cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu muhammad wildan; Nuridin Nuridin; Gufron Irawan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.478

Abstract

Undang – undang ketenagakerjaan membagi perjanjian kerja menjadi 2 macam, adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa dikenal dengan tenaga kerja kontrak adalah yang paling sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kerja kontrak tersebut ternyata lebih menguntungkan bagi pengusaha atau perusahaan dengan mengesampingkan hak – hak para pekerja yang semestinya di dapat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan perlindungan hukum perjanjian kontak menurut undang – undang dan bagaimana pelaksanaan yang di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja kontrak dalam PKWT belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang dan rasa keadilan, inilah yang mendorong para buruh mengadakan demonstrasi dalam setiap peringatan hari buruh yang pada intinya menuntut kesejahteraan pekerja / buruh. Sehingga dibutuhkan peran lebih dari pemerintah selaku pembentuk undang – undang.
Jaminan Hak Atas Tanah Sertifikat Yang Diperoleh Dari Pewarisan Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Lina Maulidiana; Rendy Renaldy
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.483

Abstract

The role of financial institutions or banks is very important in meeting the needs of funds for the community, one of which is by providing credit. The practice of granting credit from the Bank is known as a method called Mortgage Rights as a credit guarantee institution to the community in order to develop their business, in which the certificate of ownership of land is given to a notary to check the authenticity of the certificate before being encumbered. Certificate checks are carried out at the The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency office in accordance with the location of the certificate land. The certificate obtained from the inheritance usually results in conflict if one of his heirs does not approve of the existence of a debt owed by one who collateralizes the certificate.This study uses the socio legal method which is to examine the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contractual factual in every particular legal event that occurs in the community in order to achieve the goals that have been determined.The results of the study can be concluded that the imposition of Underwriting Rights on certificates obtained from inheritance if the beneficiary has not been divided or has not yet returned the name can be done if all the heirs come to approve and know through the signature as proof of approval, if there is one heir who does not want to sign or do not agree, then the imposition of Mortgage Rights cannot be imposed. There are 2 (two) legal protections for creditors over disputes over ownership of land rights that are encumbered with Mortgage Rights. Ie, preventive legal protection (prevention) and repressive legal protection (coercion). If the creditor has tried through preventive measures and ultimately the credit is problematic, then the creditor will use repressive measures. Repressive measures that will be carried out are efforts to save credit through non-litigation.
Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia Herman Fikri Tegoeh
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.484

Abstract

This journal was created because of the consideration of the Government of the Republic of Indonesia in determining the legal status of ships with Indonesian flag. The consideration is that the right to fly the Indonesian flag as a national flag on a ship is in force in Indonesia, because ships with Indonesian flag are part of Indonesian territory. This research was conducted with a quantitative methodology approach.The results of the study concluded that ships in Indonesia were entitled to legal protection from the Indonesian government and were required to fulfill the maritime conditions of the ship in accordance with the laws and international conventions ratified by the Indonesian government.The stages of determining the nationality of a ship determine the legal status of the ship as referred to in article 154 of Act Number 17 of 2008 concerning shipping, namely: Measurement, Registration and Determination of Ship Nationality.
Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Peradilan pada Tahapan Penyidikan di Polresta Palembang Yudistiraa Yudistiraa
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.440

Abstract

Sengketa yang dapat di selesaikan di luar peradilan pada tahapan penyidikan di Polresta Palembang Berdasarkan  hasil penelitian perkara  pidana yang dapat diselesaikan dalam tahap penyidikan atau di luar peradilan yaitu semua perkara bisa diselesaikan di luar peradilan yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.   Proses penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana dalam tahap penyidikan di wilayah Polresta Palembang Proses penyelesaian perkara pidana di luar peradilan pidana dalam tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resort kota Palembang  dapat diselesaikan apabila telah terjadi perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, yang dilakukan  secara adat atau melalui hukum yang hidup (living Law)  dalam masyarakat.Dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan delik aduan  (Clack Delict)   maka  pihak pelapor harus mencabut laporannya terlebih dahulu ke Polresta Palembang  Prosedur penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan di wilayah hukum Polresta Palembang harus memperhatikan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , kemudian juga harus berpedoman kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia,  serta harus memperhatikan Peraturan  Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelesaian perkara di lingkungan kepolisian Republik. Indonesia.
ANALISIS TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) Mirwansyah Mirwansyah; Muhammad Aidil Akbar
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.479

Abstract

Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik.Terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihannya. Dalam perspektif  Hukum Pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu diganggu maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan terhadap harta kekayaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis normatif melalui studi dokumen, bersumber dari data sekunder berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka serta dari responden yang berkompeten pada bidangnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUHC tidak memuat jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di bidang hak cipta berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial selain itu lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta serta masyarakat memandang hak cipta sebagai milik bersama. Sanksi tindak pidana hak cipta pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bersifat alternatif dan  tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana, khususnya di bidang hak cipta bertumpu pada penegakan hukum itu sendiri baik pencipta, konsumen/masyarakat, pedagang,  aparat penegak hukum hak cipta baik itu penyidik khusus (PPNS Depkeh Direktorat Jenderal HKI), penyidik umum (Polri), penuntut umum (Jaksa) dan hakim.
REKONSTRUKSI PENERAPAN PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA MENGURANGI BEBAN NEGARA Mashuril Anwar; Nikmah Rosidah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.438

Abstract

AbstrakSelama ini masyarakat banyak menanggung biaya untuk pembangunan penjara, gaji personilnya, pemeliharaan perlengkapan penjara, konsumsi narapidana, sarana kesehatan dan pembinaan narapidana dan sebagainya. Mengurangi penerapan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia memberikan banyak keuntungan materiil yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, apalagi saat ini Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sistem pemidanaan di Indonesia saat ini, efektifitas pidana penjara dalam menanggulangi tindak pidana, dan konstruksi ideal penerapan pidana penjara guna mengurangi beban negara. Metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Pemidanaan di Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada penjatuhan pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana, pidana penjara belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana, dan konstruksi ideal penerapan pidana penjara guna mengurangi beban negara yaitu melegitimasi mediasi penal, pengkategorisasian penerapan pidana penjara, dan menerapkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Kata Kunci: rekonstruksi, penjara, beban negara.  AbstractDuring this time many people bear costs for the construction of prison, personnel salaries, maintenance of prison supplies, the consumption of prisoners, health facilities and coaching prisoners and so on. Reducing the application of prison criminal in the Indonesia's EAS system provides many material advantages that can be used for the development and welfare of the people, especially today Indonesia is Giat-giatnya doing development in Various fields. The problems that will be discussed in this article are the current system of EAS in Indonesia, the effectiveness of prison criminal in tackling criminal acts, and the ideal construction of prison criminal application to reduce the burden of the country. Method of normative juridical research. Based on the discussion, there is a conclusion that Indonesia's current Pemidanaan is more focused on criminal prosecution for perpetrators of criminal acts, imprisonment has not been effective in tackling criminal acts, and the ideal construction The application of imprisonment to reduce the burden of the country is to legitimize the mediation of penal, categorizing the application of prison criminal, and implementing criminal social work as a principal criminal. Keywords: reconstruction, prison, burden of the country.
DISKRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Asmak'ul Hosnah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.480

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Asas negara hukum adalah asas hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi asas negara hukum, kewenangan, tugas-tugas dan tindakan lembaga-lembaga negara diatur dan dibatasi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara Republik Indonesia  maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip atau pokok pendirian negara hukum.Suatu negara hukum seperti Indonesia mengakui prinsip supremasi hukum. Supremasi hukum menghendaki tindakan penyelenggara negara berdasarkan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan sebelum perbuatan atau tindakan dilakukan penyelenggara negara. Pembatasan kekuasaan berpedoman pada asas hukum administrasi negara dan asas hukum pidana yang terkenal yakni asas legalitas. Asas legalitas mengandung pokok pendirian bahwa tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada norma-norma hukum yang sudah ditetapkan sebelum tindakan dilakukan. Sesuai dengan asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan wewenang yang sah dan berdasarkan prosedur serta substansi yang tepat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue