Indonesian Notary
Indonesian Notary adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka mewadahi karya ilmiah dalam bidang kenotariatan yang berkembang sangat pesat. Diharapkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah dapat turut mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun dimanfaatkan oleh khalayak umum. Notary sebagai jurnal ilmiah berskala nasional menerapkan standar mutu publikasi jurnal ilmiah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan Pendidikan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Untuk menjaga kualitas artikel yang akan diterbitkan Notary, telah ditetapkan sejumlah guru besar ilmu hukum dan para pakar ilmu hukum sebagai dewan redaksi. Selain itu, setiap artikel yang akan diterbitkan dipastikan melalui tahap review sesuai dengan standar yang berlaku pada suatu jurnal ilmiah. Adapun reviewer dipilih dari pakar-pakar ilmu hukum sesuai dengan bidang keilmuan. Sebagai jurnal yang bersifat nasional, Notary menerima kontribusi tulisan secara nasional dengan topik yang berkaitan dengan bidang kenotariatan yang meliputi pertanahan, perjanjian, perkawinan, waris, surat berharga, pasar modal, perusahaan, perbankan, transaksi elektronik, perpajakan, lelang, dan topik lainnya dalam lingkup kajian kenotariatan.
Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI KANTOR NOTARIS/PPAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 747 K/PDT/2018) ]]>
<![CDATA[Rissa Zeno Tulus Anugrah]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.467 KB)
<![CDATA[Untuk menjamin kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah harus dibuat dengan bukti yang sempurna dalam suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data yuridis pendaftaran tanah di Indonesia, yang prosedur pembuatannya harus sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan akta PPAT. Salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan sendiri akta yang dibuatnya.Pada praktiknya, masih ditemukan permasalahan mengenai akta jual beli yang tidak dibacakan sendiri oleh PPAT, melainkan dibacakan oleh pegawai kantornya.Permasalahan yang dibahas dalam penelitianini yaitu akibat hukum akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.Menurut sifatnya, tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, pembuatan akta jual beli yang dibacakan oleh pegawai kantor notaris/PPAT akan membawa akibat hilangnya otentisitas dari akta tersebut. Tujuan dari pembuatan akta PPAT sebagai alat bukti mengharuskan pembacaan akta dilakukan sendiri oleh PPAT, hal ini dikarenakan pegawai kantor notaris tidak memiliki apa yang dimiliki oleh PPAT sebagai pejabat umum. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memberikan otentisitas pada akta adalah satu-satunya yang dapat memberikan kesaksian mengenai itu. Selain dari PPAT, orang lain tidak dapat menambah kekuatan otentisitas pada suatu akta.Kata Kunci:Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pembacaan, Akta Jual Beli.]]>
<![CDATA[PENERAPAN LEGALISASI DAN WAARMERKING PADA PERJANJIAN KREDIT MIKRO DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KARANG ANYAR ]]>
<![CDATA[Amita Handayani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.085 KB)
<![CDATA[Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil yang biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dalam memberikan kredit mikro, Bank BRI menggunakan perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh pihak bank, dan tidak menggunakan akta notariil. Akan tetapi, walaupun perjanjian antara bank dan nasabah dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, tetapi selanjutnya dalam perjanjian tersebut, dilakukan proses legalisasi atau waarmerking. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan legalisasi dan waarmerking perjanjian kredit mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Karang anyar dan kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dilakukan proses legalisasi dan waarmerking. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis dan analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil analisa adalah bahwa legalisasi dan waarmerking hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal artinya bila tandatangan pada akta itu diakui, yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui kebenarannya Formal artinya terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas para pihak yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Akan tetapi surat dibawah tangan walaupun telah mendapat legalisasi ataupun waarmerking dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan, akan tetapi kekuatan pembuktiannya masih lebih baik dibandingkan dengan surat dibawah tangan yang tidak di legalisasi ataupun yang tidak di waarmerking.Kata Kunci: Legalisasi, Waarmerking, Perjanjian Kredit.]]>
<![CDATA[KUASA MENJUAL YANG MENGABAIKAN PASAL 1813 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SEBAGAI DASAR PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 549 PK/ PDT/2016) ]]>
<![CDATA[Megawati Lie]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.971 KB)
<![CDATA[Perkembangan praktek di bidang notariat banyak dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, atau akta lain yang serupa maksudnya. Akta yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut di hadapan Notaris adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik kuasa menjual itu langsung terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut maupun dibuat terpisah dengan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut adalah jual beli, bukan hutang piutang. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan pemberian kuasa menjual yang mengabaikan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian simulasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dan bagaimana perlindungan terhadap pemberi kuasa menjual tersebut dalam perjanjian simulasi dimana ia telah melepaskan haknya dan berusaha untuk menarik kembali haknya. Dalam hal ini perjanjian simulasi merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan debitor (pemberi kuasa) masih terlindungi oleh hukum dengan dapat bernegosiasi dengan kreditor (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian baru. Kata Kunci: Pemberian Kuasa, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Perjanjian Simulasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Mewaris Dari Ahli Waris Perempuan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terhadap Pembagian Waris Hanya Kepada Ahli Waris Laki-laki Menurut Adat Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 79PK/Pdt/2017) ]]>
<![CDATA[Violine Agnes]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.763 KB)
<![CDATA[Jurnal ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Kata kunci: Ahli Waris, Hibah, Masyarakat Tionghoa.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERJANJIAN HIBAH YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 132/Pdt.G/2017/PN.Bit) ]]>
<![CDATA[Natali Masita Ginting]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.776 KB)
<![CDATA[Setiap orang berhak membuat perjanjian secara bebas namun tetap dalam batasan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjanjian yang disepakati oleh pihak yang membuatnya kemudian menjadi undang-undang yang berlaku diantara mereka. Namun, dalam perjanjian mengenai peralihan hak atas tanah, peralihan hak tidak serta merta berlaku hanya berdasarkan perjanjian tersebut. Diperlukan peran pejabat berwenang yaitu PPAT dalam membuat akta sebagai alas dasar hak dan Kantor Pertanahan yang mengeluarkan bukti kepemilikan berupa sertipikat untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum atas kepemilikan hak agar lebih mudah dalam pembuktian dan dapat mempertahankan hak di kemudian hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang menguraikan analisis yuridis mengenai perjanjian-perjanjian yang dibuat dibawah tangan untuk mengalihkan hak kepemilikan sebidang tanah. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian hibah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak terdapat kepastian hukum surat perjanjian peralihan hak karena tidak tercapainya kesepakatan diantara para pemilik tanah untuk mengalihkan tanah sengketa dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut bukan merupakan bukti sah peralihan hukum karena tidak ditindaklanjuti kepada pihak yanng berwenang yaitu Notaris dan PPAT, sehingga hak kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat beralih dan harus tetap berada dalam penguasaan pemilik tanah. Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberi saran surat perjanjian peralihan hak sebaiknya disepakati oleh seluruh pemilik tanah sengketa untuk dialihkan. Surat perjanjian jual beli dan perjanjian hibah tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat peralihan hak secara hibah dengan membawanya ke hadapan Notaris dan PPAT untuk kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan memperoleh bukti kepemilikan yang sah.Kata Kunci : Perjanjian Dibawah Tangan, Jual Beli, dan Hibah.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN NETRALITAS ORGAN PENGAWAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN ORGAN PENGAWAS NOTARIS DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA ]]>
<![CDATA[Muhamad Akil Fariabi]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.126 KB)
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang telah dijalankan terhadap Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah perbandingan mekanisme pengawasan yang dijalankan terhadap PPAT dan Notaris serta penerapan penegakan netralitas organ pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak disertakannya unsur akademisi didalam organ pengawas PPAT menjadikan tidak adanya kontrol dari unsur yang mewakili kepentingan masyarakat. Komposisi keanggotaan organ pengawas tidak seimbang yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dikarenakan kewenangan yang dimiliki salah satu unsur lebih dominan dibanding unsur lainnya. Organ pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi menjadikan organ pengawas tidak leluasa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat. Serta organ pengawas tidaklah memenuhi prinsip independensi dikarenakan pemerintah tidak sepenuhnya mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.Kata kunci : Perbandingan Hukum, Organ Pengawas, Netralitas.]]>
<![CDATA[AKTA PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DAN KUASA YANG BERIMPLIKASI PADA PENGALIHAN KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN (ANALISIS AKTA NOMOR 7 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS EYS) ]]>
<![CDATA[Stephanie Lydia Evan]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.848 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa dalam rangka pemberian kredit. Permasalahan yang dibahas yaitu Akta Nomor 7 yang dibuat oleh Notaris EYS yang mengandung janji untuk memiliki objek jaminan dimana melanggar ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa dan untuk menjabarkan tindakan Notaris untuk mengatasi potensi masalah dalam akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan berupa wawancara dengan metode non random sampling dengan jenis purposive sampling. Data sekunder penelitian ini berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa yang berimplikasi pada pengalihan objek jaminan yang berakibat batal demi hukum seharusnya tidak dibuat oleh Notaris serta cara yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi potensi masalah di kemudian hari dengan membuat suatu perjanjian akta kuasa menjual setelah status tanah secara sah beralih pada Para Debitur. Kata kunci: Perjanjian, jaminan, kuasa]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMBALAN JASA PEMBUATAN SALINAN AKTA NOTARIS OLEH PEMEGANG PROTOKOL (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 04/B/MPPN/XI/2018) ]]>
