cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PENGHADAP Pretty Oktavina
Dinamika Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.267 KB)

Abstract

ABSTRACTA Law protection for notary toward the letter forgery that be done by the appearer is caused by the criminal cases of letter forgery that be done by the appearer. The punishment for the doer of letter forgery is regulated by Indonesian Constitution. The research is using normative juridical law with conceptual and case approach. The data collection is using litterature studying method. The result shown that the law protection for notary can be seen from the existance of notary honorary assembly that told in article 66 A, law number 2 year 2014 about position of notary public, Indonesian Notary Association, and Indonesian Police. Law punishment of criminal act for the accused based on Court verdict of Purwodadi on May 31 th 2018 number 110/Pid.B/2018/PN Pwd., declare that imprisonment period is just for 10 months and have to pay Rp.2500,00 for the court fee. But, it contradiction to the article number 264 section (1) Indonesian Constitution number 1 year 1946 about criminal code.Keywords: law protection, letter forgery, criminal act.ABSTRAKPerlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap dilatarbelakangi oleh kasus kejahatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh para penghadap. Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sanksi hukum bagi pelaku pemalsuan surat. Penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi Notaris telah dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris yang diatur pada Pasal 66 A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Sanksi hukum tindak pidana bagi Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi 31 Mei 2018 No.110/Pid.B/2018/ PN Pwd., oleh Majelis Tingkat Pertama menetapkan bahwa masa penahanan hanya 10 bulan dan dibebankan membayar biaya perkara Rp. 2.500. Namun, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (Noodweer Exces) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA STUDI PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PTR Kartika Widyaningsih
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.893 KB)

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran Norma dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dan akibat. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana. sebagaimana telah diancamkan tergantung dari melakukan perbuatan yang mempunyai kesalahan. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan . Pembelaan terpaksa merupakaan pembelaan hak pada ketidak adilan sehingga seorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) yang melatarbelakangi penulis ini adalah: 1. Apakah Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwah Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa? 2. Apakah  Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Dalam Diri Terdakwa Tidak Ditemukan Adanya Alasan Pemaaf Sudah Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan?. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini yaitu penelitian hukum yuridis normatife. Yang mana menggunkan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer,sekunder,tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisisi secara deskriptif yaitu dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan hasil dari peneliti ini adalah berdasarkan putusan hakim tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas melainkan pembelaan darurat yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur kegoncangan jiwa yang hebat pada diri terdakwa, terhadap terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ONLINE DALAM KEGIATAN ARISAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA Ira Dwi Mukarromah
Dinamika Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.737 KB)

Abstract

ABSTRACTCriminal acts of fraud committed by a person through online in arisan activities have their own modus operandi. From the beginning of the activity was carried out until the judge struck down the warning of the verdict. Then in online fraud there is also evidence and evidence obtained from the perpetrators of online crimes as well as witnesses or victims. Every crime will not be separated from the so-called punishment. In the online fraud contained in this study the perpetrators are ensused by applying article 378 of the Criminal Code and the articles relating to the crime.Key words : Fraud Crimes, Online Arisan ABSTRAK Tindak pidana penipuan yang dilakukan seseorang melalui online dalam kegiatan arisan mempunyai modus operandi tersendiri. Dari awal kegiatan itu dilakukan sampai dengan hakim menjatuhkan amar putusan. Kemudian di dalam penipuan arisan online juga terdapat barang bukti serta alat bukti yang didapatkan dari pelaku tindak pidana arisan online serta saksi-saksi atau korban. Setiap kejahatan tidak akan terlepas dari apa yang disebut dengan hukuman. Dalam penipuan arisan online yang terdapat pada penelitian ini pelaku dijerat dengan menerapkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.Kata kunci : Tindak Pidana Penipuan, Arisan Online
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURN DISIPLIN ANGGOTA POLRI Angelia Rahma Puspita
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.132 KB)

Abstract

Abstrak Sebagai bentuk pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dimana materi peraturan tersebut pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menegakkan disiplin anggota Polri. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, Pertama, Upaya penegakan disiplin anggota Polri di kesatuan Polres Lumajang adalah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin sebagai upaya penegakan hokum. Kedua, Pada dasarnya tidak ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres Lumajang.Kata Kunci :  disiplin, Polri, Polres Lumajang. Abstract As a form of implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Discipline Regulations of Polri Members was formed, where the material of the regulation was basically prepared with the aim of upholding the discipline of Polri members. The results of the research are: First, the efforts to enforce the discipline of Polri members in the Lumajang police unit are by referring to the provisions of Government Regulation Number 2 of 2003. Police officers who violate the Polri Discipline Regulation are sanctioned in the form of disciplinary measures and / or disciplinary measures. law. Second, Basically there are no obstacles or obstacles in the implementation of Government Regulation Number 2 of 2003 at Lumajang Police Station.Keywords: discipline, National Police, Lumajang Police.
DAYA MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA Zeby Agustian Zeby
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.44 KB)

Abstract

ABSTRAKLatar belakang peneliti mengangkat penelitian “Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas Negara” karena transaksi bisnis di era sekarang ruang lingkupnya bukan hanya nasional melainkan internasional dan aset-aset debiur yang ada di luar negeri. 1. Bagaimana daya mengikat putusan pengadilan niaga terhadap kepailitan lintas batas negara? 2. Bagaimana pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia?. Daya mengikat putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) bahwa untuk bisa menjangkau eksekusi harta pailit di luar yuridiksi wilayah Indonesia harus memerlukan perjanjian internasional. Baik perjanjian regional maupun internasional supaya putusan pengadilan niaga Indonesia mendapatkan pengakuan dan pengesahan di negara lain. Pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia sebenarnya instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) yakni UNCITRAL Model Law (United Commisions on International Law Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment) melalui konvensi tersebut dapat mengendorkan prinsip-prinsip hukum kepailitan lintas batas negara seperti prinsip-prinsip universal dan prinsip territorial.Kata Kunci: Putusan Pengadilan Niaga, kepailitan, lintas batas negara ABSTRACK     The background of the researcher raised “The Binding Power of Commercial Court Decisions Againts Cross Border Bankruptcy” brcause business transactions in the current are not only national but international scupe and many debtors” assets are abroad 1. How is the binding power of commercial court decisions on cross border-insolvency?. 2. How is the settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory pf Indonesia?. This study indicate that “The Power of observing the Decisions of the Indonesian Commercial Court Againts Cross Border Bankruptcy” that in order to reach the execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of Indonesian territory, an international agreement must be required . Both international agreements take the form of regional and multilateral so that Indonesia commercial courts get recognitiom and ratification in other countries. The settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the Indonesia territory is actually an international legal instrument that regulaties cross-border insolvency namely the UNCITRAL Model Law through the convention that can relax the principles of cross border bankruptcy law, suchs as universal of bankruptcy territory.     Keyword: Decisions Bankruptcy Court, Bankruptcy, Cross Border
PELAKSANAAN SANKSI PIDANA BAGI WAJIB PAJAK YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 39 ( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Studi KPP Pratama Baubau)) La Ode Nanang Defanny
Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.167 KB)

Abstract

ABSTRACT Tax collection in Indonesia uses a Self-assessment system. But the phenomenon of resistance to the system often occurs by taking advantage of legal loopholes. Violations committed by taxpayers will be subject to taxation in accordance with applicable provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely the first implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39 of Law Number 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures in Baubau City. Second, obstacles in the implementation of criminal sanctions for taxpayers who violate the provisions of Article 39. Third, solutions in overcoming the implementation of criminal sanctions. The research method used is a descriptive qualitative method with a normative-empirical research approach. The result of the study is that the implementation of tax criminal sanctions in Baubau City has not been carried out until now which is influenced by several factors, such as the vagueness of the limits on criminal sanctions and the vagueness of penalties for some violations.Key words: Tax, Criminal Sanction, Tax Law.ABSTRAK Pemungutan pajak di Indonsia menggunakan sistem Self-assesment. Namun fenomena perlawanan terhadap sistem sering terjadi dengan memanfaatkan celah hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanki perpajakan sesaui dengan ketentuan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanyaa permasalahan yaitu yang pertama Pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Kota Baubau. Kedua, kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39. Ketiga, solusi dalam mengatasi hambaatan pelaksanan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan sanksi pidana perpajakan di Kota Baubau tidak terlaksana hingga saat ini yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti ketidakjelasan batasan sanksi pidana dan ketidakjelasan hukuman bagi beberapa pelanggaran.Kata kunci : Pajak, Sanksi Pidana, Undang-Undang Perpajakan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI OLEH PERSEORANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG fikriyanto fikriyanto
Dinamika Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.893 KB)

Abstract

ABSTRACTHuman trafficking crime is a form of modern slavery with a particular mode. Indonesia's rapid growh that is not compensated for domestic employement has caused many Indonesian wandering abroad in order to get a more decent job. However, because of the limitations of knowledge and vulnerability positions, they are not uncommon victimezed of human trafficking crime with material or imateril losses. Based on the problem, it could be formulated by a number of the problem: how human trafficking crime with the operandi mode of dispatching Indonesian migrant worker abroad by individual and how a criminal law applies, how the concept of restitution rights guaranteed as a form of protection against the victims of human trafficking crime. The research method used in this study is normative juridical studies. The resuls of this research show that illegal Indonesian migrant worker is particularly vulnerable to be the victim of human trafficking because its law enforcement is not being taken seriously.Keywords : human trafficking crime, Indonesian migrant worker,restitution rightsABSTRAKTindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern dengan modus tertentu. Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tidak dimbangi dengan ketersedian lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang merantau ke luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun, karena faktor keterbatasan pengetahuan dan posisi rentan membuat mereka justru dijadikan korban tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri oleh perseorangan dan bagaimana penerapan hukum pidananya, bagaimana konsep jaminan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan tenaga kerja Indonesia yang ilegal sangat rentan menjadi korban perdagangan orang karena penegakan hukumnya yang tidak ditangani secara serius.Kata Kunci : tindak pidana perdagangan orang, tenaga kerja Indonesia, hak restitusi
PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA ALAT PEREKAM TRANSAKSI (E-Tax) PAJAK RESTORAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAB.SIDOARJO NO.47 TAHUN 2015 (Studi di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo) Vira Lavita Meyrissa
Dinamika Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.758 KB)

