cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muchtar A H Labetubun
Contact Email
mahlabetubun@gmail.com
Phone
+6285243175321
Journal Mail Official
bacaritalawjournal@gmail.com
Editorial Address
Ir. M. Putuhena Campus Poka-Ambon
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Bacarita Law Journal
Published by Universitas Pattimura
ISSN : -     EISSN : 27759407     DOI : 10.30598/bacarita
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
BACARITA LAW JOURNAL Adalah jurnal Yang Diterbitkan Oleh Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kepulauan Aru, Dua Kali Setahun Pada Bulan April Dan November. Tujuan Jurnal Ini Adalah Untuk Menyediakan Tempat Bagi Akademisi, Peneliti Dan Praktisi Untuk Menerbitkan Artikel Penelitian Asli Atau Artikel Ulasan. Jurnal Ini Menyediakan Akses Terbuka Langsung Ke Kontennya Dengan Prinsip Bahwa Membuat Penelitian Tersedia Secara Bebas Untuk Mendukung Pertukaran Pengetahuan Global Yang Lebih Besar. BACARITA LAW Tersedia Dalam Versi Cetak Dan Online. Bahasa Yang Digunakan Dalam Jurnal Ini Adalah Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris. Ruang Lingkup Artikel Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Ini Membahas Berbagai Topik Ilmu Hukum Khususnya Berkaitan Dengan Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, Dan Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal" : 5 Documents clear
SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DISERTAI PENCUCIAN UANG A. Djoko Sumaryanto
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.667 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2787

Abstract

Sistem pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof/omkering van het bewisjlash) dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sistem pembuktian diluar kelaziman, namun dalam pengungkapan kasus pidana yang sulit pembuktiannya sudah menunjukkan hasil yang signifikan, maka bagaimana menguji sistem tersebut terhadap pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang. Penelitain ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, terhadap bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelusuran melalui internet, dengan menggunakan metode analisis diskripsi (deskriptif analitis) dihasilkan pembahasan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus Korupsi disertai pencucian uang, melalui pembuktian di sidang pengadilan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie, dan terdakwa Argandiono, ketika terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal, maka hakim dapat memutus perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda dan menyita serta merampas harta terdakwa yang berasal dari korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini dapatlah diterapkan pada kasus serupa dimasa yang akan datang.
KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA Barzah Latupono
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.529 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2788

Abstract

Undang-undang perkawinan membuka ruangbagi para pihak yang hukum agamanya menghendaki melakukan poligami, namun harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara. Yang terjadi poligami dilakukan tidak sesuai tujuan poligami yang diamanatkan hukum agama sehingga akan mengakibatkan tanggungjawab berupa pemenuhan hak perdata maupun hak ekonomi yang harus dilakukan seorang ayah atau suami tidak dilakukan sebagimana mestinya, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian pada istri-istri maupun anak-anak. Untuk itu pemerintah harus lebih memperketat aturan tentang poligami dan perlindungan terhadap hak anak dari ayah yang melakukan poligami sehingga dapat dimintai pertanggungjawab hukumnya.
PERGAULAN SEHAT SECARA ISLAMI DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MAHASISWA La Ode Angga
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.077 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2789

Abstract

Tidak ada mahluk yang sama persis di dunia ini. Semuanya diciptakan ALLAH SWT berbeda-beda.Meski ada persamaan, tapi tetap semuanya berbeda.Begitu halnya dengan manusia.Lima milyar lebih manusia di dunia ini memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khas. Karena perbedaan itulah, maka sangat wajar ketika nantinya dalam bergaul sesama manusia akan terjadi banyak perbedaan sifat, karakter, maupun tingkah laku. ALLAH SWT mencipatakan manusia dengan segala perbedaannya Ta’aruf, tafahum, dan ta’awun telah menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Tapi, semua itu tidak akan ada artinya jika dasarnya bukan ikhlas dan mahabbah karena ALLAH SWT. Ikhlas dan mahabbah kepada ALLAH SWT harus menjadi sesuatu yang utama, termasuk pada saat ingin mengenal, memahami, dan saling menolong sebagai wujud keagungan dan Kekuasaan ALLAH SWT (Tuhan yang maha Kuasa).
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING BATU CINNABAR Erwin Ubwarin; Elias Zadrack Leasa; Valentino Demitry Soplantina
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.995 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2790

Abstract

Putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon harus menunjukan aspek keadilan dan kepastian hukum, bukan kepastian hukum saja Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum primer,sekunder dan tresier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar dan Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Illegal Mining,serta sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tresier. Analisis bahan hukum adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian menujukan bahwa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar adalah pertimbagan yuridis sesuai dengan yang tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan dan meringankan. Dalam putusan hakim terhadap perkara Illegal Mining menurut penulis memenuhi keadilan substantif karena kedua putusan diatas menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya merkuri sangat berbahya bagi kehidupan masyarakat.
PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN Yosia Hetharie; Arter Lukas Tulia
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.383 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mejawab permasalahan dalam penelitian ini. Pemenuhan hak pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan sebagai diamanatkan dalam UU Ketenakerjaan belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Hak-hak pekerja perempuan yang seharusnya di penuhi oleh pengusaha termasuk di dalam peraturan perusahaan tidak dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja oleh pemerintah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan masih belum efektif. Oleh sebab itulah, diharapkan peran pemerintah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi hak pekerja perempuan sebagaimana ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2023): Agustus (2023) Bacarita Law Journal Vol 3 No 2 (2023): April (2023) Bacarita Law Journal Vol 3 No 1 (2022): Agustus (2022) Bacarita Law Journal Vol 2 No 2 (2022): April (2022) Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): April (2021) Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Agustus (2020) Bacarita Law Journal