village process development. The design for this research is a case study. This case study is conducted in a Sukaraja tourist village in Tasikmalaya, West Java that is chosen purposely. Sukaraja Village is chosen as a study location because it has economic potential in terms of tourism and handicrafts. From the existing condition of socioeconomic and cultural in Sukaraja Village this study adapts a quadruple helix innovation model using soft system methodology to achieve prosperity and to improve the welfare of the village community. The results of this study show that (1) the driver for the village development is a tourism industry that have to manage professionally, therefore have to run by village-owned enterprise (2) the process of village development is a holistic process and cannot be done just by single institution, and (3) the model of process development called a quadruple helix innovation model, which is using synergies from four institutions in the village, there are the village government, the village industries, the village education system and the village industrial community. As a whole, the quadruple helix innovation model can be used to improve village welfare communities and in turn will enhance the prosperity of Indonesian society as a whole.

PENGAWASAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU Lugina Fitriani Khaerunnisa; Arnia Fajarwati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

This research is motivated by the existence of irregularities in the process of Accepting New Students (PPDB) for the Family of Poor Economic Paths in every State Senior High School in Majalengka Regency so that the implementation is not on target. Based on the background, the researcher needs to know how the monitoring process of the Regional Education Office Branch of Majalengka District IX in the implementation of the program. The research method used is descriptive method through a qualitative approach. Data collection techniques carried out by field studies, literature studies, observations, interviews, and documentation. The results of the research can be seen that in the implementation of PPDB JKETM SMA there are still irregularities in the PPDB SMA in Majalengka Regency, including the lack of awareness from parents / guardians of CPDB on what rights and obligations each CPDB has, there are no specific sanctions imposed on each parties who misuse the PPDB system so that no deterrent effect is received by the parties concerned, school supervisors have not carried out the supervisory function as a whole but only preventively through socialization and only receive reports from the implementing committee, so that there are deviations from the prospective new students (CPDB) ) which is not known by the school supervisor and ultimately impedes the effectiveness of the high school PPDB supervision. Another finding is that there is no openness of supervision through the media by the Regional Education Office Branch of Majalengka District IX so that reciprocal supervision from the community and schools has not been carried out.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KECAMATAN TIGARAKSA (STUDI PADA DINAS TATA RUANG KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN) Yulisa Ardiana; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa. Studi dilakukan pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional. Dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dihindari membutuhkan ruang sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan yang semakin terbatas untuk dimanfaatkan secara optimal. Letak Kecamatan Tigaraksa yang strategis sebagai pusat pemerintahan, peruntukan kawasan industri besar, dan peruntukan hunian dengan kepadatan sedang hingga tinggi membutuhkan pemanfaatan ruang secara optimal. Permasalahan yang ditemukan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang berupa aturan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa dapat optimal melalui pendekatan teori-teori implementasi kebijakan dari faktor komunikasi, sumberdaya,sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa, dan menganalisis faktor - faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal sehingga pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa tidak sesuai dengan peruntukannya.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN AKTA JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Apri Munandar; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya Penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel Implementasi Kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Penertiban Akte Jual Beli Tanah. Di dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah :”Seberapa besar pengaruh Implemetasi Kebijakan terhadap efektifnya penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang” Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan teori sebagai alat analisis dari Maarse dalam Hoogerwerf, (1983:168) yang terdiri dari informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), Pembagian potensi. Adapun teori efektivitas digunakan teori dari Steers, (1985:4-7), yang terdiri Optimasi Tujuan, Perspektif Sistem, Tekanan Perhatian Terhadap Perilaku Manusia.Berdasarkan pendekatan teori-teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah : “ Besarnya Pengaruh Implemetasi Kebijakan terhadap efektivitas Penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedangditentukan oleh pelaksanaan dimensi informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat (fisik dan nonfisik), Pembagian potensi”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Koefisien Korelasi Rank Spearman. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Implemetasi Kebijakan terhadap efektivitas Penertiban Akte Jual Beli Tanah di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DESA MEKARWANGI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Yanto Riswanto; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar belakang dalam penelitian ini adalah belum optimalnya gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemeliharaan Infrastruktur Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa dalam pemeliharaan infrastruktur desa, dan faktor pendukung dan penghambat gaya kepemimpinan demokratis kepala desa dalam pemeliharaan infrastruktur desa, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa Mekarwangi dalam pemeliharaan infrastruktur. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori gaya kepemimpinan demokratis dari Kadarisman berdasarkan “dimensi gaya kepemimpinan demokratis” yaitu partisipasi sosial, tanggung jawab sosial, dorongan sosial, dan pengawasan sosial. Adapun proposisi yang diajukan adalah Gaya kepemimpinan demokratis kepala desa merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi masyarakat untuk mencapai optimalisasi infrastruktur Desa Mekarwangi, dan faktor penghambat dan pendukung Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Desa Mekarwangi dalam pemeliharaan infrastruktur desa sebagai dukungan untuk mewujudkan optimalisasi infrastruktur Desa Mekarwangi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan gaya kepemimpinan demokratis Kepala Desa Mekarwangi dalam pemeliharaan infrastruktur desa merupakan perwujudan kepala desa dalam mencapai kenyamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data : Observasi, wawancara, dokumentasi dan proses analisis data melalui pengumpulan data, penarikan kesimpulan, reduksi data, dan penyajian data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan demokratis yang dilakukan kepala desa dalam pemeliharaan infrastruktur desa belum optimal yang ditandai dengan kepala desa kurang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tentang pemeliharaan infrastruktur desa, adanya infrastruktur desa dalam kondisi tidak terpelihara, belum adanya peraturan desa dan program rutin tentang pemeliharaan infrastruktur desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pemeliharaan infrastruktur desa untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat teruji secara empiris.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI WADUK CIRATA DI BALAI PENGELOLAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT Puri Fitriyani Fitriyani; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kualitas pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat). Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dalam Winarno (2008 : 210),, berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi. Adapun untuk variabel kualitas pelayanan digunakan pendekatan teori dari Parasurahman, Zeithaml dan Berry yang dkutip Tjiptono (2007:133) yakni Keandalan (Realibility),; Keresponsifan (Responsiveness), Keyakinan (Confidence), Empati (Empathy dan Berwujud (Tangibles). Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat)”. Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementsi kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Pelayanan Keselamatan Lalu lintas Angkutan Sungai Waduk Cirata (Studi Pada Balai Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Dinas Perhubungan Jawa Barat). Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.

Pengaruh Pengendalian terhadap Efektivitas Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Arnia Fajarwati; Candra Garnida Gandi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan penelitian belum efektifnya perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Berdasarkan permasalahan tersebut dirumuskan masalah “Seberapa besar pengaruh pengendalian terhadap efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”. Untuk menganalisis masalah, digunakan teori langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007: 245) yaitu pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung, dan pengendalian kekecualian. Adapun hipotesis yang diajukan yaitu: “Besarnya pengaruh pengendalian terhadap efektivitas alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung ditentukan oleh langkah-langkah pengendalian melalui Pengendalian langsung, Pengendalian tidak langsung, dan Pengendalian berdasarkan kekecualian”. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah ex post facto, sedangkan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Angket, dan Wawancara, dan Teknik Simple Random Sampling, Analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik Statistik Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kata Kunci: Pengendalian, Efektivitas, Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan

Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle Arnia Fajarwati; Ulda Rahmadilla
Dialog Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Dialog Vol. 7, No.1, Juli, 2022
Publisher : Dialog

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kabupaten Bekasi dijuluki sebagai kota industri terbesar se-Asia Tenggara, terdapat lebih dari 2000 perusahaan yang beroperasi. Sebagai kota industri Kabupaten Bekasi mempunyai peluang besar sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja khususnya tenaga kerja lokal, namun pada kenyataannya belum dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat daerah Kabupaten Bekasi, sehubungan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S Grindle yang terdiri dua dimensi besar yaitu Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) dengan studi kasus pada PT. Meiji Rubber Indonesia di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja dalam penyerapan tenaga kerja lokal pada PT. Meiji Rubber Indonesia di Kabupaten Bekasi belum optimal terutama pelaksanaan dari aspek dimensi lingkungan implementasi yang ditandai dengam masih rendahnya kepatuhan dan daya tanggap para tenaga kerja lokal dibandingkan dengan tenaga kerja luar daerah Bekasi. Kata kunci: Model Implementasi Kebijakan, Penyerapan Tenaga Kerja.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search