Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles
75 Documents
<![CDATA[Meninjau Ulang Coaching Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[Johan Tarru]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6960.203 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.33
<![CDATA[Mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tersaji dalam pembukaan UUD 1945, serta menjawab tantangan perubahan jaman. Maka perubahan wajah birokrasi di Indonesia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu seluruh fase manajemen kepegawaian negara harus diakselerasi agar semuanya terpapar konsep sistem merit. Saat ini, semua rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga menjamin keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam menjaring calon-calon PNS. Demikian halnya dengan kurikulum pelatihan bagi para CPNS ini, telah disusun sedemikian rupa sehingga kinerja nyata para CPNS ini diuji. Kinerja nyata tersebut berupa aktualisasi gagasan perubahan yang dilakukannya di tempat kerja masing-masing. Dalam merancang dan mengaktualisasikan gagasan perubahannya ini, masing-masing CPNS didampingi oleh seorang coach. Dengan menggunakan sampel 41 orang peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sulawesi Selatan berkerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara, ditahun 2018. Penelitian ini mencoba menganalisis peran coaching dalam pelatihan dasar CPNS. Dengan menggunakan paradigma kuantitatif, data dianalisis dengan uji Korelasi Spearman. Hasilnya tampak bahwa coaching memiliki korelasi positf atas pencapaian tujuan aktualisasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing peserta pelatihan.]]>
<![CDATA[Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ]]>
<![CDATA[irham]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5293.254 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.34
<![CDATA[Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keterlibatan masyakat dalam musrenbang di Kecamatan Tempe hanya sebatas pada jenjang partisipasi informasi. Masyarakat sedikit terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan kegiatan, walaupun masyarakat dapat memberikan usulan, namun masyarakat tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Pengambilan keputusan tetap di tangan pemerintah, selain itu tidak ada kontrol dan pangawasan dari masyarakat. Sedangkan keterlibatan pemerintah pada proses musrenbang di Kecamatan Tempe lebih bersifat partisipasi fungsional, dimana hal tersebut berarti pemerintah masih memegang peran yang kuat terhadap proses pelaksanaan musrenbang. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan musrenbang dan menjadi penanggung jawab jalannya kegiatan musrenbang.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOPPENG ]]>
<![CDATA[Rudi Salam]]>;
<![CDATA[Risma Niswaty]]>;
<![CDATA[A. Muhammad Fajar Maulana]]>;
<![CDATA[Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Darwis]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1184.703 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i1.37
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Soppeng, petugas pemberi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 orang, dan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sebanyak 3 orang. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik trianggulasi sumber. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektifitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng dilihat dari standar prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan yaitu: 1) Prosedur Pelayanan belum dapat dikatakan efektif, 2) Waktu Penyelesaian dapat dikatakan cukup cepat akan tetapi belum efektif, 3) Biaya Pelayanan dapat dikatakan efektif dilihat dari pelayanan gratis, 4) Produk Pelayanan dapat dikatakan efektif dilihat dari ketersediaan produk pelayanan, 5) Sarana dan Prasarana belum dapat dikatakan efektif, 6) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan belum dapat dikatakan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kabupaten Soppeng telah terlaksana dengan baik akan tetapi belum efektif.]]>
<![CDATA[KINERJA ORGANISASI PADA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALU ]]>
<![CDATA[Kemala Novriyanti]]>;
<![CDATA[Muh. Irfan Mufti]]>;
<![CDATA[Shadiq]]>;
<![CDATA[Muhammad Ahsan Samad]]>;
<![CDATA[Rudi Salam]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1131.153 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i1.40
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Organisasi pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu. Tipe penelitian yang digunakan deskriktif kualitatif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan lebih rinci dari variabel yang dilakukan melalui teknik penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan yang terdiri dari observasi secara langsung ke objek penelitian, wawancara secara langsung kepada informan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purpossive berjumlah 7 (Tujuh) Orang. Penelitian ini menggunakan Teori Agus Dwiyanto (2015) dimana ada 5 (Lima) Indikator untuk mengukur kinerja organisasi yang meliputi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa produktifitas pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu belum berjalan dengan baik, dalam hal ini dilihat dari aspek tingkat kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan lagi, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan, kemudian responsivitas pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu masih perlu diperhatikan terkait dari beberapa program yang dijalankan belum sesuai dengan harapan masyarakat.]]>
<![CDATA[FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INOVASI ALUMNI DIKLATPIM DALAM MENUNJANG KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Sahabuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1191.798 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i1.41
<![CDATA[Keberhasilan suatu organisasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dipengaruhi oleh kinerja pegawainya yang memiliki seperangkat kompetensi khusunya Alumni Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, baik itu Komptensi Teknis maupun Kompetensi Sosial kultural terlebih lagi Kompetensi Manajerial. Seorang pegawai atau Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpian telah dibekali pengetahuan tentang bagaimana cara berinovasi, membuat suatu perubahan cara kerja untuk keluar dari permasalahan yang ada dalam tugas pokok dan fungsinya tentunya harus memberikan manfaat yang signifikan terhadap kinerja organisasi dimana pegawai tersebut mengabdikan dirinya, keberhasilan semuanya itu dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor Coach, Mentor, Stakeholder dan Dukungan Pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN EVALUASI PEMBELAJARAN BERBASIS MEDIA SOSIAL PADA MATERI NASIONALISME PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN HALMAHERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Taufik Z Karim]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1339.634 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i1.42
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pertama, proses atau tahapan penerapan evaluasi pembelajaran berbasis media sosial, dan kedua mengetahui implementasi pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pembelajaran berbasis media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020 sebanyak 30 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kajian pustaka dan penyebaran kuisioner. Teknik analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa, pertama ditemukan 8 (delapan) tahapan atau proses penerapan evaluasi pembelajaran. Kedua, implementasi pemanfataan teknologi dalam evaluasi pembelajaran seperti Kahoot.it dan facebook memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Dimana proses evaluasi pembelajaran dinilai sangat kreatif dan inovatif. Kata Kunci: evaluasi pembelajaran, media sosial, pemanfaatan teknologi]]>
<![CDATA[KONTEKTUALISASI TEORI MULTI ARUS ]]>
<![CDATA[Fajar Iswahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1335.112 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i1.43
<![CDATA[Teori multi arus telah banyak digunakan dalam menjelaskan pembuatan kebijakan. Namun demikian, teori multi arus memiliki kelemahan dalam menjelaskan pengaruh konteks pembuatan kebijakan. Teori kelembagaan menjadi alternatif teori untuk menjelaskan konteks pembuatan kebijakan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana teori multi arus dan teori kelembagaan digunakan untuk menjelaskan pembuatan kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang dipilih adalah kegagalan pembuatan karantina wilayah di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegagalan disebabkan oleh adanya faktor kelembagaan yang timbul guna mencegah terjadinya tragedy of common dan prisoner’s dillema. Dari segi teoritis, penelitian ini menemukan bahwa teori kelembagaan dapat membantu melengkapi teori multi arus dalam menjelaskan pembuatan kebijakan dari segi konteks pembuatan kebijakan.]]>
<![CDATA[OPTIMASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM PENINGKATAN PELAYANAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Andi Tenri Sapada]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1446.363 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i1.44
<![CDATA[Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Konsep perpaduan website, media sosial dan sistem yang responsif menjadi inti dari pelaksanaan e-goverment untuk menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik. Instagram sebagai halaman visual memiliki kekuatan sebagai medium untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah pengguna Instagram di Indonesia terus bertambah setiap tahun menjadikannya medium yang pas ketika diolah dengan konten dan optimasi yang sesusai. Sesuai dengan sifat semua media sosial, Instagram juga bisa digunakan untuk menciptakan, berbagai, ataupun bertukar informasi dalam sebuah jaringan komunitas virtual. BBPK3 Makassar menggunakan Instagram sebagai kanal informasi untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha dalam menerapkan K3. Melaui Root Cause Analysis, BPPK3 Makassar mengidentifikasi akar masalah dan mengevaluasi urutan peristiwa untuk membuat langkah optimasi halaman Instagram BPPK3 Makassar. Permasalahan ini kemudian dijawab melalui alternatif pemecahan masalah dan perencanaan produksi konten yang relevan untuk stakeholder BPPK3 Makassar. Dengan langkah tindak lanjut yang diharapkan bisa meningkatkan jumlah partisipasi dan engagement followers laman BPPK3 Makassar untuk memastikan informasi terkait K3 bisa tersebar secara maksimal.]]>
<![CDATA[PENGANGGARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI SIRI’ NA PESSE METODOLOGI PADA PROGRAM DESA MENGEPUNG KOTA DI KABUPATEN LUWU TIMUR ]]>
<![CDATA[Andi Mattingaragau]]>;
<![CDATA[Herawati Dahlan]]>;
<![CDATA[Nur Aida]]>;
<![CDATA[Budiarti Putri Uleng]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (805.376 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i2.47
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penganggaran berbasis siri’ na pesse pada program Desa Mengepung Kota di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merpakan positivistic dengan pendekatan dan alat analisis adalah siri’ na pesse metodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis siri’ na pesse pada Program Desa Mengepung Kota dibangun atas lima aspek. Pertama: toleransi kebatinan siri’ na pesse. Motivasi dalam penyusunan anggaran didasarkan atas reaksi positif rasa pesse (empati) aktor/pemerintah atas keterbatasan infrastruktur yang dirasakan masyarakat desa; Kedua, nilai-nilai siri’ na pesse. Dalam penyusunan anggaran dilandasi dengan nilai tongeng (kebenaran), lempu’ (kejujuran), getteng (ketegasan), dan adele’ (keadilan); Ketiga, kinerja anggaran. Anggaran yang disusun terdistribusi ke desa-desa guna membiayai pembangunan insfrastruktur atau sarana publik yang urgen dibutuhkan masyarakat desa seperti: jalan, jembatan, drainase, irigasi, sarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas publik lainnya. Keempat, kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur telah dimanfaatkan masyarakat desa sehingga mereka merasa lebih sejahtera karena kebutuhan publiknya telah terpenuhi; Kelima,harkat dan martabat. Apresiasi yang diterima masyarakat desa lahir karena merasakan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik. Masyarakat merasakan jika harkat martabatnya terlahir kembali dan siri’nya dapat ditegakkan.]]>
<![CDATA[ISU SOSIAL PASCABENCANA ALAM: STUDI KASUS PENJARAHAN DI KOTA PALU MELALUI PENDEKATAN PINHEIRO PRINCIPLES DAN PSIKOLOGI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Milawaty]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1242.717 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v16i2.48
<![CDATA[Pada 27 September 2018, Sulawesi Tengah tertimpa bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Bencana tersebut mendorong munculnya kekacauan berupa penjarahan massal yang berpusat di Kota Palu pada 29 September hingga 7 Oktober 2018. Penelitian ini mencoba melihat lebih jauh penjarahan yang terjadi pascabencana alam di Kota Palu dari sudut pandang Pinheiro Principles dan pendekatan psikologi sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis motif penjarahan pascabencana alam di Kota Palu, dan meninjau upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjarahan yang terjadi. Penelitian dilaksanakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Potret penjarahan dianalisis melalui pendekatan psikologi sosial, sementara peran pemerintah mengatasi penjarahan ditinjau berdasarkan Pinheiro Principles pada masa tanggap darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif penjarahan di Kota Palu pascabencana secara garis besar didasarkan pada dua hal, yaitu drives dan incentives. Drives didorong oleh timbulnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara incentives dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tertentu dan menjadi penguat melakukan penjarahan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penjarahan yang terjadi pascabencana alam pada 27 September 2018 di Kota Palu dilakukan dalam dua bentuk sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu penjaminan pemenuhan hak masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana.]]>
