Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG – UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 TERKAIT KASUS PERSETERUAN ANTARA KPAI DAN PT JARUM INDONESIA Indrawan Indra; Haryati Haryati
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 1 No 2 (2020): APRIL 2020
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT is a business entity as a legal entity, PT is also a form of business entity. PT becomes a vehicle for people to carry out business activities and seek profits. PT has become the preferred business entity from various groups, from small businesses to conglomerates, from individuals to the Republic of Indonesia for various business activities, from small business services to banking. The diversity of voters and business activities of PT is a challenge for legislation. Likewise with the Foundation Law on some of the substance of the Law on the Foundation in the community there are still various interpretations that can lead to uncertainty and disorder of the law. But the point is that the two regulations that govern have different functions and positions, so it must be clearer and more comprehensive in how to see them, especially regarding a case
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM SINETRON BERSIMBOL KEISLAMAN Sa’diyah El Adawiyah; Indrawan Indrawan
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 2 No 2 (2021): APRIL 2021
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinetron Religius yang banyak bermunculan di televisi menyajikan hal-hal yang diluar islam dan terkadang direkayasa sedemikian rupa hingga menjadi tontonan yang berdurasi panjang sesuai keinginan produser dengan kemasan yang dibuat semenarik mungkin. Sehingga terjadi pergeseran makna dan pesan yang ingin disampaikan tidak lagi murni bernuasa religius Islam namun berbaur dengan makna-makna lain seperti komoditas, kepentingan pemilik media, ‘budaya latah’, dan elemen lain yang sudah merekat erat dalam sebuah program acara yaitu ranting. Tujuan Penelitian ; 1). Menganalisis karakteristik perempuan Islam yang dipresentasikan melalui peran-peran yang ada dalam sinetron Bersimbol KeIslaman, 2).Mengidentifikasi potret dominan gender yang dimunculkanm dalam sinetron tersebut 3).Memahami idnetitas perempuan Islam dipresentasikan dalam sinetron bersimbol keIslaman. Mengunakan teori semiotic Sausare, citra perempuan, representasi. metode analisis semiotik dalam penelitian ini lebih bersifat Saussurian dengan memfokuskan diri pada analisis paradigmatik dan sintagmatik. Unit analisis adalah sinetron :Tukang bubur naik haji, Islam KTP, Ustadz fotocopi,Berkah dan Emak naik haji. Hasil temuan Dalam sinetron (baik Islami atau umum) Perempuan selalu digambarkan stereotype dan dalam nuansa ekstrim pada satu sisi menggambarkan perempuan hebat, mandiri dan bersikap baik kepada siapapun. Sisi lainnya, perempuan digambarkan sebagai perempuan bodoh, naïf, dan tidak berdaya. Penggambaran perempuan dalam sinetron menjadikan perempuan masuk dalam ranah public dan ranah domestic. Pembagian ruang atau ranah tersebut menjadikan perempuan berada pada satu ruang saja.
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS Indrawan; Azmi; Edi kurniawan
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 3 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of the supervisory duties of notary positions by the Regional Notary Supervisory Council of Karimun Regency which refers to Article 1 paragraph 5 of the Ministerial Regulation number M.02.PR.08.01 of 2004 that supervision is a preventive and curative activity. Preventive activities include administrative authorities, while curative activities are activities regarding taking action against alleged violations committed by a notary against UUJN and the code of ethics. Obstacles and solutions to the implementation of the task of supervising the position of a notary by the Regional Supervisory Council of Sleman Regency has not done much outreach to related parties, including community elements, academic elements, the Indonesian police, there is no training for notary members in terms of conducting inspections, standards assessments that have not explained in detail, the lack of implementing regulations for UUJN in relation to the guidance and supervision carried out by the Notary Supervisory Council, the absence of a clear vision regarding the performance of the MPD, apart from carrying out routines once a year, and the absence of coordination between the MPD, MPW, MPP As for the Notary who violates the Code of Ethics, the Honorary Council in coordination with the Supervisory Council is authorized to conduct an examination of the violation and may impose sanctions on the violator and several differences related to technical inspections related to the notary document, so that the epan needs to gradually and carry out a work evaluation once a year regarding MPD performance
STRATEGI PENYAJIAN BERITA PADA PORTAL BATAMPOS.CO.ID Kasirul Fadli; Indrawan; Said Nuwrun Thasimmin; Haryati; Mitrayati
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 3 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In this study, the authors used a qualitative-descriptive approach, with data sources namely primary data (research informants) and secondary data (reference books). Collecting data through observation, interviews, documentation, and literature review. The technique of determining the informant was carried out purposively, namely based on the capacity that provided convenience and willingness in the interview. The data was then analyzed using data analysis techniques carried out inductively (from data to theory). Based on research conducted on several informants, the results show that the strategies that have been carried out on the Batampos.Co.Id portal are: The strategy is supported by three things, 1) the strategy in selecting issues is made effective in choosing a different angle so that it is not the same as the print. or mostly online media, 2) the issue placement strategy consists of two things, namely important and interesting issues, 3) a news development strategy by combining the concepts of conventional news presentation and follow-up news. Based on the results of research on news presentation strategies and editorial strategies in maintaining news accuracy related to the speed and presentation of news on the batampos.co.id portal, it can be concluded that: Determining the selection of issues in the news, Placement of news issues, which means always looking at the positive side and The negative is by holding editorial meetings every day, because not all issues that are crowded in the community have a positive affect and batampos.co.id doesn't want to bring up news just because of ratings, presentation and news development, namely presenting quality news based on the ideals of mass media principles.
Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujukan Kota Layak Anak Indrawan; Deska Zulkarnain
Bahasa Indonesia Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.936 KB) | DOI: 10.46730/japs.v2i1.14

Abstract

Anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa, sudah seharusnya pemerintah daerah mengambil langkah Stategis untuk memenuhi perlindungan anak yang berkelanjutan. Pemerintah daerah sebagai perwakilan pemerintah yang pertama kali bersentuhan lansung dengan anak, harusnya mempunyai langkah Strategis yang langsung menyentuh akar persoalan terhadap anak, konsep pemenuhan perlindungan anak yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Perlindungan anak ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan didalam konstitutional Indonesia pun hal ini jelas diutarakan, jangan sampai dengan lemahnya perlindungan anak, akan membawa dampak kehancuran bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena bangsa ini kedepannya terletak di tangan seorang anak-anak indonesia
PERAN ORGANISASI MASYARAKAT PERSATUAN PEMUDA MERAL (PAMERAL) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS KELURAHAN BARAN BARAT) Roli Sambuardi; Azmi; Indrawan
KEMUNTING Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Kemunting
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA. UNIVERSITAS KARIMUN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.0506/jkg.v4i1.854

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan observasi yang terjadi dimasyarakat baran barat bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan dan kesejahteraan yang merata. Dan mengingat peran ormas pameral ini belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat baran barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pameral dalam memainkan perannya untuk mensejahterakan masyarakat baran barat dan juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan atau program dari pameral tersebut.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Pameral sudah melakukan perannya dengan sebaik mungkin menurut peneliti yang turun ke lapangan, hampir banyak masyarakat yang mengenal Organisasi Pameral ini hanya masyarakat yang kurang bersosial dan tinggal dipelosok daerah yang masih belum mendengar Organisasi Pameral karena keterbatasan akses tempat. Dan juga masyarakat mengapresiasi kinerja Pameral yang cepat bergerak dalam mengatasi permasalahan yang ada di Meral terkhususnya Kelurahan Baran Barat. Kata Kunci: Peran Organisasi, Kesejahteraan Masyarakat.
PERAN MEDIA PERS DALAM PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PENULISAN BERITA TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN Indrawan; Azmi; Edi Kurniawan; Taufiq Razali; Muhiri
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 4 No 2 (2023): EDISI APRIL
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ilkom.v4i2.977

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah eksistensi media sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan media komunikasi Media massa seperti media on line, dalam penelitian ini satu di antaranya menekankan agar identitas anak yang menjadi objek pemberitaan harus dirahasiakan Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, Bagaimana sesunggunya Fungsi dan Peran Pers dalam permberitaan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan korban dalam kode Etik Jurnalistik berdasarkan No.1/Peraturan-DP/II/2019 diharapkan Pemberitaan tentang anak hendaknya tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak serta menghindari anak dari pelabelan dan kita tahu media sebagai pusat infomrasi harusnya mampu mengedukasi khalayak, termasuk anak-anak. Sebaiknya media memberikan kekerasan pada anak, tidak berfokus pada kronologis yang ada. Melainkan solusi agar kejadian serupa dapat dihindari. Pengunaan kosakata yang vulgar dan gambalang baiknya dikurangai gunakanlah, kata-kaya yang layak diterima dan di pahami oleh anak-anak Jurnalisme online unggul dalam kecapatan harus mulai berbenah diri dengan memperhatiakan akurasi kasus yang diberitakan, tidak hanya mengandalkan kecepatan guna mendapatkan profit.
PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN DALAM PERSEPKTIF KEADILAN Edi Kurniawan; Indrawan; Anggri Dwi Nata; Muhiri; Azmi
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 5 No 1 (2023): EDISI OKTOBER 2023
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ilkom.v5i1.1091

Abstract

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Keadilan yang hakikatnya merupakan sendi dari sebuah perdamaian sudang barang tentu menjadi suatu yang mutlak adanya jika ingin mewujudkan sebuah kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan tinjauan terhadap Teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan berkaitan dengan buku-buku, bulletin, jurnal-jurnal, bahan/situs internet, dokumen. Simpulan Problematika Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Persepktif Keadilan (Studi Kasus Pulau Rempang), antara lainnya Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Ketiga, upaya mendahulukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Keempat, pemerintah harus memposisikan diri sebagai dinamisator, kemudian beranjak dengan melakukan pergeseran secara rasional menuju pada peran katalisator dan secara berangsur-angsur berperan menjadi fasilitator. Kelima, pemerintah harus mendepankan dahulu nilai-nilai keadilan, kepentingan masyarakat, data atau pengetahuan, undang-undang atau regulasi.