Jurnal Pencerah Bangsa
(JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) terbit pada bulan Januari dan Juli dalam setahun. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) bertujuan untuk menyebarluaskan informasi hasil karya tulis ilmiah kepada akademisi dan praktisi yang menaruh minat pada bidang Hukum Sosial dan Ekonomi. (JURNAL PENCERAH BANGSA Hukum, Sosial dan Ekonomi) menerima kiriman artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Penentuan artikel yang dimuat dilakukan melalui proses blind review oleh tim editor dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: terpenuhinya persyararatan baku untuk publikasi jurnal ilmiah dan kontribusi artikel terhadap perkembangan profesi, Hukum Sosial dan Ekonomi Editor bertanggung jawab untuk memberikan telaah konstruktif terhadap artikel yang akan dimuat dan (jika dipandang perlu) dan menyampaikan hasil evaluasi artikel kepada penulis. Artikel yang diusulkan untuk dimuat pada jurnal disarankan untuk mengikuti pedoman penulisan artikel yang dibuat oleh Editor.
Articles
60 Documents
<![CDATA[Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai di Pegadaian ]]>
<![CDATA[Ibrahim Nainggolan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 1, No 1 (2021): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tanpa didukung pendapatan yang seimbang, masyarakat berbondong-bondong mencari kredit dan alternative lain pada bank yang pada mulanya adalah satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang bisnis keuangan. Lembaga perbankan melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Tapi kenyataannya, masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, merasa prosedur kredit yang diberikan oleh bank terlalu berbelit-belit. Pemerintah berusaha membantu masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas kredit. Salah satu langkah pemerintah adalah mengembangkan lembaga pegadaian yang dikelola oleh Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disingkat Perum Pegadaian). Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah perusahaan umu pegadaian. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan kegiatannya pihak pegadaian tidak hanya sebagai perusahaan pencari laba, melainkan juga sebagai perusahaan yang ikut andil dalam pergerakan ekonomi sehingga segala kegiatannya harus berdasarkan dan dipantau oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Melalui Perkawinan Campuran Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandung ]]>
<![CDATA[Joenari Anthony Marpaung]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional juga menjadi salah satu pertimbangan pembaruan Undang-undang Keimigrasian di Indonesia dari yang sebelumnya UU RI No.9 Tahun 1992 menjadi UU RI Nomor 6 Tahun 2011. Adanya persyaratan-persyaratan di bidang keimigrasian, merupakan hambatan-hambatan dalam pola migrasi legal, telah mendorong munculnya keterlibatan kelompok kejahatan lintas negara yang berupaya mengembangkan pola migrasi illegal. Kelompok ini memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola migrasi illegal menghasilkan imigran illegal yang berimplikasi kepada munculnya masalah kemanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (transnational crime) yang berkembang lebih lagi menjadi kejahatan lintas negara terorganisasi (transnational organized crime) seperti penyelundupan manusia. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Regulasi tentang upaya penanggulangan penyelundupan manusia kaitannya dengan regulasi perkawinan campuran adalah -undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 13,42,89 dan 120. Regulasi ini kurang spesifik dimana ada skema perkawinan campuran yang tidak terbahas dalam penentuan hukuman bagi para pelaku. Akhirnya jerat pidana yang diberikan tidak spesifik dan disinyalir memiliki kelemaham dalam penerapan konsep keadilan. Tindak pidana penyelundupan manusia melalui skema perkawinan campuran dapat dicegah apabila dapat mencegah terjadinya perkawinan campuran.]]>
<![CDATA[Proses Penyidikan Prostitusi Online Di Media Sosial (Studi Polda Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Abni Lettisia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Asal usul prostitusi di Indonesia dapat ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelegkap dari sistem pemerintahan feodal. Menurut Kartini Kartono Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus di hentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prostitusi juga berkembang mengikuti perkembangan zaman, adanya era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga berpengaruh terhadap prostitusi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris. Sifat dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang proses penyidikan yang dijalankan terhadap prostitusi online di media sosial, sehingga memberikan gambaran tentang yang jelas terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Pengaturan prostitusi online dalam undang-undang hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberanatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penegakan hukumnya ditemui hambatan-hambatannya seperti hambatan substansi, struktur dan budaya hukum. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan kebijakan/politik hukum penal policy dan non penal policy.]]>
<![CDATA[Peranan Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner Di Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[M. Ichsan Rouyas Sitorus]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>;
<![CDATA[Edy Ikhsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif sub sektor kuliner di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan diantaranya peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif sehingga pelaku usaha industri kreatif itu sendiri dapat berkembang. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis, dalam hal ini peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya dalam penjelasan dinas terkait merasa sudah melakukakan perannya sebagai regulator. Peran pemerintah sebagai regulator memang sudah dijalankan dan pelaksanaanya juga sudah dijalankan, akan tetapi dalam menjalankan perannya sebagai regulator, masih belum ada sinergitas terkait pembagian tupoksi tugas dan kewenangannya antara dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM dan ditambah pelaku UMKM sendiri kebanyakan besar tidak atau kurang mengetahui perihal regulasi atau aturan-aturan yang ada menyebabkan peran pemerintah masih belum bisa dikatakan optimal. Guna meningkatkan daya saing industri kreatif subsektor kuliner sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif terkhusus sub sektor kuliner, hanya saja pelaksanaan dari kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Praktik Dokter Dalam Transplantasi Organ-Jaringan Pada Tubuh Manusia ]]>
<![CDATA[Henry Joni Rambe]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[M. Hamdan]]>;
<![CDATA[Suhaidi Suhaidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 1 (2022): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transplantasi organ-jaringan tubuh manusia merupakan suatu tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien yang mengalami gangguan fungsi organ tubuh yang rusak berat. Gangguan fungsi organ tubuh yang rusak dalam arti organ tersebut memang sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan keadaan ini dapat mengganggu sistem metabolisme dan kelangsungan hidup orang tersebut. Transplantasi berasal dari kata transplant yaitu to take up and plant to another atau mengambil dan menanamkan organ-jaringan ke tempat lain di dalam tubuhnya atau tubuh orang lain dengan tujuan pengobatan. Menurut kamus Oxfortd transplant adalah take one organ from one person, animal, part of the body and put it in to or on to another yang artinya mengambil organ dari seseorang, hewan atau bagian tubuh dan memindahkannya pada tubuh kita atau tubuh orang lain. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan secara tegas tentang pengertian dari transpalntasi, namun pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Bab I ketentuan Pasal 1 ayat (5) ada memberikan definisi secara jelas tentang transplantasi yaitu rangkaian tindakan medis dengan memindahkan organ atau alat-alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia, yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah metode penelitian normatif atau legal research sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriftif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah sanksi pidana praktik dokter pada transplantasi organ-jaringan manusia setelah memenuhi unsur berupa Informed Consent berupa perbuatan dengan kesalahan yang disengaja ataupun kelalaian, yang telah melawan hukum serta telah berakibat pada pasien dan dapat dipertanggung jawabkan antara lain berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda disamping sanksi administratif dan sanksi perdata.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Atas Debitur Yang Memohonkan Kepailitan Terhadap Dirinya Sendiri (Analisis Penetapan Pengadilan Niaga Medan Nomor 02/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016/ PN.Mdn) ]]>
<![CDATA[Endame Suranta Ginting]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Budiman Ginting]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan debitur perorangan maupun badan hukum mengajukan kepailitan bagi dirinya sendiri (voluntary petition) adalah ketika debitur tersebut memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat permohonan baik dari debitur maupun krediturnya. Dalam Putusan Pengadilan 02/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016/ PN.Medan kasus Gwe Tjoen alias Atman Wiratman (debitur) majelis hakim mengabulkan permohonandebitur tersebut untuk dapat dinyatakan pailit atas keinginannya sendiri(voluntary petition), serta istrinya menyetujui untuk pengajukan permohonan pailit. Hakim berlandaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 dalam mengabulkan permohonan debitur untuk pailit pada kasus tersebut. Hukum tidak hanya berkaitan dengan isi hukum dan penerapannya, tetapi juga perilaku penegak hukumnya. Hakim selaku penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum bagi debitur yang memohonkan kepailitan dan krediturnya. Bagi debitur yang memohonkan kepailitan bagi dirinya sendiri dinilai kurang dapat memberikan keadilan para krediturnya, karena lebih memihak pada debiturnya.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perintangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.Sus/2009 Dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI) ]]>
<![CDATA[Alvin Ziawa]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[M. Hamdan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berbagai kasus korupsi yang mencuat saat ini nampaknya merupakan upaya pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menghalangi tindakan tersebut jika tidak diambil secara tegas, pelaku korupsi dapat menggunakan jaringan atau rekannya untuk menghindari proses hukum atau melemahkan pembuktian. Bahwa pelakunya tidak terjerat undang-undang atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyidikan perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terhadap penyidikan perkara korupsi, dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan analisis data menggunakan metode kualitatif. analisis data. Tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Pengelolaan Koperasi Kredit Di Kabupaten Karo (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 354/Pid.B/2013/PN.Kbj) ]]>
<![CDATA[Choky Permana Hutagalung]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[M. Ekaputra]]>;
<![CDATA[Mahmul Siregar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu modus kejahatan penggelapan adalah penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini fokus menganalisis putusan perkara penggelapan dalam jabatan pada koperasi kredit di Kabupaten Karo, dengan tujuan menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam koperasi kredit dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada koperasi kredit di Kabupaten Karo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute aprroach) dan pendekatan kasus (case aprroach). Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Seluruh data dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam Putusan Nomor 354/Pid.B/2013/PN.Kbj yaitu Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Pasal 374 KUHP yaitu Penggelapan Dalam Jabatan. Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa atas tuntutan penuntut umum terhadap pasal 374 KUHP sudah tepat karena unsur yang terdapat dalam ketentuan yuridis mengenai penggelapan yang terdapat sudah terpenuhi baik dari unsur objektif maupun subyektifnya. Adapun upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada koperasi kredit di Kabupaten Karo dapat dilakukan secara non penal mengoptimalisasikan aplikasi Sikundo yang ada dalam koperasi kredit, dimana dalam sistem tersebut akan terpantau transaksi apa saja yang akan dilakukan oleh para anggota koperasi dan bisa diakses oleh semua anggota koperasi, mensejahterakan para para anggota koperasi yang ada di dalam koperasi tersebut. Sedangkan upaya penanggulangan secara penal atau represif dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada koperasi kredit yaitu dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana yang terjadi kepada pihak penegak hukum.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Terhadap Pemenang Lelang Ekskusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Studi Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN. Mdn Jo Putusan Nomor 911 K/Pdt/2020) ]]>
<![CDATA[Muhammad Syam Nasution]]>;
<![CDATA[Tan Kamello]]>;
<![CDATA[M Yahmin]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lelang adalah pembelian publik, di mana penawar yang menawar lebih tinggi adalah pemenangnya. Pembelian barang bergerak atau tidak bergerak melalui lelang memiliki banyak kendala. Permasalahan yang sering muncul dari proses pelelangan baik melalui pihak swasta maupun instansi pemerintah yaitu pembeli tanah melalui pelelangan yang tidak dapat menguasai tanahnya. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan implementasi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, kepastian hukum bagi pemenang lelang hipotek yang sertifikatnya telah dialihkan dan analisis hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN. Mdn. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan menjual melalui lelang umum yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Kepastian hukum bagi pemenang lelang hak tanggungan yang namanya telah dialihkan, suatu obyek hak atas tanah yang masih dalam keadaan dibebani dengan jaminan hak kebendaan seperti hak tanggungan, berdasarkan prinsip hak tanggungan yang tidak membebani obyek membebani subjek (droit de suite), sehingga tidak menjadi persoalan besar siapa nama yang tercantum dalam data yuridis sertipikat hak atas tanah. Analisis Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G/2018/PN. Putusan Mdn Jo Nomor 911 K/Pdt/2020 tentang sengketa eksekusi hak tanggungan sudah benar karena objek jaminan telah dilelang dan hasil penjualannya telah diterima oleh kreditur sehingga kreditur tidak berhak lagi atas hak tanggungan tersebut. sisa penjualan lelang]]>
<![CDATA[Penerapan Ketentuan Pasal 108 Juncto Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg Lingkungan Hidup) ]]>
<![CDATA[Gilbeth Abiet Nego Sitindaon]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Pencerah Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana pembakaran lahan diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN Blg tidak optimal karena menjatuhkan sanksi di bawah pidana yang minimal. Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pembakaran lahan dinilai telah merusak nilai-nilai yang terkandung dalam kepastian hukum. Adanya landasan dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan dengan pidana minimum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan didukung oleh data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Balige. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang menganalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan dapat dikatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 194/Pid.B/LH/2021/PN.Blg tidak memenuhi rasa keadilan . Putusan majelis hakim dalam perkara ini dan tuntutan yang diajukan jaksa bahkan kurang dari 1/3 sanksi pidana yang diatur dalam UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan]]>
