cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2022): November" : 6 Documents clear
Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura Dina Lusiana Novita Sari; Aprilina Pawestri
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.582 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.14338

Abstract

ABTRACTThe rights of persons with disabilities are the same as normal human beings in general, so that in its fulfillment the government is prohibited from discriminating between them and even leading to acts of discrimination. Accessibility rights are part of the rights of persons with disabilities. However, these rights still escape the attention of the government, because they are considered not to be part of basic rights that must be made a priority. An example is in Bangkalan, Madura where the right of accessibility for persons with disabilities, especially in public facilities that should be disabled-friendly, is still not given much attention by the government. Therefore, the author is interested in studying how to fulfill the accessibility rights of persons with physical and sensory disabilities in Bangkalan Madura district. This study aims to find out how to fulfill the accessibility rights of persons with physical and sensory disabilities in Bangkalan Madura district.This research is a juridical-empirical research, using a statute approach. After conducting the research, it was found that accessibility in Bangkalan Regency public facilities was considered not yet friendly to persons with disabilities. Because the Government considers that it is more important to fulfill the basic rights of persons with disabilities first, such as the right to education, work, health and others.Keywords : Persons with Disabilities – Accessibility Rights – Basic Rights – Public Facilities
Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense) Vinka Kurnia Dewi; Ferdiansyah Putra Manggala
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.64 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.17087

Abstract

ABSTRAKPerkembangan digitilasisasi yang semakin maju di Indonesia juga berdampak pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan-peraturan yang tergolong baru di Indonesia. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut di dalamnya menyatakan bahwa suatu hak cipta berupa konten youtube yang dibuat oleh kreator dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut dapat dijaminkan baik pada Lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga keuangan non bank. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yaitu konten youtube yang telah beriklan dapat dikatakan telah memiliki hak cipta meskipun tidak atau belum didaftarkan tetapi sulit untuk dibuktikan apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Bahwa konten youtube yang telah beriklan dapat dibebani dengan jaminan fidusia atas dasar bahwa konten tersebut telah memiliki hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kerangka pemikiran yang digunakan menggunakan kerangka pemikiran deduktif, kerangka berpikir dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Youtube   Abstract The development of digitization that is increasingly advanced in Indonesia also has an impact on the development of laws and regulations. Many regulations are relatively new in Indonesia. The enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The regulation states that a copyright in the form of youtube content created by a creator can be burdened with fiduciary guarantees. The fiduciary guarantee can be pledged to both banking financial institutions and non-bank financial institutions. Based on this, there are several results from this research, namely Youtube content that has advertised can be said to have owned copyright even though it is not or has not been registered but it is difficult to prove if there is a dispute in the future. That youtube content that has advertised can be burdened with fiduciary guarantees on the basis that the content is copyrighted. The method used in this study uses normative juridical research methods. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The frame of thought used uses a deductive frame of mind, a frame of thinking from a general thing to a special thing. Keywords : Fiduciary Guarantee, Copyright, Youtube 
Akuntabilitas Kebijakan Impor Garam di Indonesia Putri Permata Sari; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.486 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.14883

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia seharusnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan garam  industri yang cukup tinggi menjadikan Indonesia melakukan impor garam dikarenakan garam impor dinilai memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan kebutuhan industri yaitu dengan kandungan NaCl 97%, sedangkan kualitas garam di Indonesia hanya memiliki kandungan NaCl 94%. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serbuan impor yang terjadi seharusnya mampu menghadirkan impor industri berbasis kerakyatan. Karena selama ini kegiatan impor dinilai telah melemahkan perekonomian petambak garam lokal. Hilangnya penetapan dalam persetujuan impor garam juga telah membuka celah kran impor garam terjadi dikarenakan bentuknya hanya berupa surat rekomendasi sehingga berdasarkan kacamata hukum administrasi negara hal tersebut tidak dapat digugat. Sehingga disini akuntabilitas pemerintah terhadap petambak garam lokal dalam negara kesejahteraan perlu dipertanyakanKata Kunci: Akuntabilitas, Impor, dan Penetapan
Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Haris Dwi Saputro; Syamsul Fatoni
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.288 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.16902

Abstract

Sejak memasuki era modernisasi produk regulasi yang mengatur tentang penerapan persidangan elektronik belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodinir isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat. Sesuai dengan konteks diatas maka penelitian ini memfokuskan sebagaimana berikut: (1) bagaimana permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?, (2) bagaimana bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap persidangan elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap Asas Hukum Acara Pidana?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kumulatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah studi kepustakaan (libary research) dan pencarian melalui media online (online research). Sedangkan, metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskritif, kualitatif, dan perskriptif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil : (1) Persidangan elektronik memiliki beberapa permasalahan, yaitu terdapat pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti  kehadiran para pihak secara langsung dipengadilan, kehadiran terdakwa/saksi, dan  keabsahan pembacaan putusan. (2) Perlu penyesuaian dan pembaharuan atau adanya revisi terhadap Hukum Acara Pidana yang mengatur terkait persidangan elektronik.
Penyalahgunaan Wewenang Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan) Jaka Bangun Prayogo; Dewi Muti'ah; Abdul Wachid Habibulllah; Helmy Boemiya
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.622 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.15705

Abstract

Penyelenggara pemerintahan merupakan hak dan kewenangan seluas luasnya yang diberikan peraturan perundang undangan terhadap orang yang diamanatkan untuk mengurusi negara, penyelenggara pemerintahan adalah bentuk implementasi dalam penerapan bentuk kekuasaan tiga lembaga dalam negara, yakni eksekutif. Proses penyelenggara pemerintahan sering disalah artikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hal ini akan memunculkan cacat dalam proses pemerintahan atau dalam skripsi ini dikenal dengan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi oleh penyelenggara pemerintahan yakni penggunaan dana desa untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih untuk uang keamanan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyalahi kewenangan sebagai pejabat negara berdasarkan dengan undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan salah satunya asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik merupakan batasan kewenangan yang diberikan undang undang sebagai bentuk meminimalisir kegiatan pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan.Metode penelitian dalam penelitian ini berbentuk empiris yang mengedepankan kajian dilapangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses penggunaan dana desa yang menyalahi kewenangan merupakan tindakan yang dapat merugikan negara dan berakibat hukum dari sudut pandang administrasi negara.
Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa Muhammad Alfian; Yudi Widagdo Harimurti
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v3i2.15381

Abstract

Desa wisata merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan wisata desa merupakan kewenangan pemerintah desa, namun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undnagan di Indonesia, padahal jika berdasar pada teori kewenangan, pemerintah desa berwenang dalam mengelola wisata desa. Permasalahan penelitian ini meliputi berbagai dinamika aturan terkait kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan kekosongan hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait kewenangan pemerintah desa terhadap pengelolaan wisata desa. Kedua, untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan pengelolaan wisata desa melalui peraturan desa. Kata Kunci : Kewenangan, Pariwisata, Desa, Pemerintah

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November