Abstract

ABSTRACTThe development of the digital tax payment method (E-Tax) has begun to develop, especially in Sidoarjo Regency which aims to minimize the negative impact of taxpayers who commit fraud in paying their taxes, especially restaurant fees. The main problems raised in this study are obstacles in the implementation of supervision of the regional tax service agency of Sidoarjo Regency in the application of transaction recording devices (E-Tax) on restaurant taxes and their handling solutions. This research was conducted through interviews with the Sidoarjo Regency BPPD. The results of this study are that there are still taxpayers who commit fraud even though the E-Fiskus system has been detected. The solution made by the Sidoarjo Regency BPPD to handle E-Tax in Sidoarjo Regency is intense socialization with the prosecutor's office which aims to minimize the impact of restaurant tax violations by taxpayers for restaurants and apply tax sanctions.Keywords: E-Tax, Supervision, Restaurant Tax, Sidoarjo Regency,ABSTRAKPerkembangan tentang metode pembayaran pajak melalui digital (E-Tax) sudah mulai berkembang terutama di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meminimalisir impak negatif dari wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam membayarkan pajaknya terutama paja restoran. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berupa kendala dalam pelaksanaan pengawasan badan pelayanan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan alat perekam transaksi (E-Tax) terhadap pajak restoran dan solusi penanganannya.Penelitian ini dilakukan melalui hasil wawancara bersama pihak BPPD Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, wajib pajak masih ada yang melakukan tindak kecurangan biarpun pada system E-Fiskus sudah terdetect. Solusi yang dilakukan BPPD kabupaten sidoarjo guna menangani E-Tax di Kabupaten Sidoarjo yaitu sosialisasi secara intens dengan kejaksaan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak pelanggaran pajak restoran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk restoran dan menerapkan sanksi perpajakan.Kata Kunci: E-Tax, Pengawasan, Pajak Restoran, Kabupaten Sidoarjo.
EFEKTIFITAS PASAL 72 AYAT (1) HURUF A TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Andri Prasetiawan
Dinamika Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.304 KB)

Abstract

Abstrak Pengelolaan pendapatan asli desa adalah cara yang sangat dibutuhkan karena dalam pengelolaan akan dirumuskan tujuan yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan aset desa juga kepala desa sebagai pemegang kekuasaan untuk mengelola dapat meminta bantuan kepada perangkat desa untuk ikut membantunya, dalam pengelolaan tersebut pemerintahan desa harus meminta keterlibatan masyarakat desa sesuai dengan asas trasparansi.Kata kunci: desa, masyarakat, keterbukaan AbstractThe management of original village income is a much-needed method because in the management objectives will be formulated, namely for the development and welfare of the village community. In the management of village assets also the head man as the holder of the power to manage can request assistance from the village apparatus to help him, in this management the village government must request the involvement of the village community in accordance with the principle of transparency.Keywords: village, community, transparency
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK SHOPEE TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN Meilina Kusumawardani Kusumawardani
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.27 KB)

Abstract

ABSTRACTShopee is an Indonesian online marketplace that sells a variety of common items. In 2015, it was founded. Many Indonesians are currently using the app to complete their online purchases. Despite the benefits of using an online shopping app, there are some drawbacks to consider. The dilemma is phrased as follows based on the previous context: 1. How does Shopee deal with late-paying sellers? 2. Is Shopee providing adequate legal protection to clients who have suffered financial losses? The investigation will be carried out utilizing empirical legal methods and a sociological legal perspective. Shopee's response to delinquent merchants, according to studies, was to limit rights and accounts based on the problem's definition.There are preventive measures in the form of Shopee terms and conditions, as well as repressive measures if they occur, in terms of Shopee's legal protection for buyers who are harmed.Keywords: Action, Legal Protection, Default.ABSTRAKShopee sebagai platform marketplace di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2015, yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Kini banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi tersebut untuk berbelanja secara daring. Namun, dibalik keuntungan menggunakan aplikasi berbelanja online tersebut, masih ditemukan kerugian yang dialami. Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee terhadap penjual yang wanprestasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum oleh pihak Shopee terhadap pembeli yang mengalami kerugian? Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan rumusan masalah tersebut, bahwa tindakan yang dilakukan Shopee terhadap penjual yang wanprestasi ialah melakukan pembatasan hak, pembatasan akun. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Shopee terhadap pembeli yang mengalami kerugian yaitu ada bentuk preventif berupa adanya syarat dan kebijakan yang dibuat Shopee, dan represif berkiatan apabila terjadi sengketa.Kata Kunci : Tindakan, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.

Page 2 of 55 | Total Record : 545

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue