Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Riau Law Journal

RLJ
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 25798669 EISSN : 25798693 DOI : 10.30652

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 105 Documents

2 3 4 5 6

URGENSI PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN ASING DALAM PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Adwitiya Priyotama
Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang Merger dan Akuisisi dalam Peraturan Persaingan Usaha khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau biasa dikenal UU Persaingan Usaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pun juga dalam hal ini kaitannya dengan peraturan tersebut apakah perusahaan asing yang melakukan merger atau pengambilalihan terhadap perusahaan asing yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BATASAN ANTARA PERBUATAN MALADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Odie Faiz Guslan
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan batasan-batasan antara perbuatan badan atau pejabat pemerintah (bestuurhandelingen) yang merugikan keuangan negara berkualitas sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Dalam menentukan batasan-batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi badan atau pejabat pemerintah harus menghindarkan diri dari tindakan diskresioner yang mengandung nuansa hukum pidana seperti kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian fakta, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Maladministrasi AbstractThe aim of this research is to determine the limitations of the act of government officials (bestuurhandelingen) that inflict state financial loss qualified as maladministration or a corruption offense. The research method used is Juridical Normative. The result of the study shows that, not every act of government officials that inflict state financial loss qualified as a corruption offense. In determining of the limits between maladministration act and corruption offense, the government officials must avoid itself from acts of discretion that containing the nuances of criminal law such as cheating (deceit), manipulation, misrepresentation, concealment of facts, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention.Keywords: Corruption, Criminal Act, Maladministration

KEBIJAKAN REFORMASI AGRARIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DITINJAU DARI KAJIAN HAM DAN GENDER Erlina Erlina
Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Agrarian Reform, one of the prerequisites in organizing economic development towards a just and prosperous society based on Pancasila, but there are still issues at the level of policy that is interpreted as a product of law, strategy, program and its implementation, especially viewed from human rights and gender studies. Using normative research methods with legal and doctrinal approach, it was found that the policy of Agrarian Reform in Joko Widodo Government era as a product of law and strategy and program has accommodated human rights protection protection although not maximal yet; The agrarian reform policy developed in the era of Joko Widodo Government as a legal product has accommodated gender equality and justice although not yet maximized, but as a strategy and program has not reflected on justice and gender equality

PENATAAN PENDELEGASIAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN REALISASI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Maizathul Baizura
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Sebagai Negara hukum, Indonesia masih memiliki pelbagai permasalahan di bidang regulasi, baik itu peraturan Perundang-undangan pusat maupun daerah. Salah satu permasalahan yang disoroti adalah terlalu banyaknya regulasi (hyper regulations) akibat perintah delegasi yang over laaping dan tidak teratur yang memiliki dampak yang cukup luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di Daerah. Meskipun keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2011 diharapkan menjaga tertib peraturan Perundang-undangan, namun kenyataan tertib Perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud. Salah satu instrumen peraturan Perundang-undangan yang menjadi objek permasalahan adalah Produk Hukum di daerah berupa Peraturan Daerah. Selain itu, permasalahan perintah delegasi ini juge berdampak pada implikasi perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah.Penataan Pendelegasian Peraturan Perundang-undangan terhadap pembentukan Peraturan daerah tidak terlaksana dengan baik oleh Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan jumlah Peraturan Daerah yang menumpuk (obesitas) disebabkan oleh perintah delegasi yang tidak tertata dengan baik. Dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri memberikan perintah delegasi agar diatur dengan Peraturan Daerah, meskipun dibenarkan dalam Ketentauan Peraturan Perundang-undangan, namun perintah delegasi yang ada acap kali over laaping dengan perintah delegasi peraturan Perundang-undangan yang lain. Penataan Pendelegasian Peraturan Perundang-undangan terhadap pembentukan Peraturan daerah dikaitkan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dilakukan pada berbagai aspek pendekatan antara lain : Pertama, Penataan aspek waktu sebagai tindak lanjut pendelegasian; Kedua, Penataan Aspek Materi; Ketiga, Penataan dari Aspek Kelembagaan.Dampak/akibat dari pendelegasian Peraturan Perundang-undangan kepada Peraturan Daerah dikaitkan dengan target pelaksanaan program pembentukan peraturan Daerah dapat berpotensi menghambat pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang berpengaruh pada beberapa hal antara lain : Pertama, pada pengelolaan anggaran pembentukan produk hukum daerah yang kurang baik; Kedua, Terhambatnya hak daerah dalam menerima dana transfer; Ketiga, pada aspek pembentukan peraturan daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan pada asas-asas hukum dan harmonisasi hukum. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan menggunakan metode melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini berupa karya ilmiah. dalam bentuk Jurnal

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Sukamarriko Andrikasmi
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7945

Terganggunya perekonomian dan sistem keuangan disebabkan Covid 19 dapat dijadikan sebagai wadah baru bagi setiap orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, ataupun menghasilkan uang dengan cara yang illegal atau dikenal dengan tindak pidana pencucian uang. Pandemi covid 19 memang mendatang akibat besar bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat, namun itu bukanlah suatu alasan dalam penegakan hukum, terlebih pada kasus tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat, Covid-19 mestinya menjadi momen untuk menyadari berbagai kelemahan dalam bidang hukum dan memerlukan suatu sistem sehingga memberikan penyegaran dalam prakteknya, sebab pada masa normalpun penegakan hukum juga mengalami banyak kendala, sehingga diperlukan pembaharuan hukum memerlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi atau kebutuhan pada saat itu, berikut beberapa upaya atau inovasi dalam penegakan hukum yang dapat di tuangkan dalam bentuk kebijakan yang menangani penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Pada masa pandemi covid 19 atau pasca pandemi pertumbuhan ekonomi harus berimbang dengan upaya pelaksanaan penegakan hukum. Perpaduan penegakan hukum dan penyelamatan ekonomi harus menjadi model penegakan hukum yang kuat secara bersama-sama. Upaya tersebut juga untuk memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi tetap terjalin baik secara berkensinambungan. Pemulihan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sama halnya dengan tujuan hukum dalam masyarakat

PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEKANBARU, MENGAPA MASIH MARAK TERJADI? Ledy Diana
Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru. Akan tetapi perdagangan pakaian bekas impor sudah puluhan tahun ditekuni oleh warga Pekanbaru. Dan sampai saat ini masih marak terjadi di Pekanbaru. Metode penelitan yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Lokasi penelitian di Pekanbaru. Sumber data yaitu dara primer, data sekunder dan data tertier. Analisis data secara kualitatif, dan menarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa maraknya terjadi perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru adalah karena Pakaian bekas menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sandang. Pembeli terobsesi untuk terus mengkonsumsinya agar terlihat berkelas dan tidak kalah dengan yang lainnya. harga murah, dan bermerk menjadi pilihan utama bagi para pembeli pakaian bekas, namun tidak mengutamakan kesehatan dari pakaian bekas tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini maraknya perdagangan pakaian bekas impor karena faktor kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, lemahnya penegakan hukum, kondisi geografis pekanbaru yang strategis, kondisi industri dalam negeri dan masyarakat. Kata Kunci: Perdagangan, Pakaian Bekas, Impor

Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau Ledy Diana; Adi Tiaraputri
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Setiap daerah di Indonesia mempunyai warisan budaya yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Kabupaten Siak juga mempunyai warisan budaya yang merupakan ciri khas tersendiri, hal ini sesuai dengan city branding dari Kabupaten Siak yaitu The Truly Malay. Warisan budaya perlu untuk dilindungi. Penelitian ini focus pada perlindungan warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris. Pengaturan terkait dengan warisan budaya suadh terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, akan tetapi masih belum detail. Salah upaya perlindungan warisan budaya baru bisa dilakukan adalah melakukan invetarisir terkait dengan warisan budaya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio Widyatmi Anandy; Irzha Friskanov. S
Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

The Indonesian Broadcasting Commission (KPI) is an independent institution in Indonesia whose position is at the same level as other state institutions that function as a regulator of broadcasting in Indonesia. The KPI consists of the Central Indonesian Broadcasting Commission (KPI) and the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) that work at the provincial level. The authority and scope of duties of the Broadcasting Commission covers broadcasting arrangements organized by Public Broadcasting Institutions, Private Broadcasting Institutions, Subscriber Broadcasting Institutions and Community Broadcasting Institutions. Radio is a media facility that still exists in Palu City. Radio media is a place for audio connoisseurs to accompany work and even travel. It is undeniable that radio is a powerful means of providing information. With a distinctive way of presentation, radio is still the main attraction. Radio listeners are served small talk and accompanied by songs. In this regard, radio broadcasters do not escape the status of a profession that is bound by a code of ethics. The Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Sulawesi is an independent state institution that is responsible for controlling broadcasting behavior in each broadcasting institution, including radio. This problem is the background for the author to discuss it in research, first, how is the authority of the Central Sulawesi KPID towards the broadcasting code of ethics in radio broadcasting institutions. Second, how is the standard of behavior of radio broadcasting institutions in Palu. Duties and responsibilities, the authorities possessed by the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) of Central Sulawesi have indirect responsibilities with the State.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN Nurkhaliq Khussamad Noor
Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

In Law Number 28 of 2014 concerning Copyright it is regulated that the creator has the right to economic rights to his creation, where in Article 9 the creator has the right to prohibit other people from doubling the work in all its forms without permission for commercial use. This study aims to determine whether the act of publishing pieces of cinema scenes through the Instagram Stories application is categorized as copyright infringement on the film as well as knowing the form of Copyright legal protection for Widescreen Films published through social media without permission. This study uses empirical research. The location of the study was conducted at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and Cinema XXI of Makassar City. The results of the study indicate that recording movies in theaters uploaded through Instagram Stories can be categorized as violating the moral rights of the creator in terms of attribution rights if the uploader negates the identity in the video displayed. However, in terms of economic rights, copyright infringement is not found, this is because the motives used by the recording actors do not fulfill the element of seeking commercial profit. Legal protection regarding recording in theaters uploaded through Instagram Stories is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in Article 9 paragraph (1) letter b and in paragraph (2). Legal actions given by the cinema to the audience who perform the recording action, in the form of reprimand until the confiscation of the cellphone belonging to the audience and the making of a statement letter. But until now there have been no cases that have reached the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DARI PERUSAHAAN PERSFEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ardiana Hidayah
Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

AbstrakTanggung jawab sosial perusahaan sebagai hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas rutin suatu perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dilaksanakan perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya, maka tanggung jawab sosial perusahaan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia.Kata kunci: Tanggung jawab sosial, perusahaan dan lingkungan. AbstractThe Corporate social responsibility as an important matter can not be separated from the regular activities of a company. Corporate social responsibility towards the environment held a company to be set up, process and use the environment as well as possible. In order to realize sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that are beneficial to the company itself, the local community and society in general, the social responsibility of companies are set in the legislation as a positive law in Indonesia.Keywords : Social responsibility, corporate, environment.

Page 4 of 11 | Total Record : 105

2 3 4 5 6

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adi Tiara Putri

Contact Email aditiaraputri@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adi Tiara Putri

Contact Email
aditiaraputri@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA