cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tito Handoko
Contact Email
japs@ejournal.unri.ac.id
Phone
+6281365142852
Journal Mail Official
tito.handoko@lecturer.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Jalan HR. Soebarantas KM 12,5 Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal administrasi politik dan sosial
Published by Universitas Riau
ISSN : 2722161X     EISSN : 27221601     DOI : https://doi.org/10.46730
Core Subject : Social,
Social Sciences
JAPS :Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Artikel diterima dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian: Kebijakan Publik Kajian Sosiologi Kota dan Pedesaan Kajian Politik Lokal Manajemen Publik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Birokrasi, Organisasi dan kelembagaan Kajian Kebijakan Regional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021" : 6 Documents clear
Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak Indrawan; Deska Zulkarnain
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.936 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.14

Abstract

Anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa, sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah Stategis untuk memenuhi perlindungan anak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali bersentuhan lansung dengan anak, harusnya mempunyai langkah Strategis yang langsung menyentuh akar persoalan terhadap anak, konsep pemenuhan perlindungan anak yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Perlindungan anak ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan didalam konstitutional Indonesia pun hal ini jelas diutarakan, jangan sampai dengan lemahnya perlindungan anak, akan membawa dampak kehancuran bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena bangsa ini kedepannya terletak di tangan seorang anak-anak indonesia
Inkonsistensi Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia Aryo Akbar
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.784 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.15

Abstract

Tujuan dari penelitian, Untuk Menganalisis Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut konstitusi,Untuk Mengetahui Idealnya Bentuk Idealnya Pengaturan Tentang Pemberhentian Kepala Negara Berdasarkan Konstitusi. penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan buku atau kepustakaan untuk mengkaji dan meneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian ini Hendaknya perlu dilakaukan legislatif review mengenai amandemen terhadap konstitusi guna memberikan kekuatan hukum mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil.
Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022) Era Refani
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.158 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.17

Abstract

Reformasi that brought democratization spirit been an entrance for the implementation of decentralization to the region. Since that region has the wider authority to run the local government. However authority-decentralization is not accompanied with the implementation of political party decentralization to the regon. The centre political leaders often make a centralized decision like the determination of prospective regional head candidate. Political party at region becomes not independent so that unable to run the recruitment function and the weakness political bargaining in negociate to coalition.This qualitative research uses library research technique by collecting data and fact from the relevant source in the intention to analyze the relation of political party decentralization with the filling the position of deputy regent of Kampar remaining periode 2017-2022.The process of filling the position of deputy regent which is complicated shows that the political party in region has the weakness in negotiation added with inability to bring emas agent. 6 political parties in Kampar Maju Coalition that supported Aziz-Catur in Pilkada Kampar 2017 is rated corpulent so that it needs to considersing vary choices and interests. UU Nomor 10 Tahun 2016 is not even giving the time limit on filling the vacant position with the result that coalition of political parties are not working as soon as possible. On the other side, many are demanding the acceleration of filling the post of deputy regent of Kampar.
Perencanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018-2020 Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Fajarwaty Kusumawardhani; Sri Roserdevi Nasution; Harsini
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.961 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.21

Abstract

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau. Hal yang sangat krusial dalam proses perencanaan anggaran adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran (PPA). Kebijakan ini merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam sebuah OPD. Asumsinya mencakup satu tahun anggaran. KUA disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur Riau yang ditetapkan di dalam RPJMD. Dalam wawancara dengan staf bagian perencanaan. Perencanaan anggaran pada faktanya adalah hubungan agen dan prinsipal dalam sebuah sistem pemerintahan. Agen dalam konteks ini adalah Disnakertrans, dan prinsipal adalah DPRD. Agen merupakan pihak yang tunduk pada prinsipal. Agen bekerja berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan secara politik oleh kepala daerah DPRD. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran yang melibatkan partisipasi OPD dan DPRD menyebabkan tarik ulur kepentingan. Terjadilah fenomena paradoks antara keinginan prinsipal memaksimalisasi anggaran di suatu sektor strategis yang berdampak pada pengurangan pagu anggaran di sektor lain seperti ketenagakerjaan, namun di sisi lain masyarakat menghendaki banyak program ketenagakerjaan yang terejawantahkan di dalam POKIR
Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19 Ardi Putra; Tito Handoko
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.965 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.40

Abstract

In implementing the local lockdown, a good communication relationship must be established between the Central Government and Regional Governments in preventing the spread of Covid-19 at the local level. (Sedarmayanti, 2018) explained that at least there are several elements in government communication, including; Communicators, Messages, Media, Communicate and Feedback. Based on the background above, the problem formulation that the writer will raise is how the communication patterns of the central government and local governments: the case of the dynamics of implementing local lockdowns in preventing the spread of COVID-19, the purpose of writing this article is to find out the communication between the central government and local governments: the case of dynamics. implementation of a local lockdown to prevent the spread of covid-19. This research uses qualitative research methods with this type of research, namely literature study data collection through documentation, books, journals, and mass media. The results of this study are: the communication between the Central Government and the Regional Government does not run harmoniously, indicated by the presence of several regions implementing local lockdowns, including the City of Tegal, the City of Tasikmalaya, and the Province of Papua.
Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Boy Muhammad Putra; Ardiansah; Bagio Kadaryanto
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.457 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.41

Abstract

Dalam perkembangannya pendistribusian minyak bersubsidi mengalami kelangkaan. Sementara mayoritas industri yang ada di masyarakat banyak mempergunakan BBM. Misalkan, kebijakan Subsidi BBM jenis solar kepada masyarakat menurut banyak kalangan merupakan hal yang dilematis. Disatu sisi masyarakat membutuhkannya namun subsidi justru menguntungkan industry besar yang masih menggunakan BBM jenis solar. Di tengah kondisi sulit yang di hadapi oleh Pemerintah, akibat semakin meningkatnya permintaan BBM Bersubsidi dan naiknya harga BBM di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa: pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan dan penjualan kepada industri BBM Bersubsidi. Penelitian ini melihat menganalisis tinjauan normative terhadap penjualan BBM Subsidi dan menganalisis system pengawasan penyelewengan penjualan BBM Subsidi kepada industri yang dilakukan SPBU berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan melakukan tinjauan yang bersifat normative terhadap penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001. Sumber data berasal dari data sekunder, primer dan bahan Hukum Tertier. Pengumpulan data menggunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan. Hasil penelitian mendapati dalam UU No. 22 tahun 2001 telah termuat konsep penyelenggaraan kegiatan usaha migas, konsep penguasaan kemigasan, konsep penyediaan dan pemanfaatan kemigasan, konsep pengusahaan kemigasan dan konsep kelembagaan kemigasan. Sedangkan untuk implementasinya di Indonesia, penyediaan dan Pemanfaataan Gas Bumi dilaksanakan melalui berbagai aturan hukum yang telah ada

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2023): JAPS Agustus 2023 Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023 Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): JAPS Agustus 2022 Vol 3 No 1 (2022): JAPS April 2022 Vol 2 No 3 (2021): JAPS Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): JAPS Agustus 2021 Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021 Vol 1 No 3 (2020): JAPS Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): JAPS Agustus 2020 Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020 More Issue