cover
Contact Name
I Gede Sandiasa
Contact Email
sandiasagede1970@gmail.com
Phone
+6281338724721
Journal Mail Official
sandiasagede1970@gmail.com
Editorial Address
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/about/editorialTeam
Location
Kab. buleleng,
Bali
INDONESIA
Locus : Majalah Ilmiah FIA
ISSN : 24067695     EISSN : 26229552     DOI : https://doi.org/10.37637/locus.v14i2
Core Subject : Humanities, Social,
Locus : Majalah Ilmiah FIA Aim and Scope: accomodating the results of studies or researches or reviews in the field of public administration, social science, and political science.
Articles 96 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) Ni Ketut Sudianing; Ida Ayu Putu Sri Widnyani; Luh Nila Winarni
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.929 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.276

Abstract

In handling various housing problems for low-income people, the government issued a policy of subsidized housing, namely Law no. 1 Year 2011 on Housing Residential Area. The implementation of this policy is more focused on housing development for Low-Income Community (LiC) through issuing Law. 64 year 2016 on Community Housing Development which aims at providing affordable housing in terms of a healthy, safe, harmonious, organized, planned, integrated and sustainable environment. In reviewing this policy, this study focused on the implementation of policy issues, both in terms of process and stakeholders involved, local government oversight of policy implementation, as well as factors supporting and inhibiting policy implementation. This study applied a qualitative approach by using the method of analysis from Creswell (2016). The findings of this study showed that 1) the implementation of subsidized housing policy for LiC is preceded by ensuring the requirements that must be met by the entrepreneur or target group. Implementation is successfully determined by the synergy between local government, employers, banks and target groups; 2) supervision related to policy implementation in general is more emphasized on preventive effort through initial process of allowance and administration requirement that should be fulfilled by target group; 3) supporting factors found, namely: (1) a number of residents who have improper housing; (2) great support of local government and local authorities; (3) a large area of land to build the subsidized houses; and (4) good cooperation among stakeholders. Furthermore, the inhibiting factors that need to be improved are: 1) the existence of changes in implementing regulations which cause greater difficulties among the stakeholders involved; 2) no supporting regulations on subsidized housing policy towards LiC in the regions; c) limited land in urban areas which is in accordance with the Spatial Plan; d) retarded process at the bank and limited human resources and 5) the unoptimum process of socialization. From the findings of this study, it is recommended the followings: 1) the implementation of the rules should be made consistent; 2) RTRW should be revised in order to meet the construction of subsidized housing; 3) it is expected for designated banks to provide adequate human resources and to apply easier procedures; 4) while entrepreneurs are expected to provide capital and investment requirements which are in accordance with established regulations, and finally 5) the providers are required to socialize more on subsidized housing to the public.
PENGELOLAAN PROGRAM BEDAH RUMAH SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG I Nyoman Purna; I Nyoman Sukraaliawan
Locus Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.368 KB) | DOI: 10.37637/locus.v13i1.711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Program tersebut merupakan salah satu program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah pengelolaan program bedah rumah di Desa Telaga?; 2) bagaimanakah dampak pelaksanaan program bedah rumah di Desa Telaga? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Telaga diawali dengan proses perencanaan yang meliputi proses penyusunan proposal dan sosialisasi kepada panitia pelaksana dan penerima bantuan. Pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun RAB, mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan dengan cara gotong royong/swadaya, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan. Dalam pelaksanaannya, juga dilakukan pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pengawas yang ada di desa dan pengawas dari tim Dinas Sosial Propinsi Bali. Pada akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program bedah rumah tersebut. Program bedah rumah di Desa Telaga berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dari warga penerima bantuan. Program bedah rumah juga berdampak negatif yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras. Mereka kebanyakan hanya menunggu uluran bantuan dari pemerintah.
EVALUASI PROGRAM BLT-DANA DESA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA PATAS KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG Dewa Nyoman Redana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.551 KB) | DOI: 10.37637/locus.v14i2.1023

Abstract

Sejak berjangkitnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan beban keluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ?;  2) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah evaluasi kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas  ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan . Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti membeli rokok, membeli minuman keras, dan berjudi. Evaluasi pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Patas dilakukan terhadap isi kebijakan yakni BLT-Dana Desa tersebut dianggap sudah cukup berhasil mewujudkan tujuannya yaitu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa yang 3 ( tiga bulan ) sekali dan tempat pembagiannya tidak terpusat di kantor desa. Sedangkan evaluasi terhadap dampak kebijakan lebih ditekankan pada bagaimana meningkatkan dampak positifnya dan berusaha mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatifnya.
HUMAN RELATIONS DAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Putu Diana Sri Artini; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.509 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.606

Abstract

Kinerja pegawai yang tinggi mencerminkan keadaan pegawai yang dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab serta konsentrasi untuk bekerja. Untuk itu peran pimpinan melalui penerapan Human relations diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penerapan Human relations melalui komunikasi yang baik serta motivasi dari pimpinan untuk mencapai kepuasan kerja bagi seluruh pegawai. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kegiatan Human relations pada pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng?;  2) Bagaimanakah Kinerja Pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kegiatan Human relations pada pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan kegiatan komunikasi persuasif, komunikasi verbal, komunikasi non verbal, komunikasi vertikal dan komunikasi horisontal serta motivasi terjadi dari pimpinan dan dari dalam diri pegawai itu sendiri. Kinerja pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik dilihat dari kriteria yang ada, yakni kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, efektivitas dalam penggunaan sumber daya, kemandirian dan hubungan interpersonal
Pengaruh Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Terhadap Peningkatan Minat Baca Siswa di SMA Negeri 1 Tejakula I Made Tirtayasa; I Nyoman Mudarya
Locus Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.2 KB) | DOI: 10.37637/locus.v10i1.89

Abstract

Masalah penelitian, pengaruh motivasi intrinsik, dan ekstrinsik terhadap peningkatan minat baca siswa, dengan Tujuan penelitian untuk mengetahui motivasi intrinsik terhadap minat baca, untuk mengetahui motivasi ekstrinsik terhadap minat baca, untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap peningkatan minat baca siswa di perpustakaan SMA Negeri 1 Teajakula. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskritif kuantitatif, jumlah sampel yang digunakan 64 orang dari jumlah populasi siswa di SMA Negeri 1 Tejakula. Teknik pengumpulan data menggunakan, metode observeasi, metode dokumentasi, dan metode kuesioner atau angket. Analisis data dapat dijelaskan yaitu :Analisis korelasi product moment, digunakan untuk menentukan kekuatan hubungan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap peningkatan minat baca. Maka diperoleh rX1 Y =0.22, hubungannya Sangat Rendah, dan sisanya (99.78) dipengaruhi faktor lain. rX2 Y =0.39, hubungannya Sangat Rendah, sisanya (99.61) dipengaruhi faktor lain. Dan rX1 X2 =0.57 hubungannya Agak Rendah, dan sisanya (67.51) dipengaruhi oleh faktor lain.Analisis koefesien determinasi, digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan antara motivasi intrinsik (X1) dan motivasi ekstrinsik (X2) terhadap minat baca (Y) sebesar -8.924 dan D = R2 x 100 %, D = (-8.92) 2 x 100 %, D = 79.57 % sisanya lagi 20.57 % ditentukan oleh variabel lain.Analisis regresi berganda, teknik digunakan untuk menentukan pengaruh dua variabel bebas yaitu motivasi intrinsik (X1), dan motivasi ekstrinsik (X2) dengan satu variabel terikat, yaitu peningkatan minat baca (Y). Besarnya sesuai dengan hasil analisis regersi diperoleh persamaan garis regresi Y = 2644,94 + 63,43x1+ 0,61x2.Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa : besarnya pengaruh motivasi intrinsik terhadap minat baca adalah 0.22, kontribusinya 4.84% sisanya 95.16% ditentukan variabel lain. Besarnya pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap minat baca sebesar 0.39, kontribusinya 15.21% sisanya 84.79% ditentukan variabel lain. Besarnya hubungan motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik adalah 0.57, kontribusinya 32.49% sisanya 67.51% ditentukan oleh variabel lain.
Komunikasi Perbekel Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Gede Indra Permana Sanjaya; Putu Agustana
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.708 KB) | DOI: 10.37637/locus.v14i1.929

Abstract

Dalam situasi saat ini dimana pandemi Covid-19 sedang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia, sebagai seorang pemimpin, Perbekel harus selalu menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan seluruh pihak yang terkait dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah komunikasi perbekel dalam penanganan Covid-19 di Desa Silangjana ?; 2) apakah faktor penghambat komunikasi perbekel dalam penanganan Covid-19 di Desa Silangjana?; dan 3) bagaimanakah solusi menangani hambatan komunikasi perbekel dalam penanganan Covid-19 di Desa Silangjana ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi perbekel dalam penanganan Covid-19 di Desa Silangjana dilakukan dengan komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi vertikal dilakukan dengan pemerintahan yang lebih tinggi yakni kecamatan dan kabupaten. Juga komunikasi horisontal dengan instansi yang sejajar seperti Desa Adat,Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Faktor yang menghambat komunikasi perbekel dalam penanganan Covid-19 di Desa Silangjana meliputi faktor internal yakni dari pengirim dan penerima pesan, serta proses pengiriman pesan. Faktor eksternalnya berasal dari gangguan penggunaan media dan bahasa dalam komunikasi tersebut. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut : untuk hambatan internal, pengirim dan penerima pesan berusaha menenangkan diri dulu sebelum berkomunikasi, serta dengan menguasai terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan. Untuk solusi eksternal adalah dengan memasang jaringan internet di kantor desa, dan juga mencari tempat yang bagus sinyalnya sebelum berkomunikasi. Hambatan dari penggunaan bahasa bisa diatasi dengan membuat kesepakatan tentang bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, serta menghindari menggunakan bahasa-bahasa gaul dan bahasa yang formal dan kaku.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.636 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.290

Abstract

Pegawai pemerintahan adalah aparat birokrasi yang juga sebagai abdi masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan, pegawai harus bisa bersikap profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus diberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi kependudukan di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?;2) apakah faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?; dan 3)bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, responsiveness, Reliability, dan Assurance )Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal yaitu sumber daya pegawai, team work pegawai, sikap pegawai, sarana dan prasarana, serta status pegawai. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketaatan masyarakat pengguna layanan terhadap aturan. Selanjutnya solusi dalam meminimalisir adanya faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan, meliputi solusi internal berupa : meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai, memaksimalkan team work pegawai, memperbaiki sikap pegawai, menambah sarana dan prasarana, serta mengusulkan peningkatan status pegawai. Solusi eksternalnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Putu Sucika; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.112 KB) | DOI: 10.37637/locus.v9i1.80

Abstract

UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa seiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara wajib memberikan pendidikan yang bermutu sehingga pemerintah mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami permasalahan baik penyaluran maupun penggunaannya. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: Bagaimana implementasi, kendala dan upaya dalam pelaksanaan dana BOS dalam pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan Tahun 2016. Teknik analisis data menggunakan penelitian kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik utama dalam penggalian data. Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan dalam implementasi dana BOS SD Negeri 1 Penarukan, secara umum gambarkan bahwa implementasi alokasi dana BOS berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi implemetasi. Implementasi dana BOS sangat mempengaruhi pemerataan pendidikan di SD Negeri 1 Penarukan karena bisa sebagai seluruh pembiayaan kegiatan non-personalia seperti pembiayan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembelian buku refrensi perpustakaan, pembiayaan kegiatan ekstra kurikuler, ulangan dan ujian. Sementara kendala dalam implementasi dana BOS yaitu terjadi keterlambatan dana BOS yang bisa dicairkan dan minimnya SDM maupun sarana prasarana hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS. Cara mengatasi kendala dalam pengelolaan dana BOS yaitu mencari dana talangan terlebih dahulu, untuk mengatasi kurangnya pemahaman karna kurangnya bimtek, sekolah dibantu melalui gugus melakukan bimtek dan pelatihan tengtang implementasi dana BOS, dan untuk mengatasi keterlambatan pembuatan laporan yaitu dengan cara membantu bendahara BOS dalam pembuatan laporan keuangan.
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG Putu Dion Wahyu Pratama; I Nyoman Mudarya
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.92 KB) | DOI: 10.37637/locus.v13i2.769

Abstract

Berbagai kebijakan sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga sangat miskin (KSM). Beberapa pokok. permasalahan dapat dirumuskan,dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimanakah pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit ? 2) Bagaimanakah dampak pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sanggalangit ? dan 3) Bagaimanakah evaluasi program keluarga harapan di Desa Sangalangit? . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan informan menggunakan Teknik purposive sampling, sedang pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama berlangsungnya penelitian dengan tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit dipengaruhi empat variable implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dampak pelaksanaan PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa Sanggalangit berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan, dan dampak negative yakni dampak yang tidak diharapkan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit, dimana evaluasi tersebut menyangkut isi kebijakan yakni PKH berhasil mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta merubah perilaku KSM. Evaluasi pelaksanaan kebijakan yakni lebih ditekankan pada periode pencairan bantuan dan kekurangan personil pendamping PKH. Evaluasi terhadap dampak kebijakan lebih ditekankan pada bagaimana meningkatkan dampak positifnya dan mengurangi bahkan sebisanya menghilangkan dampak negatifnya.
PERAN PERBEKEL DALAM PENGENDALIAN KONFLIK DI DESA KUBUTAMBAHAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG Putu Ermy Haryanti; Putu Agustana
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.894 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i2.281

Abstract

Konflik sosial merupakan fenomena dinamika yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan konflik selalu hadir dalam setiap hubungan kerja antara individu dan kelompok. Adanya konflik dalam organisasi tidak harus dihindari melainkan harus dapat dikelola secara baik sebagai pendorong kemajuan organisasi. Suatu organisasi sebagai sistem terbuka yang berada dalam ruang lingkupnya sudah tentu dapat menerima pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Demikian halnya Desa sebagai suatu lembaga juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Dalam hal ini peran pemimpin seperti halnya Perbekel menjadi sangat penting dalam menanggulangi suatu konfik.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Perbekel Desa Kubutambahan dalam pengendalian konflik bersifat preventif telah menjalankan peran melalui: a). Pemberian edukasi atau pendidikan, mengedukasi ini adalah menyadarkan masyarakat, dari yang tidak mau menjadi mau, serta memberikan pemahamankepada masyarakat. b). Pemberian sosialisasi, sosialiasai dilaksanakan menjelang hari raya maupun saat ada kegiatan warga yang melibatkan banyak orang. c).Pengawasan dilaksanakan secara rutin dengan mengawasi tingkah laku, atau interaksi sosial masyarakat. 2. Perbekel Desa Kubutambahan dalam pengendaliankonflik bersifat refrensif juga sudah berperan dengan baik yang dilaksanakan dalam pengendalian konflik melalui : a). Pemberian teguran dan b). Pemberian petunjuk / nasehat.

Page 2 of 10 | Total Record : 96