<![CDATA[Gabby Heinneke Viana Monintja]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.988 KB)
<![CDATA[Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya yang dapat diperolehnya dari masyarakat yang memakai jasanya. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada prakteknya banyak notaris yang menentukan jumlah yang berbeda. Permintaan honorarium dengan jumlah yang terlalu tinggi dapat memberikan kesan bahwa harga yang diberikan tidak sesuai dengan jenis jasa yang ditawarkan sebagaimana yang terjadi dalam kasus putusan MPPN nomor 04/B/MPPN/XI/2018 dimana notaris pemegang protokol meminta imbalan atas jasanya mengeluarkan salinan akta dengan harga yang dipandang tidak wajar. Hal ini memberikan kerugian bagi masyarakat yang memakai jasa notaris sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana penerapan penentuan imbalan jasa notaris dan bagaimana tanggung jawab pemegang protokol terhadap protokol yang ada dalam penyimpanannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data dan menggunakan studi dokumen yang didukung dengan hasil wawancara sebagai alat pengumpulan data. Dalam hasil penelitian dijabarkan dasar-dasar pertimbangan yang dipakai sebagai acuan dalam menentukan honorarium notaris juga mengenai pentingnya penentuan honorarium sebagai suatu bentuk kepastian hukum serta tanggung jawab pemegang protokol atas protokol notaris dalam penyimpanannya. Notaris diharapkan dapat melandasi setiap pertimbangannya berdasarkan etika profesi dan juga diharapkan adanya pengaturan terhadap penetapan honorarium terhadap salinan akta tambahan. Kata Kunci: Honorarium, Pemegang Protokol, Salinan Akta.]]>
<![CDATA[PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN MELALUI LELANG CESSIE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM LELANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Melania Adriani]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.203 KB)
<![CDATA[Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktorpermintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akantanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jikadibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akanbanyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah denganmembeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsiobjek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidakmemperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannyahanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketikalelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yangmurah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Denganpembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralihtetapi pembeli tidak dapat memilikinya melainkan hanya sebagai pemegang jaminan.Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yangdibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untukmelaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatifdengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atauinforman yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah statuskepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dansebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan,dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan haktagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada PejabatLelang Kelas II.Kata Kunci: Tanah, Cessie, Lelang Cessie, Pejabat Lelang]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN DEBT TO EQUITY SWAP TERHADAP OBLIGASI YANG DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM RANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ]]>
<![CDATA[Shahnas Ayu Swaradheka]]>
<![CDATA[ Indonesian Notary Vol 1, No 002 (2019): Indonesian Notary ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.026 KB)
<![CDATA[Tesis ini membahas tentang kepastian hukum atas pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, obligasi sebagai surat berharga yakni efek atau merupakan bentuk surat bukti utang emiten kepada kreditor pemegang obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Dalam jangka waktunya, dapat dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Emiten tidak mampu atau gagal bayar atas utang lain yang dimiliki. Untuk itu, pengajuan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guna penataan utang-utang emiten tersebut. Salah satu metode dalam rangka perdamaian di penundaan kewajiban pembayaran utang atas Obligasi yang dimiliki oleh Emiten atau Debitor yaitu Debt to Equity Swap. Dalam tesis ini, dibahas mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Sejalan dengan pelaksanaannya, bagaimanakah keberlangsungan wali amanat serta berakhirnya peran sebagai wakil dari kreditor pemegang obligasi dalam menjalankan segala tugas, wewenang serta fungsi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Atas dasar keadaan yang diuraikan, tidak ada upaya yang diwajibkan pada pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayara utang, melainkan dapat dilakukan melalui upaya yaitu mempercepat jangka waktu Obligasi, serta dalam rangka ini pula keberlangsungan peran wali amanat masih terus berjalan.Kata Kunci: Debt to Equity Swap terhadap Obligasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Wali Amanat.]]>
